Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Levy Annisa Adrian
"Pencurian dalam keluarga merupakan kejadian yang masih marak terjadi dalam kehidupan dan menjadi persoalan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Pada Pasal 481 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur bahwa pencurian yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dapat di Pidana apabila terpenuhinya delik aduan dari korban yang merupakan keluarga dari pelaku. Adapun perbedaan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang mana dalam Hukum Pidana Islam tidak mengenal pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga, karena terdapat syubhat dalam kepemilikan harta dalam agama Islam. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penyelesaian tindakan pencurian yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriminalisasi pencurian yang dilakukan dalam keluarga menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Serta untuk mengetahui penerapan pencurian dalam keluarga berdasarkan putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Pkb berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, dengan dukungan data primer berupa putusan-putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pencurian keluarga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana asalkan terpenuhinya delik aduan, sedangkan Hukum Pidana Islam tidak mengenal pencurian dalam keluarga yang dikenakan hukuman potong tangan, akan tetapi pencurian dalam keluarga tetap dapat dikenakan hukuman ta'zir bila memenuhi syarat. Pencurian dalam keluarga seharusnya tidak terjadi pencurian apalagi di dalam keluarga karena menurut Islam menghukum keluarga sama saja dengan melakukan sesuatu yang haram yaitu memutuskan tali silaturahmi. 

Theft in the family is an incident that still occurs in life and is a problem that occurs quite often in Indonesia. In Article 481 Paragraph (2) of the Criminal Code, it is stated that theft that occurs within the family environment can be punished if the complaint is fulfilled by the victim who is the perpetrator's family. There are differences in Islamic Criminal Law in that Islamic Criminal Law does not recognize theft that occurs within the family environment, because there are doubts regarding the ownership of property in the Islamic religion. The aim of this research is to determine the criminalization of theft committed within the family according to the Criminal Code and Islamic criminal law. As well as to find out the implementation of theft in the family based on decision Number 505/Pid.B/2020/PN Pkb based on Islamic criminal law. This research takes the form of normative juridical, with the support of primary data in the form of court decisions. From the research results, it was found that family theft based on the Criminal Code can be punished as long as the complaint offense is fulfilled, whereas Islamic Criminal Law does not recognize theft within the family. Therefore, regarding theft in the family, theft should not occur, especially within the family, because according to Islam, punishing the family is the same as doing something haram, namely breaking ties of a family."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
"Media reports on cases of the theft of pre-paid pulses taking place nowadays have created a misunderstanding in terms of the appropriate application of criminal law. In the context of existing legal provisions concerning consumer protection as set forth both under the Consumer Protection Law as well as in part under the Telecommunications Law, law enforcement agencies are leaning towards applying general criminal provisions (theft) which, after a careful observation of the Indonesian Criminal Code, in fact do not extend to corporate criminal acts. This paper purports to explain that the currently occurring cases of the theft of pre-paid pulses should be adequately dealt with by imposing administrative sanctions by the governing and supervisory agencies, both under the Telecommunications Law as well as the Consumer Protection Law. It is proposed that it would be more effective to apply the Consumer Protection Law in such cases, as it contains provisions concerning the threat of alternative criminal punishment in the form of confinement or fines, along with additional sanctions in the form of an order to pay compensation for damages to consumers accompanied by the seizure and the halting of the application system in use by the Operator and/or CP concerned. It is proposed that in administering a proper telecommunications system to the public, the application of the Consumer Protection Law is likely to be less counterproductive as opposed to the application of general criminal provisions, considering that the latter are contradictory to the principles of legal certainty and partnership mandated under the Telecommunications Law itself."
University of Indonesia, Faculty of Law, 2012
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Suprihadi
"ABSTRAK
Tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena menguasai hajat hidup orang banyak oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara. Kita dapat memanfaatkan tenaga listrik untuk berbagai keperluan namun hendaknya juga memperhatikan aturan-aturan yang berlaku bagi penggunaan tenaga listrik tersebut. Tenaga listrik termasuk dalam pengertian "benda" menurut pasal 362 KUHP, sehingga barangsiapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana curian sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana. Pencurian tenaga listrik dapat menimbulkan sanksi-sanksi perdata, administratif dan sanksi pidana, bahkan perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat luas."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Drake, Elizabeth
Jakarta: Ina Publikatama , 2009
332.024 DRA t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sutton, Mike
London: Policing and Reducing Crime Unit Research, Development and Statistic Diretorate, 2001
364 SUT t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sadino
Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011
346.046 SAD m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Catherine Christine
"Skripsi ini membahas mengenai fenomena online art theft dalam kerangka cyberethics. Sebagai kejahatan yang terjadi di cyberspace, online art theft memiliki menghadapi permasalahan etika yang lebih kompleks dibandingkan permasalahan etika pada kejahatan konvensional. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya conceptual muddle yaitu ketidakjelasan konsep dan pemahaman dalam kerangka etika. Pemaknaan mengenai etis atau tidaknya OAT dijelaskan melalui just consenquentionalism. Pelarangan terhadap OAT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna internet terhadap gambar ilustrasi agar menimbulkan kerugian sekecil mungkin. Aturan tersebut kemudian diterapkan oleh online community sebagai kelompok paling berpengaruh terhadap individu di cyberspace. Pengendalian sosial oleh online community, baik makro maupun mikro, dilakukan melalui sanksi positif dan sanksi negatif.

This thesis discussing about the online art theft phenomenome with cyberethics framework. As a crime which happened in cyberspace, online art theft face a more complex ethical problems than a conventional crime. One of the challenge is conceptual muddle which is uncertainty of concept and the understanding of ethical framework.The understanding of wheter OAT is an ethical or unethical action explained through just consenquentionalism. Prohibition of OAT must be done by considering the needs of internet users so there only tiny harm left. That norms then practiced by online community as the most influential group to individu who engage in cyberspace. Social control, either macro or micro, being done through positive sanctions and negative sanctions."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lalitya Nada Tamaranny
"Sejak kurang lebih 3000 tahun yang lalu, muncul sebuah budaya pernikahan unik di Cina, yaitu pernikahan roh atau yang dikenal dengan sebutan Ming Hun (冥婚). Pada awalnya budaya ini memiliki makna dan esensi yang baik, yaitu harapan agar orang yang meninggal sebelum menikah bisa memiliki pasangan sehingga rohnya tenang di alam sana. Namun, di zaman modern seperti sekarang, karena pemikiran masyarakat yang sudah modern sehingga sudah tidak banyak yang mempercayai budaya Ming Hun. Pada akhirnya, budaya tersebut mengalami pergeseran makna dan komodifikasi, karena bagi beberapa masyarakat yang masih mempercayai dan menjalankan budaya tersebut kesulitan untuk mendapatkan jenazah baru yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang melakukan praktik jual-beli jenazah hingga timbul kriminalitas pencurian jenazah di Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemaparan deskriptif secara menyeluruh melalui tulisan terdahulu dan berita untuk mengetahui pergeseran makna serta komodifikasi budaya Ming Hun di Cina pada zaman modern.

Since approximately 3000 years ago, a unique marriage culture emerged in China, namely spirit marriage or known as Ming Hun (冥婚). At first this culture had a good meaning and essence, namely the hope that people who died before married could have a partner so that their spirit was calm in the spirit world. However, in modern times like nowadays, due to modern people's thinking, not many people believe in Ming Hun culture. In the end, the culture experienced a shift in meaning and commodification, because for some people who still believe in and practice this culture, it is difficult to get new bodies which are eventually used by people who carry out the practice of buying and selling corpses so that the crime of theft of bodies in China arises. This study uses a qualitative method with comprehensive descriptive exposure through previous writings and news to find out the shift in meaning and commodification of Ming Hun culture in China in modern times."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Gregorius Aryadi
"Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik gencar memberitakan tentang terjadinya kejahatan dengan variasi jenisnya, peningkatan kuantitas dan kualitasnya, modus operandinya, korban maupun jumlah kerugiannya. Data kejahatan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti kepolisian, kejahatan dan pengadilanpun setiap tahun mengalami peningkatan. Kompas tanggal 23 Januari. 1990 memberitakan bahwa antara tanggal 20 Oktober sampai 19 November 1989 telah terjadi. 1.893 kasus kamtibmas, sedangkan.antara tanggal 20 November sampai 19 Desember 1989 telah terjadi 2.205 kasus, yang berarti naik 312 kasus atau 16,98 %.
Dari 10 jenis peristiwa kamtibmas, 7 jenis mengalami kenaikan yakni:
1. pembunuhan naik 11 kasus (20 %);
2. pencurian dengan pemberatan naik 199 kasus (26 %);
3. pencurian dengan kekerasan naik 31 kasus (15,19 %);
4. pencurian kendaraan bermotor naik 123 kasus atau naik 30,98 %;
5. perkosaan naik 12 kasus (57,14 %);
6. kejahatan (penyalahgunaan) narkotika naik 6 kasus atau naik 300 %;
7. kejahatan mata uang palsu naik 6 kasus (75 %).
Selain 7 jenis peristiwa kamtibmas di atas, diketahui juga bahwa diberbagai kota di Indonesia terjadi kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus seperLi korupsi, subversi, tindak pidana ekonomi, delik pers, dan sebagainya yang juga mengalami kenaikan dan berakibat timbulnya banyak kerugian. Anton Tahah mengemukakan data korupsi pada Harian Kompas tanggal 19 September 1991 beserta jumlah kerugian negara. Sebagai pembanding pada 5 tahun (1977 - 1981) terjadi 1.325 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 137.500 juta; 5 tahun berikutnya (1982 - 1985) terjadi. 4.985 korupsi; tahun 1989 kerugian korupsi mencapai Rp 260 milyar, dan pada tahun 1990 kerugiannya mencapai Rp 1 trilyun. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tahun 1988 sampai tahun 1990 terjadi 12 kasus korupsi dengan kerugian Rp 1.363.494.506,95,00 Kerugian tersebut sangat mengerikan, dan kalau tidak segera dicari terapinya, sangat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional."
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, Ramosta S.
"Perkembangan teknologi yang meliputi semua aspek kehidupan sekarang ini memiliki peranan yang vital dimasyarakat. Akses informasi dapat dipenuhi dengan kehadiran teknologi komputer dibidang informasi yang disebut sebagai internet. Perkembangan dunia usaha penyediaan jasa internet tidak lepas dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini lebih cepat dan bisa dilakukan dimana saja.
Warnet menjadi satu dari sekian banyak cara dan tujuan dalam mengakses informasi dari waktu ke waktu, sehingga persaingan untuk mendapatkan pelanggan menjadi suatu tantangan bagi para pengelolanya. Fasilitas yang mementingkan aspek kenyamanan dan kepuasan dari pelanggan menjadi kriteria utama yang harus dimiliki warnet.
Ketidak-seimbangan antara upaya yang dilakukan untuk mengamankan dengan upaya yang dilakukan untuk memberikan fasilitas menjadi faktor X atas masalah kejahatan yang menimpa usaha warnet. Penggunaan teori Strategi Pencegahan Kejahatan dari Ronald V Clarke dengan teknik pengurangan kesempatan diharapkan dapat menganalisa kekurangan apa saja yang terdapat didalam upaya pengamanan terhadap ancaman kejahatan yang telah dilakukan, dan terdapat beberapa saran yang lebih bertujuan untuk memperbaiki atau menambahkan nilai dari pengamanan terhadap usaha.

The technology development which include all aspect of life nowadays having more vital role in the society. Information access fulfilled with the present of computer technology in the field of information called the Internet. The development of internet café business also connected to the needs of getting the latest information and could be done anywhere.
Internet café becoming one of many ways to access information from time to time, a condition that create competition in having more customer and becoming challenges to it?s owner. The facility that fulfill the needs of comfort and privacy is one of the criteria that an internet café must have.
The imbalance between what must be done to secure with the efforts to give more facility is becoming the X factor of criminal problems that occurs in the internet cafe business. The use of Situational Crime Prevention by Ronald V Clarke with his opportunity reducing techniques, to be expected could analyze what has not been done in the terms of security efforts to overcome criminal event, and also included suggestion to improve or adding more value to secure the business.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>