Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Dalam menjalnnkan fungsinya Balai Besar Nasional X (BBN X) mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SKKNI). SKKNI merupakan standar nasional di bidang ketenagakerjaan yang disusun dan mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan (stake holders). Saat ini pengembangan kompetensi instruktur di BBN X belum optimal karena belum ada perencanaan yang sistematis dalam upaya mengembangkan kompetensi instruktur dan masih banyak instruktur yang belum tersertifikasi baik dalam bidang kompetensi teknis maupun metodologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk pengembangan kompetensi instruktur yang sesuai dengan kondisi obyektif instruktur BBN X dan untuk menyusun Training Needs Analysis instruktur BBN X. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan tertulis yang diamati dari orang-orang yang diteliti, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instruktur BBN X yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi sebanyak sepuluh orang atau 13% dari jumlah instruktur dan belum mencapai kualifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Bina Intala. Adapun pengembangan yang dapat dilaksanakan dibedakan menjadi tiga yaitu (1) instruktur sudah mengikuti UJK tetapi belum mendapatkan sertifikasi, pengembangannya adalah dengan memberikan pelatihan sehingga instruktur tersebut memperoleh sertifikasi, (2) instruktur belum mengikuti UJK karena belum memiliki penguasaan terhadap SKKNI pengembangannya adalah memberikan pelatihan agar menguasai SKKN! dan memperoleh sertifikasi, dan (3) instruktur sudah memiliki kemampuan tetapi belum mengikuti sertifikasi pengembangannya adalah memfasilitasi instruktur untuk mengikuti sertifikasi. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan instruktur perlu diadakan Training Needs Analysis sehingga pelatihan yang diselenggarakan akan menghasilkan peningkatan skill knowledge dan attitude yang akan mendorong peningkatan kinerja instruktur. Analisis kebutuhan pelatihan dapat memberikan informasi yang berguna untuk menentukan tujuan-tujuan yang tepat sehingga hasil program pelatihan yang dirancang akan relevan dengan kebutuhan yang nyata. Untuk mendapatkan hasil yang optimal TNA sebaiknya dilaksanakan secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan jaman yang terus maju.

---

On the way to perfonn the limction, BBN X refers to the National Competency Standard of Indonesia (called SKKNI). SKKNI is the national competency standard in labor sector that was being composed and got the stake holder recognition. At the present time, thc instructors competency development in BBN X is not so optimal, because there is not a systematically planning in the meaning to develop the instructor competency and there are still a lot of instnicters who have not certilied yet neither in the technical nor methodological competency.

Regarding to the above situation, this research aimed to look for the suitable fonn of instructor competency development for the objective condition of BBN X instructors and to organize the BBN X instructors Training Needs Analysis (TNA). This is the qualitative research which is resulting descriptive data in term of both spoken and written languages ol' research subjects. 'l`he data was collected through depth interviews, observation and documentation technique.

The result indicate that there are 10 (ten) instructors or equal to 13% of total instructors in BBN X who was certified, which have not reached the qualification that decided by Directorate of Dina Intala yet. As for the implemcntable developments were divided into 3 (three), which are (1) provide the training for the instructor who had already took the assessment but have not certified yet until they are competent; (2) provide the training to master the SKKNI and being certified for the inslmctor who have not took the assessment because their lack capability of SKKNI; (3) facilitate the instructor to be certified for thc one who has ability but has not take the awcssment yet.

It is important to do TNA to organize the effective and suitable training for instructor needs, so the implemented training produce skill knowledge and attitude development to increase the instructor productivity. TNA can give the information that are importance to determine the right aim so the result of planned training program will be relevant with real needs. To get the optimal result of TNA it is better to be pcrlbrmed periodically to anticipate the technological advance."

"Peningkatan penduduk dunia sebanding dengan kebutuhan pemenuhan energi dalam kehidupan sehari-hari. Gas CO2 masih menjadi kontributor efek rumah kaca dan peningkatan suhu bumi. Riset terus dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi dunia. Photoelectrochemistry (PEC) atau sel fotoelektrokimia merupakan salah satu metode yang banyak dikembangkan karena menawarkan kondisi reaksi pada suhu dan tekanan lingkungan sehingga minim emisi dan hemat biaya operasional. Dengan prinsip kerja sel fotoelektrokimia yang menyerap energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi spesi bermuatan, peneliti melihat potensi konversi gas CO2 menjadi energi baru yang lebih bermanfaat. Penelitian ini berfokus pada konversi gas CO2 menjadi metanol dengan menggunakan elektroda blue-TiO2 nanotube arrays yang dilapisi kobalt fosfat (TNA)/CoPi. TiO2 merupakan material yang bersifat stabil, murah, dan ramah lingkungan, namun memiliki kelemahan pada energi celah pitanya yang lebar (3,2 eV) sehingga hanya aktif di bawah sinar UV. Modifikasi dilakukan untuk mengubah TiO2 menjadi black-TNA dan blue-TNA yang berfasa anatase dan blue-TNA/CoPi yang memiliki konduktifitas, kemampuan absorbansi sinar tampak, dan aktivitas fotoelektrokimianya yang lebih baik. Rancangan sistem fotoelektrokimia terdiri dari blue-TNA/CoPi sebagai fotoanoda, black-TNA sebagai katoda, dan Ag/AgCl sebagai elektroda pembanding. Selama proses fotoelektrokimia, diberikan eksternal bias potensial dengan variasi potensial -0,0214 V, -0,2714 V, dan -0,5214 V vs. RHE. Dengan konfigurasi sel dan kondisi operasi dalam penelitian ini, diperoleh hasil konversi metanol terbaik pada pengaruh potensial eksternal sebesar -0,5214 V sebesar 2,996 µmol.

---

The growing world population increases the energy demand. However, increasing energy consumption also produces pollution, and CO2 mainly contributes to the greenhouse effect and increases the earth’s temperature. Therefore, this study strives to overcome these problems while considering the world’s energy demand. Photoelectrochemical cell (PEC) is a method that has been widely developed because it offers reaction at standard temperature and pressure, resulting in minimal emissions and reduced operational costs. With the principle of photoelectrochemical cells that absorbs energy from sunlight and converts it into charged chemical species, the researchers found the potential for converting CO2 gas into more usable renewable energy. This research aims to convert CO2 gas into methanol using blue-TiO2 nanotube arrays (TNA)/CoPi electrodes. TiO2 is a stable, inexpensive, and environmentally friendly material with a weakness in its wide bandgap characteristic (3.2 eV), which makes it only active under UV light. Modifications were conducted to convert TiO2 into black-TNA, blue-TNA, and blue-TNA/CoPi, which have better conductivity and photoelectrochemical activity under visible light. The design of the photoelectrochemical system consists of blue-TNA/CoPi as the photoanode, black-TNA as the cathode, and Ag/AgCl as the reference electrode. During the photoelectrochemical process, an external bias potential is applied with potential variations of -0.0214 V, -0.2714 V, and -0.5214 V vs. RHE. With the cell configuration and operating conditions, this study found that the best methanol conversion results were obtained at the influence of an external potential of -0.5214 V of 2.996 µmol."

"Tesis ini membahas identifikasi kebutuhan pelatihan dalam upaya untuk mcningkatkan kinerja bidan di ruang rawal inap kebidanan RSPAD Gatot Socbroto lahun 2009 dcngan menggunakan teori penilaian kebutuhan pelatihan/Training Need Assessment (T NA) pada liga tingkat analisis yaitu (I) analisis organisasi, (2) analisis operasional, dan (3) analisis personalia. Penelitian ini adalah penelimian deskriptif dcngan pendekatan kualitatiff Hasil penelitian menyarankan bahwa dengan adanya rencana slrategis pengembangan SDM mengarah kcpada sistem remunerasi, maka disarankan pihak RSPAD untuk melakukan kcgiatan pengumpulan informasi jabatan bidan yang meliputi tanggung jawab, tugas dan fungsi pokok, hubungan kegia, persyaratan jabatan, idenlilas jabatan, tuntulan tisik, Iingkungan kerja. Berdasarkan hasil idcmiiikasi kebutuhan pelatihan maka gambaran program pelatihan yang dapat mcmcnuhi kebutuhan organisasi, operasional dan individu dalam rangka peningkatan kinerja bidan di ruang rawat inap kebidanan RSPAD gatot soebroto adalah pelatihan penerapan standar profesi bidan di rumah sakit.

---

This tesis explained about training identification in order to increase midwife performance in the room of inpatient obstetrics by using Training Need Assessmenr (T NA) via analisis organization, operational and personnel. This research is descriptive observational with kualitatifs approaching. Result one that acquired and to the effect management RSPAD strategic planning matter in human resources development to remuncrasi's system, that management RSPAD have to collect job infommation for midwife that including job responsibility, job requirement, job kualification, job identity, tisical requirement and job environment. This study identified the training program that can meet the need organization, operational and personnel in order to increasing midwife performance in the room of inpatient obstetrics is the training in hospital aplication of midwife's professional standard. "

"Tesis ini bertujuan menganalisa divergensi institusional Beckert (2010)pada pengelolaan bank soal digital dalam hibridasi birokrasi Indonesia menuju birokrasi era digital (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013). Berbeda dengan Gaus et al., (2016), Prabowo (2018), Sofyani et al., (2018), Turner et al., (2019), Harun et al., (2019; 2020), Muafi & Kusumawati, (2020), Meilani & Hardjosoekarto, (2020), kajian berpusat pada hibiridasi birokrasi antara New Public Management NPM, Post NPM, dan Digital Era Governance yang mengakibatkan divergensi unik sesuai dengan karakteristik organisasi. Latar belakang aktor sosial serta keinginan organisasi memiliki karakteristik yang sama dengan kesuksesan organisasi lain menciptakan divergensi institusional serta berdampak pada efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas dalam kerangka digital weberian birokrasi (Chris Muellerleile & Susan L. Robertson, 2018; Meilani & Hardjosoekarto, 2020). Dengan menggunakan aplikasi Soft Systems Methodology Reynolds & Holwell, (2010), dikombinasi dengan Text Network Analysis Segev (2020), dan Sosial Network Analysis Mehra et al., (2001); Borgatti et al., (2014), studi ini menunjukkan divergensi institusional di dalam hibridasi birokrasi masih dilatarbelakangi oleh budaya organisasi, kapasitas aktor, struktur anggaran, beban pekerjaan, dan infrastruktur. Meskipun transformasi terbukti menciptakan efisiensi dan rasionalitas, tetapi aspek objektivitas masih jauh dari ukuran netralitas birokrasi yang disebabkan oleh belum optimalnya automatisasi dalam sistem birokrasi era digital. Langkah yang dapat dilakukan mendorong percepatan transformasi digital adalah perlu dirumuskan aturan dari internal dan eksternal yang secara tegas secara koersif mendorong birokrat mencapai standar tertentu pada pola pengelolaan bank soal digital. Melengkapi teori Beckert (2010) dengan menguasai bahasa pemrograman, data base enginering, dan data mining di dalam platform akan menaikkan posisi aktor sebagai alat negosiasi ketika muncul critical juncture. Keberhasilan proses negosiasi merubah peta konstelasi politik di dalam organisasi yang menentukan secara institusional dan dapat merubah tatanan di sekitarnya. Semakin tinggi proses pemahaman aktor terhadap teknologi semakin tinggi keberhasilan melakukan negosiasi. Ketika negosisasi berhasil dilakukan akan mempengaruhi semakin tingginya divergensi institusional.

---

This thesis aims to analyze Beckert's (2010) institutional divergence in the management of digital question banks in the hybridization of the Indonesian bureaucracy to the digital era bureaucracy (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013). In contrast to Gaus et al., (2016), Prabowo (2018), Sofyani et al., (2018), Turner et al., (2019), Harun et al., (2019; 2020), Muafi & Kusumawati, ( 2020), Meilani & Hardjosoekarto, (2020), the study focuses on bureaucratic hybridization between New Public Management NPM, Post NPM, and Digital Era Governance which results in unique divergences according to organizational characteristics. The background of social actors and organizational desires have the same characteristics as the success of other organizations creating institutional divergence and having an impact on efficiency, objectivity, and rationality within the digital framework of the Weberian bureaucracy (Chris Muellerleile & Susan L. Robertson, 2018; Meilani & Hardjosoekarto, 2020). By using the application of Soft Systems Methodology Reynolds & Holwell, (2010), combined with Text Network Analysis Segev (2020), and Social Network Analysis Mehra et al., (2001); Borgatti et al., (2014), this study shows that institutional divergence in bureaucratic hybridization is still motivated by organizational culture, actor capacity, budget structure, workload, and infrastructure. Although the transformation has been proven to create efficiency and rationality, the objectivity aspect is still far from the measure of bureaucratic neutrality caused by the not yet optimal automation in the digital era bureaucratic system. Steps that can be taken to encourage the acceleration of digital transformation are the need to formulate internal and external rules that explicitly and coercively encourage bureaucrats to achieve certain standards in the management pattern of digital question banks. Complementing Beckert's (2010) theory by mastering programming languages, data base engineering, and data mining on the platform will increase the position of actors as negotiating tools when critical junctures arise. The success of the negotiation process changes the map of the political constellation within the organization that is institutionally decisive and can change the surrounding order. The higher the actor's understanding of technology, the higher the success of negotiating. When negotiations are successful, it will affect the higher institutional divergence."