Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas wacana pembentukan Bank Holding Company oleh Pemerintah terhadap bank-bank milik negara. Latar belakang Pemerintah untuk membentuk Bank Holding Company adalah untuk memperkuat permodalan bank-bank negara serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah ketentuan single presence policy sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan Tunggal Bank. Terdapat 2 (dua) permasalahan dari pembentukan Bank Holding Company ini adalah ketentuan spesifik mengenai pembentukan holding company dan risiko hukum yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai pembentukan holding company atau perseroan induk. Sebagai acuan bagi BUMN, maka ketentuan holding dapat mengacu pada PP 72 Tahun 2016 terutama terkait dengan pengalihan saham milik Pemerintah pada BUMN untuk dijadikan penyertaan negara pada BUMN lain dan BUMN yang mendapat pengalihan saham tersebut akan menjadi induk dari BUMN yang mengalihkan sahamnya dan POJK Kepemilikan Tunggal Bank sebagai pedoman pembentukan Bank Holding Company. Risiko Hukum yang harus dimitigasi oleh pemerintah status hukum anak perusahaan hasil holding, pembatasan kepemilikan saham bank oleh Badan Hukum, Pengalihan/Pemindahan Kepemilikan Saham Mayoritas di Luar Bursa, batas maksimum pemberian kredit, market share yang terbentuk dari bumn induk hasil holding perbankan dan implikasinya terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia bank mengingat BUMN Induk Holding Perbankan bukan merupakan Lembaga Keuangan Bank.

---

This thesis mainly talks about the discourse of the formation of a Bank Holding Company by the Government against state-owned banks. The underlying reason why The Government want to establish a Bank Holding Company is to strengthen the capital of state banks as well as to fulfill the prevailing law which is the provisions of single presence policy stipulated in the Financial Services Authorities Rule. Two (2) problems were obtained from the plan of formation of this Bank Holding Company, specifically provisions concerning the holding company specifically and legal risks that might arise from the implementation of the agreement. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that basically there was not any provisions regulate about the company or parent company. As a reference for SOEs, ownership can be submitted to PP 72 of 2016 related to the transfer of Government-owned shares to SOEs to make state participation in other SOEs and SOEs that receive the transfer of shares will be the property of the government transferring their shares and Financial Services Authorities Rule as a guideline for establishing a Bank Holding Company. Legal Risk that must be mitigated by the legal status of the holding company subsidiary, bank share ownership by the Legal Entity, Transfer/Majority Share Ownership in the Foreign Exchange, maximum lending limit, market share derived from holding, banking and the legal implications business competition in Indonesia, provisions concerning bank secrets, considering that the holding SOE is not a Bank Financial Institution."

"

Negara pada hakikatnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia yang kewajiban-kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya maka Indonesia kemudian membentuk BUMN sebagai wujud tindakan nyata Negara untuk memajukan perekonomian dan mensejagterakan rakyatnya. BUMN memiliki peran penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, dan oleh karenanya diharapkan dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai salah satu BUMN yang dinyatakan pailit, yang kemudian karenanya terdapat pihak-pihak yang menuntut pertanggungjawaban atas pailitnya BUMN tersebut, dimana dalam penelitian ini akan difokuskan pada para pekerja BUMN yang tidak mendapatkan hak berupa gaji dan pesangon. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa hingga saat ini belum terdapat penyelesaian atas pemenuhan hak gaji dan upah pokok bagi karyawan PT. Kertas Leces karena hingga saat ini segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara belum membuahkan hasil nyata bagi pembayaran upah dan gaji karyawan PT. Kertas Leces.

---

The state essentially has the duty and obligation to lead and provide welfare for its people. This also applies to Indonesia, where its obligations are contained in the 1945 Constitution. In the context of fulfilling its obligations as a country wishing to prosper its people, Indonesia then forms SOE (State Own Enterprise) as a concrete manifestation of the State's actions to advance the economy and welfare of its people. BUMN has an important role in the economic system in Indonesia, and is therefore expected to advance the Indonesian economy and realize the people of Indonesia who are more prosperous and able to compete in the global economy. This research focuses on the discussion of one of the SOE declared bankrupt, which then therefore has parties who demand accountability for the SOE bankruptcy, which in this study will focus on BUMN workers who do not get the rights in the form of salaries and severance pay. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive-analytical type. The conclusions obtained from this study are is up to now there is still no clarity about the settlement of this problem.

"

"Tulisan ini membahas tentang kepailitan BUMN menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk memahami cara mengajukan pailit pada BUMN di Indonesia, syarat permohonan pailit, jenis-jenis BUMN, karakteristik BUMN dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan UU KPKPU juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, kreditor selain Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU BUMN, jika BUMN berbentuk perseroan terbatas, dapat langsung mengajukan kepailitan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi jawaban mengenai kepailitan pada BUMN berdasarkan UU KPKPU.

---

This thesis discusses the bankruptcy of BUMN according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. To understand how to file for bankruptcy with BUMN in Indonesia, the requirements for bankruptcy applications, types of SOEs, characteristics of BUMN and parties who can file for bankruptcy under the KPKPU Law are also discussed. This paper was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, the findings of this study conclude that creditors other than the Minister of Finance based on Article 2 paragraph (5) of the BUMN Law, if the BUMN is in the form of a limited liability company, can immediately file for bankruptcy. This research is expected to be able to provide answers regarding the bankruptcy of BUMN based on the KPKPU Law."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN yang dilakukan melalui kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS dan wakil negara dalam kekayan negara yang dipisahkan. Ketentuan dasar mengenai BUMN pada dasarnya diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa perbedaan interpretasi terhadap kewenangan Menteri BUMN dalam mengelola BUMN yang termasuk dalam koridor ranah hukum privat sering kali dipandang sebagai ranah hukum publik dan dikaitkan dengan keuangan negara. Peraturan yang sudah ada sebelumnya kerap dipahami dengan interpretasi yang berbeda sehingga menghambat kemajuan BUMN dalam berkembang secara profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh Penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa pengelolaan BUMN sudah seharusnya dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai RUPS dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penulis berpendapat bahwa Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan seperti layaknya perusahaan swasta. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Secara eksplisit, norma tersebut mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk lebih bertindak profesional yang mampu meningkatkan daya saing dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN.

---

This thesis discusses the implementation of good corporate governance in BUMN which is carried out through the authority of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders and Representatives in State Assets Seperated. The basic provisions regarding BUMN are basically regulated in Law no. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several different interpretations of the authority of the Minister of BUMN in managing BUMN which are included in the corridor of the realm of private law which is often seen as the realm of public law and is associated with state finances. Pre-existing regulations are often understood with different interpretations, thus hampering the progress of BUMN in developing professionally. This research is a normative juridical research by means of library research which is conducted on primary and secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through this research are knowing that the management of BUMN should be carried out by the Minister of BUMN as a GMS by applying the principles of good corporate governance. The author argues that the Minister of BUMN has the authority to manage BUMN as separated state assets like private companies. Based on Law No. 19 of 2003, the development and management of BUMN is no longer based on the APBN system, but is based on the principles of a healthy company. Explicitly, this norm encourages the government through the Ministry of BUMN to act more professionally."

"Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero) tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi. Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas lagi berkaitan dengan pihak lain.

---

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state (central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization. But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need to be clarified with regard to other parties."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembentukan holding melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indonesia Asahan Aluminium. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pendirian BUMN perseroan negara sebagai pemilik modal baik sebagian maupun seluruhnya juga tidak dapat menggunakan kewenangan publiknya untuk mengelola dan mengatur perseroan. Hal ini disebabkan recht positie pemerintah dalam perseroan adalah badan hukum perdata dan sama dengan pemilik modal lainnya.. konsekuensi terhadap anak perusahaan holding atas kebijakan yang dilakukan pemerintah berimplikasi pada anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN beralih menjadi perseroan terbatas biasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan BPK) tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sebab keuangan negara yang menjadi saham baik 51 % atau seluruhnya dalam Persero tidak lagi berstatus sebagai keuangan negara, dan berubah menjadi keuangan Persero, karena telah bertransformasi yang awalnya keuangan publik beralih menjadi keuangan perdata. Dengan demikian, negara atau lembaga negara yang berperan sebagai subyek hukum privat tidak mempunyai kewenangan apapun dalam wilayah hukum perdata yang menyebabkan intervensi oleh penguasa terhadap BUMN.

---

ABSTRACTThis research departs from the distortion that occurs in the definition and scope of broad state finances so as to reduce the consistency of State-Owned Enterprises (BUMN) as private legal entities. conceptually, management of state finances is different from the management of state-owned finance. The position of BUMN as one of the economic actors in the national economy based on economic democracy which should be in its management is in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).This research aims to explore and review the policies which carried out by the government towards the establishment of holding through Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT. Indonesia Asahan Aluminum. This research uses normative legal research. The results of the study show that in the establishment of state-owned enterprises the owners of capital both partially or completely also cannot use their public authority to manage and regulate the company. This is because government positive recommendations in the company are civil legal entities and the same as other capital owners. So that the management burden and responsibility of the company cannot be delegated to the government as a public legal entity. The consequence of the holding company policy-making subsidiary has implications for subsidiaries which previously had the status of BUMN turned into ordinary limited liability companies. This study concludes that the Supreme Audit Agency (BPK) is not authorized to carry out inspections of state-owned enterprises because the state finances that are either 51% or thoroughly in the Persero are no longer state finances, and transformed into Persero finances, because they have initially switched public finances. become civil finance. Thus, the state or state institution that acts as the subject of private law does not have any authority in the area of civil law which causes intervention by the authorities against."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, maka pemerintah membuat berbagai macam kebijakan yang salah satunya yaitu mengoptimalkan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui Kebijakan Sinergi BUMN tersebut, Pemerintah telah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada BUMN di berbagai sektor salah satunya adalah sektor pengadaan. Dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, BUMN harus memperhatikan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa dari perspektif Hukum Persaingan Usaha yaitu transparansi, non diskriminasi, dan efisiensi. Namun kebijakan pemerintah mengenai Sinergi BUMN dapat bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena memberikan peluang terjadinya Penunjukan Langsung kepada anak perusahaannya untuk melakukan proyek pengadaan barang dan jasa.

---

To compliance needs of infrastructure, the government make various policies, one of them is optimizing synergy of State Owned Enterprise (SOE).Through this synergy, the government have given authorities to SOE in various sectors, one of them is in procurement sector .In procurement sector, SOE must obey some fundamental principles of procurement, more importanly from the perspective of a business competition law; such as transparency, non discrimination, and efficiency. But on the contrary, synergy of SOE can be contradictive to the principles of fair competition; Law No. 5 years 1999 concerning Prohibition of Practice Monopoly and Unfair Business Competition, because by law SOE can give the probability of direct appointment to its subsidiaries to did a project procurement. "

"Penelitian ini membahas implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance dan corporate social responsibility. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet dibagi menjadi tiga jenis program, yaitu Program Pengembangan Masyarakat, Program Kemitraan, dan Program Bina Lingkungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan seharusnya meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, menjalin koordinasi lebih dalam dengan stakeholder terkait, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang berwenang, untuk masalah penambangan emas tanpa ijin PETI.

---

This research discusses about Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 2015 and the factors that affect its impelementation. Researcher uses good governance and corporate social responsibility theory as relevant concepts. By using qualitative paradigm and in depth interview as well as literature study, researcher find that the implementation of Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet consists of three programs, Citizen Development Program, Partnership Program, and Environmental Development Program. The researcher suggests that the corporation should increase evaluation and monitoring on its program, increase partnership with stakeholders about program, and increase cooperation and coordination with authorities, to handle illegal miners problem."

"Di Indonesia, industry minyak dan gas bumi merupakan industry strategis yang mendapatkan pengecualian dalam melakukan monopoli. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan timbul, ketika terdapat ketidakselarasan dalam beberapa aturan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, hal ini mengakibatkan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industry minyak dan gas bumi sering melakukan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat preskriptif, meliputi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan beberapa peraturan lainnya, seperti Peraturan Kementrian BUMN, dan pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Indonesia. Monopoli dalam sektor Minyak dan Gas Bumi mendapat pengecualian menurut Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana hal tersebut juga memiliki kaitan erat dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mekanisme kegiatan minyak dan gas bumi yang membutuhkan investasi dalam bidang infrastruktur dan teknologi diadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana dalam kegiatan tersebut tidak mendapat pengecualian dalam Pasal 51. Sehingga sebaiknya dalam diperlukan pengaturan yang jelas sektor apa saja yang mendapat pengecualian di Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan aturan yang pasti dalam mekanisme bisnis minyak dan gas bumi.

---

In Indonesia, oil and gas industry is a strategic industry that get an exception in a monopoly. It is stipulated in Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Problems arise when there are inconsistencies in the rules in the Act No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises, and Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, as well as some of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises. Thus, this resulted in PT. Pertamina Persero as the State Owned Enterprises engaged in the oil and gas industry often committed violations in the field of business competition.

The method used in this research is normative juridical prescriptive, covering Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Act No. 19 of 2003 on State Ownd Enterprises, Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, and some other regulation, such as Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises, and the guidelines of the Competition Supervisory Commission Indonesia.

Monopoly in the Oil and Gas have an exemption pursuant to Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition for the oil and gas sector is a strategic sector that concerns the lives of many people, where it is also closely linked with Article 33 of the Constitution of 1945. In the mechanism of oil and gas activities which require investments in infrastructure and technology held procurement of goods and services in which the event does not have an exemption under Article 51. Thus, should the need for clear regulations what sectors have an exemption in Article 51 of Law No. 5, 1999 and definite rules in the mechanism of the oil and gas business"

"Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara, sebagai imbas inkonsistensi definisi keuangan negara, yang mencakup atau tidak keuangan BUMN. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah insecure feeling tersebut merupakan wujud adanya ketidakbebasan bagi BUMN untuk berkontrak. Padahal sebagai subjek hukum dan pihak dalam sebuah kontrak, BUMN perlu memiliki kebebasan berkontrak. Jangan sampai, hanya karena modal BUMN berasal dari Pemerintah, maka terjadi perbedaan perlakuan terhadapnya. Hal ini juga pada akhirnya memunculkan pertanyaan, seperti apa seharusnya negara berperan untuk melindungi BUMN dalam kondisi demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan dilakukan pengkajian terhadap asas hukum, sistematik hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal serta horisontal. Akhirnya, didapatkan kesimpulan bahwa keuangan BUMN bukanlah keuangan negara. Juga, terhadap BUMN tetap terdapat asas kebebasan berkontrak, meski kondisi saat ini masih membayangi ketidakpastian hukum. Serta, peran negara seharusnya adalah menciptakan harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait definisi keuangan negara, baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif, serta bertindak hanya sebagai pemegang saham atau pemilik modal dalam BUMN, yang tunduk pada hukum privat, bukan bertindak dengan kekuasaan dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.

---

Inconsistency in the definition of state finance in law and legislation in Indonesia, making organ of State Owned Enterprises SOE gets the insecure feeling to act in the daily management, including make and execute the contract. This is due to concerns in the event of a loss in SOE, will be regarded as the state 39 s financial losses, as the impact of inconsistency definition of state finance, which include or not SOE rsquo s finance. Thus, the question whether such an insecure feeling form of their lack of freedom for SOE to contract. In fact, as a subject of law and the party in a contract, the SOE needs to have freedom of contract. Do not be, just because of SOE rsquo s capital from the Government, then there is a difference in treatment. It also ultimately begs the question, what should the state acts to protect SOE in such conditions. To answer these questions, the research conducted by using normative and conducted an assessment of legal principles, systematic law, as well as the level of vertical and horizontal synchronization.

Finally, it was concluded that the finances of SOE is not the state finance. Also, the SOE are still have the freedom of contract, although the legal uncertainty still exist. As well, the state 39 s role should be to create harmonization of laws and regulations related to the definition of state finance, both in the legislative and judicial, as well as acting only as a shareholder or owner of capital in SOE, which obey to private law and not act with power in the capacity as a public legal entity."