Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Subsidi perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ternyata memiliki kekurangan-kekurangan. Skripsi ini bertujuan membandingkan KPR dan dua alternatifnya, yaitu subsidi Uang Muka dan subsidi Lumpsum Buydown, dengan melihat dampak perubahan tingkat suku bunga dan perubahan pendapatan rumahtangga atas nilai masing-masing alternatif subsidi. Dalam skripsi ini digunakan pendekatan penghitungan present value dan duration. Penelitian yang dilakukan sepenuhnya merupakan studi pustaka dan eksperimen, dan tidak menggunakan data empiris. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa nilai subsidi yang disalurkan melalui skema subsidi uang muka paling tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga maupun pendapatan rumahtangga dibandingkan dua subsidi lainnya. KPR menunjukkan kepekaan yang paling tinggi untuk pengaruh perubahan suku bunga. Subsidi Lumpsum Buydown terdapat di antara keduanya. Penulis menyarankan agar studi selanjutnya melihat masalah ini dari sisi pandang penerima subsidi, dan menguji lagi hasil studi ini dengan data-data empiris.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa apakah subsidi listrik sebagai faktor eksternal dan pro-environmental intention dan pro-environmental acts sebagai faktor internal memiliki hubungan terhadap perilaku hemat listrik rumah tangga di Indonesia. Tesis ini menganalisa secara empiris data SUSENAS 2017. Dengan menggunakan regresi logistik dan melibatkan variabel kontrol seperti karakteristik tempat tinggal dan sosiodemografi rumah tangga, hasil analisisi statistik menunjukkan bahwa rumah tangga bersubsidi memiliki kecendurungan untuk tidak berhemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keluarga dengan tingkat pro-environmental intention yang lebih tinggi tidak selalu menghemat listrik, sementara itu rumah tangga yang selalu menerapkan perilaku pro-environmental cenderung berhemat listrik. Dari hasil analisis, pemerintah dapat melakukan reformasi subsidi listrik bersamaan dengan pengaplikasian program yang dapat meminimalisasi gap antara intensi dan perilaku ramah lingkungan pada level rumah tangga untuk mendorong kebiasaan hemat energi. ......This research analyzes whether electricity subsidy as an external factor and pro-environmental intention and acts as internal factors have any relationship on households electricity-saving behaviors in Indonesia. To this end, Indonesias household data from the National Socioeconomic Survey of Indonesia in 2017 is empirically analyzed. Using logit regression with control factors such as dwellings and sociodemographic characteristics, the statistical analysis reveals that subsidized households are less likely to save the electricity in their daily lives. Furthermore, families with higher pro-environmental intentions are not necessarily likely to save electricity, while households who are accustomed to pro-environmental routines are likely to do so. These demonstrate an existence of  internal gaps between their pro-environmental intention and the acts, suggesting that electricity subsidies reform and program should be considered along with the way how intention-act gaps can be mitigated at household levels for energy saving.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukup besar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam. Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terus memperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapat meningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangan subsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangan dalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamerta memperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwa pengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yang timbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakan kompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi harga bahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakan rakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACT
The fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government of Indonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policy option to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy is expected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impacts of fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuel subsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does not necessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuel subsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of the international oil price. By implementing appropriate compensation policies such as well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation of the fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidy reduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead.

Abstrak :

Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses,  khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps

---

Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory.  The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in  Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government,  to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.

Abstrak :
Dalam rangka menurunkan impor yang mengakibatkan tingginya alokasi anggaran subsidi LPG, pemerintah mengembangkan produksi DME sebagai substitusi LPG untuk bahan bakar memasak rumah tangga dan industri. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak penggunaan DME terhadap perekonomian Indonesia, dengan menggunakan metode CGE dan data SAM 2019. Berdasarkan hasil simulasi berupa shock: (i) Penurunan impor LPG dan (ii) Realokasi anggaran penghematan subsidi, kebijakan penggunaan DME akan berdampak positif pada perekonomian, memicu pertumbuhan produktivitas berbagai sektor serta mendorong penyerapan tenaga kerja namun hanya di jangka pendek. Hasil kajian di jangka panjang menunjukkan implikasi yang negatif meskipun secara persentase sangat rendah dan tidak signifikan. ......In order to reduce imports and high budget allocation for LPG subsidies, government developed DME production as a substitute for LPG. This study aims to examine the impact of DME using on Indonesian economy, using CGE method and 2019 SAM data. Based on 2 shocks simulation: (i) Decrease in LPG imports and (ii) Reallocation of subsidy savings budget, using DME policy will have positives impact on the economy, trigger productivity growth in various sectors and encourage employment, but only in the short term. Results in the long term show negative implications, which the percentage is very low and not significant.

Abstrak :
Beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF pada waktu yang lalu yang dituangkan dalam Lol (Letter of Intent) beberapa kali antara lain merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengurangi dan selanjutnya menghilangkan beberapa subsidi dalam APBN, agar APBN Iebih efisien. Salah satu subsidi yang terus berkurang adalah subsidi BBM, sehingga setelah subsidi BBM tsb. dikurangi secara bertahap sejak tahun 2000, menyebabkan harga BBM terus naik. Kenaikkan harga BBM sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian baik pada masyarakat maupun pada sektor industri. Analisis ini membahas dampak dan efektivitas pengurangan subsisdi BBM terhadap output sektor industri, dengan menggunakan analisa model INDECGE (Indonesia Energy Computable General Equilibrium Model) yang dibangun tahun 2000 dengan menggunakan tahun dasar data 1998.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan Rawat Inap di rumah sakit tersedia dalam berbagai kelas perawatan, sehingga tarif yang ditetapkan sesuai dengan kelas-kelas tersebut. Tarif kelas yang lebih tinggi diharapkan memberi subsidi pada kelas perawatan yang lebih rendah (subsidi silang). Di Rumah Sakit Santo Yusup perbedaan tarif pada kelas-kelas yang disebut diatas belum terlihat, dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi apakah subsidi silang dari kelas I ke kelas III terjadi di Unit Rawat Inap Theresia pada triwulan IV 1994 dan triwulan I tahun 1995.

Metoda penelitian yang digunakan adalah metode evaluatif dengan menggunakan data sekunder atau data biaya dari Unit Rawat Inap Theresia Rumah Sakit Santo Yusup periode triwulan IV 1994 dan triwulan 1 1995.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi subsidi silang dari kelas I ke kelas III (antar kelas perawatan), tetapi subsidi diperoleh dari unit pelayanan lainnya ke rawat inap (farmasi dan laboratorium). Hal ini menunjukkan adanya subsidi silang antar jenis pelayanan.

Hasil penelitian ini merupakan masukan untuk manajemen rumah sakit dalam memperbaiki dan meningkatkan utilisasi kelas 1 di Unit Rawat Inap Theresia, sehingga terjadi subsidi silang yang diharapkan.

---

Inpatient services in hospital is usually divided into various classes of room which consequently will have differences on its price. Price of the upper class which is usually higher, is expected to subsidize the lower one (cross subsidy).

Yet, in Santo Yusup Hospital difference of the room price on those classes, do not reflect the above intention therefore, the objective in of this study is to identify whether a cross subsidy from first class to third class exists in the Theresia Ward in fourth quarter of 1994 and first quarter of 1995.

The method of this study is evaluative method by using secondary data (cost information) taken from the Theresia Ward Santo Yusup Hospital during fourth quarter period in 1994 and first quarter period in 1995.

The result shows do not yield any evidence that cross subsidy exist from first class to third class ( among inpatient units ). However it is obvious that subsidy for inpatient service flows from another service units such as Pharmacy and Laboratory (cross subsidy among various kinds of service units).

This study can be an input to the management of Santo Yusuf Hospital improving the utility of first class of Theresia Ward so that cross subsidy can exist as expected.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama: Meiske TaurisiaProgram Studi:Magister Perencanaan dan Kebijakan PublikJudul: Peran Pemerintah dalam Pengembangan Film Indonesia di Pasar Film Dunia Penelitian ini mencoba untuk memetakan kondisi perfilman Indonesia dalam konteks pasar film dunia dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Satu pijakan penting dalam penelitian ini adalah mempelajari pola penjualan film Indonesia melalui partisipasi aktif di festival film internasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengembangkan film indonesia di tingkat dunia, terutama melalui program penguatan daya saing yang berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif guna menggali informasi dari berbagai pihak seperti pelaku industri film dalam negeri, pegiat film internasional, dan pembuat kebijakan terkait perfilman. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menetapkan strategi kebijakan perfilman, khususnya dalam mengembangkan film indonesia berorientasi dunia. Kata Kunci: Kebijakan Kebudayaan, Industri Kreatif, Film, Barang Publik, Subsidi

---

ABSTRACT
The Role of Government in Developing Indonesian Film in the Global Film MarketThis thesis intent to map out the current conditions and challenges facing Indonesian films within the context of accessing international film markets and to identify suitable supportive government policies. This research departs from studying sales patterns of Indonesian films through participation in international film festivals. The research outcome demonstrates that government policies may play a significant role in internationalizing Indonesian films through various programs to support its sustainable competitiveness.The research is based on qualitative interpretative methods in obtaining information and insights from both domestic and international film industry stakeholders as well as various government policymakers involved in the Indonesian film sector. The outcome of this research is expected to contribute in formulating policy strategies related to support the sustainable internationalization of Indonesian films. Keywords Cultural Policy, Creative Industries, Film, Public Goods, Subsidies