Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus trafiking merupakan kasus yang berawal dari suatu kondisi dimana seseorang berusaha untuk meneari kehidupan yang lebih baik akan tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi tanpa melihat akibat buruk yang ditimbulkan bagi korban. Dewasa ini kasus trafiking perempuan dan anak telah berkembang menjadi permasalahan yang kompleks dan menimbulkan dampak multidimensi. Kalimantan Barat merupakan daerah yang paling tinggi peringkatnya dalam kasus trafiking di Indonesia. Hal ini tentu saja berpengaruh pada ketahanan wilayah setempat. Tesis ini meneliti tentang perdagangan perempuan dan anak (trafiking) di Kalimantan Barat dalam hubungannya dengan Ketahanan Wilayah. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai motif, modus dan pola kejahatan trafiking, serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Tesis ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada untuk menindak kejahatan trafiking, berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data fenomenologi, deskriptif analisis dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan responden dan narasumber serta berbagai sumber lain. Temuan yang panting dalam penelitian ini adalah trafiking merupakan kegiatan yang rantai aktivitasnya melibatkan banyak pihak. Pola kasus trafiking ada yang terputus dan terorganisir. Pola trafiking yang terputus biasanya melibatkan keluarga, dimana orangtua atau suaminya sendiri yang memperdagangkan perempuan dan anak yang menjadi korban atau melibatkan pihak ketiga secara individual, tanpa terorganisir. Sementara pola trafiking yang terorganisir ditunjukkan dengan rantai aktivitas yang melibatkan berbagai pihak, yakni: agen-agen pencari tenaga kerja (calo), masyarakat, PJTKI, petugas pemerintah dari Perangkat Desa, Petugas Kecamatan, termasuk Petugas Imigrasi, dan Petugas Kepolisian. Keterlibatan berbagai pihak dalam rantai aktivitas ini disebabkan karena sindikat kasus trafiking biasanya sudah memiliki jaringan di luar negeri. Korban trafiking biasanya mudah terbujuk oleh modus dan motif pelaku karena berbagai faktor, antara lain kebutuhan ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah. Kalimantan Barat dalam skala nasional merupakan salah satu wilayah penerima para korban trafiking anak dan perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah luar Kalimantan Barat yang bertujuan untuk bekerja ke Malaysia melalui Pontianak. Selain menjadi daerah penerima, Kalimantan Barat juga merupakan daerah pengirim korban trafiking dan transit kegiatan trafiking yang korbannya dikirim hingga keluar negeri. Faktor-faktor penyebab terjadinya trafiking yang sangat kompleks dan multidimensi sangat mempengaruhi Ketahanan Wilayah Kalimantan Barat. Upaya penanggulangannya membutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengantisipasi tindak kejahatan trafiking dengan didukung kebijakan pemerintah yang tegas, balk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kalimantan Barat.

---

Trafficking is a case started from a condition where someone tries to find a better life but hen used by certain parties to find personal benefit without seeing the bad impact to the victim. Recently, woman and child trafficking has developed to be a complex problem and aroused a multidimensional impact. West Kalimantan has the highest rank of trafficking case in Indonesia. This, of course, has influence to its local territorial defense. This thesis researches about woman and child trafficking in West Kalimantan in relation with its local territorial defense. Problems discussed in this thesis are about motives, modus and crime patterns of trafficking, also its factors. This thesis also analyses the existing law and regulation for taking action against the trafficking crime including problems faced in its prevention process. This qualitative research was conducted by using phenomenal data analysis technique, descriptive analysis and sociology of law. This research uses primary data and secondary data received by direct observation on site, interviewing respondents and resource persons also other supporting resources. The important finding in this research is that many parties has involved in this trafficking chain activities. It has two kinds of case pattern, a broken and organized one. The broken trafficking pattern usually involves family members, where parents or husband trafficking their wife and daughter or involving the third party, individually without being organized. Meanwhile, the organized trafficking pattern is showed by chain activity involving many parties, namely job agents (intermediaries), civil people, PJTKI, government officials such as village officials, district officials, including immigration officials and police. The involvement of many parties in this chain activities due to the trafficking syndicate usually has already have network abroad. Usually, trafficking victims are easily persuaded by actors' modus or motives due to many factors, such as family economic problem and low education. West Kalimantan, in national scale, is one of receiver regions of woman and child trafficking victims coming from many regions out of West Kalimantan that intend to work in Malaysia via Pontianak. Besides, West Kalimantan is also a sender region and transit place of trafficking activity whose victims sent out of the country. Factors cause the trafficking are very complex and multidimensional so as to influence West Kalimantan territorial defense. The prevention efforts need a strong law and regulations to anticipate trafficking crime supported by determined government policy, either central government or local government of West Kalimantan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang proses konseling yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) dalam rehabilitasi psikososial. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan pelaksanaan konseling pada rehabilitasi psikososial bagi klien wanita korban trafficking cukup berpengaruh terhadap terjadinya perubahan perilaku secara positif pada diri klien, yang mencakup baik sikap terhadap dirinya sendiri maupun sikapnya terhadap lingkungan.

---

Abstract
Thesis discusses about the process of counseling conducted by Home Protection Trauma Center (RPTC) in psychosocial rehabilitation. This research uses qualitative with the kind case studies types. Research results reveal the implementation of psychosocial rehabilitation counseling on women victims of trafficking for clients quite influential on the occurrence of a change behavior positively on the self client, which includes good attitude towards himself and his attitude towards the environment.

Abstrak :
penelantaran dan pengabaian atas hak anak merupakan permasalan anak yang paling menonjol dewasa ini , dikuti makin maraknya perdagangan dan eksploitasi anak oleh orangtuanya sendiri....

Abstrak :
Millions of people around the world are forced to work without pay and under threat of violence. These individuals can be found working in brothels, factories, mines, farm field, restaurants, construction sites and private homes: many have been tricked by human traffickers and lured by false promises of good jobs or education, some are forced to work at gunpoint, while others are trapped by phony debts from unscrupulous moneylenders. The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern-Day Slavery provides a comprehensive, interdisciplinary and global look at the diverse issues surrounding human trafficking and slavery in the post-1945 environment. Covering everything from history, literature and politics to economics, international law and geography, this Handbook is essential reading for academics and researchers, as well as for policy-makers and non-governmental organisations

Abstrak :
Perdagangan orang mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif. Konsep pertanggung jawaban ganti kerugian juga telah diatur sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Namun dalam prakteknya, putusan (vonis) perkara tindak pidana perdagangan orang jarang memuat restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan beberapa faktor kendala lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Dalam memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiri dalam UUPTPPO dan juga mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh UUPTPPO. Kendala-kendala dalam pendayagunaan lembaga restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : a. faktor peraturan perundang-undangan; b. faktor sumber daya manusia (SDM) para penegak hukum; dan c. faktor kesadaran hukum korban. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendayagunakan lembaga restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu: ketentuan mengenai restitusi pada UUPTPPO perlu direvisi, dibuatkan peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing-masing lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas SDM para penegak hukum, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan negara tempat tujuan perdagangan orang, sosialisasi kepada masyarakat terutama para korban mengenai tindak pidana perdagangan orang dan masalah restitusi, peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban dan pengawasan kepada para penegak hukum. ...... Trafficking in Person has caused the victims to suffer physically, psychologically, economically, and socially. After the effectiveness of the Law No. 21 of the year 2007 on Combating against the Criminal Acts of Trafficking in Person (UUPTPPO), it is expected that the law enforcement towards the criminal acts of Trafficking in Person can be more effective. The concept of compensation liability has also been governed as an important aspect in law enforcement. However in the practice, the decision (the verdict) of the Trafficking in Person criminal act case rarely contains restitution. This is caused by the unclear procedure to file restitution for the victims of Trafficking in Person ciminal acts and other obstacles. This research used the judicial-empirical research. In obtaining data, library research and field research in a form of interview with informants have been conducted. From the research results obtained, it is concluded that the procedure of filing restitution in the case of Trafficking in Person criminal acts is governed separately in UUPTPPO and also refers to KUHAP (Penal Code) except otherwise determined by UUPTPPO. The obstacles in the empowerment of the restitution institution in the case of Trafficking in Person criminal acts could be classified in 3 (three) groups: a. laws and regulations factor; b. human resources of law enforcers factor; and c. victims? legal consciousness factor. The efforts which must be done to empower the restitution institution in the case of Trafficking in Person criminal acts are to revise the provisions on restitution in UUPTPPO, to make the implementation regulations on the procedure of filing restitution by each law enforcement institution, to increase the human resources quality of the law enforcers, to coordinate and cooperate well with the country destination of the Trafficking in Person, to introduce the Trafficking in Person criminal acts and restitution issues to the society, especially the victims, and to involve the society in giving legal aids to the victims and in supervising the law enforcers.