Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengenai pelanggaran hukum berkenaan dengan bisnis benang tenun dan industri tekstil yaitu kejahatan korporasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pabrik benang dan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam KUI-IP oleh pabrik tekstil, pencelupan dan pedagang benang di Majalaya. Besarnya permintaan pasar terhadap benang dalam sektor industri tesktil, mengakibatkan kemunculan benang ilegal dan menjadi mantap karena adanya jaringan kejahatan, tingkat harga benang ilegal lebih murah dibanding benang resmi sehingga permintaan benang ilegal sangat tinggi, merupakan faktor-faktor yang saling terkait, yang menyebabkan teijadinya perdagangan benang secara ilegal. Perdagangan benang ilegal tetap ada dan sulit diberantas, karena adanya tindak kriminal oleh petugas kepolisian yang bertindak atas nama tugas-tugas kepolisian untuk kepentingan did mereka sendiri, tidak untuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum berkenaan dengan bisnis benang tenun dan industri tekstil. Pihak-pihak yang disadari atau tidak, telah membentuk suatu jaringanjaringan kejahatan dan jaringan sosial. Jaringan-jaringan kejahatan terdiri dari jaringan pencuri, penadahl perantara, dan pedagang benang, sedangkan anggota jaringan sosial ini meliputi pars karyawan pabrik, para pedagang, PKL, supir angkot, kusir delman, tukang becak, tukang ojek, pengrajin tekstil, dan kelompok warga masyarakat tertentu. Jaringan sosial ini terbentuk karena adanya rasa saling membutuhkan, memperoleh manfaat dan keuntungan yang bersifat material. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah jaringan jaringan perdagangan benang ilegal di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, yang terdiri dari jaringan pabrik benang (patal), jaringan pencuri, jaringan pedagang/perantara (penadah), jaringan pencelupan, jaringan pembeli (pabrik tekstil), dan jaringan polisi, yang kesemuanya itu merupakan sebuah sistem mata rantai dalam perdagangan benang ilegal. Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya kejahatan korporasi di bidang perpajakan sesuai dengan UU No 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPN.BM, pada kegiatan perdagangan benang yang dilakukan oleh pabrik benang dan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP oleh beberapa pabrik tekstil, pencelupan dan pedagang benang di Majalaya. Penelitian ini juga menemukan bukti telah terjadi tindak kriminal oleh petugas kepolisian yang bertindak atas nama tugas-tugas kepolisian untuk kepentingan diri mereka sendiri, tidak untuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum berkenaan dengan bisnis benang tenun dan industri tekstil. Tindak kriminal petugas kepolisian merupakan tindakan yang menyimpang dalam bentuk korupsi dan kolusi, yang pada akhirnya Iebih menguntungkan pejabat birokrasi secara berjenjang ke atas. Hal ini disebabkan oleh semakin besar kewenangan yang dimilikinya. Kerawanan yang timbul adalah jika bawahan sebagai pelaksana merasa gajilpendapatan yang didapat kurang, is akan mencari tambahan dengan menumpang apa yang diperintahkan pimpinannya dalam korupsi dan kolusi, sehingga menjadi suatu "kerakusan". Perdagangan benang ilegal, bagi sebagian pabrik sangat menguntungkan karena harga benang ilegal sangat murah sehingga dapat mengurangi ongkos produksi, dan keuntungan yang di dapat semakin besar, akan tetapi bagi sebagian pabrik sangat merugikan, karena merusak harga pasaran benang dan persaingan harga jual produksi, karena pabrik yang memproduksi dengan menggunakan bahan baku benang ilegal, dapat dipastikan akan menjual basil produksinya di bawah harga pasaran. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya upaya penegakkan hokum pleb petugas kepolisian terhadap perdagangan benang ilegal ini, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat. Perlunya mekanisme kontrol terhadap tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas polisi dan upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian, sehingga diharapkan kejahatan dalam perdagangan benang ilegal dapat dicegah dan diatasi serta ditanggulangi. Tindakan kriminal petugas kepolisian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang harus diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri untuk dipertanggungjawabkan oleh setiap pejabat kepolisian, atas pelaksanaan tugas secara hukum dan teknis profesi. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian dan hasilnya dapat menjadi pertimbangan, bagi atasan yang berwenang menghukum maupun bagi pengadilan sesuai peraturan perundangundangan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan investment allowance pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah mengetahui latar belakang dimasukkannya industri TPT dalam industri penerima fasilitas investment allowance, prosedur pengajuan fasilitas investment allowance, serta kendala penerapan fasilitas investment allowance pada industri TPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pemerataan industri serta faktor industri prioritas adalah alasan utama TPT masuk sebagai industri penerima kebijakan investment allowance. Prosedur pengajuan fasilitas investment allowance ini melalui dua instansi yaitu otoritas investasi indonesia (BKPM) dan otoritas pajak (DJP). Persyaratan yang terlalu berat, ketidaksiapan lokasi industri di luar Pulau Jawa untuk investasi industri TPT, serta adanya dispute terhadap penafsiran kebijakan adalah kendala selama kebijakan investment allowance ini diterapkan. ......This study discusses the investment allowance’s policy on textiles and textile products (TPT) Industries in Indonesia. The research’s objectives are to determine the background of the textile industry have the right to get the facility of investment allowance, to explain the procedure to get investment allowance’s facilities, and to find the problems on the implementation of investment allowance's facilites on textile industry. This study used a qualitative approach which objective is to make a description of the analysis of investment allowance's policy on the textile Industries in Indonesia. The collection of data are through field studies and literature studies. The results showed that are the Industries's distribution factor and the factor of the textile industry as a priority industry is the main reason for the textile industry have the right to get investment allowance’s facilities, The application procedures to get investment allowance’s facilities are among the investment authority (BKPM) and the tax authority (DJP) of Indonesia, and there are some problems on implementation of this policy which are the difficulties requirements to get this facility, The unreadiness of outer Java island's sites for textile's investment, and the dispute of policy interpretation between the stakeholders.