Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah Partikelir merupakan tanah yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak swasta yang terdiri dari orang asing seperti golongan timur asing golongan eropa maupun golongan pribumi yang dianggap berjasa kepada VOC Tanah partikelir mempunyai hak hak keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sehingga dianggap sebagai suatu negara didalam negara berbagai upaya penghapusan dilakukan baik oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri maupun pemerintah Indonesia Upaya tersebut antara lain pembelian kembali tanah tanah partikelir kemudian pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir menegaskan bahwa tanah tanah partikelir maupun tanah tanah yang luasnya melebihi 10 bauw dihapuskan dan menjadi tanah negara dan kepada setiap pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian berupa uang maupun hak atas tanah Salah satu tanah negara bekas tanah partikelir adalah di daerah Kelurahan Jembatan Lima Jakarta Barat yang sampai sekarang masih dimiliki oleh pemilik atau ahli warisnya maupun oleh pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut yang dibuktikan dengan surat partikelir atau eigendom verponding Namun sejak berlakunya undang undang tersebut alat bukti kepemilikan tanah partikelir masih diakui dan merupakan suatu dokumen administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran sehingga secara de facto tanah partikelir masih diakui keberadaannya dan dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas tanah dan diberikan Sertipikat sebagai tanda bukti hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

Private land is land that was created by the Dutch colonial government, by selling the land to private parties consisting of a group of strangers as foreign east, europe groups, as well as indigenous groups are credited to the VOC. Private land rights have privileges that are contrary to the principles of social justice that is considered as a state within a state. abolition efforts undertaken by the Dutch colonial government itself and the Indonesian government. Such efforts include the repurchase of private lands, then the Indonesian government through Act No. 1 of 1958 on the Abolition of private lands confirms that the private lands or lands which covers more than 10 bauw abolished and became the ground state and the any private land owners are given compensation in cash or land rights. One former state land is private land in the Village area of Lima Bridge, West Jakarta, which is still owned by the owners or their heirs or by the party that controls the land physically, as evidenced by a private or eigendom verponding. Since the enactment of this regulation such as, evidence of private land ownership was recognized and a number of documents required for registration so that the de facto private land still recognized and can be registered to obtain land rights and given certificate as proof of rights under Government Regulation No. 24 of 1997 On Land Registry."

"ABSTRAKPenelitian yang saya lakukan adalah penelitian geografi dialek di Kotif Depok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara perkembangan dialek Jakarta yang makin menanjak dan penelitian segi-segi dialek ini. Tujuan penelitian ini adalah mengadakan pemetaan bahasa guna memperoleh situasi kebahasaan di Kotif Depok.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pupuan lapangan. Peneliti turun langsung ke lapangan mendatangi informan guna memperoleh data berupa kosakata setempat berdasarkan daftar tanyaan yang telah disusun.Adapun hasil dari pemetaan bahasa melalui penghimpunan isolgos dan penghitungan dialektometri adalah di Kotif Depok hanya terdapat satu daerah pakai bahasa; daerah pakai bahasa Betawi . Ciri fonetis bahasa Betawi di Kotif Depok merupakan ciri fonetis subdialek Pinggiran seperti yang dikemukakan oleh Muhadjir dalam Morfologi Dialek Jakarta. Di Kotif Depok juga ditemukan daerah pakai kosakata ora, sebagai penanda istilah Betawi Ora, di sebelah barat dan selatan.Selain itu, dalam dialek ini banyak terdapat kosakata Jawa. Hal ini sesuai dengan asumsi Muhadjir bahwa dalam subdialek Pinggiran banyak terdapat kosakata Jawa. Kosakata lain yang terdapat dalam bahasa Betawi di Depok adalah Sunda, Bali, dan Belanda. Konstruksi kosakata bahasa Sunda juga turut mempengaruhi beberapa kosakata Betawi di Depok."

"Artikel ini hadir untuk memberikan gambaran bagaimana proyek perluasan kota Buitenzorg pada awal abad ke-20 dilaksanakan serta dampaknya terhadap tata kota dan kehidupan masyarakat. Terdapat tiga studi yang mengamati hal serupa, yakni Ontwerpen aan de stad, Stedenbouw in Nederlands-Indie en Indonesie (1905–1950) karya Pauline K.M. Van Roosmalen (2008), Kota Bogor: Studi Tentang Ekologi Kota Abad ke-19 hingga ke-20 karya Mumuh Muhsin Zakaria (2010), serta Peran Thomas Karsten dalam Pengembangan Permukiman Eropa di Buitenzorg, 1903–1942 karya Widdy Nuril Ahsan (2023). Berbeda dengan karya sebelumnya, artikel ini memberikan perhatian pada satu proyek perluasan kota yang menggambarkan peran pemerintah kota (gemeente) dalam membentuk kota dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU Desentralisasi dan menetapkan beberapa kota sebagai Gemeente atau kota mandiri. Hal ini sejalan dengan peningkatan kedatangan orang Eropa ke Hindia Belanda, termasuk Buitenzorg. Kebutuhan akan kompleks peru mahan dan pemukiman menjadi faktor utama proyek perluasan di kota-kota kolonial pada awal abad ke-20. Artikel ditulis menggunakan metode sejarah yang didasarkan pada data berupa arsip Binnenlandsch Bestuur (BB), laporan (verslag) dari berbagai instansi terkait, surat kabar dan majalah sezaman, koleksi foto, kartografi, buku, disertasi serta artikel. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proyek perluasan kota Buitenzorg memberikan dampak bagi tata kota yang ditunjukkan dengan dibangunnya wilayah tersebut, khususnya sub-distrik Kedoeng Halang sesuai prinsip kota taman yang semula adalah tanah partikelir menjadi permukiman dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Lebih dari itu, perluasan kota juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti munculnya kompetisi renang, asosiasi ibu rumah tangga, hingga perbaikan kampung.

---

This article is here to provide an overview of how the expansion project for the city of Buitenzorg in the early 20th century was carried out and its impact on urban planning and people's lives. Three studies observe the same thing, namely Ontwerpen aan de stad, Stedenbouw in Nederlands-Indie en Indonesie (1905–1950) by Pauline K.M. Van Roosmalen (2008), Bogor City: A Study of City Ecology in the 19th to 20th Century by Mumuh Muhsin Zakaria (2010), and the Role of Thomas Karsten in the Development of European Settlements in Buitenzorg, 1903–1942 by Widdy Nuril Ahsan (2023). Unlike previous work, this article pays attention to an urban expansion project that describes the role of municipal governments (gemeente) in shaping cities and their impact on people's lives. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies government issued a Decentralization Law and designated several cities as Gemeente or independent cities. This was in line with the increasing arrival of Europeans to the Dutch East Indies, including Buitenzorg. The need for housing and settlement complexes became a major factor in expansion projects in colonial cities in the early 20th century. Articles are written using historical methods based on data in the form of Binnenlandsch Bestuur (BB) archives, reports (verslag) from various relevant institution, contemporary newspapers and magazines, photo collections, cartography, books, dissertations and articles. The research results show that the Buitenzorg city expansion project has an impact on urban planning as indicated by the development of the area, especially the Kedoeng Halang sub-district according to the principle of a garden city which was originally private land to become settlements with various facilities in it. More than that, the expansion of the city also has an impact on the social life of the community, such as the emergence of swimming competitions, housewives associations, and kampung improvements."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjaminkepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PeraturanPemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat buktiberupa sertipikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuatatas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindunganhak mereka atas tanah tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan ternyataberbeda, terbukti dari adanya kasus sengketa tanah dalam tesis ini dimana 253(dua ratus lima puluh tiga) pemegang sertipikat Hak Milik atas tanah bekas tanahpartikelir mendapatkan gugatan dari pihak yang merasa sebagai pemegang hakatas tanah yang sah. Sistem publikasi di Indonesia yang menganut sistempublikasi negatif yang mengandung unsur positif dan sertipikat yang mempunyaidua sisi yaitu sebagai bukti kepemilikan dan sebagai bentuk keputusan yangbersifat penetapan, membuat para pemegang sertipikat hak atas tanah senantiasaakan memperoleh kemungkinan untuk digugat berkenaan dengan keabsahantersebut. Dengan demikian perlu dilakukan penerapan lembaga rechtsverwerkingdalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2)PP 24/1997 sebagai salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut.

---

ABSTRACTPursuant to Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 concerning BasicAgrarian Law is stated that in order to ensure legal certainty, the government holdland registration throughout the territory of the Republic of Indonesia inaccordance with the provisions stipulated by Government Regulation.Government Regulation No. 24 of 1997 stated that the land registration aims toobtain a certificate that evidences the holder of the rights to the land have strongevidence on the land that he has and get legal certainty and the protection of theirrights to the land. In fact, as evidenced by the presence of land disputes in thisthesis in which 253 ( two hundred and fifty three ) the holder of the certificate ofland freehold ex-private land to get a lawsuit from those who feel as holders oflegal rights to the land. Publication system in the Indonesia which adopts thenegative publicity that contains positive elements and a certificate that has twosides those are as a proof of ownership and as a form of decision which is thedetermination, making the certificate holders of land rights will always obtain thepossibility to be sued in respect of the validity. Hence, rechtsverwerkinginstitutions as stipulated in Article 32 paragraph (2) Regulation 24/1997 should beapplied in the justice system in Indonesia as a way to overcome it"

"Penghapusan  bekas  tanah  partikelir  seharusnya  telah  selesai  setelah dikeluarkannya  Undang-Undang  Penghapusan  Tanah-tanah  Partikelir  dan Undang-Undang  Pokok  Agraria  dikarenakan  sifat-sifatnya  yang  tidak  sesuai dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Permasalahan  yang  dibahas  mengenai  faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sengketa  atas  tanah  partikelir  yang  telah dihapus  berdasarkan  Undang-Undang  Penghapusan  Tanah-tanah  Partikelir  dan dinamika  kebijakan  penghapusan  tanah  partikelir  pada  Undang-Undang Penghapusan  Tanah-tanah  Partikelir  berdasarkan  Putusan  Perkara  Nomor 315K/Pdt/2019.  Tesis  ini,  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mendapat  hasil  penelitian  menjelaskan  adanya penghapusan  tanah  partikelir  sampai  sekarang  belum  selesai  dikarenakan  adanya faktor-faktor  penyebab  terjadinya  sengketa  atas  tanah  partikelir  salah  satunya mengenai  penyalahgunaan  wewenang  Lurah  yang  mengeluarkan  bukti penguasaan  (girik)  atas  bekas  tanah  Partikelir.  Dinamika  kebijakan  penghapusan tanah  partikelir  menjelaskan  keberadaan  tanah  partikelir  sebelum  dan  setelah Undang-Undang  Penghapusan  Tanah-tanah  Partikelir  serta  permasalahan  hukum sengketa tanah partikelir berdasarkan Putusan Perkara Nomor 315K/Pdt/2019.

---

The  elimination  of  former  private  land  should  have  been  completed  after  the issuance  of  the  Law  on  the  Elimination  of  Particular  Lands  and  the  Basic Agrarian Law due to its characteristics that are not in accordance with Pancasila and  the  1945  Constitution.  which  have  been  removed  based  on  the  Law  on  the Elimination  of  Particular  Lands  and  the  dynamics  of  the  policy  on  removing private lands in the Law on the Elimination of Particular Soils based on Decision on  Case  Number  315K  /  Pdt  /  2019.  This  thesis,  using  normative  legal  research methods  is  analyzed  qualitatively  to  obtain  research  results  explaining  that  the elimination  of  private  land  has  not  yet  been  completed  due  to  factors  causing disputes  over  private  land,  one  of  which  is  the  abuse  of  authority  of  the  village head  who  issues  evidence  of  control  (girik)  over  the  former.  Particle  soil.  The dynamics of the policy of removing private land explains the existence of private land  before  and  after  the  Law  on  the  Abolition  of  Particular  Lands  as  well  as legal issues for private land disputes based on Decision on Case Number 315K / Pdt / 2019.

"