Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."

"In a number of developed countries, tax incentives for universities have improved the quantity and quality of graduates; in the long run, recapture tax potential losses have grown due to workforces with high levels of income. Therefore it is essential to review policies on state levies in Indonesia, since only 4% of the total national workforce have university-level education. The research maps and evaluates various forms of tax incentives for education under various tax regimes. Data is gathered through documentation study, extensive interviews, and focused group discussions. The policies are evaluated using the six policy criteria proposed by Dunn (2003). Research shows that there are many types of state levies for education, both in the form of taxes and non-tax state revenue (PNBP). In general, current policies for income tax (PPh) incentives are more progressive compared to those of previous tax regimes, although other tax incentive policies still face many limitations. Furthermore, tax incentives for higher education have not fully met the requirements for effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. It is our hope that findings from this research will serve as recommendations for policymakers in refining policies on tax incentives for higher education."

"Bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan salah satunya berasal dari produk sampingan gandum namun jumlahnya di Indonesia terbatas dan masih harus diimpor. Hal tersebut dikarenakan industri tepung terigu sebagai penghasil produk sampingan gandum tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas impor gandum sebagai dampak dari kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menentukan produk sampingan gandum sebagai Barang Kena Pajak (BKP) strategis dan implikasinya pada industri tepung terigu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk sampingan gandum dikategorikan sebagai BKP strategis karena peranannya sebagai bahan baku pokok dalam pembuatan pakan ternak, unggas dan ikan. Pajak Masukan atas impor gandum yang tidak dapat dikreditkan menyebabkan PKP tepung terigu membebankan Pajak Masukan tersebut pada harga jual produk sampingan, membebankan pada harga jual tepung terigu dan/atau mengurangi profit perusahaan.

---

Animal, poultry and fish feed raw material are come from wheat byproduct but the quantity are still not enough and have to be imported. Those are because the wheat flour mill industry can not credit the VAT input from wheat import as the implication from VAT exemption policy of animal feed raw material.

The purpose of this research is to analyze the factors that determine byproduct of wheat as a strategic taxable supplies and the implication on wheat flour mill industries. This research used the qualitative approach with descriptive analysis and techniques od data collection through the study of librarianship and interviews.

The results of this research show that wheat byproduct is categorized as strategic taxable supplies for its role as important raw material in the manufacture of animal feed. The VAT input of import wheat that can not be credited, made the companies charge the VAT input to the selling of by product, charge the VAT input to the selling of wheat flour, and/or subtraction of corporate profit."

"Perubahan  kebijakan terkait dengan perubahan status barang kebutuhan pokok yang sebelumnya bukan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) menjadi BKP strategis yang mendapat pembabasan PPN dalam UU HPP menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun tidak terdapat pemungutan PPN, perubahan ini mengharuskan pelaku usaha barang kebutuhan pokok perlu memenuhi kewajiban adminitratif perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, sehingga disinyalir dapat memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan tantangan serta biaya perpajakan yang timbul dari kebijakan ini menggunakan teori biaya perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini menambah beban kepatuhan yang signifikan bagi pelaku usaha akibat kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, terdapat celah dispute dalam mengklasifikasikan barang kebutuhan pokok yang dibebaskan PPN akibat Code yang belum tercantum di peraturan. Di lain sisi, kebijakan ini menunjukkan biaya administratif yang efisien bagi pemerintah karena manfaat yang diterima DJP dari kebijakan ini lebih besar daripada biaya administrasi yang dikeluarkan. Lebih lanjut, kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa ketidaksiapan pelaku usaha yang belum memiliki sumber daya yang memadai maupun pemahaman terhadap kewajiban perpajakan serta sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar DJP meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban PPN, rutin memperbarui daftar varian barang kebutuhan pokok sesuai dinamika pasar serta menerbitkan petunjuk teknis terkait perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok yang dengan yang HS Code yang belum tercantum dalam PP, dan mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan.

---

The policy change regarding the reclassification of essential goods, which were previously not classified as Taxable Goods (BKP), into strategic BKP that are exempt from VAT under the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP), has sparked both support and criticism among the public. Although VAT is not imposed, this change requires businesses dealing in essential goods to fulfill various tax administrative obligations, such as registering as Taxable Entrepreneurs (PKP), issuing tax invoices, and filing periodic VAT returns (SPT Masa PPN), which is considered burdensome by some. Therefore, this study aims to analyze the implications, challenges, and tax-related costs arising from this policy using the theory of the cost of taxation. This research adopts a post-positivist approach and utilizes data collection methods such as literature review and in-depth interviews. The results of the study indicate that this policy significantly increases the compliance burden for businesses due to administrative complexity and a lack of understanding of tax obligations. Moreover, the study identifies a potential for dispute arising from ambiguity in the classification of VAT-exempt essential goods, particularly when HS Codes are unclear or inconsistent. Conversely, the policy demonstrates administrative efficiency for the government, as the benefits received by the Directorate General of Taxes (DJP) outweigh the administrative costs incurred. Nonetheless challenges persist, including the lack of preparedness among businesses, insufficient resources, and the suboptimal performance of the tax administration system. Accordingly, this study recommends that DJP intensify taxpayer assistance, regularly update the list of essential goods to keep up with market changes, issue technical guidelines on the VAT treatment of goods not explicitly listed in government regulations, and optimize the tax administration system."