Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dimana homologasi perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak diperkenankan adanya PKPU kedua. Apabila tindakan ini dibiarkan maka akan muncul ketidakpastian hukum. Pokok permasalahannya adalah apakah upaya hukum tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian hukum yang dipakai merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan PKPU kedua bertentangan dengan asas cepat dalam UU Kepailitan dan PKPU dan debitor harus melaksanakan rencana perdamaian yang telah dihomologasi, apabila tidak dilaksanakan maka prosedur dalam UU Kepailitan dan PKPU telah dengan jelas menyatakan akan melakukan pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit, sehingga homologasi perdamaian merupakan upaya hukum terakhir sehingga tidak lagi dilakukan PKPU kedua. Penyelesaian hukumnya adalah dengan melalui pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit.

---

ABSTRACTWhen the settlement has been ratified, it is final and binding, therefore, second suspension of payment is prohibited. If there is second suspension of payment, there will be legal uncertainty. Thus, the main issued that discussed in this thesis are what attempt can be made after settlement that has been ratified and what is the legal settlement of the second suspension of payment. The legal research used is a form of normative juridical reseach. The typology of this thesis is prescriptive. This thesis explains that the second suspension of payment is contrary to the principle of quick settlement in bankruptcy regulation. Therefore, the debtor has to execute the settlement that has been ratified and if not executed, then bankruptcy regulation has clearly settled that there will be cancellation of settlement which lead to bankruptcy. Thus, the ratified settlement is the last resort and that there must be no second suspension of payment. The legal settlement in this case is through the cancellation of the settlement which results in bankruptcy of the debtor."

"Pakistan sebagai salah satu negara anggota WTO berhak untuk melakukan penyelidikan Anti-dumping jika terdapat impor yang diduga mengandung dumping yang merugikan industri dalam negerinya. Ketentuan WTO maupun regulasi domestik Pakistan mengatur bahwa penyelidikan anti-dumping harus dilakukan paling lama 18 bulan. Namun, Pakistan sudah 2 (dua) kali melakukan penyelidikan Anti-dumping yang melebihi 18 bulan terhadap impor produk kertas yang salah satunya berasal dari Indonesia. Permasalahannya adalah terlampauinya batas maksimum 18 bulan penyelidikan Anti-dumping tersebut disebabkan oleh penundaan atau penghentian sementara penyelidikan anti-dumping yang diperintahkan hakim pengadilan domestik Pakistan kepada Otoritas penyelidik Pakistan yaitu National Tariff Commission NTC) hingga putusan dikeluarkan. Apabila dimasa yang akan datang penundaan tersebut terulang kembali, maka kelancaran ekspor kertas Indonesia ke Pakistan akan terganggu. Tujuan penulisan ini tidak hanya untuk memahami kesesuaian penundaan Penyelidikan Anti-dumping oleh Pakistan terhadap ketentuan WTO tetapi juga menganalisa kepastian hukum atas penundaan penyelidikan anti-dumping tersebut, serta upaya pencegahan yang efektif yang seharusnya dilakukan Indonesia. Temuan dari penullisan ini adalah Pakistan bertentangan dengan Anti-Dumping Agreement (ADA) dan Marrakesh Agreement. Sehingga, Upaya Pembelaan yang paling relevan untuk dilakukan Indonesia adalah menegosiasikan permasalahan ini pada forum Joint Negotiating Committee (JNC) ke-3, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Namun jika tidak tercapai kesepakatan pada forum tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia membawa permasalahan ini ke forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

---

As a member of the WTO, Pakistan has the right to conduct anti-dumping investigations if there are alleged dumped imports which causing injury to its domestic industry. Both WTO provision and Pakistan's domestic regulations stipulate that an anti-dumping investigation shall be concluded no more than 18 months. However, Pakistan has conducted 2 (two) times Anti-dumping investigations which exceed 18 months against alleged dumped imports of paper products, including imported from Indonesia. The problem is that the maximum limit of 18 months of the Anti-dumping investigation was exceeded due to the delay or suspension of the anti-dumping investigation which was ordered by the Pakistan Domestic Court to the investigating Authority of Pakistan, namely the National Tariff Commission (NTC) until the verdict was issued. If the suspension will recur in the future, the flow of Indonesia exports of paper products to Pakistan will be disrupted. The purpose of this thesis is not only to understand the consistency of the suspension of the Antidumping Investigation by Pakistan against the provisions of the WTO but also to analyze the effective trade defense efforts that Indonesia should take. The finding of this thesis that Pakistan has acted inconsistently with the provision of Anti-Dumping Agreement (ADA) and the Marrakesh Agreement. Therefore, the most relevant trade defense effort for Indonesia is negotiate this issue at the 3rd Joint Negotiating Committee (JNC) forum, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). However, if no agreement is reached at the forum, then Indonesia should have brought this issue to the Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

"

"Dalam penelitian ini dilakukan sintesis polistirena-ko-poli(etil akrilat) dengan metode Atomic Transfer Radical Polymerization (ATRP) untuk mempelajari pengaruh konsentrasi stabilisator dan inisiator terhadap solid content dan viskositas, serta mempelajari pengaruh variasi komposisi monomer terhadap temperatur transisi gelas (Tg). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi stabilisator dan inisiator maka solid content dan viskositas akan semakin tinggi, dan pada variasi komposisi monomer tidak memberikan kecenderungan pada temperatur transisi gelas yang dihasilkan. Terbentuknya polistirena-ko-poli(etil akrilat) ditunjukkan oleh hasil karakterisasi dengan Fourier Transform Infra Red dan Differential Scanning Calorimetry yang terlampir dalam penelitian ini dan memiliki hasil tidak terbentuk homopolimer dari masing-masing monomer.

---

In this research, the synthesis of polystyrene-co-poly(ethyl acrylate) by the method of Atomic Transfer Radical Polymerization (ATRP) has been done to study the effect of the concentration of stabilizers and initiators on the solid content and viscosity of them. Then, this experiment also studied the effect of variations of monomers composition on the glass transition temperature (Tg) of polystyrene-co-poly(ethyl acrylate). The result showed that the higher concentration of stabilizers and initiators were, the higher the solid content and viscosity of the copolymer was obtained. In addition, the monomers composition did not affect the glass transition temperature of the resulting copolymers. The formation of polystyrene-co-poly(ethyl acrylate) was characterized by Fourier Transform Infra Red and Differential Scanning Calorimetry and the results showed that the formation of two homopolymers did not appeared."

"Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Hal tersebut terdapat pada PKPU, Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada peraturannya di Indonesia perjanjian perdamaian penyelesaiannya dapat dengan 2 cara yaitu apakah perjanjian perdamaian itu telah selesai atau tidak. Selesai atau tidaknya suatu perjanjian perdamaian dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban oleh debitur dari perjanjian perdamaian tersebut, apabila debitur lalai karena tidak dapat memenui perjanjain perdamaian tersebut, perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan. PKPU merupakan sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian antara Debitor dan Kreditor supaya tidak perlu dipailitkan. Pada kasus ini PT. Multi Structure telah melewati proses PKPU, Perjanjian Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Perdamaian, Kasasi, Hingga Peninjauan Kembali pada proses pengadilan. Kasus dari PT. Multi Structure ini yang akan dikaji oleh penulis mengenai putusan- putusan tersebut dan akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dilewat oleh PT. Multi Structure. Metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan primer, sekunder, dan tersier.

---

Legalizing Peace Agreement by Commercial Court which contains the time period of payment, and that is include in the Suspension of Payment's Homologation Agreement. If Debtor can't fulfil contents of Peace Agreement which had been homologated, the Creditors can sue Cancellation of Agreement. The characteristic of Homologation Agreement is binding Debtor's Creditors. Basically agreement is an act between one or more party which one or more party are binding one to another. According to Indonesian regulations, a peace agreement can be resolved in 2 ways, namely whether the peace agreement has been completed or not. The completion or failure of a peace agreement can be seen from the fulfilment of obligations by the debtor of the peace agreement, if the debtor is negligent because he cannot fulfil the peace agreement, the peace agreement can be cancelled. Suspension of Payment is a way used by the Debtor or the Creditors in the case of judging the Debtors or Creditors feels that Debtor can't pay his debt, or insolvency in the time given to them by the agreement, which has passed the deadline, with the intention of fulfilling Peace Agreement between the Debtor and Creditors, so there is no need for Debtor to go Bankrupt. In this case PT. Multi Structure has gone through the Suspension of Payment process, Peace Agreement, Cancellation of Peace Agreement, Cassation, Up to Judicial Review in court proceedings. Case from PT. This Multi Structure will be studied by the author regarding these decisions and the consequences of the cancellation of the peace agreement that has been passed by PT. Multi Structure. The writing methods that will be used in writing this thesis are primary, secondary, and tertiary writing methods."

"Penelitian ini menganalisis kasus antara India dan Belanda berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual properti. Hukum yang mengatur masalah ini adalah General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation dan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hasil penelitian ini adalah solusi untuk permasalahan hukum dalam pemberian akses untuk obat, kami berharap dapat belajar dari kasus yang berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit oleh pegawai pabean Belanda yang menghambat perdagangan yang sah. Skripsi ini menyarankan bahwa seharusnya tidak ada negara yang diperbolehkan untuk menangguhkan obat generik yang sedang transit. Melalui saran ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong masyarakat menentang ancaman kehidupan terhadap obat palsu dan memungkinkan adanya akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan banyak orang.

---

This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the suspension of in transit generic drugs that is infringing intellectual property rights. The laws governing this issues are The General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation and Law No. 17 of 2006 concerning amendments to the Laws number 10 of 1995 on Customs.

The results of this research are solutions to legal issues in providing access to medicine, we hope to learn from this case that relates to the suspension of in transit generic drugs by Dutch custom authorities that impedes legitimate trade. The thesis suggests that no country should be allowed to suspend in transit goods in form of generic drugs. Through this suggestion, hopefully the author could contribute help in supporting public against life threatening dangers imposed by fake medicines and in enabling access to life-saving medicines."

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dan di Indonesia yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan tuberkulosis merupakan pengobatan jangka panjang dengan memberikan obat dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat antibiotik. Salah satu obat yang paling umum digunakan adalah Isoniazid. Sediaan Isoniazid yang beredar secara komersial umumnya tersedia dalam bentuk tablet. Pasien pediatri umumnya mengalami masalah dari segi farmakoterapi obat yaitu kesulitan dalam menelan obat, terutama obat sediaan padat. Peracikan obat dalam bentuk serbuk menjadi solusi utama dalam mengatasi hal tersebut, namun obat racikan serbuk menimbulkan permasalahan di praktik kefarmasian. Sediaan racikan extemporaneous dibuat untuk menggantikan obat racikan serbuk karena dinilai memiliki stabilitas yang lebih baik dan dapat menutupi rasa pahit dari obat dalam bentuk racikan serbuk sehingga cocok untuk pasien pediatri. Dalam review artikel ini akan dibahas mengenai stabilitas isoniazid dalam sediaan oral cair extemporaneous untuk pasien pediatri, dan faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan extemporaneous.

---

Tuberculosis is one of the major causes of death in the world and in Indonesia that comes from an infection by Mycobacterium tuberculosis. The treatment for curing Tuberculosis is a long-term treatment by giving drugs in combination of several types of antibiotic. One of the most commonly Tuberculosis drugs is Isoniazid. Isoniazid commercially available in tablet form. Some patients, especially the pediatric have problems in swallowing drugs that were formulated in solid or tablet form.

Compounded drug in powder form becomes the main solution to resolve this problem, however the powder concoction drugs has some problems in pharmaceutical practice. Those problems made the pharmacists began to formulate extemporaneous preparation to replace the powder concoction because extemporaneous formulation considered to have better stability and could mask the bitter aftertaste of drugs in powder concoction, making its suitable for pediatric.

This article review highlights the stability of isoniazid in extemporaneous oral liquid preparations for pediatric, also the main factors of the stability in extemporaneous preparations."

"ABSTRAKAdanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastianhukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintahmenjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami olehpekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMPyang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhanhidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerjaatau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisilain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga,kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukanuntuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapatmengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai denganKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan PutusanBanding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturanmengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait bataswaktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP.Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagaiprasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusahayang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelishakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapatmenggugat ke PTUN.Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selainmemberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, jugamenimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebutakan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaanyang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidakmenjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun2013

---

ABSTRACTThe policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas theminimum wage that sould act as a safety net set by the government becomesuncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wageact usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer areassuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set bygovernor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is notinfrequently they make efforts to protest those such as act of strikes ordemonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. Onthe other hand, many business owner considering that the PMW is too high andthat makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business ownerload such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordancewith the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum WageImplementation.In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKTand its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor,regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on thedeadline for submission of the complete file in the mechanism of PMWsuspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found onworker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, abreakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered asa legal subject that have right to file a suit to PTUN.Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not onlygiving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies andthose consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court ifthe business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wageimplementation if business owner is not perform their duties to pay theworker/labour wage according to PMW in 2013."