Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata. ......The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products. The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system. "

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin unjustified enrichment dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang telah batal demi hukum. Objek penelitian dalam penulisan kali ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1443 K/PDT/2011. Doktrin unjustified enrichment menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri sendiri dari pengeluaran orang lain. Di Indonesia, doktrin unjustified enrichment hanya diadopsi dalam satu pasal yaitu Pasal 1359 Ayat 1 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak terutang atau tidak diwajibkan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Dalam objek penelitian kali ini, dapat ditemukan penerapan dari doktrin unjustified enrichment. Akan tetapi, majelis hakim tidak menyebutkan doktrin tersebut. Penilitian ini menyarankan kepada hakim tingkat judex facti untuk lebih cermat dalam memahami kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Dengan demikian, pemahaman hakim yang luas mengenai konsep hukum sangat diperlukan dalam memutus suatu perkara. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan secara efektif sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat.This thesis discusses the doctrine of unjustified enrichment in the lease agreement that has been null and void. The object of this research is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1443 K / PDT / 2011. The doctrine of unjustified enrichment states that no one is allowed to enrich themselves from the expenses of others. In Indonesia, the doctrine of unjustified enrichment is only adopted in one article, namely Article 1359 Paragraph 1 of the Civil Code. The article explains the payments that are not due or not required. The method used in this thesis is a normative juridical method. In this object of research, it can be found the application of the doctrine of unjustified enrichment. However, the panel of judges did not mention the doctrine. This research suggests to Judex facti level judges to be more careful in understanding the cases that occur so that they can provide complete legal considerations. Thus, a broad understanding of judges about the concept of law is needed in deciding a case. The author also advises the government to provide socialization to the public regarding the laws and regulations effectively so that it can touch all elements of society."

"Kebijakan moneter selalu terkait dengan uang, sehingga mendudukkan fungsi uang sesuai peranan dan keadilannya menjadi penting. Penelitian ini melakukan pembuktian empiris terhadap fungsi uang yang endogenus menurut sistem moneter konvensional dalam menggunakan suku bunga sebagai instrumen intermediasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga bukan merupakan variabel penting dalam menentukan sistem kebijakan moneter di Indonesia selama periode 1984-2002. Fungsi suku bunga melalui transmisi kebijakan pegendalian jumlah uang beredar tidak berjalan efektif, karena tidak menunjukkan hubungan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga bukan merupakan variabel kritis (tidak efektif) dalam menentukan keputusan investasi domestik. Suku bunga dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai uang (harga). Paradigma fungsi uang yang endogenus dalam sistem moneter Islam membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menunjukkan kestabilannya dalam menghadapi gejolak krisis.

---

Evaluation Of Interest Rate and the Lesson From it's Prohibitation In Islamic Monetary System: a Study of Unjustified of Money FunctionMonetary policy has been connected with money, so the position of money function as a role and a justice is important. This research used empirical study of exogenous money in conventional monetary system to prove how mechanism interest rate as intermediary instrument and the impact on economy. The field research has proved that interest is not important variable in monetary policy in Indonesia in 1984-2002. Interest rate function through policy transmission to control money supply is not effective, because it has not causality with economic growth. Interest rate is not a critical variable and is not an effective variable as indirect screening mechanism in domestic investment. Interest rate can make price testability. Money function in Islamic monetary policy has proved that syariah banking system is more stable in economic crisis."