Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem distribusi BBM dalam negeri, mencakup kegiatan mulai dari kilang sebagai penghasil produk BBM, kemampuan tankerlpipa untuk mengangkut BBM ke Depot-Depot dan kemampuan sarana pembekalan BBM yang berfungsi sebagai suplai point baik langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Ketiga lingkup kegiatan yang dirangkai menjadi satu kesatuan operasi disebut sistem distribusi BBM, dimana masing-masing fungsi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.Untuk mengidentifikasi Strategi Distribusi BBM digunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor-faktornya, sebagai faktor kekuatan adalah faktor yang dapat mendorong terciptanya sistem distribusi yang terintegrasi dan berkesinambungan, faktor kelemahan antara lain kapasitas sarana penyediaan dan pembekalan BBM belum cukup serta usia pakainya sudah tua, dan pola suplai distribusi yang belum optimal.Faktor peluang antara lain kesempatan atau peluang bagi pengembangan usaha untuk bekerja sama dengan pihak lain/pihak asing, faktor ancaman adalah lemahnya PERTAMINA dalam menjamin suplai distribusi BBM. Hasil ini dijadikan dasar untuk menetapkan prioritas strategi dengan menggunakan metode Analisa Hierarki Proses (AHP). AHP adalah suatu analisis yang memerlukan para respondennya adalah orang yang ahli dibidangnya, oleh karena itu yang menjadi subyek penelitiannya adalah para pejabat maupun staf terkait di PERTAMINA, khususnya yang berada dibawah satuan kerja Pemasaran dan Niaga pada UPPDN III Jakarta.Optimalisasi distribusi BBM masing-masing dipengaruhi oleh lima faktor pada strategi distribusinya. Strategi distribusi minyak tanah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : Kebutuhan minyak tanah dengan bobot 0.281, disusul dengan, Kebijakan PERTAMINA dengan bobot 0.228, Sistem distribusi dengan bobot 0.188, Production Cost dengan bobot 0.175, Delivery cost dengan bobot 0.129. Strategi distribusi minyak tanah dibuat beberapa alternatif strategi distribusi minyak tanah dengan urutan prioritas sebagai berikut: Depot Plumpang dengan bobot 0.213, Depot Tasikmalaya/Ujung Berung dan Depot Padalarang mempunyai bobot yang sama yaitu 0.202 Depot Balongan dan Terminal Tg. Gerem dengan bobot yang sama yaitu 0.191Berikutnya diketahui bahwa Strategi distribusi minyak solar dipengaruhi oleh lima faktor dengan urutan: Kebutuhan minyak solar dengan bobot 0.358 , Kebijakan PERTAMINA dengan bobot 0.214, Sistem distribusi dengan bobot 0.192, Production Cost dengan bobot 0.126, Delivery cost dengan perolehan bobot 0.102. Strategi distribusi minyak solar dibuat beberapa alternatif strategi distribusi minyak solar dengan urutan prioritas sebagai berikut: Depot Tanjung Periok dan Depot Plumpang dengan masing-masing bobot 0.172, Depot Balongan, Tg. Gerem, Depot Tasikmalaya/Ujung Berung dan Depot Padalarang mempunyai bobot yang sama yaitu masing-masing 0.164."

"Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan suatu instalasi vital yang berguna dalam menjamin lancarnya distribusi bahan bakar minyak (BEM) kepada masyarakat luas. Pengoperasian SPBU membutuhkan penatalaksanaan yang tertib,sehat aman dan berwawasan lingkungan .Peranan Standing Operating Procedure /petunjuk tehnis digunakan sebagai suatu alat untuk menjamin adanya kestabilan operasional dengan memperhatikan norma dan prinsip LK3 ( Lingkungan,Kesehatan dan Keselamatan Kerja ). Kegagalan di dalam pelaksanaan operasi kegiatan yang ditunjukkan dengan adanya bahaya kecelakaan kerja ,bahaya kebakaran ,kerusakan instalasi,ledakan sampai pada kematian , karena itu perlu dikendalikan. Mengurangi dan menghilangkan resiko-resiko tersebut melalui pelaksanaan St.O.P merupakan salah satu solusi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan wawancara mendalam terhadap pihak regulator/UPPDN-III, pengelola SPBU,pengawas dan operator SPBU yang berada pada 5 SPBU di Jakarta. Pengenalan,pemberlakuan dan pengawasan terhadap St.OP di lokasi yang berbeda memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas St.OP yang sesungguhnya .Tingkat kecelakaan yang dirasakan cukup besar ditingkat Div.UPPDN-III menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan/ketaatan para pelaku di SPBU belum menjalankan St.OP secara optimal.Perbedaan antara fakta dilapangan dan pedoman yang dicantumkan dalam St.OP merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji untuk mendapatkan nilai-nilai perbaikan terhadap perubahan teknologi dan pengetahuan. Lemahnya sosialisasi , kurang efektifnya fungsi pengawasan dalam penerapan St.OP mencerminkan bahwa jiwa LK3 belum mendarat dengan baik sehingga terkesan baru merupakan suatu wacana belaka.Perbaikkan dan peningkatan St.OP yang dilaksanakan dengan kepatuhan yang benar, proaktif dari semua unsur terkait , terutama dalam mengamalkan LK3 akan memberi manfaat yang besar di masa datang.

---

Implementation Analysis of Standing Operating Procedure (St.OP) in DKI JAYA as a self assessment on 5 SPBU (gas stations) in the PERTAMINA/UPPDN- III JakartaGas stations (SPBU) are a vital installation in assuring fuel distribution to the wide society. Gas station operation requires an orderly, healthy and safe layout as well as following an orderly the environmental standard operating procedures used as a tool for stable operation taking into mind the danger of occupational accidents, fire, installation damage, explosions to death which needs to be diminished through an orderly implementation of Standing Operating Procedure (St.OP).

The research is a qualitative method using deep interviews on regulator/UPPD-III, gas station managers, supervisors, and operators in 5 (five) gas stations in Jakarta. Introduction, implementation and monitoring of the different operation stations gives a description of the level of effectiveness of the real or actual SLOP The high level of accidents and incidents in the Div UPPDN-III shows that the level of obedience of the people as SPBU (gas stations) have not fully followed an optimum St.OP.

The difference in fact finding and the procedure stated in the SLOP is a phenomenon which needs to be reviewed in order to achieve the value of improvement toward technology and sciences changes. The weak socialization, lack of supervision in in the implementation of St.OP shows that HSE (Health Safety and Environmental) has not been well understood.

St.OP improvement done in a correct and proactive obedience from all concerned parties especially in minding the HSE shall benefit greatly in the future."