Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan sarana dan infrastruktur di Kota Malang mengakibatkan terjadinya konversi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi lahan terbangun. Pembangunan ini menimbulkan fenomena urban heat island (UHI). Adanya fenomena UHI menyebabkan suhu udara semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pengembangan RTH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi RTH eksisting di Kota Malang, mengidentifikasi wilayah dengan UHI di Kota Malang dan menentukan wilayah pengembangan RTH di Kota Malang. Identifikasi RTH eksisting berbasis data tutupan lahan dihasilkan melalui digitasi pada aplikasi Google Earth sedangkan identifikasi UHI dihasilkan dari analisis suhu permukaan darat (land surface temperature). Hasil menunjukkan bahwa luas RTH Kota Malang secara keseluruhan sebesar 4.214 hektar terdiri dari RTH privat seluas 3635 hektar (34%) dan RTH publik seluas 579 hektar (5%). Hasil analisis RTH eksisting menunjukkan bahwa RTH privat sudah memenuhi ketentuan yaitu melebihi 10%, sedangkan RTH publik masih perlu penambahan karena masih dibawah ketentuan yaitu 20%. Sementara fenomena UHI di Kota Malang sudah mencakup 59% dari luas Kota Malang yaitu seluas 6421 hektar. Pengembangan RTH publik difokuskan pada kelurahan-kelurahan yang masih memiliki RTH privat cukup luas karena salah satu cara pengembangan RTH yang dapat dilakukan adalah mengonversi lahan RTH privat menjadi RTH publik. Pengembangan RTH publik diprioritaskan pada kelurahan-kelurahan yang memiliki kelas suhu paling tinggi yaitu lebih dari 32°C. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, terdapat 30 kelurahan yang dapat dilakukan pengembangan RTH dan disusun menjadi tiga kelompok prioritas menjadi prioritas 1 meliputi 4 kelurahan, prioritas 2 meliputi 14 kelurahan dan prioritas 3 meliputi 12 kelurahan......The development of facilities and infrastructure in Malang are trigerring the conversion of green open space (GOS) into built-up land. The development causes the urban heat island phenomenon (UHI). The existence of the UHI phenomenon causes the air temperature to increase. Therefore, to overcome the increase in environmental temperature it is necessary to develop green open space. This study aims to identify existing green open spaces in Malang City, identify areas with UHI in Malang City and determine areas for the developing of green open spaces in Malang City. Identifying existing green open space based on the data from land use analysis obtained from digitizing on Google Earth. Meanwhile, the identification of UHI is generated from analysis of land surface temperature. The result shows that the total area of green open space in Malang City is 4214 hectares, consisting of private green open space covering 3635 hectares (34%) and public green open space covering 579 hectares (5%). The analysis of existing green open space, it shows that private green open space has met the requirements, which is more than 10%, while public green open space is still below the stipulation of 20%. Meanwhile, the UHI phenomenon in Malang City already covers 59% of the area of Malang City. The development of public green open space is focused on villages with relatively large private green open spaces because one way to develop green open spaces that can be done is to convert private green open spaces into public green open spaces. The development of public green open space is focused on villages with a high temperature of more than 32°C. By considering these criteria, 30 urban village can be developed with green open space and arranged into three priority groups to become priority 1 covering 4 villages, priority 2 covering 14 villages and priority 3 covering 12 villages."

"Dengan meningkatkan pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di perkotaan menjadikan terjadinya gerakan pemusatan, persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang dan kerusakan kualitas lingkungan. Perkotaan Pesisir Teluk Banten mengalami keadaan seperti ini, sehingga diperlukan jalan keluar yang merupakan tujuan penelitian ini yaitu melalui perencanaan pengembangan ruang untuk membuat ruang kegiatan dan perlindungan melalui pengelolaan keterpaduan antara stakeholders, sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir.Sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai batas wilayah pesisir (coastal zone), tetapi terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dan menurut pendapat lain wilayah pesisir adalah bukan hanya wilayah pertemuan antara daratan dan lautan, tetapi lebih menjadi tempat terkonsentrasinya antara kepentingan kegiatan manusia dan lingkungan pesisir serta lautnya. Wilayah pesisir adalah daerah yang kaya akan sumber daya daratan dan laut, dan Indonesia adalah negara kepulauan dengan 63 % luasnya berupa perairan, serta Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dan 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km 2 (0,3 juta km 2 perairan territorial, dan 2,8 juta km 2 perairan nusantara) atau 62 % dari luas teritorialnya, serta Indonesia diberi hak pengelolaan laut oleh UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982) berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km 2 atau 200 mil laut dari garis pantai pada surut terendah (base line). Selain itu wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman spesies, sumber daya alam dapat pulih (renewable), seperti perikanan, hutan bakau dan terumbu karang, dan juga sumber daya tidak dapat pulih (unrenewable), seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya, sehingga wilayah perkotaan pesisir untuk masa akan datang dapat menjanjikan penyediaan sumber daya untuk memberi kehidupan matapencaharian masyarakatnya.Perkotaan Pesisir Teluk Banten adalah tempat yang terletak 62 Km sebelah barat Jakarta, saat ini telah mengalami persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang, tumpang tindih ruang dan kerusakan lingkungan. Hal ini ditandai dengan banyaknya lahan basah berubah menjadi lahan terbangun, kerusakan terumbu karang, erosi dan akresi di garis pantai. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang memadukan antara kegiatan sosial-ekonomi dan ambang batas daya dukung lingkungan. Banyak sudah cara pengelolaan untuk perkotaan pesisir, seperti Watershed Management (WM) dan Ocean Management (OM), tetapi karena hanya menganalisis satu atau dua sektor sehingga sampai saat ini tidak menyelesaikan masalah, karena wilayah pesisir adalah ruang yang kompleks. Integrated Coastal Management (ICM) adalah metode pendekatan yang terpadu (antar pemerintah, antar media, antar sektor, antar disiplin ilmu dan antar kehidupan) serta dinamis untuk pengelolaan wilayah di atasnya, wilayah pesisir dan lautannya untuk terciptanya pembangunan yang sustainable (optimum, berdayadukung dan berkelanjutan).Untuk analisis ICM diperlukan analisis ruang, seperti anaslisis kecenderungan, analisis aliran barang untuk ruang ekonomi, analisis distribusi untuk ruang sosial, dan sistim informasi geografi (SIG) dan pertampalan peta untuk ruang fisik, sehingga dapat tercipta ruang yang mendukung lingkungan. Hasil analisis ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sustainable, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

---

Urban development by government, investor and community made treager of polarization effects, conflict of space use, space unbalancing and damaging of environment quality. That is the fact of Coastal Urban on Banten Gulf recently, so that needed the way out the purpose of this research through development space planning that makes space for activity and protection through integrated management among stakeholders, resources, environmental services on the coastal region.

Recently, there's no absolute definition about coastal zone limit, but it's common agreement that coastal zone is similar with transitional zone among continent and ocean, according to other opinion that the coastal only transitional zone among continent and ocean, moreover that be zone for human activity and coastal-sea environmental. Coastal zone is the area that full of resources. Indonesia is large archipelagic country in the world with content of 63 % sea square and 17,508 islands with coastline length 81,000 km, Indonesia entitled rights of management sea by UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982) that is Exclusive Economic Zone on width of 2.7 millions km2 or 200 miles from coastal base line. Besides, Indonesia's coastal and sea have variety species (biodiversity), renewable resources (fishery, mangroves, coral reef) and un-renewable resources (petroleum, gas, mineral), with the kind of this resources urban region could be supplier resources on the future.

The Coastal Urban of Banten Gulf took place about 62 km western from Jakarta, that this time conflicting of space use, space unbalancing, space overlapping use and damaging of environmental quality. It's marked by removed use wet lands become built area, coral reef damage, erosion and sedimentation on coastline. That effects needed integrated management on social, economy and environmental. A lot of method management for coastal urban, example: Watershed Management (WM) and Ocean Management (OM), but it's only analyze partial sector so that recent yet problem solving. Integrated Coastal Zone Management (ICM) is integrated method approach (among governmental, media, sector, and inter-disciplinary) and also dynamic process for sustainable development of upland, coastal zone and ocean.

ICM analyses used spatial analyses, that is tendency analyses, shift share analyses, goods flow analyses for economic space, distribution analyses for social space, Geography Information System (GIS) and overlay for physical space), so that could create space supporting environmental. Outcomes from this analyses expected to sustainable development that reflecting economic growing that can improving human quality."