Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kebangkitan dan transformasi dalam perjuangan kaum feminis lesbian di Amerika tahun 1990-an. Tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah memahami hakekat dan tujuan perjuangan kaum feminis lesbian di Amerika pada tahun 1990-an yang merupakan kebangkitan dan tranformasi yang sudah dirintis sejak tahun 1960-an.Tesis ini memantaatkan model tahapan gerakan sosial yang diambil dari pemikiran Warner E. Gettys dan prinsip multikulturalisme sebagai kerangka teorinya untuk menganalisa bentuk atau pola kebangkitan dan transformasi dalam perjuangan kaum feminis lesbian di Amerika tahun 1990-an.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan melalui metode analisa sejarah untuk menemukan pola perjuangan kaum feminis lesbian di Amerika tahun 1990-an.Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa perjuangan kaum feminis lesbian di Amerika tahun 1990-an merupakan kebangkitan dari perjuangan di tahun-tahun sebelumnya dimana kebangkitan tersebut menjadi dasar bagi kaum feminis lesbian untuk mentransformasikan bentuk perjuangannya dari gerakan sosial separatis menjadi gerakan politik praktis. Kebangkitan dan transformasi tersebut menjadi sarana bagi kaum feminis lesbian untuk melembaga dan mendapat legitimasi dari masyarakat Amerika secara keseluruhan. Sedangkan keberhasilan kaum feminis lesbian melalui kemenangan Tammy Baldwin untuk melembaga dalam pemilihan anggota kongres tahun 1998 memberikan peta kekuatan baru dalam sistem politik di Amerika, khususnya dalam Kongres Amerika.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari multikulturalisme yang diyakini dan dianut oleh masyarakat Amerika, yaitu kesetaraan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesetaraan.This thesis discusses the resurgence and transformation in the struggle of the lesbian feminists in the United States of America during 1990s. The aim of this thesis is to understand the nature and the goals of the struggle itself since 1960s.

This thesis takes `the patterning of social movement' from Warner E. Gettys and the principle of multiculturalism as the theoretical framework of this thesis to analyze the form or pattern of the resurgence and transformation in the struggle of the lesbian feminists in the United States during 1990s.

This thesis uses a qualitative approach as its methodology and a library research through historical analysis as its method to find the patterns of the struggle of the lesbian feminists in the United States of America during 1990s.

The result of this thesis is that the struggle of the lesbian feminists in the United States during 1990s constitutes the resurgence and transformation of the struggle of the lesbian feminists in the previous years. The resurgence itself becomes a reason for the lesbian feminists to transform the form of their struggle, i.e. from social separatist movement into practical-political movement. The resurgence and transformation becomes the medium for the lesbian feminists to be institutionalized and get legitimacy from the American society. The success of the lesbian feminists through Tammy Baldwin's win in the process of the 1998 congressional election gives a new power map in the American political system, especially in the US Congress.

The success of the lesbian feminists in their struggle cannot be apart from multiculturalism that shelters the lives of the Americans, i.e. equality in difference and difference in equality."

""A history of the class system in America from the colonial era to the present illuminates the crucial legacy of the underprivileged white demographic, citing the pivotal contributions of lower-class white workers in wartime, social policy, and the rise of the Republican Party,"--"

"Pasca perang dingin ditandai dengan kemenangan pengaruh AmerikaSserikat dengan faham liberalnya terhadap faham komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perkembangan global terutama di bidang teknologi informasi sangat mendukung kemenangan tersebut. Sebagai akibatnya, banyak terjadi disintegrasi terutama di negara- negara Komunis yang berkesempatan mendirikan negara-negara baru serta ingin menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Seiring dengan itu, berkembang pula isu-isu internasional yang di angkat dari isu nasional, seperti isu pelanggaran HAM, Perdagangan wanita dan anak, kekerasan dan sebagainya. Tugas masyarakat internasional menjadi lebih besar, karena pelanggaran hak individu di suatu negara dapat menjadi masalah internasional. Tujuan PBB yang utama adalah mencegah terulangnya kembali Perang Dunia yang telah meninggalkan kesengsaraan yang memprihatinkan bagi peradaban umat manusia.Piagam PBB pada dasarnya tidak menghendaki adanya agresi atau tindak kekerasan Setiap sengketa baik internal maupun internasional dapat dilaporkan kepada PBB untuk mendapatkan penyelesaian dengan jalan damai. Sebagai good office, PBB menawarkan penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, perantaraan, persetujuan, pewasitan, putusan kehakiman dan bantuan organisasi organisasi atau badan badan regional. Dalam hal ini Dewan Kemanan diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar, disertai perlengkapan-perlengkapan yang memadai. Namun dalam Bab VII tentang Tindakan Menghadapi Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian dan Tindak Agresi, Pasal 51 mengenai self-defence, ada peluang untuk diperdebatkan. Amerika Serikat dalam serangannya terhadap Irak menggunakan pasal 51 ini. Ia menuduh Saddam Hussein sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta berbahaya bagi Amerika Serikat, karena tidak mematuhi resolusi PBB No. 1441 yang memberikan kepada Irak kesempatan terakhir untuk melucuti diri, kedua masih memiliki program pengembangan senjata pemusnah masal dan ketiga melindungi organisasi teroris internasional Al Qaida yang pada 11 September 2001 telah meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Markas Besar Tentara AS di Washington DC.Penyerangan itu sendiri membelah pandangan dunia dan dalam Dewan Keamanan PBB menjadi dua, yang pro berpendapat bahwa Saddam Hussein memang berbahaya dan pantas diserang. Kebanyakan negara negara yang mendukung serangan AS ke Irak memberikan alasan: pertama tidak setuju terhadap pemerintahan tirani di Irak, keterlibatan Irak dengan terorisme, senjata pemusnah masal yang dimiliki Saddam Hussein dan rasa sempati terhadap rakyat Irak yang tertindas. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Sebetulnya Dewan Keamanan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa dari penggunaan cara-cara damai sampai kepada penggunaan kekuatan/kekerasan. Namun karena persyaratan pelaksannaannya harus secara kolektif dan melibatkan negara negara anggota serta disetujui oleh seluruh 5 anggota tetap Dewan Keamanan, maka pada waktu kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti dalam kasus serangan AS ke Irak 2003, PBB tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.Sehubungan dengan itu tulisan ini selain memaparkan peran PBB termasuk pembahasan-pembahasan di Dewan Keamanan serta upaya diplomasi AS, juga dikemukakan mengenai latar belakang konsep intervensi serta sejarah intervensi PBB terhadap sengketa sengketa internal yang menilai membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Tulisan ini memiliki time frame sekitar 20 hari setelah Amerika Serikat menyatakan perang telah selesai, Namun kerena perang tersebut melalui perencanaan yang panjang, sejak awal tahun 2001, maka disertakan juga mengenai prolognya, sampai dengan digelarnya serangan militer pada tanggal 20 Maret 2003. Tulisan ini juga disertai kesimpulan yang memuat evaluasi terhadap serangan AS terhadap Irak serta upaya upaya yang kiranya dapat dilakukan oleh dunia untuk memperkuat PBB sebagai payung perdamaian dan keamanan internasional."

"Tesis ini adalah mengenai ekspor manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat selama periode 1979-1996. Model yang digunakan diadopsi dari Model Luis Catao dan Elisabetta Falcetti (1999) yang kemudian disesuaikan dengan keberadaan data dan kondisi perekonomian Indonesia. Secara umum, bila dilihat dari sisi harga ekspor dapat dikatakan bahwa harga luar negeri, pendapatan mitra dagang, dan permintaan ekspor manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga ekspor manufaktur. Dalam hal ini untuk harga luar negeri dan pendapatan mitra dagang berkorelasi positif, sedangkan untuk permintaan ekspor manufaktur berkorelasi negatif. Dari sisi kuantitas ekspor, variabel tingkat penyerapan domestik dan ketidakpastian nilai tukar secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan harga relatif dan tingkat kapasitas produksi domestik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas ekspor manufaktur. Dalam hal ini untuk harga relatif berkorelasi negatif, sedangkan untuk tingkat kapasitas produksi domestik berkorelasi positif."

"ABSTRAKLatar belakang sejarah sosial politik, pendidikan dan ekonomi, serta sosial budaya pasca self-determination era berdampak pada berubahnya pendekatan kebijakan pemerintah federal terhadap Indian Amerika. Di era Pemerintahan Ronald Reagan pendekatan kebijakannya mengacu pada penentuan nasib sendiri orang Indian dengan jalan memberdayakan pemerintahan sendiri dan memberikan kekuatan atau perangkat hukum atas hak-hak Indian dalam bidang ekonomi agar dapat membanguan perekonomian orang Indian yang kondisi dan situasinya tidak dapat mensejahterahan warga masyarakat Indian di daerah-daerah reservasi yang tersebar di Amerika Serikat.Sejak tunduknya Indian oleh koloni Amerika di abad ke-19 dan setelah berserikatnya koloni-koloni ke dalam suatu negara federal Amerika Serikat, maka munculah masalah-masalah status hukum, politik, ekonomi, dan sosial berkenaan dengan bangsa Indian yang terdiri atas kurang lebih dua ratus suku. Periode ini ditandai dengan berbagai gerakan sipil (politik) dan upaya pemerintah yang akhirnya berwujud pada kebijakan reservasi Indian yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Sejak itu berbagai presiden melakukan upaya pemberdayaan di berbagai bidang (poleksosbud) secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi kondisi periode¬periodenya.Pada masa Pemerintahan Reagan-lah di tengah-tengah situasi kondisi resesi dicetuskan suatu tindakan berserta program-programnya berdasarkan berbagai undang-undang yang ada. Kebijakan dan strategi pemberdayaan di era Reagan inilah yang terus membangkitkan masyarakat Indian di berbagai reservasi sehingga mengalami kebangkitan sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang strategis dan signifikan.Keberhasilan tersebut terutama sekali nampak di bidang ekonomi di mana terjadi investasi yang berpola kerja sama (joint venture) dan fasilitas-fasilitas lain sehingga kemandirian (self-supporting) Indian berwujud dan berdampak pada bidang sosial politik dan sosial budaya.Dengan demikian orang Indian, sebagai salah satu bangsa di tengah bangsa Amerika Serikat yang multinasional beserta negara-negara bagian dalam bingkai negara federal Amerika Serikat, merasa lebih setara menuju terwujudnya impian Indian (Indian dream) dalam bentuk bangsa Indian yang memiliki pemerintahan sendiri dan kedaulatan sendiri Berta eksistensi bangsa Indian di tengah-tengah bangsa-bangsa lain sesuai dengan kesepakatan yang unik dengan pemerintah federal Amerika Serikat.

---

ABSTRACT

The background of the socio-political, educational, economic, and socio-cultural history after the Indian self-determination era had the impact of change of approach of the Federal Government policy on Indians.

The policy of the Reagan administration refers to Indian self-determination by empowering the administration and strengthening the legal umbrella protecting the Indian rights in the economic field so that they can develop the unhealthy economic conditions in the reservations.

Since the conquest of the Indians by the British colony in the 19 century and after all the colonies united them self in the Federal form of United States of America, the political, economic, social, and legal problems of more then 200 tribes of Indians arose to the surface in a the period marked by various political and civil movements and resulted in the American government action to introduce the policy of Indian reservations spreading in several areas of the United States. Since then the American Presidents programs launched various political, economic, social and cultural empowerment programs gradually realized according to objective conditions of their respective periods of administration.

Under the condition recession of the Reagan administration introduced government's policy programs and actions based on the existing laws. The empowerment policy in the Reagan era had the power to continuously reawaken spirit living in reservations to sustainable develop themselves.

The success of Reagan administration fundamentally seen in the economic field especially in creating joint venture investment and other facilities arousing the Indian spirit of self-supporting with its following political and socio cultural impacts.

So that, the Indian nation as one among already developed of multinational nations of the United of States had the sense of equality in realizing the Indian dream of autonomy and self-determination under charter of agreement of the Federal Government of the United States of American."

"Tesis ini membahas mengenai alasan China mengajukan AS ke WTO terkait sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China di WTO mengenai kenaikan tarif impor ban produksi China yang dilakukan oleh AS tahun 2009-2010. Jumlah ekspor ban produksi China meningkat drastis dan berdampak pada industri domestik AS. Pemerintah AS kemudian memutuskan melakukan mekanisme safeguard yang diatur dalam Section 421 of Trade Act 1974 terhadap produk China. Pemerintah China tidak menerima keputusan AS tersebut dan melaporkan ke Dispute Settlement Body WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan China mengajukan AS ke WTO karena keputusan AS telah mengganggu kepentingan nasional China di sektor ekonomi dan perdagangan.

---

The focus of this study is China’s motive for initiating a WTO trade dispute resolution case againts the United States regarding the U.S decision to impose additional tariffs on certain Chinese tires for three years. China's tire export increased dramatically and gave negative impact to U.S domestic plants. The U.S. government then decided to launch safeguard measure provided in Section 421 of Trade Act 1974 againts China's tires. The result of this study showed that the motive was because the U.S. decision had disrupted China's national interests in economic and trade sectors."

"Tindakan anti persaingan usaha seringkali menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, seperti konsumen atau pesaing usaha. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak atas ganti kerugian. Namun, di Indonesia belum banyak pihak yang menyadari bahwa dalam hukum persaingan usaha terdapat mekanisme private enforcement untuk memperoleh ganti rugi, serta belum ada ketentuan yang mendorong penggunaan private enforcement. Hal tersebut sangat disayangkan karena di Amerika Serikat mekanisme private enforcement menjadi alat untuk perolehan ganti rugi yang paling populer dengan berbagai keuntungan serta kemudahan yang ditawarkan. Di sisi lain, Uni Eropa yang juga memberlakukan ketentuan perihal private enforcement ditemukan banyak kendala dan hambatan dalam penerapannya, sehingga penggunaan public enforcement tetap menjadi pemain utama dalam penerapan hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif terhadap penerapan mekanisme private enforcement dalam hukum penegakan usaha di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketentuan serta penerapan di Amerika Serikat akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penerapan private enforcement di Indonesia.

---

Several antitrust infringements will harm several parties, for example consumers or competitors. It will consequently give the rights to get compensation. However, only a few people who aware of this rights and also there is no supportive regulations for individual to do these private actions. This is unfortunate because United States of America USA has private enforcement mechanism, which is really popular in order to obtain competitions. USA also gives many advantages and convenience through this mechanism. On the other hand, European Union EU has also imposed the provision on private enforcement. In comparison of implementation in USA and EU, EU has several obstacles. Therefore, public enforcement still takes major parts in enforce EU antitrust law. This research is a normative and legal research with the using of qualitative analysis of regulations and applications of private enforcement in both jurisdictions. In the end, it will be references in the application of private enforcement in Indonesia. "