Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penghasil devisa negara terbesar setelah migas , pengiriman TKI di luar negeri khususnya Malaysia merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian negara karena peerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sudah semestinya pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sebagai WNI TKW/Nakerwan mempunyai hak yang sama dengan WNI yang lain termasuk dalam hal jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang dalam sebagaiman yang terkandung dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945, untuk itu pemerintah Indonesia harus melindungi semua warga negaranya baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tindakan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan perlakuan diskriminasi yang juga merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap dialami oleh TKW/Nakerwan kita yang bekerja di sektor informal yaitu Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia. Peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan TKW/Nakerwan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, untuk itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mengadakan diplomasi politik dengan menghasilkan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat untuk melindungi TKI yang bekerja sebagai PRT, dalam MoU tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antar TKI dan pengguna jasa, berjalannya waktu MoU tersebut kurang mewakili karena masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TKI, pengguna jasa, maupun pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, dalam MoU tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum, dengan demikian pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Malaysia melakukan peninjauan ulang terhadap isi dari MoU tersebut, karena dengan adanya MoU tersebut tidak membawa perubahan yang cukup berarti terhadap perlindungan hukum TKI khususnya TKW/Nakerwan yang bekerja sebagai PRT di Malaysia, adapun bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan pemerintah Indonesia kepada TKI yang dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum adalah bantuan hukum kemanusiaan, diplomasi, konsuler dan pendampingan. ......Indonesian Labor (Tenaga Kerja Indonesia) produce the biggest devisa beside oil and gas, most of them are female. Sending Indonesian Labor abroad especially to Malaysia is one of effort to decrease numbers of unemployment and increase national economy, because the government is unable to provide job opportunity for all numbers/ the demand of unemployment. The government should gives security and legal protection for all citizens in this matter Indonesian Labor, especially female labor. As a labor they have the same right like any other Indonesian citizen include security and legal protection as contain in the constitution UUD 1945, therefore the government must protect all its citizen inside and outside the country. Violence, maltreatment, sexual harassment, rape and discrimination suffered by the female labor who are most working in informal sector as domestic workers, are human rights violation. The regulation which govern Indonesian Labor is working inefficiently to protect them, so that the government of Indonesia and the government of Malaysia made politic diplomacy and the result is Memorandum of Understanding (MoU) for protection Indonesian Labor who works as domestic workers. The MoU less to protect the rights and obligations between Indonesian Labor and the employer or the service user. So far still easy for us to find violation which are made by the employer or the service user, Indonesian Labor, or the government (both Indonesia and Malaysia). The MoU does not specifically govern about legal aid, so that the Indonesian government and together with the Malaysian government conducted a review to the content of the MoU, because the MoU does not bring significant change for the protection of the Indonesian Labor especially for female domestic worker in Malaysia. The form of the legal aid which can be provided by Indonesian government for them who face law problem are legal aid in humanitarian, diplomacy, consular, and assistance.

Abstrak :
disampaikan pada seminar tentang perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 Agustus 2005 di surabaya

Abstrak :
Terpacu oleh krisis moneter di Indonesia, sejumlah perempuan merantau menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang. Pendapatan yang relatif tinggi sebagai pembantu (Tenaga Kerja Wanita/TKW) di negara asing selain tentunya menopang pendapatan keluarga, juga membantu neraca perdagangan negara. TKW secara umum mencerminkan hubungan berbagai lintasan hirarkis antarkelas, lokalitas/suku bangsa dan gender. Studi lapangan tentang mobilitas TKW yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini menunjukkan bahwa menjadi TKW merupakan salah satu strategi mobilitas perempuan dalam menempatkan diri pada alur hubungan kekuasaan. Dengan menggunakan studi kasus, studi ini bermaksud menguak dan memahami lebih jauh keadaan dan proses mobilitas TKW. Terminologi lokal 'langgar laut' dipakai sebagai konsep analitik untuk mendalami perpindahan fisik dan metaforik yang dialami dan dipilih para perempuan untuk mencapai jajaran hubungan sosial yang diinginkannya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus - kasus pelanggaran hak. Tenaga kerja wanita (TKW) di pasar kerja sehubungan dengan berlakunya Undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang berbagai hal yang melatarbelakangi pelanggaran hak tenaga kerja wanita....

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah agar para Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hongkong dapat menemukan prioritas masalah serta solusi yang tepat dalam implikasi pemberdayaan BMI setelah pulang ke tanah air. Dengan metode modifikasi Analytic Network Process (ANP) yang dikombinasikan dengan konsep maqoshid syariah. Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika kemandirian ekonomi BMI di Hongkong secara komprehensif, kemudian menemukan solusi dari setiap permasalahan demi pengembangan kemandirian ekonomi BMI Hk. Prioritas masalah kemandirian ekonomi BMI Hk dalam perspektif maqashid syariah dari aspek BMI adalah tekanan keluarga dan rendahnya keinginan untuk berkembang. Prioritas masalah dari aspek lembaga pemberdayaan adalah kurangnya SDM pendamping dan sistem pelatihan yang kurang profesional. Prioritas masalah dari aspek pemerintah adalah minimnya dana untuk kemandirian dan konsep kemandirian dari pemerintah yang belum optimal. Prioritas solusi kemandirian ekonomi BMI Hk dalam perspektif maqashid syariah dari aspek BMI adalah penguatan orientasi kemandirian dan menyiapkan bekal kemandirian. Prioritas solusi dari aspek lembaga pemberdayaan adalah kerja sama antar lembaga dan meningkatkan kapasitas. Prioritas solusi dari aspek pemerintah adalah optimalisasi sosialisasi kemandirian dan peningkatan anggaran untuk kemandirian

---

ABSTRAK
The purpose of this study is that the Indonesian Migrant Workers (BMI) in Hong Kong could find the best solutions based on the priority of the problem in the empowerment implications of BMI after returning home. With the modified method of Analytic Network Process (ANP) and combined with the concept of Maqoshid Sharia. This research can determine and analyze the problems of self-reliance economic for BMI in Hong Kong comprehensively, and find the solution of any problem in the self-reliance economic development of BMI Hk. The priority issues of the self-reliance economic of BMI Hk in the Maqhasid Sharia perspective for BMI aspect is family pressure and lack the desire to evolve. While the priority of the problem for the empowerment institution aspect is the lack of Human Resources's assistant and the training system that is less professional. While the priority problem from the government aspect is the lack of funding for self-reliance as well as the concept itself is not optimal. The solution priority of the self-reliance economic of BMI Hk in the Maqhasid Sharia perspective from BMI aspect is to strengthening and preparing the self-reliance orientation. While the solution priority for the aspect of institutions of empowerment is cooperation between institutions and capacity building. And the solution priority from the government aspect is to optimize the socialization as well as increasing the budget for self-reliance