Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengangkat tema tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan APJB tanah terkait adanya Akta Hibah serta bagaimana tanggung jawab pemberi hibah dalam proses pembuatan APJB tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 162/Pdt.G/2012/PN.KPJ. Untuk memahami tentang bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris beserta segala akibat hukumnya, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yang bermula pada ketentuan hukum, norma dasar maupun peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan analisis maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Tergugat memang telah terbukti secara sah dan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Sebaliknya, Penggugat dalam hal ini pada prinsipnya berdasarkan Putusan tersebut telah dinyatakan adalah sebagai pemilik yang benar dan sah atas obyek sengketa dan berhak memiliki dan menguasai obyek sengketa. Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor: 370/PKS/RP/201 tertanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Rachmat Praptono, S.H. yang pada prinsipnya berdasarkan Putusan tersebut telah dinyatakan sebagai akta yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di mata hukum. Pada intinya Notaris dan PPAT baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kapasitasnya sebagai masyarakat sipil agar tidak menyalahgunakan kewenangan, pengetahuan serta keahlian tersebut untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu perbuatan demi menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau kelompok dalam bentuk baik seperti penyelundupan hukum maupun perbuatan melawan hukum. Demikianlah maka disimpulkan bahwa isi dari putusan pengadilan yang dijadikan acuan contoh kasus pada penulisan ini, berdasarkan pertimbangan hukumnya telah sesuai dan cukup beralasan berdasarkan uraian dan analisis pada bagian pembahasan.

---

This thesis envelops the roles and responsibilities of a Notary in the making of APJB of land related to the Deed of Grant and how the grant's responsibility in the process of making APJB in the verdict of Kepanjen District Court Number: 162/Pdt.G/2012/PN.KPJ. In order to comprehend the forms of responsibility as well as legal causes of Notary law, the writer chose to use the juridical-normative method of research, which roots to the provisions of law, basic norms and related legislations. After analysis, the writer concludes that the Defendant is proven legitimately and legally has conducted acts against the law. On the contrary, the Plaintiff principally, based on the verdict, is acknowledged legitimately and legally as the owner of the disputed object and has the rights to own and rule over the disputed object. Such verdict has been proven by the Deed of Grant Number: 370/PKS/RP/201 dated December 28, 2011 that has been made by and/or before Rachmat Praptono, S.H., which principally, based on such verdict has been acknowledged as a legitimate deed and has an abiding force of law. Conclusively, on their duty and role as a civilian, a Notary and PPAT should not abuse their authority, knowledge and competency in the form of smuggling of law, against the provisions of law in order to profit themselves. Thus, the court verdict of this case, that has been used as a reference for this thesis, based on its legal considerations is in line and reasonable analytically."

"Umumnya dalam melakukan pinjam-meminjam uang dibutuhkan adanya kata sepakat yang dituangkan dalam perjanjian kredit kemudian diikuti dengan pemberian tanah sebagai jaminan pelunasan utang. Jaminan utang berguna apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, maka jaminan dapat dijual oleh kreditor guna pelunasan utang. Pada praktiknya banyak dijumpai pembuatan perjanjian kredit diikuti dengan surat kuasa menjual mutlak yang dipersiapkan oleh kreditor yang digunakan apabila debitor wanprestasi. Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah konsep tanah sebagai jaminan pelunasan utang, akibat hukum dari adanya surat kuasa menjual, dan pandangan hakim terhadap tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang dengan surat kuasa menjual. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penulisan ini dengan bentuk preskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah tanah dapat dijadikan jaminan utang sesuai dengan fungsi hak kebendaan yang memberikan jaminan, mekanismenya menggunakan Lembaga Hak Tanggungan pada tanah yang terdaftar dan fidusia pada tanah Hak Pakai atas tanah negara. Penggunaan surat kuasa menjual tidak dilarang, namun akan menimbulkan masalah apabila penjualan dari objek jaminan utang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila harga penjualan objek jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan utang pokok dan bunga hal tersebut termasuk kepada milik beding. Umumnya hakim melarang penggunaan surat kuassa menjual sebagai pelunasan utang dan menyatakan surat kuasa menjual batal demi hukum karena mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, penggunaan surat kuasa mutlak dalam jual-beli juga melanggar ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1178 KUH Perdata dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

Generally, in borrowing money, an agreement is needed, which is stated in the credit agreement, followed by land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor to pay off the debt. In practice, the making of credit agreements is often followed by an absolute power of attorney to sell, which is prepared by the creditor and is used if the debtor defaults. The formulation of the problem raised in this thesis is the concept of land as a guarantee for debt repayment, the legal consequences of the existence of a power of attorney to sell, and the judge's view of land that is used as debt security with a power of attorney to sell. The research method used in this thesis is normative juridical with a research typology used to answer the problems of this writing in a prescriptive form. The result of this research is that land can be used as collateral for debt following the function of material rights that provide guarantees, the mechanism is using Mortgage Institutions on registered land and fiduciary on land rights of use on state land. The use of a power of attorney to sell is not prohibited, but it will cause problems if the sale of the object of the debt guarantee is not agreed upon by both parties, and if the selling price of the object of the guarantee is higher than the principal and interest of the debt, it is included in the property of the bedding. Generally, judges prohibit the use of a power of attorney to sell as debt repayment and declare the power of attorney to sell null and void because it contains elements of abuse of circumstances, the use of absolute power of attorney in buying and selling also violates the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. ignoring the provisions in Article 1178 of the Civil Code and Article 12 of the Mortgage Law."

"Umumnya dalam melakukan pinjam-meminjam uang dibutuhkan adanya kata sepakat yang dituangkan dalam perjanjian kredit kemudian diikuti dengan pemberian tanah sebagai jaminan pelunasan utang. Jaminan utang berguna apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, maka jaminan dapat dijual oleh kreditor guna pelunasan utang. Pada praktiknya banyak dijumpai pembuatan perjanjian kredit diikuti dengan surat kuasa menjual mutlak yang dipersiapkan oleh kreditor yang digunakan apabila debitor wanprestasi. Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah konsep tanah sebagai jaminan pelunasan utang, akibat hukum dari adanya surat kuasa menjual, dan pandangan hakim terhadap tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang dengan surat kuasa menjual. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penulisan ini dengan bentuk preskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah tanah dapat dijadikan jaminan utang sesuai dengan fungsi hak kebendaan yang memberikan jaminan, mekanismenya menggunakan Lembaga Hak Tanggungan pada tanah yang terdaftar dan fidusia pada tanah Hak Pakai atas tanah negara. Penggunaan surat kuasa menjual tidak dilarang, namun akan menimbulkan masalah apabila penjualan dari objek jaminan utang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila harga penjualan objek jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan utang pokok dan bunga hal tersebut termasuk kepada milik beding. Umumnya hakim melarang penggunaan surat kuassa menjual sebagai pelunasan utang dan menyatakan surat kuasa menjual batal demi hukum karena mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, penggunaan surat kuasa mutlak dalam jual-beli juga melanggar ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1178 KUH Perdata dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

Generally, in borrowing money, an agreement is needed, which is stated in the credit agreement, followed by land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor to pay off the debt. In practice, the making of credit agreements is often followed by an absolute power of attorney to sell, which is prepared by the creditor and is used if the debtor defaults. The formulation of the problem raised in this thesis is the concept of land as a guarantee for debt repayment, the legal consequences of the existence of a power of attorney to sell, and the judge's view of land that is used as debt security with a power of attorney to sell. The research method used in this thesis is normative juridical with a research typology used to answer the problems of this writing in a prescriptive form. The result of this research is that land can be used as collateral for debt following the function of material rights that provide guarantees, the mechanism is using Mortgage Institutions on registered land and fiduciary on land rights of use on state land. The use of a power of attorney to sell is not prohibited, but it will cause problems if the sale of the object of the debt guarantee is not agreed upon by both parties, and if the selling price of the object of the guarantee is higher than the principal and interest of the debt, it is included in the property of the bedding. Generally, judges prohibit the use of a power of attorney to sell as debt repayment and declare the power of attorney to sell null and void because it contains elements of abuse of circumstances, the use of absolute power of attorney in buying and selling also violates the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. ignoring the provisions in Article 1178 of the Civil Code and Article 12 of the Mortgage Law."

"Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan surat kuasa menjual yang dilakukan notaris dalam jual beli tanah. Hal ini terkait dengan kewajiban notaris yang dalam menjalankan jabatannya harus memiliki nilai etika profesi yang baik, dan memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris, sehingga dalam membuat akta otentik notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk melindungi kepentingan para pihak notaris harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan notaris, dan peraturan lainnya. Pokok permsalahan yang diangkat adalah akibat hukum terhadap pemalsuan surat kuasa menjual, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng dan tanggung jawab notaris atas pemalsuan surat kuasa menjual, dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, data didapat dari studi pustakaan dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat dikemukan bahwa akta perikatan jual beli menjadi batal demi hukum, karena akta kuasa menjual dalam kewenangan bertindak dalam jual beli dinyatakan palsu. Padahal salah satu dasar terjadinya perjanjian perikatan jual beli adalah adanya akta kuasa menjual yang diperlihatkan notaris kepada Agus Syaiful Razak. Atas tindakan yang dilakukan oleh notais tersebut dalam menjalankan jabatannya dapat dikenakan sanksi baik saksi perdata, sanksi perdata jika terbukti menimbulkan kerugian dan sanksi adminitratif.

---

This thesis examines the forgery of the attorney letter of sale done by a notary in the sale of land. This is related to the obligation of the notary in carrying out his position must have a good professional ethical value, and has a strong desire to maintain the dignity and honor of the notary position, so that in making an authentic deed, notary able to guarantee certainty, order and legal protection. To protect the interests of the parties, the notary must act in accordance with the laws and regulations of the notary office, and other regulations. The main issue raised is the legal consequences of forgery of counterfeiting the attorney letter of sale, based on the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng and the responsibility of the notary for counterfeiting the attorney letter of sale, in connection with the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. The research method used is a normative juridical research method, data obtained from literature review and is a descriptive study. The results of this study can be stated that the sale and purchase agreement deed becomes null and void, because the authority deed of sale under the authority to act in buying and selling is declared false. Even though one of the basis for the agreement to buy and sell is the existence of a authority deed of sale that is shown by the notary to Agus Syaiful Razak. The actions taken by the notary in carrying out his position may be subject to sanctions, either civil sanctions if proven to cause harm or administrative sanctions."

"Pembatalan suatu surat kuasa menjual oleh pengadilan karena terdapat unsur penipuan, seharusnya mengakibatkan perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn memutus bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah sah demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan mengikat akta jual beli atas surat kuasa menjual yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan apakah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn sebagai alasan pengesahan akta jual beli telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum tertulis/asas hukum dalam pelaksanaannya pada putusan pengadilan dan penerapannya dalam kasus atau peristiwa hukum terkait sinkronisasi. Dalam jual beli hak atas tanah, orang yang berhak menjual adalah pemilik tanah itu. Pemilik dapat bertindak sendiri atau mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penjual. Keabsahan hukum jual beli tanah haruslah ditinjau dari Hukum Tanah Nasional dan putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970, sahnya jual beli hak atas tanah ditentukan oleh syarat materil dari jual beli itu, yang salah satunya adalah penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila penjual tidak berhak dan berwenang, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Jika suatu akta kuasa menjual dibatalkan oleh pengadilan, maka penerima kuasa tidak berwenang untuk bertindak sebagai penjual, sehingga salah satu syarat materiil sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu penjual tidak berwenang untuk menjual. Hal ini menyebabkan jual beli hak atas tanah adalah batal demi hukum.

---

A power of attorney to sell which is stated null and void by law because there is one of the elements of fraud, should cause the transfer of land rights through sale and purchase is also null and void, however Sleman District Court stated that its sale and purchase is valid. Based on that, this study discusses about the validity of the sale and purchase of land rights that its power of attorney was stated null and void, and whether the legal reasons that was used by the court had been conformable with the law. This thesis uses normative juridical research methods, because the purpose of this thesis is to analyze the regulations/the principal of law in its implementation on the decision of court and its application in cases or legal case related to synchronization. In the sale and purchase of land rights, the person who has the right to sell is the owner of the land. The owner might act on his/her behalf or authorize others. With such a power of attorney, the attorney has the authority to act as a seller. The validity of the sale and purchase of land rights shall be reviewed from agrarian law and the jurisprudence of Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970. According to Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970, the validity of the sale and purchase of land rights is determined by the material requirements of the sale and purchase, which includes the seller is entitled and competent to sell the land rights, the buyer is entitled to purchase the land rights, the land rights could be sold by law, moreover the land rights is not in dispute. If the seller is not entitled and competent to sell the land rights, resulting the sale and purchase of the land rights is null and void. In case, the power of attorney is stated null by the court, then the attorney has no authority to act as a seller, so one of the material requirements is not fulfilled that is the seller is not authorized to sell. This causes the transfer of land rights is null and void."