Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya kebijakan Undang-UndangHPP memberikan perubahan peraturan pada kluster PPN meliputi penetapankenaikantarif PPN secara bertahap, perubahan Barang tidak Kena Pajak menjadi Barang Kena Pajakserta UU HPP memangkasfasilitas yang diberikan pada UU PPN sebelumnya. Sehingga Penelitian ini membahas bagaimana peraturan hukum, mekanisme, serta akibat hukum dalam PPN setelah berlakunya UU HPP. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Peraturan Hukum dalam PPN baik sebelum dan setelah berlakunya UU HPP dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan dan studi pustaka dengan metode analisis doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perubahan peraturan pada kluster PPN yang diantaranya mengatur mengenai Kenaikan Tarif secara bertahap serta perubahan peraturan pada objek barang kena pajak yang masih tidak mencerminkan kepastian hukum sesuai pada UU HPP ayat (1) d, karena pengaturan mengenai fasilitas atas Barang Kena Pajak tidak pasti dan bisa dievaluasi kapan saja sesuai dengan PP No.49 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan fasilitas yang diberikan berlaku sementara maupun seterusnya.......The existence of the HPP Law policy provides regulatory changes to the VAT cluster including the determination of a gradual increase in VAT rates, changing non-taxable goods to become taxable goods and the HPP law cutting the facilities provided in the previous VAT law. So this research discusses how the legal regulations, mechanisms, and legal consequences in VAT after the enactment of the HPP Law. This study aims to analyze the legal regulations in VAT both before and after the enactment of the HPP Law by combining secondary data in the form of laws and literature with doctrinal analysis methods. The results of this study indicate that there have been regulatory changes in the VAT cluster which among others regulate the gradual increase in tariffs as well as changes in regulations on taxable goods which still do not reflect legal certainty in accordance with the HPP Law paragraph (1) d, arrangements regarding facilities for Taxable Goods Tax is uncertain and can be evaluated at any time in accordance with Government Regulation No. 49 of 2022 which regulates the conditions for the facilities provided are temporary or permanent."

"Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko perpindahan lapisan tarif pajak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikasi dengan otoritas pajak guna memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini.......In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefits in kind. Benefits in kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on benefits in kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aims to analyze the changes in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact on personal use and gratuitous gifts of benefits in kind already subject to VAT. This research employs a qualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy."