Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan Basis Data Dalam Rangka Penerbitan Certificate of Pratique dan Surat Izin Berlayar (SIB) Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. RI melaksanakan tugas pokok pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui kegiatan karantina, pemeliharaan dan peningkatan sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan terbatas di lingkungan pelabuhan.Kep.Menkes No.630 tahun 1985.Seperti diketahui pelabuhan laut lnternasional sebagai pintu masuk/keluar suatu negara, merupakan tempat yang sangat strategis bagi pengawasan dan pengendalian lalu lintas penumpang dan barang yang masuk/keluar ke/dari negara tersebut. Sesuai ketentuan Internasional, di pelabuhan laut lnternasional ini terdapat aparat pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan ini, yang dikenal dengan Custom Imigration Quarantine (CIQ). Dalam hai ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu unsur CIQ yang melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas penyakit karantina yang terbawa oleh alat angkut kapal melalui pintu-pintu masuk/keluar negara ini.Untuk mencegah penularan penyakit antar negara, perlu dilaksanakan surveilans individu dan surveilans epidemiologi dengan prinsip "maximum protection, minimum restriction " Hal ini sejalan dengan konvensi Kesehatan Internasional atau International Health Regulation {1HR) tahun 1969 dan UU.No. l tahun 1962 tentang karantina laut.Sistem surveilans epidemiologi di pelabuhan yang dimaksud adalah kegiatan analisa secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit karantina, penyakit menular tertentu yang potensial menjadi wabah dan masalah kesehatan pelabuhan serta kondisi pelabuhan yang memperbesar resiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyeleggara program kesehatan.Salah satu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan memberikan izin bebas karantina yang berupa (Cetifrcate of Pratique), diberikan kepada kapal yang datang dari pelabuhan luar negeri yang akan masuk ke pelabuhan Indonesia untuk Bandar dan melakukan kegiatan bongkar muat.Certificate of Pratique diberikan setelah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan selesai memeriksa kapal dengan kenyakinan bahwa kapal tersebut sehat, tidak ditemukan tanda-tanda yang memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit karantina. Pemeriksaan kapal dilakukan ditengah laut diluar wilayah berlabuh (Anchorage Area). Certificate of Pratique masih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan di Indonesia (UU No.1 tahun 1962 tentang karantina laut pasal 20).Penerapan Radio Pratique, yaitu memberikan izin bebas karantina melalui radio bagi kapal, di Kantor Kesehatan Pelabuhan dimungkingkan dengan mempedomani ketentuan WHO sebagaimana tertuang dalam International Health Regulation (ER) tahun 1969 edisi ke 3 (tiga) pasal 35. Ketentuan tentang penerapan Radio Pratique juga termuat di dalam Surat Keputusan Dirjen PPM & PLP NO. 970 tahun 1986 pasal 3."

"Aktivitas pada terminal peti kemas di pelabuhan merupakan salah satu penunjang perekonomian pada suatu wilayah. Tingginya aktivitas pada terminal tersebut menarik perusahaan untuk membuka usahanya, sehingga klaster terminal peti kemas terbentuk, yang mendukung aspek sosial. Namun, aktivitas di terminal tersebut menghasilkan banyak emisi.  Sebagai salah satu kunci dekarbonisasi, sejak 1 Januari 2020, International Maritime Organization (IMO) memberlakukan kebijakan yang membatasi penggunaan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% v/v. Dekarbonisasi yang perlu segera diwujudkan, kebijakan penggunaan bahan bakar rendah sulfur yang wajib dipenuhi, serta adanya kepentingan dalam mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi pada klaster terminal peti kemas menyebabkan timbulnya suatu kebutuhan akan suatu alternatif kebijakan. Model sistem dinamis dikembangkan dalam penelitian ini untuk menganalisis rekomendasi kebijakan dekarbonisasi yang paling sesuai untuk diimplementasikan pada klaster terminal peti kemas. Sebagai acuan pengembangan model, pelabuhan Tanjung Priok yang mewadahi klaster terminal peti kemas terbesar di Indonesia digunakan sebagai objek penelitian. Selain itu, analisis dua belas aktor dan tiga skenario diinkorporasikan untuk mendapatkan analisa yang lebih mendalam. Penelitian ini menguji dan menganalisis tujuh alternatif kebijakan yang dapat diterapkan pada klaster pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Free-Trade Zone, Shore Power System, Sulfur Emission Control Area, serta kombinasi dari kebijakan tersebut, untuk mendapatkan rekomendasi alternatif yang paling disarankan dalam mendukung dekarbonisasi yang turut mempertimbangkan isu berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.......Container terminal activities at the port is one of the economic supports in a region. The high activities at the terminal attracted companies to open a business, that formed a container cluster terminal, which supports the social aspect. However, the terminal activities generate a lot of emissions. As one of the keys to decarbonization, since 1 January 2020, the International Maritime Organization (IMO) has implemented a policy that limits the use of fuels with a maximum sulfur content of 0.5% v/v. Decarbonization that needs to be implemented immediately, obligation on using low sulfur fuel, as well as the importance in considering social and economic aspects of the container terminal cluster have created a need for an alternative policy. A system dynamics model was developed in this study to analyze the most appropriate decarbonization policy recommendations that can be implemented in the container terminal cluster. As a reference for the model development, Tanjung Priok port which accommodates the largest container terminal cluster in Indonesia was used as the object of the research. In addition, the analysis of twelve actors and three scenarios was incorporated to obtain a deeper analysis. This study examines and analyses seven alternative policies that can be applied to the Tanjung Priok port cluster, namely the Free-Trade Zone, Shore Power System, Sulfur Emission Control Area, as well as the combinations of these policies, in order to obtain the most recommended alternative recommendations to support decarbonization while also considering sustainable issues that include environmental, economic, and social aspects."

"ABSTRAKTesis ini menggambarkan tentang konflik sosial yang terjadi terkait dengan sengketa lahan antara PT.Pelindo II dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang kemudian dikenal dengan nama ?Mbah Priok?. Konflik sosial yang terjadi kemudian mengalami puncaknya dengan terjadinya bentrokan antara massa dari simpatisan ahli waris makam ?Mbah Priok? dengan petugas Satpol PP dibantu Polisi dan unsur lainnya pada 14 April 2010. Kerusuhan yang terjadi saat pembongkaran makam ?Mbah Priok? ini, kemudian menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka, selain juga kerugian materil. Maka untuk menyelesaikan konflik seperti ini, diperlukan upaya penanganan agar persitiwa ini tidak meluas, sehingga menimbulkan masalah baru. Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polri dalam kapasitasnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, mempunyai andil untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam rangka meredam, dan membantu penyelesaian konflik dengan damai dan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok kemudian berusaha menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengedepankan upaya mediasi yang diwujudkan dalam bentuk dialog yang mempertemukan para pihak yang berkonflik. Proses dialogis tersebut dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi pijakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yakni Integritas, Independensi dan kesabaran serta ketulusan. Dengan 3 prinsip utama tadi dan juga kesolitan dari tim kerja yang dibentuk, maka terjadilah kesepatan bersama antara para pihak yang dituangkan dan ditandatangani sebagai bentuk dari resolusi damai yang dikedepankan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

---

ABSTRTACT

This Tesis describes the social conflict that arose in relation to the land dispute between PT. Pelindo II with the heirs of Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad or otherwise known as ?Mbah Priok?. The social conflict culminated with a clash that occurred between the massed supporters of the heirs to the tomb of Mbah Priok and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers assisted by the Police and other elements on April 14, 2010. The riot that took place during the eviction of the Mbah Priok tombstone caused deaths and injuries as well as material damage. Therefore, in resolving such conflict, efforts in handling of clashes are needed to prevent the spreading which in turn leads to a new problem. In accordance with Law Number 2 Year 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, the State Police in its capacity as servant, protector, and guardian of the people has a role in resolving the conflict so as to subdue it and assist in resolving the conflict peacefully and without inflicting loss upon any party. The Tanjung Priok Port Resort Police attempted to become a mediator to settle the conflict by putting forward a mediation effort of engaging the conflicting parties in a dialog. The dialog process was based on 3 (three) main principles that serve as the foundation of the Tanjung Priok Port Resort Police, namely Integrity, Independence, and patience as well as sincerity. With these 3 main principles and the solidity of the work group that was formed, a collective agreement was reached between the parties which was put forth and signed as a form of peaceful resolution that was put forward by the Tanjung Priok Port Resort Police in resolving the conflict."