Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Endang Wahyuningsih, author

Tinjauan Pencatatan Kelahiran terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan = Birth Recording Observation to Illegitimated Children After The Implementation of Regulation No 23 Years 2006 about Civilization Administration

Pencatatan kelahiran pada hakekatnya merupakan bagian awal dari tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam keseluruhan proses kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Permasalahan yang sering timbul dalam hal ini adalah tentang anak di luar kawin, pencantuman nama ayah dan stigmatisasi pencantuman anak luar nikah. Pokok permasalahan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26083

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ivone Nurul Fu`adah, author

Kewenangan notaris dalam membuat akta pernyataan tunduk ke Burgelijke Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada perkawinan beda agama(oleh calon suami muslim) di Indonesia = Authority Notary Certificate In Make Statement subject to the Burgelijke Wetboek, On Marriage Different Religion (By Candidate's Husband Moslem) in Indonesia

Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26042

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ivone Nurul Fu`adah, author

Kewenangan notaris dalam membuat akta pernyataan tunduk ke bugerlijk wetboek/kitab undang-undang hukum perdata pada perkawinan beda agama (oleh calon suami muslim) di Indonesia / Ivone Nurul Fu'adah

ABSTRAK
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya...

2009

T37554

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian