Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penentuan tarif retribusi sampah di Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penentuan tarif berdasarkan pemasukan dan pengeluaran serta sumber daya yang terbatas.Kondisi dimana tarif retribusi ditentukan juga dibagi menjadi dua yaitu kondisi pengelolaan sampah saat ini dan pengelolaan sampah menggunakan PLTSa. Melalui penelitian ini ditemukan tarif yang tepat untuk kondisi saat ini yaitu Rp. 97,704/ton dan ternyata aplikasi dari PLTSa dapat menambah pendapatan pengelolaan sampah yangoleh karena dapat mengurangi beban yang perlu dikenakan terhadap tarif retribusi khususnya pada periode-periode awal operasional PLTSa yaitu dengan Rp. 40,032/ton dan Rp. 63,337/ton. ...... This research discusses about determining waste user fee in the City of Depok. There are two methods to determine the user fee, first is the income and outcome approach while the second will use the limited resource approach. There are two conditions in this research, the first is the existing situation of the waste management and the second is the addition of the landfill gas bioreactor. Through the research the ideal user fee is discovered which is Rp. 97,704/tonne and application of landfill gas reactor proves that it can boost income thus the reducing the amount of user fee needed to be applied especially in the early years of the landfill bioreactorwhich is Rp. 40,032/tonne and Rp. 63,337/tonne.

Abstrak :
Selat Bali merupakan seuatu perairan laut yang subur, sehingga banyak ikan berkumpul di perairan tersebut terutama ikan lemuru. Ikan tersebut memegang peranan penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jembrana. Sebelum tahun 1972 ikan lemuru ditangkap dengan alat tangkap sederhana seperti payang oras, payang besar, jala tebar, jala eder dan bagan. Sejak diperkenalkan alat tangkap purse seine pada tahun 1972 usaha penangkapan dengan alat tangkap tersebut mendominasi hasil tangkapan ikan lemuru. Kenaikan upaya penangkapan yang dilakukan ternyata memberikan hasil yang lebih rendah. Demikian pula dengan terjadinya pengurangan upaya penangkapan, belum mengembalikan pada keadaan hasil tangkap yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan salah satu gejala tangkap lebih. Salah satu instrumen untuk mencegah proses penurunan sumber daya adalah dengan membebankan biaya-biaya kerusakan lingkungan dan kerusakan sumber daya tersebut kepada pengusaha. Salah satu bentuk biaya tersebut adalah pajak sumber daya. Dalam pengertian ini yang disebut pajak adalah penarikan jumlah tertentu biaya sebagai kompensasi atas pemanfaatan sumber daya tersebut. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk (i) mengetahui pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan sumber daya ikan lemuru, (ii) menghitung besarnya "resource rent" ikan lemuru, dan (iii) mengkaji besarnya "user fee" atau pungutan perikanan. Penelitian dilakukan menggunakan kesioner dan data sekunder. Dari data yang terkumpul dan dianalisa dengan OLS untuk Y=a+bX antara "Catch per Unit Effort" (Y) dan "Effort" (X) diperoleh parameter a=6,5999 dan b=-0,5898. Dari parameter tersebut menggunakan Algoritma Fox diperoleh parameter daya tangkap q=0,0000467; daya dukung lingkungan K 1,41369,3; dan laju pertumbuhan populasi R=0,00052241. Sedangkan dari analisa usaha penangkapan purse seine diperoleh biaya per trip c=Rp I.149.710,00 dan harga lemuru per ton Rp400.200,00. Dari parameter-parameter tersebut di atas diperoleh dugaan hasil tangkap optimal (ff*) sebesar 14.965 ton, jumlah "rent" sebesar Rp2.356.380,00. Stok sumber daya lestari/maximum sustainable yield (x*)=I01.452,62 ton dan upaya tangkap optimum (E*) = 3 hari. Dari hasil perhitungan tersebut telah terjadi upaya tangkap yang telah jauh melebihi upaya tangkap yang optimum atau melebihi tingkat Maximum Economic Yield (MEY). Kondisi ini di satu pihak akan merugikan nelayan karena dengan semakin tinggi upaya tangkap, biaya operasional meningkat pula, sedangkan produksi semakin kecil sehingga keuntungannya menurun dan pendapatan nelayan juga menurun. Di lain pihak tekanan terhadap sumber daya ikan semakin besar. Dalam rangka pengendalian usaha penangkapan, pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan antara lain yang mengatur ukuran kapal, dimensi ukuran purse seine, ukuran mats faring, serta jumlah kapal purse seine yang beroperasi. Selain itu telah terbentuk Badan Pengelola Perikanan. Lemuru yang beranggotakan pemerintah dan swasta yang berkepentingan dengan pemanfaatan ikan lemuru yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Berkaitan dengan kondisi perikanan lemuru tersebut perlu dilakukan (i) penurunan biaya operasional penangkapan, (ii) penegakan peraturan yang telah ditetapkan (iii) melakukan pendugaan stok secara berkala, (iv) melakukan kebijakan penutupan area saat musim pemijahan, (v) meningkatkan legalitas dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada BPP Lemuru, (vi) mengalokasikan anggaran untuk operasional pengendalian, (vii) melakukan koordinasi dengan Departemen Industri dan Perdagangan, (viii) memungut retribusi atas sumber daya lemuru, dan (ix) pengembangan fasilitas PPI Pengambengan.