Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem Ekonomi Politik yang dicoba dibangun oleh Orde Baru diawal pemerintahannya 1966-1968 adalah sebagai upaya menggantikan Sistem Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno. Perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru ini tidak terlepas kaitannya dari faktor ekonomi politik dalam dan luar negeri. Orde Baru menyadari betul bahwa Sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno memiliki basis dukungan politik yang cukup kuat. Untuk itu Orde Baru, jika ingin rnenggeser Soekarno, tidak bisa hanya bertumpukan semata-mata pada aspek politik saja, namun terlebih harus menekankan pada aspek ekonomi. Pilihan Orde Baru menjawab persoalan ekonomi ini adalah sistem kapitalisme dan bantuan modal asing. Upaya dan dinamika yang ditempuh dari Orde Baru dalam membangun Sistem Ekonomi Politiknya inilah yang menjadi sorotan dari penulisan skripsi ini.

Abstrak :
Penelitian ini membahas PT Freeport Indonesia mulai sejak masa eksplorasi, pengesahan UU No.1 Tahun 1967 mengenai modal asing (UU PMA 1967) hingga tahun 1974 atau sebelas bulan setelah January Agreement 1974. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui komitmen Freeport Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan pada kurun waktu 1967-1974. Penelitian ini juga membahas urgensi UU PMA 1967 bagi pemerintahan Soeharto dan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Adapun kebaruan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisis pembangunan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang selaras dengan Kontrak Karya generasi pertama. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik hingga historiografi, penelitian akan disusun berdasarkan data fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian bersandar pada sumber aturan pemerintah, arsip surat kabar, majalah, website resmi Freeport Indonesia, dan laporan resmi Lembaga terkait. Melalui penelitian in dapat diketahui bahwa kehadiran Freeport di Papua pada kurun waktu 1967-1974 belum dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan untuk aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya kejelasan tertulis mengenai manajemen dampak lingkungan dan masyarakat pada Kontrak Karya yang telah disepakati. Penelitian ini diharapkan dapat membantu riset-riset masa depan mengenai pertambangan dan regulasi modal asing di Indonesia yang sudah sepatutnya selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. ......This research discusses Freeport in Indonesia from the exploration period, the enactment of Law No.1 of 1967 on foreign capital (1967 PMA Law) until 1974 or eleven months after the January 1974 Agreement. This research was written to determine Freeport Indonesia's commitment to sustainable development in the 1967-1974 period. It also discusses the urgency of the 1967 foreign capital law for the Soeharto administration and the history of Papua's integration into Indonesia. The novelty of this research is to analyze Freeport's sustainable development in Indonesia based on the first-generation Contract of Work. By using historical research methods that include heuristics to historiography, the research will be organized based on factual data so that it can be academically accounted for. The research relies on sources of government regulations, newspaper archives, magazines, Freeport Indonesia's official website, and official reports of related institutions. Through this research, it can be seen that Freeport's presence in Papua during 1967-1974 has not been able to have a real impact on sustainable development in terms of both natural and human resources. This is due to the unclear written rules in the contract of work regarding the management of environmental and community impacts. This research is expected to help further research on mining regulations and foreign capital in Indonesia that must ensure environmental sustainability.