Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah sebagai regulator telah berupaya memberikan berbagai kebijakan dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi industri khususnya industri penerima penghargaan industri hijau untuk menerapkan sertifikasi Industri Hijau. Namun upaya tersebut saat ini belum mampu meningkatkan partisipasi industri dalam penerapan sertifikasi. Masalah pada riset ini adalah masih sedikitnya minat industri menerapan sertifikasi Industri Hijau, sehingga perlu dilakukan riset untuk mengetahui implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pada pengembangan regulasi Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri pada penerapan sertifikasi Industri Hijau dan alternatif strategi terbaik untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah pada pengembangan Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau dan memilih alternatif strategi yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Metode analisis yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan secara kualitatif. Penetapan alternatif strategi menggunakan analisis SWOT dan penentuan prioritas strategi terpilih menggunakan AHP. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini baru sebatas memberikan kebijakan insentif non fiskal untuk menarik minat industri dalam menerapkan sertifikasi dan masih dalam tahap melakukan upaya pengembangan regulasi industri hijau secara berkesinambungan. Selain itu, faktor pendorong industri yang telah menerapkan sertifikasi Industri Hijau saat ini berdasarkan hasil riset dipengaruhi faktor untuk meningkatkan citra perusahaan dan faktor penghambat minat industri belum menerapkan sertifikasi adalah persepsi industri tentang adanya regulasi yang dianggap sejenis atau tumpang tindih antar sektoral pemerintah. Alternatif strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan penerapan sertifikasi Industri Hijau ditinjau dari kriteria penguatan regulasi dan peningkatan manfaat penerapan adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) melalui peningkatan infrastruktur regulasi dan mewujudkan rencana kebijakan insentif fiskal bagi industri. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) dapat dijadikan upaya alternatif untuk strategi meningkatkan minat penerapan sertifikasi Industri Hijau. ......The government as a regulator has tried to provide various policies and guidance to increase industries participation, especially industries that receive green industry awards to implement Green Industry certification. However, these efforts currently have not been able to increase industries participation in the application of certification. The problem in this research is that there is still little interest in implementing Green Industry certification, so it is necessary to conduct research to determine the implementation of policies that have been carried out by the government on the development of Green Industry regulations to increase interest in certification, factors that affect industries interest in implementing Green Industry certification and alternative strategies to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The purpose of this study is to analyze the implementation of government policies on the development of the Green Industry to increase interest in certification, analyze factors that influence industries interest in implementing Green Industry certification and selecting alternative strategies that can be recommended to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The analytical method used is a mixed method, namely quantitative and qualitative methods with a qualitative approach. Determination of alternative strategies using SWOT analysis and determining the priority of the selected strategies using AHP. The results of this research indicate that the government is currently only providing non-fiscal incentive policies to attract industries interest in implementing certification and is still in the stage of making efforts to develop sustainable green industry regulations. In addition, the driving factor for industries that have applied the current Green Industry certification based on the results of research value is influenced by factors to improve the company's image and the inhibiting factor for industries interest in not implementing certification is the industry's perception of the existence of regulations that are considered to be similar or overlapping between government sectors. The alternative strategy recommended for increasing the application of Green Industry certification in terms of the criteria for strengthening regulations and increasing the benefits of implementation is the Weaknes-Opportunity (W-O) strategy through improving regulatory infrastructure and realizing a fiscal incentive policy plan for the industries. The conclusion of this study is the Weakness-Opportunity (W-O) strategy can be used as an alternative strategy to increase the interest in implementing Green Industry certification.

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang bagaimana meniongkatkan mutu perpustakaan perguruan tinggi. Mutu perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian yang dilakukan melalui serangkaian proses, baik dalam kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun serangkaian proses menciptakan mutu perpustakaan dapat dispesifikasikan dalam tiga hal, yaitu memperhatikan mutu input, mutu proses dan konteks serta mutu outcome. Artinya pencapaian mutu dilihat secara input memiliki kesiapan mental, adanya proses layanan yang didukung dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan outcomes yang berkualitas sebagai produk dari rangkaian sebelumnya. Selanjutnya untuk meningkatkan mutu perpustakaan perguruan tinggi setidaknya memerlukan strategi khusus, dengan harapan agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi khusus yang dimaksud antara lain: perencanaan strategis, penerapan prinsip learning organization, serta berorientasi kepada kepuasan dan kebuuhan pemustaka dengan mempersiapkan kualitas koleksi, SDM, layanan, komitmen petugas serta dukungan dana yang cukup.

Abstrak :
Peningkatan penjualan e-commerce selama pandemi menyebabkan pertumbuhan pada pasar logistik, termasuk freight forwarding. Pertumbuhan ini membawa tantangan bagi perusahaan freight forwarding untuk selalu menyediakan layanan yang berkualitas. Salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam kualitas layanan freight forwarding adalah vendor trucking yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja vendor trucking pada salah satu perusahaan freight forwarding di Indonesia. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menilai bobot kepentingan subkriteria evaluasi, sedangkan metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk menilai kinerja vendor trucking. Kemudian, metode Importance-Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengidentifikasi subkriteria yang membutuhkan perbaikan, yaitu subkriteria yang memiliki bobot kepentingan yang tinggi, namun kinerja yang rendah. Hasil dari penelitian ini menyediakan usulan strategi untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja vendor trucking yang digunakan. ......The increase in e-commerce sales during the pandemic led to growth in the logistics market, including freight forwarding. This growth brings challenges for freight forwarding companies to always provide excellent quality of services. One element that has an important role in the quality of freight forwarding services is the trucking vendor used. This study aims to evaluate the performance of trucking vendors at a freight forwarding company in Indonesia. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to assess the importance of the evaluation indicators, while the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method is used to assess trucking vendor performance. Then, the Importance-Performance Analysis (IPA) method is used to identify indicators that need improvement, namely indicators that have a high importance weight, but low performance. The results of this study provide a proposed strategy for the company in order to improve the performance of the trucking vendors used.

Abstrak :
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan baik pada internal Kementerian Dalam Negeri maupun pada Pemerintah Daerah. Selama 5 tahun terakhir, jumlah temuan kerugian negara dari pemeriksa eksternal tidak menurun secara konsisten, indeks reformasi birokrasi tidak tercapai, hasil survey dari lembaga eksternal menunjukkan nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri rendah, serta masih ditemukan permasalahan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal maka dibutuhkan strategi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana strategi peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui analisis faktor internal dan eksternal organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dan menggunakan konsep SWOT untuk mendapatkan skor IFAS dan EFAS serta AHP untuk menentukan prioritas strategi yang dihasilkan dari SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang paling realistis dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah APIP, dan yang harus diprioritaskan adalah agar APIP yang telah memiliki sertifikasi pengawasan menguasai perkembangan tekhnologi informasi dengan memanfaatkan dukungan dan kerjasama dari lembaga dan sistem dari Kementerian/Lembaga lain. ...... The Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs plays an important role in both internal Ministry of Home Affairs oversight and local government oversight. APIP's role as an assurance and consulting partner is in high demand among stakeholders, as there are no findings of state losses from external examiners, the Bureaucratic Reform index is achieved, the public satisfaction index for the performance of the Ministry of Home Affairs rises, and no legal problems are discovered in the implementation of local government. The high stakeholder demand for improved internal supervisor performance necessitates the implementation of the appropriate strategy. Thus, the research question can be formulated as follows: How is the strategy for improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Internal Affairs through an analysis of internal and external organizational factors? This study employs a post-positivism approach, utilizing the concept of SWOT to obtain IFAS, EFAS, and AHP scores in order to determine the priorities of strategies resulting from SWOT. The analysis results show that APIP is the most realistic actor in improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs, and what must be prioritized is that APIP that has been certified for supervision masters the development of information technology by leveraging support and cooperation from institutions and systems from other Ministries/Institutions.

Abstrak :
Perairan Prigi termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Samudera Hindia, merupakan kawasan dengan status pemanfaatan tinggi. Nelayan Prigi umumnya menangkap ikan-ikan pelagis dengan alat tangkap jarring, pancing tonda dengan menggunakan alat bantu penangkapan lainnya berupa rumpon. Pada umunmya para nelayan Prigi masih menangkap dengan peralatan sederhana, sehingga hasilnya kecil. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang terkait dengan strategi peningkatan produksi hasil tangkapan bagi Nelayan Pancing Tonda ini. Berdasarkan variabel yang menpengaruhi produktivitas pancing tonda antara lain adalah jumlah trip penangkapan,ukuran kapal, daya mesin, panjang tali, ukuran mata pancing, jumlah Anak Buah Kapal (ABK), pengalaman ABK dan nahkoda. Dengan mengunakan pengujian model Cobb Douglas , hasilnya menunjukan jumlah trip, jumlah ABK, Pengalaman ABK mempengaruhi hasil produksi . Jumlah trip paling berpengaruh terhadap produktivitas nelayan pancing tonda. Faktor-faktor produksi yang terdapat dalam model dapat menjelaskan perubahan hasil tangkapan dengan alat tangkap pancing tonda pada armada kapal sekoci sebesar 87,5% sedangkan sisanya yaitu 12,5% disebabkan karena faktor-faktor lain ataupun variabel ? variabel yang tidak termasuk dalampenelitian. Strategi yang dianggap tepat adalah : (i) perlu dilakukan penambahan waktu trip dan memperhatikan pengalaman ABK dan nahkoda kapal; (ii) perlu adanya pengembangan alat bantu penangkapan seperti Fish Finder dan pemakaian umpan yang lebih menarik bagi ikan sasaran dan(iii) pemberian pelatihan dan pengetahuan dasar tentang teknologi alat bantu penangkapan sesuai sifat dasar ikan yang menjadi sasaran penangkapannya. ......Prigi waters including the Regional Fisheries Management (WPP) of the Indian Ocean, is a different region on the status of high utilization. Prigi Fishermen generally catch pelagic fish with nets and fishing gear trolling lines by using the tools of rumpon other catching. In general, the fishermen are still experiencing the limitations of capture technology. With a simple fishing gear sehingaan average revenue per month small. Based on the description above, it is necessary to research associated with increased production strategy for Fishermen Fishing catches this Trolling Variables that menpengaruhi productivity between assessments adalahjumlah trip fishing, boat size, engine power, length of rope, hook size, number of crew (ABK), the experience of ABK and helmsman. Using a Cobb model the results show the amount of trips,amount of ABK, ABK experience affect the results of production. The amount of trips the most influence on the productivity of fishermen fishing trolling lines. Production factors included in the model can explain the changes in the catch by fishing gear fishing boat trolling lines on a fleet of ships at 87.5% while the remaining 12.5% is due to other factors or variables - variables that are not included dalampenelitian. In order to achieve optimal results the proposed strategies are: (i) the need to do additional trip time and attention to the experience of crew and ship captains, (ii) is necessary to arrest the development of assistive devices such as Fish Finder and use of bait is more attractive to fish targets and delivery training and basic knowledge of technology tools and the nature of the capture of fish that were targeted.

Abstrak :
Energi panas bumi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam energi terbarukan untuk memastikan terdapat sumber energi yang dapat diandalkan dan berkelanjutan. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014 pada sektor energi, Indonesia menargetkan Energy Mix pada tahun 2025 dimana energi baru dan terbarukan berkontribusi sebesar 23% dari total Energy Mix. Melalui Perpres No. 22 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia (RI) telah menetapkan target 7.241,5 MW panas bumi kapasitas terpasang pada tahun 2025. Sedangkan kapasitas terpasang saat ini sekitar 2.133,5 MW. Berdasarkan kesenjangan antara potensi dan kapasitas terpasang PLTP dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan panas bumi di Indonesia masih rendah karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan dalam pengembangan panas bumi adalah isu sosial seperti penolakan dari komunitas cukup banyak mendominasi. Isu sosial dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek yang akhirnya akan berdampak pada keekonomian proyek. Risiko sosial ini pun dapat diturunkan dengan meningkatkan penerimaan sosial (social acceptance) atas kegiatan panas bumi dengan memahami latar belakang dan faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan sosial. Social acceptance dapat dibagi menjadi 3 dimensi yaitu: socio- political acceptance, community acceptance, dan market acceptance. Penelitian ini akan berfokus pada socio-political acceptance sebagai dimensi yang paling luas dari social acceptance yang menjelaskan bagaimana manusia dan organisasi membuat keputusan, menyelesaikan konflik, menjalin kemitraan, merespon kebijakan pemerintah serta masalah sosial dan sebagai pondasi dari social acceptance. Strategi yang dihasilkan dari analisis terhadap socio-political acceptance ini diharapkan dapat membantu perusahaan penghasil listrik dari panas bumi (IPP) untuk meningkatkan socio-political acceptance terhadap proyek panas bumi untuk meningkatkan kinerja waktu. ......Geothermal energy in Indonesia plays a very important role in renewable energy to ensure that there is a reliable and sustainable energy source. Based on PP No. 79 In 2014 in the energy sector, Indonesia targets the Energy Mix in 2025 where new and renewable energy contributes 23% of the total Energy Mix. Through Presidential Decree No. 22 of 2017, the Government of Indonesia (RI) has set a target of 7,241.5 MW of geothermal installed capacity by 2025. While the current installed capacity is around 2,133.5 MW. Based on the gap between the potential and installed capacity of geothermal power plants with these data, it can be concluded that geothermal development in Indonesia is still low due to the many challenges faced. One of the challenges in geothermal development is that social issues such as refusal from the community dominate quite a lot. Social issues can result in delays in project completion which will ultimately have an impact on the project's economy. This social risk can also be reduced by increasing social acceptance of geothermal activities by understanding the background and factors that influence the low social acceptance. Social acceptance can be divided into 3 dimensions, namely: socio-political acceptance, community acceptance, and market acceptance. This study will focus on socio-political acceptance as the broadest dimension of social acceptance which explains how humans and organizations make decisions, resolve conflicts, establish partnerships, respond to government policies and social problems and as the foundation of social acceptance. The strategy resulting from the analysis of socio-political acceptance is expected to help companies producing electricity from geothermal (IPP) to increase socio-political acceptance of geothermal projects to improve time performance.

Abstrak :
Perusahaan Jasa Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak secara keseluruhan atau sebagian dalam melakukan kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Saat ini, pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi sangat tinggi dikarenakan banyaknya pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan pembangunan, nampaknya tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa bentuk kejadian kegagalan konstruksi terjadi di Indonesia yang menyebabkan kerugian berbagai aspek dan menurunkan tingkat ketercapaian tujuan proyek konstruksi. Dari banyaknya penyebab kegagalan konstruksi, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kegagalan konstruksi berasal dari peranan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lalai, baik pada saat proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang memengaruhi proyek tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengukuran tingkat kematangan atau maturity level budaya mutu pada Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta Nasional yang bertujuan menyentuh sasaran/objek penelitian (yaitu SDM proyek) dalam penerapan budaya mutu di lingkungan perusahaan, sehingga didapatkan sebuah strategi peningkatan tingkat maturity level sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kegagalan konstruksi yang terjadi dikemudian hari. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur, validasi pakar dan menggunakan kuesioner responden untuk melakukan pengambilan data primer. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 5 variabel X (maturity level perusahaan) dan 43 indikator penyusunnya yang berpengaruh dalam upaya menurunkan tingkat kegagalan konstruksi. Sementara itu, pencapaian tingkat kematangan yang telah dicapai oleh perusahaan jasa konstruksi swasta nasional secara umum berada di level 4, yang artinya sudah dalam kondisi matang. Dari beberapa analisis kesenjangan yang telah dilakukan, selanjutnya terdapat 26 bentuk strategi yang ditawarkan, sebagai upaya dalam meningkatkan tingkat kematangan budaya mutu perusahaan jasa konstruksi swasta nasional. ......Construction Company is a company that moves in a part or in whole carrying out planning, making and controlling all activities along which includes works aimed at realizing a building or other physical form. At present, the growth of construction companies are very high due to the large number of developments being carried out in Indonesia. In carrying out development activities, it seems that it does not always run smoothly. Some forms of construction failure occur in Indonesia which cause losses in various aspects and reduce the level of achievement of project goals. From the many causes of construction failure, it can be concluded that the main factor that causes construction failure comes from the role of Human Resources (HR) who is negligent both during the planning, implementation and controlling processes that affect the project directly or indirectly. This research will discuss the measurement of the quality culture maturity level at the National Private Construction Company which aims to reach the target of research (ie HR in projects) in the application of quality culture in the corporate environment, so that a strategy to increase the maturity level in an effort to reduce the level of construction failure that occurs in the future. The research method used is literature study, expert judgement validation and using respondents' questionnaires to collect primary data. As the results of this study, that there are 5 variables X (company maturity level) and 43 constituent indicators that influence the effort to reduce the level of construction failure. Meanwhile, the achievement of the maturity level that has been reached by the national private construction service company is generally at level 4, which means that it is in a mature condition. From several gap analyzes that have been carried out, then there are 26 forms of strategy offered, as an effort to increase the maturity level of the quality culture of national private construction service companies.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai strategi BPRD DKI Jakarta guna peningkatan penerimaan PBB-P2 atas berlakunya kebijakan pembebasan PBB-P2 sampai dengan 1 miliah di DKI Jakarta yang mengakibatkan adanya potential loss. tersebut serta menganalisis hambatan-hambatan yang dirasakan dalam meningkatkan penerimaan di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat strategi yang sudah diimplementasikan dan masih dalam rencana strategi. Disamping itu, hambatan yang dirasakan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 berasal dari faktor wajib pajak dan administrasi pajak.

---

ABSTRACT
This study discusses the strategy of BPRD DKI Jakarta to increase PBB P2 revenue after the enactment of PBB P2 rsquo s exemption policy up to 1 billion in DKI Jakarta which is resulting in potential loss and to anaylyzing the perceived barriers to increasing revenue in DKI Jakarta. The approach used in this study is a qualitative approach with data collection methods in library research and in depth interviews. The results of this study indicate that there are strategies that have been implemented and still in the strategy plan. In addition, the perceived barriers to increased PBB P2 revenues come from the taxpayer and tax administration factors.