Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Revolusi di Sukabumi tidak bisa dipisahkan dari revolusi Indonesia, karena revolusi di tingkat lokal merupakan bagian integral dan revolusi nasional. Untuk menjelaskan revolusi di Sukabumi, maka diajukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya revolusi di Sukabumi?
2. Bagaimana proses terjadinya revolusi di Sukabumi?
3. Bagaimana peranan kyai dan pesantren dalam revolusi di Sukabumi?

Berdasarkan perspektif sosiologis, gerakan revolusi di Sukabumi 1942-1946 dapat dikategorikan sebagai aksi sosial. Gerakan yang terjadi di Sukabumi dapat dikategorikan pada collective action. Hal ini terlihat dari tahap-tahap gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok islam, sosialis, komunis, nasionalis, apakah mereka itu pemuda, kaum biokrat, tokoh agama, tentara dari Resimen II TKR Sukabumi, maupun masyarakat yang tergabung dalam kelasykaran, merupakan aksi kolektif, dimana kepentingan bersama merupakan tujuan tidak terpisahkan dari gerakan perlawanan.

Sudi ini digunakan metodologi dan endekatan strukturis dari Christoper Lioyd, yang merupakan gabungan antara deskripsi dan analisis.

Ruang lingkup penelitian disertasi ini adalah daerah Sukabumi masa revolusi pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kotamadya Sukabumi. Dalam lingkup tersebut yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini tidak hanya mengenai suatu peristiwa tertentu, melainkan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah itu dan perkembangan beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat sejak pasca proklamasi kemerdekaan sampai dengan peristiwa penghadangan terhadap konvoi pasukan Sekutu. Penelitian ini bertujuan rekonstruksi dan explanasi peristiwa secara komprehensif dan holistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

Abstrak :
ABSTRAK
Revolusi di Sukabumi tidak bisa dipisahkan dari revolusi Indonesia, karena revolusi di tingkat lokal merupakan bagian integral dan revolusi nasional. Untuk menjelaskan revolusi di Sukabumi, maka diajukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya revolusi di Sukabumi?
2. Bagaimana proses terjadinya revolusi di Sukabumi?
3. Bagaimana peranan kyai dan pesantren dalam revolusi di Sukabumi?

Berdasarkan perspektif sosiologis, gerakan revolusi di Sukabumi 1942-1946 dapat dikategorikan sebagai aksi sosial. Gerakan yang terjadi di Sukabumi dapat dikategorikan pada collective action. Hal ini terlihat dari tahap-tahap gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok islam, sosialis, komunis, nasionalis, apakah mereka itu pemuda, kaum biokrat, tokoh agama, tentara dari Resimen II TKR Sukabumi, maupun masyarakat yang tergabung dalam kelasykaran, merupakan aksi kolektif, dimana kepentingan bersama merupakan tujuan tidak terpisahkan dari gerakan perlawanan.

Sudi ini digunakan metodologi dan endekatan strukturis dari Christoper Lioyd, yang merupakan gabungan antara deskripsi dan analisis.

Ruang lingkup penelitian disertasi ini adalah daerah Sukabumi masa revolusi pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kotamadya Sukabumi. Dalam lingkup tersebut yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini tidak hanya mengenai suatu peristiwa tertentu, melainkan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah itu dan perkembangan beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat sejak pasca proklamasi kemerdekaan sampai dengan peristiwa penghadangan terhadap konvoi pasukan Sekutu. Penelitian ini bertujuan rekonstruksi dan explanasi peristiwa secara komprehensif dan holistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

Abstrak :
Ketahanan pangan menjadi isu strategis di Kabupaten Sukabumi mengingat kabupaten ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 37 % atau dengan kata lain 1 dari 3 anak di Kabupaten Sukabumi mengalami stunting. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat ketahanan pangan masyarakat dan merumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan dalam meminimalisasi kejadian stunting di Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis data EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor Evaluation) yang dirumuskan dalam satu analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Pendekatan penelitian menggunakan Global Food Security Index dan Food Security and Vulnerability Atlas. Hasilnya ditemukan bahwa ketahanan pangan ditinjau dari dimensi affordability dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dimensi availability jumlah ketersediaan pangan telah memenuhi standar ideal, sementara dimensi quality and safety belum memenuhi standar ideal. Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah desa rawan pangan sebesar 168 desa. Strategi peningkatan ketahanan pangan dalam meminimalisasi stunting yang paling tepat digunakan adalah Strategi Diversifikasi yang dilakukan melalui: (1) diversifikasi pangan; (2) optimalisasi ketersediaan pangan dan ternak; (3) penyediaan lapangan kerja pada industri pertanian; dan (4) membatasi konversi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan upaya koordinasi yang sinergi dan berkesinambungan antar lembaga dalam meningkatkan ketahanan pangan dan penanganan stunting. Selain itu, program percepatan diversifikasi pangan agar lebih ditingkatkan mengingat pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah dan menangani stunting.

---

Food security has becoming strategic issue in Sukabumi District in view of this district still having stunting prevalence 37%. In other word, one of three children in Sukabumi District having stunting. This research aims to maping the level of society food resilience and to formulating the strategy of increasing food security in minimizing case of stunting in Sukabumi District. The method applied in this reasearch is descriptive qualitative which combined with EFE (External Factor Evaluation) and IFE (Internal Factor Evaluation) analysis in one formula SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Research also used an approach of Global Food Security Index and Food Security and Vulnerability Atlas. The results of this research are considered from affordability dimension, whole society could afford it; availability dimension, amount of food availability has fulfill the ideal standard; while quality and safety dimensions heve not fulfill the ideal standard. Sukabumi District are having 168 villages that food insecurity. The appropriate strategy of increasing food security in minimizing stunting is Diversification Strategy, which implementing through: (1) food diversification; (2) optimilizing food and livestock availability; (3) providing employment in agriculture areas; and (4) restraining the conversion of agricultural land. The government of Sukabumi District need to striving for sinergic and continuous coordination among institutions in increasing food security and handling the prevention of stunting. Furthermore, the acceleration programme of food diversification have to be improved considering the importance of fulfilling nutrition for preventing and treating stunting.

Abstrak :
FILE 86 ABSTRAK
Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang nerdeka, lepas dari belenggu penjajahan, naaun demikian masih banyak hambatan yang harue dihadapi, seperti pemerintah Jepang yang masih berkuasa dalam menjaga Status Quo sampai pasukan Sekutu aengambil alih kekuasaan, disaaping itu kehadiran pasukan Sekutu bereama tentara RICA telah menimbulkan berbagai pertenpuran di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Semarang dan daerah-daerah lainnya, termasuk di Sukabumi.

Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia telah nendapat reaksi keras dart hampir seluruh rakyat yang tersebar diseluruh kepulauan yang dulunya bekas wilayah Hindia-Belanda ini. Mereka menentang kembalinya kolonialisme Belanda di bumi pertiwi.

Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaannya, belum lagi harus mengkonsolidasikan segala kekuatan baik di bidang politik, ekonomi, militer maupun sosial-budaya.

Studi tentang periode revolusi di Indonesia telah banyak dihasilkan baik oleh sarjana-sarjana asing maupun oleh sarjana Indonesia. Akan tetapi umumnya dilihat dari perspektif Nasional atau pusat.

Melihat kenyataan itu, studi ini berusaha mengubah perspektif yang lazim diambil dalam kisah-kisah pada periode ini dan memandang proses revolusi dari tingkat daerah ketimbang dari tingkat pusat.

Dalam skripsi ini akan dilihat bagaimana pemerintah daerah dan rakyat Sukabumi menanggapi tentang arti kemerdekaan, dan apa yang mereka lakukan setelah itu untuk mengkonsoiidasikan diri baik di bidang politik, ekonomi maupun militer.

---

Abstrak :
Indonesia merupakan negara yang terletak pada rangkaian gunung berapi atau yang biasa dikenal dengan ring of fire. Situasi ini kemudian membuat Indonesia rentan terhadap bencana. Tsunami merupakan salah satu bencana yang paling rentan terjadi di Indonesia, mengingat bentuk negara ini merupakan negara kepulauan dengan banyak gunung berapi yang melewatinya, salah satunya adalah Desa Cisolok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daerah rawan tsunami dan menganalisis kerentanan lingkungan terhadap bahaya tsunami di Desa Cisolok. Untuk kerawanan tsunami digunakan peta kerawanan tsunami yang telah dikeluarkan oleh InaRisk BNPB, untuk kerawanan lingkungan dilihat tiga faktor yaitu tutupan lahan, geomorfologi dan geologi. Metode yang digunakan adalah analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasilnya, peta rawan tsunami menunjukkan Inaris menggunakan ketinggian genangan hingga 10 meter dengan tiga klasifikasi, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Peta kerawanan dibagi menjadi tiga kelas dimana 25,67% memiliki tingkat kerawanan lingkungan rendah, 30,69% kerawanan sedang dan 43,14% kerawanan tinggi. ......Indonesia is a country located in a series of volcanoes or commonly known as the ring of fire. This situation then makes Indonesia vulnerable to disasters. The tsunami is one of the most vulnerable disasters in Indonesia, considering the shape of this country is an archipelagic country with many volcanoes that pass through it, one of which is Cisolok Village. This study aims to analyze tsunami-prone areas and analyze environmental vulnerability to tsunami hazards in Cisolok Village. For tsunami hazard, the tsunami hazard map that has been issued by InaRisk BNPB is used, for environmental vulnerability three factors are considered, namely land cover, geomorphology and geology. The method used is spatial analysis and descriptive analysis. As a result, the tsunami hazard map shows Inaris using inundation heights of up to 10 meters with three classifications, namely low, medium, and high. The vulnerability map is divided into three classes where 25.67% has low environmental vulnerability, 30.69% moderate vulnerability and 43.14% high vulnerability.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan upaya rekonstruksi Stasiun Kereta Api Sukabumi, Jawa Barat, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dalam perspektif arkeologi industri. Kajian arkeologi industri adalah salah satu kajian arkeologi yang menekankan interpretasi pada tinggalan industri masa lampau dengan memberikan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data (analisis bentuk dan kontekstual), dan interpretasi. Hasil penelitian ini adalah kegiatan operasional perkeretaapian di dalam Stasiun Kereta Api Sukabumi berdasarkan hubungan keletakan antar bangunan. Pada stasiun ini juga menggambarkan adanya pembagian kelas sosial penumpang. Stasiun ini berperan dalam perantara mobilisasi masyarakat dan distribusi barang serta komoditi perkebunan teh sekitar. Stasiun ini juga andil dalam industri pariwisata di Sukabumi. Keberadaan stasiun ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat pada masa Hindia Belanda yang hendak ke Kota Sukabumi. ...... This research is an effort to reconstruct the Sukabumi Railway Station, West Java, in the late 19th to early 20th centuries in industrial archaeology perspective. The study of industrial archeology is one of the archaeological studies that emphasizes the interpretation of the industrial heritage of the past by providing social, economic, and technological contexts. The research method used includes data gathering, data processing, data analysis (form and contextual analysis), and interpretation. The results of this study are the railway operational activities in the Sukabumi Railway Station based on the location relationship between buildings. At this station also illustrates the existence of a social class division of passengers. This station has a role in community mobilization and distribution of goods and commodities from surrounding tea plantations. This station also has role in the tourism industry in Sukabumi. The existence of this station made easy for people during the Dutch East Indies era who wanted to go to Sukabumi City.

Abstrak :
Dalam tulisan ini akan diuraikan bagairnana cara penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap pemenuhan kebutuhan seksual yang karena sesuatu sebab terpaksa, untuk sementara, menjadi anggota masyarakat penghuni Lapas yang kondisinya dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki berbagai keterbatasan baik secara fisik maupun sosial. Pemenuhan kebutuhan seksual adalah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, di samping kebutuhan-kebutuhan fisiologis lainnya. Bahkan menurut pencetus psikologis analisa, dikatakan bahwa kebutuhan seksual dibawa sejak lahir, dan sejak itu kebutuhan seksual berkernbang sampai orang itu meninggal dunia. Tidak berbeda dengan kebutuhan fisiologis manusia lainnya, apabila kebutuhan seksual ini tidak dapat dipuaskan rnaka akan menimbulkan ketegangan secara psikis. Yang pada gilirannya akan berperpengaruh terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, setiap manusia akan selalu berusaha agar kebutuhannya tersebut selalu dapat terpenuhi. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 3(tiga) hal yang akan menjadi fokus perhatian dari tesis ini, yakni: Pertama, adanya kebutuhan seksual dari penghuni Lapas yang merupakan sesuatu yang fitrah bagi manusia. Kedua, adanya kondisi yang serba terbatas sehingga kebutuhan tersebut relatif sulit untuk memperoleh pemuasannya secara wajar. Ketiga, adanya cara-cara yang dilakukan oleh narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksualnya serta kondisi-kondisi yang mendukung narapidana melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif, menunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan sexual bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara : a. Secara Normal Pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di Lapas Sukaburni dapat dilakukan secara normal ( dengan lawan jenis) dan melalui prosedur yang ada yaitu dengan melalui program Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang diijinkan oleh Lapas selama 2 x 24 jam di kediaman keluarga narapidana. b. Pemenuhan Kebutuhan Seksual secara menyimpang Bentuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana selain dari yang dilakukan secara normal (dilakukan dengan lawan jenis / heteroseksual) dan sesuai dengan aturan) juga terkadang dilakukan dengan secara menyimpang baik dari cara maupun dari objek seksual tersebut atau substansi seks itu sendiri rnaupun aturan yang ada. Bentuk penyimpangan yang ada di Lapas Sukabumi adalah : 1. Melakukan hubungan seks dengan istrinya baik di dalam Lapas maupun di Luar Lapas dengan adanya bantuan dari petugas. 2. Melakukan masturbasi atau onani, baik yang dilakukan sendiri ataupun oleh istri dan pacar dari narapidana 3. Melakukan sodomi ataupun heteroseksual di antara narapidana, baik dilakukan dengan paksaan serta kekerasan ataupun perkosaan tetapi tidak jarang pula dilakukan dengan sukarela dan kedua belah fihak sama-sama menikmati. Sedangkan kondisi yang mempengaruhi terjadinya pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di Lapas. : 1. Struktur Bangunan Lapas dan over kapasitas 2. Kurangnya Kegiatan Pembinaan Bagi Narapidana. 3. Tidak Elektifnya Program CMK Sebagai Salah Satu Program Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana 4. Adanya " Biaya Tinggi " dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lapas. 5. Jarangnya mendapat Kunjungan Keluarga.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sukabumi dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan tiga kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan air tanah. Kebijakan pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah. Bagian penting dari peraturan daerah tersebut adalah perizinan, kegiatan pengendalian dan pengawasan. Kebijakan kedua adalah Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) yang di dalamnya mengatur denda bagi pemegang izin yang menggunakan air tanah melebihi debit yang diizinkan. Kebijakan ketiga adalah Keputusan Bupati No 546.2/Kep.430- DPESDM/2013 Tentang Harga Air Baku (HAB) yang menetapkan kenaikan HAB, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan kebijakan tersebut adalah perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada hilangnya kewenangan Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengendalian air tanah. ...... This study describes about the policy of controlling the use of groundwater in Sukabumi and its obstacles. This study using qualitative method by in-depth interviews and literarure study. The results of this study found that the Government of Sukabumi issued Results of the study found that the Government of Sukabumi issued three related policies controlling the use of groundwater. The first policy is Local Regulation No 14 Year 2010 about Groundwater. An important part of the local legislation is the licensing, monitoring and control activities. The second policy is the Regent Regulation No 28 Year 2011 about Procedure for Calculating the Value of Acquisition of Groundwater (NPA) in which set fines for license holders who use groundwater exceed the permitted discharge. The third policy is the Regent Decree No546.2/Kep.430-DPESDM /2013 about Standard Water Price (HAB) which sets the rise of HAB, and the obstacles encountered in conducting the policy is a change of Law No. 32 of 2004 into Law No. 23 of 2014 which impact to the loss of authority in Sukabumi Regency to control groundwater.