Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya Rusia dalam menggunakan energinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk mendapatkan pengaruh politik yang kuat di wilayah (Eropa). Dalam hal ini Rusia menerapkan kebijakan politik energi dengan mengamankan energinya. Keamanan energi tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa mekanisme kebijakan. Pertama, Rusia tetap berusaha untuk menjaga suplai energi yang cukup - menasionalisasi kembali beberapa perusahaan swasta dan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak asing. Kedua, Rusia harus menjamin pengiriman energinya dengan aman - kontrol atas jaringan atau jalur pipa. Faktor-faktor di atas tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kacamata ekonomi, bilamana Ukraina menyepakati harga gas baru yang ditawarkan Rusia, maka hal itu akan menyebabkan pundi-pundi keuangan Rusia semakin banyak. Adapun secara politik, Rusia sangat tidak menyukai kedekatan Ukraina terhadap NATO, apalagi ada upaya NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai agenda perluasan anggotanya.

---

This study focused on Russia's efforts in the use of energy not only to boost the economy but also to gain a strong political leverage in the region (European). In this case, Russia's energy policy adopted by securing its energy. Energy security can be translated with some policy mechanisms. First, Russia still seeks to maintain an adequate supply of energy (sufficient supplies) - re-nationalize some private companies and outward expansion and cooperation with foreign parties. Second, Russia should guarantee the safe delivery of energy (unhindered delivery) - or control over the pipeline network. Those factors above cause a dispute between Russia and Ukraine. Economic point of view, when Ukraine agreed on a new gas price offered by Russia, then it would lead to Russia's financial coffers more and more. As for politically, Russia is not like the closeness of Ukraine to NATO, let alone there were efforts of NATO to include Ukraine as an agenda for the expansion of its members."

"ABSTRAKArtikel ini menjelaskan penerapan strategi Perang Hibrida oleh Rusia terhadap Ukraina pada periode 2014-2018. Agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai sejak tahun 2014 dilihat sebagai bentuk peperangan modern nonkonvensional, yang diidentifikasi sebagai Perang Hibrida. Bentuk dari peperangan ini dianalisis sebagai jenis baru konfrontasi global dan krisis keamanan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimanakah Rusia menerapkanstrategi Perang Hibrida terhadap Ukraina sebagai upaya untuk meraih tujuan politiknya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus milik Robert Yin dan konsep Perang Hibrida dari Hoffman, Cullen serta Kjennerud. Penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 sampai 2018 Rusia melakukan agresi dan serangan terhadap Ukraina di berbagai bidang, yaitu politik, militer, ekonomi, informasi dan sosial masyarakat. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan pidato, pernyataan dan wawancara resmi Presiden Ukraina Petro Poroshenko periode 2014-2018 yang memuat agresi dan serangan Rusia terhadap Ukraina.

---

ABSTRACTThis article explains the implementation of Russian Hybrid War strategy against Ukraine in 2014-2018. Russian aggressions against Ukraine since the beginning of 2014 are viewed as a form of a modern and un-conventional warfare, which identified as Hybrid War. The form of this warfare was analyzed as a new type of global confrontation and security crisis. Therefore, it raises a question how Russia implements its Hybrid War strategy against Ukraine as an attempt to achieve its political goals. This research uses case study method of Robert Yin and performed by using the Hybrid War concepts of Hoffman, Cullen and Kjennerud. This research shows that throughout 2014 to 2018 Russia carried out aggressions and attacks on Ukraine in various fields, which are politic,military, economy, information and socio-community. The data used in this study are speeches, statements and official interview of Ukrainian President Petro Poroshenko in 2014-2018 which mentioned the Russian aggressions and attacks on Ukraine."

"Pada 2013 Uni Eropa memperkuat hubungan dengan Ukraina dalam bidang Ekonomi dibawah Association Agreement. Posisi Rusia bersebrangan dengan proposal tersebut dan bermanuver terhadap situasi di Ukraina dengan menganeksasi Crimea. Untuk merubah manuver politik Rusia, Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia sebagai respon. Dan Rusia juga memberikan sanksi balasan dan memberikan signal negative terhadap beberapa sektor ekonomi pada negara anggota Uni Eropa. Makadari itu, sanksi ekonomi merupakan sebuh instrumen atau perang ekonomi" antara Uni Eropa dan Rusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dampak dari sanksi terhadap ekonomi negara anggota Uni Eropa dan analisis berlawanan untuk untuk mengeksplorasi dampak dari sanksi terhadap Ukraina dan Rusia. Variabel-variabel dalam thesis ini adalah total perdagangan seluruh komoditas dan perdagangan sektor energi. Teori Konflik dan Deterrence adalah perangkat analisis yang fundamental untuk menganalisis dampak negatif dari sanksi.

---

In mid of 2013 the EU-Ukraine Council would like to strengthen the economic relation in order to comply the Association Agreement. Russia has opposed this proposal, and moreover aggravated the situation in Ukraine by annexing Crimea. For changing these Russian political maneuvers, EU has raised a sanction as a response. Russia did the same gauges which its contra sanction as a counterresponse and negative signal hampered severely some economic sectors of European Union members countries. Therefore, the economic sanction becomes an instrument or a proxy of (economic) war between EU and Russia.

Aim of research is to analyze the impact on economy in all EU member countries' economy, and reverse analysis for exploring the impact of sanction on Ukraine and Russia. Variables on this thesis are total commodities trade and energy trade between EU, Ukraine, and Russia. Conflict Theory and Deterrence Theory are fundamental tools that used to analyze the negative impact of sanction."

"Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana bentuk dan pengaruh kebijakan negara pasca-perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina pada karakteristik oligarki yang ada di kedua negara. Adapun keberadaan oligarki yang ada di Rusia dan Ukraina sejak 1990-an, sering dianggap negatif oleh masyarakat, karena dianggap menimbulkan kesenjangan sosial, berusaha menguasai negara demi kepentingan pribadi (state capture), melanggengkan praktik korupsi, dan masih banyak lagi. Relasi oligarki dengan negara pun memiliki dinamikanya tersendiri, seperti lewat perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Perubahan tersebut menjadi peluang bagi pemerintahan baru untuk menata ulang relasi negara dan oligarki, sehingga mampu memengaruhi karakteristik oligarki yang ada. Untuk mengkaji lebih dalam topik penelitian ini, penulis menggunakan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters (2011). Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan lewat studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan, dapat dilihat bahwa kebijakan negara pasca-perubahan politik menemui hasil yang berbeda di Rusia dan Ukraina. Di Rusia, kebijakan negara berupa penindakan oligark yang membangkang berhasil mengubah karakteristik oligarki. Sedangkan Ukraina dengan upayanya menerapkan reformasi hukum maupun konsentrasi kekuasaan di tangan kepresidenan, cenderung gagal memengaruhi perilaku oligarki yang ada.

---

This research attempts to analyze the forms and effects of governmental (or state) policy after the political changes in Russia and Ukraine on the characteristics of the oligarchs that exist in both countries. Oligarchies has existed in Russia and Ukraine since the 1990s, but people often perceive them negatively, because they are seen as creating social inequality, attempting to capture the state, perpetuating corrupt practices, and many more. With the political changes in Russia and Ukraine, the dynamics of the oligarchy-state relationship have also changed. New governments' policies and actions have influenced or changed the characteristics of the existing oligarchy. This research uses the theory and typology of oligarchy proposed by Jeffrey Winters (2011) as the primary analytical framework to explain these dynamics of change. In addition, this research used the qualitative method, with data collection carried out through a literature study. Based on these findings, this paper concluded that the state policy towards the oligarchy in Russia and Ukraine, adopted after political changes, had different results. In Russia, the state policy of eliminating unruly oligarchs succeeded in changing the characteristics of the oligarchy. Meanwhile, in Ukraine, many policies (such as implementing various reforms or consolidating power in the hands of the presidency) failed to change the characteristics of the oligarchy."

"Penelitian ini membahas bagaimana media barat melihat tanggapan Gereja Ortodoks Rusia sebagai sebuah keterlibatan dalam operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dalam unit berita yang diterbitkan oleh Religion News Service (RNS). Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan pembingkaian yang dilakukan oleh Religion News Service (RNS) atas keterlibatan Gereja Ortodoks Rusia dalam penyerangan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini di ungkapkan oleh Kennet D. Wald (1988) yaitu Churches as Political Communities yang menjelaskan peranan gereja di dalam masyarakat terkait penyebaran paham politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis framing milik Robert N. Entman (1993) dengan membedah unit berita menggunakan 4 perangkat yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menunjukkan Religion News Service (RNS) merupakan kantor berita yang bersifat sectarian dan telah membingkai respon yang diberikan Gereja Ortodoks Rusia sebagai keterlibatan dalam operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.

---

This research discusses how the Western media see the Russian Orthodox Church's response as involvement in a special military operation carried out by Russia against Ukraine in a news unit published by the Religion News Service (RNS). This study aims to present the framing by the Religion News Service (RNS) of the Russian Orthodox Church's involvement in the attack. The theory used in this study was expressed by Kennet D. Wald (1988), namely Churches as Political Communities which explains the role of the church in society related to the spread of political understanding. This study uses Robert N. Entman's (1993) framing analysis research method by dissecting news units using 4 tools, namely define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendations. The results of the study show that the Religion News Service (RNS) has framed the response given by the Russian Orthodox Church as involvement in a special military operation carried out by Russia against Ukraine."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontrapropaganda yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina melalui akun Twitter @RusEmbJakarta. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami strategi dan taktik yang digunakan oleh Rusia dalam melakukan kontrapropaganda, khususnya dalam mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat Indonesia terkait konflik dengan Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana untuk mengidentifikasi pola dan strategi kontrapropaganda yang digunakan oleh Rusia dalam pesan-pesan yang diunggah di media sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit-unit berita yang diunggah oleh Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia pada periode Maret-April 2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kontrapropaganda Rusia dilakukan dan dampaknya terhadap opini publik di Indonesia.

---

The purpose of this research is to detect and analyze Russian counter-propaganda against Ukraine using the Twitter account @RusEmbJakarta. The focus of this research is to understand the strategies and tactics used by Russia in carrying out counter-propaganda, especially in influencing the opinions and views of the Indonesian people regarding the conflict with Ukraine. This study uses discourse analysis methods to identify counter-propaganda patterns and strategies used by Russia in messages uploaded on social media. The data used in this study are news units uploaded by the Embassy of the Russian Federation in Indonesia in the period March–April 2023. It is hoped that the results of this research can provide better insight into how Russian counterpropaganda is carried out and its impact on public opinion in Indonesia."