Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Komponen pendapatan nasional netto (setelah dikurangi investasi) dan pengeluaran pemerintah tumbuh pada laju yang berbeda dengan kecenderungannya. Perubahan pada perbedaan tersebut mempengaruhi permintaan utang luar negeri. Tujuan skripsi ini melihat perkembangan utang luar negeri Indonesia antara tahun 1970-1991, serta menganalisis sebab-sebab atau determinan perkembangan utang tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Pada metode kuantitatif dijalankan prosedur ekonometri Seemingly Unrelated Regression karena antara satu persamaan dan persamaan lainnya (pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan pendapatan nasional netto, dan pertumbuhan stok utang) memiliki korelasi melalui masing-masing error term-nya. Prosedur ini menghasilkan pendugaan yang tidak bias sekaligus efisien. Prosedur kuantitatif lainnya adalah akuntansi sederhana terhadap dekomposisi data neraca pembayaran. Gejolak perbedaan pengeluaran pemerintah aktual di atas nilai kecenderungannya akan meningkatkan pertambahan utang luar negeri. Gejolak pendapatan nasional netto mempengaruhi pertambahan utang dengan arah sebaliknya. Pertumbuhan variabel stok utang luar negeri diasumsikan sama dengan kedua variabel tersebut, maka tingkat pertumbuhan itu berada di bawah 5% per tahun. Diperoleh hasil bahwa gejolak pengeluaran pemerintah bisa meningkat dengan nilai berapa saja selama gejolak pendapatan nasional netto juga meningkat dengan nilai yang sama, dan stok utang akan tumbuh oleh dampak posisi stok utang periode sebelumnya saja. Penelitian memberi hasil lainnya bahwa sumber-sumber pertumbuhan arus utang luar negeri dari tahun 1989-1991 telah bergeser dari dominasi peran faktor intemal kepada faktor ekstemal. Kesimpulan akhir bahwa utang tidak bisa dikurangi. Utang diperlukan untuk melancarkan keperluan konsumsi. Hanya tingkat pertumbuhannya yang bisa berkurang. Selain disebabkan oleh kepentingan, masalah, dan kebijaksanaan domestik; dorongan dari perubahan-perubahan ekonomi dan non-ekonomi sangat signifikan pengaruhnya. Hasil penelitian ini tidak lengkap dan sempurna. Oleh karena itu disarankan agar memperhitungkan dengan cermat sumber data berikut ciri-ciri dan penggunaannya; memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak kelompok komoditas untuk perhitungan data dekomposisi neraca pembayaran; dan terakhir, perhitungan yang melibatkan nilai kecenderungan sebaiknya melalui data series yang panjang.

Abstrak :
ABSTRAK
Wangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that the weaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure of the fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trust of the donors and also the decrease of government credibility over donors. Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function as well as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3) Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness. Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Government of Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donors institutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta's commitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be well managed. However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignment and gaps between them. In addition, the existing M&E policy which should refer to the development planning policy remain miss-align as well. On the other hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear in the existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced the performance and quality of a resulted M&E. Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thus the evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&E policy as it suggested by this research.

---

ABSTRAK
Wangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitas pengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadap komitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan dari lembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitas pemerintah di mata lembaga donor. Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luar negeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadap ketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil; dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkan hasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral dan multilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebut membawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru. Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesia ditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanya ketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akan kebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desain kebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya kinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan. Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagi efektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP (Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskan kebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini.

Abstrak :
Perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia yang meningkat pesat perlu diwaspadai karena dapat menghambat kesinambungan perkembangan ekonomi domestik. Tesis ini meneliti sustainabilitas ULN Indonesia terutama menggunakan ?pendekatan absorpsi makro? (macro-absorption approach) model Liviatan (1984) dengan memperhitungkan variabel-variabel ekonomi makro secara komprehensif, seperti: konsumsi, investasi, impor, dan cadangan devisa. Sustainabilitas dalam hal ini diartikan sebagai perkembangan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negerinya dengan tetap menjaga kesinambungan perkembangan ekonomi domestik dalam batasbatas minimum yang dianggap sehat. Dari hasil perhtungan dapat disimpulkan bahwa sustainabilitas ULN Indonesia pasca krisis ekonomi 1997/98 memang relatif lebih baik dibandingkan sebelum krisis. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, hasil regresi atau uji ekonometri menunjukkan bahwa angka-angka indikator sustainabilitas ULN memiliki pengaruh signifikan dan berlawanan arah terhadap pertumbuhan ekonomi. ......The rapidly growing external debt of Indonesia needs to be observed vigilantly as it could potentially hamper domestic economic development. This thesis examines the sustainability of Indonesia?s external debt mainly using macro-absorption approach (Liviatan model, 1984). This approach takes into account macroeconomic variables such as: consumption, investment, imports, and foreign exchange reserves in a more comprehensive manner. In this case, sustainability is defined as Indonesia's ability to meet its external debt repayment while maintaining the sustainability of domestic economy. From the calculated indicators of external debt sustainability, we can conclude that the sustainability of Indonesia?s external debt after the 1997/98 economic crisis was relatively better than before the crisis. With regard to economic growth, econometric tests (regression output) show that the indicators of external debt sustainability have significant and opposite effects on economic growth.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan disadari begitu menguntungkan. Sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional, di mana secara langsung menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi dan terciptanya kesempatan kerja. Masuknya modal dari luar negeri juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan kekayaan alam yang begitu melimpah namun perekonomian dalam negeri belum mampu menyediakan dana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaari alam. Meskipun pinjaman diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan namun di lain pihak pinjaman juga menimbulkan biaya. Pada tahun-tahun terakhir ini, biaya tersebut khususnya bagi negara-negara berkembang lebih besar daripada manfaatnya. Biaya terbesar dari semakin besarnya utang adalah cicilan utang (debt servicing). Cicilan utang terdiri dari pembayaran amortisasi (pembayaran utang pokok) dan suku bunga. Apabila utang terus meningkat atau tingkat suku bunganya meningkat maka pembayaran cicilan utang juga akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan perneliharaan infrastruktur fisik akan menunjang kegiatan investasi dan perdagangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDB. Oleh karenanya, utang luar negeri Indonesia memiliki kontribusi yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian, di mana sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang secara langsung dapat menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi. Di sisi lain, besarnya akumulasi jumlah utang telah memberikan tekanan terhadap keuangan negara karena tingginya jumlah kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa indikator adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat suku bunga, inflasi, laju pertumbuhan investasi dan term of trade. Variabel suku bunga dan inflasi akan berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kenaikan tingkat suku bunga membuat biaya investasi menjadi bertambah mahal sehingga akan mengurangi investasi. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perkembangan inflasi di Indonesia antara lain adalah ekspektasi inflasi masyarakat yang cenderung meningkat. Peningkatan ekspektasi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik yang dilakukan oleh pemerintah. Variabel investasi mempunyai elastisitas yang paling besar, hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan nilai investasi yang dilakukan di Indonesia akan berpengaruh besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel term of trade pada periode 1999-2004 berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kondisi ini terjadi karena penerimaan ekspor yang melambat. Nilai ekspor tahun 2004 hanya tumbuh sebesar 8,25% dibanding tahun 2003 sementara di satu sisi peningkatan nilai impor justru menunjukan adanya peningkatan sebesar 13,73%.

Abstrak :
ABSTRACT
Utang swasta Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat pada dekade terakhir, hingga mencapai 49 dari total utang luar negeri Indonesia di akhir 2017. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan Indonesia yang menggunakan pembiayaan dari luar negeri. Kecenderungan perusahaan untuk meminjam uang dalam jumlah besar dari investor asing dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan, tetapi di sisi lain juga dapat menyebabkan pembengkakan pada nilai utang perusahaan tersebut karena tren depresiasi nilai tukar yang terjadi di Indonesia. Skripsi ini menggunakan salah satu metode machine learning yaitu Support Vector Regression untuk mempelajari hubungan antara faktor-faktor terkait utang luar negeri dengan ketahanan suatu perusahaan, dan hasilnya akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari metode regresi data panel yang sudah sering digunakan untuk menganalisis masalah serupa. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan 189 perusahaan yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia di tahun 2011 hingga 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Support Vector Regression menghasilkan model dengan akurasi yang lebih baik daripada model yang dihasilkan metode regresi data panel. Secara umum kedua metode memberikan kesimpulan bahwa balance-sheet effect lebih dominan daripada competitiveness effect pada perusahaan-perusahaan Indonesia, dan sangat disarankan bagi perusahaan untuk meminimumkan besar utang luar negeri dan transaksi impor, serta sebisa mungkin meningkatkan ekspor.Kata kunci: Machine learning; Regresi data panel; Support Vector Regression; Utang luar negeri; Utang swasta.

---

ABSTRACT
Indonesian corporations have been borrowing large sums of money from foreign investors in the past decade, such that private debt ratio has reached 49 of Indonesia rsquo s total external debt by the end of 2017. This act of borrowing might improve the borrowing firms rsquo performance which leads to increase in profit, but in other hand it might result on debt value expansion, due to the exchange rate depreciation trend in Indonesia. This paper employs Support Vector Regression, a machine learning method, to study the relationship between factors that might affect corporate performance and compares the results with that of the conventional panel data regression method. The study was done using data from annual financial statements of 189 firms in Indonesia during 2011 2017. It is shown that the machine learning approach discussed in this study gave better accuracy than the previously employed panel data regression method. Both methods generally showed that balance sheet effect is more dominant than competitiveness effect in Indonesian corporations, and it is recommended for companies to minimize their foreign debts and imported purchases, and if possible, export more of their products.

Abstrak :

 

Pada tahun 1998, 2000, dan 2002, Pemerintah Indonesia berunding di forum Paris Club untuk menyelesaikan masalah utang luar negerinya akibat krisis ekonomi 1998. Penelitian ini membahas bagaimana proses perundingan utang antara Indonesia dengan negara kreditur Paris Club . Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masalah utang luar negeri pada saat krisis 1998 dan bagaimana perundingan itu berlangsung dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah utang luar negeri pada krisis 1998 menjadi bermasalah karena dihantam oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, masalah pengelolaan utang luar negeri, dan besarnya beban utang. Untuk keluar dari masalah itu Pemerintah memutuskan untuk melakukan penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo di forum Paris Club. Perundingan utang pasca krisis diadakan hingga tiga kali. Adapun perundingan itu dikenal dengan perundingan Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Hal itu diharapkan agar dapat mengurangi tekanan APBN serta menghindari default yang nantinya akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

 

---

In 1998, 2000, and 2002, the Indonesian Government negotiated with the Paris Club forum to resolve its foreign debt problems due to the 1998 economic crisis. This research discusses the process of debt negotiations between Indonesia and the Paris Club creditor countries. The aim is to find out how is the problem of foreign debt during the 1998 crisis and how the negotiations took place. This research is using historical methods,  consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are foreign debt in the 1998 crisis became a problem because it was hit by a decline in the rupiah exchange rate to US dollar, foreign debt management problems, and the large of debt burden. To resolve those problems, the Indonesia Government decided to reschedule foreign debt due in the Paris Club forum. Debt negotiations after crisis 1998 were held three times. The negotiations are known as the Paris Club I, Paris Club II, and Paris Club III. The government of Indonesia expected to be able to reduce the pressure of the state budget and avoid defaults which would later have an impact on Indonesia's credibility in the eyes of the international community.

Abstrak :
Penelitian ini menyelidiki pengaruh rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga pinjaman bank. Sampel penelitian meliputi 140 fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013. Metode regresi memakai Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013. ...... This research aims to investigate the impact of private sector share of external debt on the cost of bank loans. Reseach sample includes 140 facilities of bank loans within 2000-2013 periods in BRIC and MIST countries. The regression is estimated using Ordinary Least Square (OLS). The finding presented in this research provide evidence that banks charge a higher interest spread on loans as the private sector share of external debt increases.

Abstrak :
Keberhasilan perekonomian Indonesia dalam nengatasi resesi ekonomi dunia pada tahun 1980-an adalah usaha inenggalakkan ekspor non migas, sehingga Indonesia cukup lnempunyai devisa untuk uiembayar hutang luar negerinya. Tidak seperti halnya pada sebagian besar negara-negara Amerika Latin, resesi dunia benar-benar nemuku1 mereka sehingga banyak diantara negara-negara tersebut tak sanggup membayar hutang luar negerinya dan ineininta untuk melakukan penj adwalan kenibali hutang-hutangnya. Pinjaman luar negeri peinerintah Indonesia sudah mencapai 50 niilyar dollar AS pada tahun 1990 dengan Debt Service Ratio (D.S.R) diperkirakan 34%. Angka D.S.R. mi sudah inulai menurun, sejak mencapai puncaknya pada tahun 1988 yaitu 39,8% dan pada tahun 1990 diperkirakan 34%. Tingginya D.S.R. yang melanipaui batas aman nya yaitu diatas 20%, inenyebabkan permerintah Indonesia harus berhatihati dalam mengelola hutang luar negerinya. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi mengenai analisa hutang luar negeri Indonesia dan cara melindungi nilai kurs hutang hutang tersebut karena sifat eksposurenya terhadap .gejolak perubahan nilai tukar inata uang internasional, untuk keinudian ineinberikan saran-saran guna mengantisipasi xnasalah-inasalah yang akan dihadapinya. Hutang luar negeri Indonesia yang umumnya terdiri dan mata uang Yen, Dollar AS, DM dan Pound. Dan dengan kondisi eksposure seperti mi inenyebabkan pengelolaan hutang bukan sekedar nienibayar cicilan dan bunganya saja, tetapi juga harus dikelola dengan memperhatikan pergerakan dari gejolak nilai tukar dari inasing-masing inata uang. Dengan melakukan swap kita dapat niengainankan terhadap pertanibahan hutang luar negeri yang disebabkan karena terjadinya apresiasi pada niata uang yang akan dibayar. Swap dapat dilakukan pada tingkat bunga tetap atau inengainbang, dan dengan inata uang saina atau berbeda, diniana nilainya dalain sisi pandang pihak-pihak yang bersangkutan sania pada ketika persetujuan dilakukan. Tetapi khususnya untuk swap hutang luar negeri kita pakai cross currency fixed to fixed swap atau cross currency fixed to floating swap. Dan untuk tulisan mi lebih ditekankan pada cross currency fixed to fixed swap sebab tingkat kepastian penibayarannya lebih balk dibanding cross currency fixed to floating swap dan lebih ditekankan pada perubahan nilai tukar niata uang. Pemakaian swap yang niurni relatif masih baru, swap pertama dilakukan tahun 1976. Pemakaian swap inulai populer ketika pada tahun 1981, ketika IBM dan Bank Dunia saling nielakukan swap pada hutang niereka inasing-inasing dan transaksi ini diselenggarakan oleh Salomon Brothers. Swap terbukti inerupakan jawaban yang ideal dalain mengatasi masalah hutang pada perusahaan-perusahaan swasta, tetapi beluni banyak cligunakan, oleh negara-negara yang meinpunyai hutang luar negeri. Pada saat ini hanya sedikit saja negara yang inemandang teknik swap sebagai suatu inetode yang effisien untuk pendanaan defisit negara. Negara-negara tersebut antara lain: Denmark, Irlandia clan Austria. Kondisi dan ketentuan umuin dalani pelaksanaan swap juga diuraikan dalani tulisan mi yaitu inengenai pihak-pihak yang terlibat dalain produk swap, mata uang yang umunt dipakai dalam swap, yaitu jatuh tempo, tingkat bunga inaupun amortisasi swap. Dari hasil studi disarankan bahwa untuk niemperlancar usaha dalant inelakukan transaksi swap, negara pelninjam harus ineinpunyai creditworthiness yang baik, cadangan devisa yang cukup dan adanya tenaga ahli keuangan khususnya dalam bidang swap mi. Kelemahan negara-negara berkembang pada ketiga hal mi menyebabkan terhainbatnya dalam melakukan swap hutang luar negerinya. Kemudian pada pemerintah khususnya Departemen Keuangan disarankan untuk membentuk suatu badan yang mengelola hutang luar negeri yang profesional, dengan melakukan antisipasi dan pemantauan yang terus menerus pada pergerakan dari gejolak nilai tukar. Tujuan pemantauan dan antisipasi, bukan untuk spekulasi, diharapkan dapat melakukan transaksi swap dengan tepat dan dapat niengamankan hutang luar negeri dari gejolak nilai tukar yang inerugikan, sehingga pertambahan hutang yang disebabkan apresiasi mata uang yang cukup besar dapat dihindarkan.