Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepemimpinan menjadi hal penting dalam menggerakkan sebuah organisasi menuju tujuan yang diinginkan. Kepala daerah yang memiliki visi besar dalam melakukan perubahan akan memberikan implikasi positif pada kemajuan daerah. Walikota Bekasi berupaya dalam kepemimpinan selama 5 tahun melakukan transformasi di berbagai bidang salah satunya fokus dalam membangun pendidikan yang berkualitas melalui penerapan sistem PPDB online seratus persen di Kota Bekasi. Inisiasi penerapan sistem yang diinstruksikan langsung oleh pimpinan tertinggi di daerah menggerakkan bawahan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, selain motivasi kepada bawahan yang diberikan sebagai upaya mensinergikan Visi besar Kota Bekasi yang Sejahtera, Maju dan Ihsan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan dan teori kepemimpinan transformasional. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka berpikir dalam membantu peneliti menganalisis hasil - hasil penelitian di lapangan. Responden dari penelitian ini terdiri atas perwakilan pemerintah dalam hal ini Walikota Bekasi dan Stakeholder pendidikan, kepala sekolah dan perwakilan sekolah swasta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menjawab dua hal penting dalam pertanyaan penelitian, pertama sebagai faktor pendorong utama kepemimpinan transformasional dibidang pendidikan dengan penerapan PPDB online seratus persen adalah disebabkan adanya degradasi kualitas pendidikan dan diskriminasi pendidikan. Kedua, perubahan yang terjadi setelah PPDB online seratus persen diimplementasikan adalah kualitas peserta didik yang meningkat karena melalui seleksi ketat pada awal penerimaannya dan kultur transaksional dalam dunia pendidikan yang mampu dieliminir. ......Leadership become an important things in moving an organization toward its purpose. Mayor who has a big vision in doing the changing will give positive impact for its region progress. Bekasi Mayor tries hard in his under five years lead Bekasi to do transformation in many fields one of them is focus about quality in education by implementing one hundred percent PPDB online system. Initiative to apply PPDB online system is directly instructed by the top leader in the region to move subordinate implement policy based on procedure. Motivation gives to subordinate regularly to synchronize Vision in Kota Bekasi as Bekasi Sejahtera, Maju dan Ihsan. In this research, researcher is using qualitative method descriptive analysis. Theories used in this research are leadership theory, and transformational leadership theory. Those theories are used as frame of thinking to assist researcher analyze results field research.Responden this research consist of representative of government in this case mayor of Bekasi, eduacation stakeholders, Headmaster and representative of private school. The conclusions in this research to answers two important research questions. First, as a driving factor of transformational leadership in education by applying one hundred percent PPDB online system because degradation in education quality and discrimination in education. Second, transformation after one hundred percent PPDB online system used are quality of education increase due to tight selection in first enrollment and transactional culture in education is able to be eliminated.

Abstrak :
Potret keberhasilan Walikota Bogor dalam memacu pertumbuhan pada beberapa aspek pembangunan merupakan fenomena keberhasilan kepemimpinan yang patut diarnati. Namon, masih terdapat permasalahan transportasi di Kota Bogor yangperiu mendapat perhatian banyak pihak. Penelitian ini berljuan untuk: (a) menganalisis kepemimpinan Walikota Bogor dalam penangguiangan masalah transportasi di Kota Bogor, (b) mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor. Untuk mengana!isis Kepemimpinan Walikota Boger dan Partisipasi Masyarakat datam Penanggulangan Masa!ah Transportasi, penulis menggunakan .analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penulusuran data, dan observasi Japangan. rnfonnan yang menjadi narasumber daiam pene!it1an ini adalah unsur DPRD Kota Bogor, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Infonnatika Kota Bogor, Masyarakat Transportasi Indonesia, Organda, dan masy.arakat penggunajasa angkutan umum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan kebljakan, program, dan indikator kinerja penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor, Kepemimpinan Walikota Bogor belum berhasil rnenanggulangi petmasalahan transporta Portrait of success in Bogor Mayor spur growth in some aspects of the development of leadership ls a phenomenon that deserves success observed. However, there are problems of transportation in the city of Bogor that require attention to many parties. This study aims to: (a) analyze the leadership of Mayor of Bogar in tackling the problem of transportalion in the city of Bogar, (b) identify and analyze community participation in the process of handling the probJem of transportation in the city of Bogor. To analyze the Mayor of Bogor Leadership and Community Participation in tackling transport issues, the author uses a qualitative analysts approach fenomenologi. Coilecting data is done with the interviewsthe search data, and field observations. Informants in this research is the elements of DPRD Kota Bogor, Department of Transportation, Telecommunication. and Infonnatlon City of Bogar, Indonesia Transportation Society, Organda, community service user and public transport. Results of this research concluded that the approach to policies, programs, and performance indicators of transportation problems in the city of Bogor. Bogar Mayor Leadership can not successfully tackle the problems of transportation in the city of Bogor completely. Based on the analysis of the Leadership Cailange practices (Kouzes and Posner, 2004), authors found that the Mayor of Bogar Leadership have a prominent practice in: inspiring a shared vision, challenging the...

Abstrak :
Potret keberhasilan Walikota Bogor dalam mernacu pertumbuhan pada beberapa aspek pembangunan mcrupakan fenomena keberhasilan kepemimpinan yang patut diamati. Namun, masih terdapat permasalahan transportasi di Kota Bogar yang perlu mendapat perhatian banyak pihak. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengana!isis kepemimpinan Walikota Bogor da1am penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogar, (b) mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor. Untuk menganaiisis Kepemimpinan Walikota Bogor dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Masalah Transportasi, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penulusuran data, dan observasi lapangan. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah unsur DPRD Kota Boger, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan fnfonnatika Kota Bogor, Masyarakat Transportasi Indonesia, Organda, dan masyarakat penggunajasa angkutan umum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan kebijakan, program dan indikator kinerja penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor, Kepemimpinan Waiikota Bogor belum berhasif menanggu!angi perrnasalahan transportasi di Kota Bogor secara tuntas, Berdasarkan analisis praktik kepemimpinan teladan (Kouzes and Posner, 2004), penulis menemukan bahwa Kepemimpinan Walikota Bogor memiliki praktik kepemimpinan yang menonjol pada praktik: menginspirasikan visi bersama (inspiring a share vision), menantang proses (challenging the process), dan memungkinkan orang lain bertindak (enabling others to act) disisi lain, penulis menemukan bahwa kepemimpinan Walikota Bogor kurang menonjol pada praktik : menyemangati jiwa (encouraging the heart) dan mencontohkan caranya (modeling the way). Berdsarkan analisis delapan tangga partisipasi masyarakat (amstein dalam Dharma, 2004), penulis menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah transportasi berada pada tingkat consultation dan placation. Partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam penanggulangan masalah transportasi adalah pada proses perumusan kebijakan, penyelenggaraan program penanggulangan masalah transportasi, dan penilaian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bogor. ......Portrait of success in Bogor Mayor spur growth in some aspects of the development of leadership is a phenomenon that deserves success observed. However, there are problems of transportation in the city of Bogar that require attention to many parties. This study aims to: (a) analyze the leadership of Mayor of Bogar in tackling the problem of transportation in the city of Bogar, (b) identify and analyze community participation in the process of handling the problem of transportation in the city ofBogor. To analyze the Mayor of Bogor Leadership and Community Participation in tackling transport issues the author uses a qualitative analysis approach fenomenologi. Collecting data is done with the interviews, the search data, and fie!d observations. Informants in this research is the elements of DPRD Kota Bogor. Department of Transportation, Telecommunication, and Information City of BogorIndonesia Transportation Society, Organda, community service user and public transport. Results of this research concluded that the approach to policies, programs, and performance indicators of transportation problems in the city of Bogor, Bogor Mayor Leadership can not successfully tackle the problems of transportation in the city of Bogor completely. Based on the analysis of the Leadership Challenge practices (Kouzes and Posner, 2004), authors found that the Mayor of Bogor Leadership have a prominent practice in: inspiring a shared vision, challenging the process, and enabling others to act On the other hand, the author found that the Mayor of Bogor leadership is less prominent in the practice encourage people (encouraging the heart) and modeling the way. Based on the analysis eight appliances community participation (amstein in the Dharma, 2004) authors found that participation in the community participation in Bogor City's transportation problem is the process of policy formulation, program for the transportation, delivery and assessment of traffic and road transport in the city of Bogor.

Abstrak :
Fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukanlah sebuah hal baru. Telinga masyarakat Indonesia seringkali mendengar kata tersebut baik melalui media sosial, cetak, dan berita. Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya ketika masa pemerintahan kolonial masih bertahan dan warisannya seolah “dibudayakan” hingga saat ini bahkan mencapai pada level pemerintahan terendah. “Warisan” tersebut terus diturunkan hingga pada masa Orde Baru muncul sebuah istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh elit dan pemerintahan pada saat itu. Memasuki era reformasi perlahan regulasi mengenai tindakan korupsi mulai disahkan dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Namun nyatanya korupsi tidak berangsur turun bahkan cenderung semakin bertambah, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus korupsi yang unik dan cukup jarang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang melibatkan tiga Walikota Cimahi (secara berurutan). Pada tahun 2018, KPK menunjuk Kota Cimahi sebagai percontohan dari program Rencana Aksi Penegahan Korupsi Terintegrasi (RAPKT) sebagai upaya dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah. Akan tetapi 1 hingga 2 tahun setelah program berjalan, Walikota Ajay Muhammad Priatna tersandung kasus korupsi suap atas Rumah Sakit Kasih Bunda. Secara umum, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan RAPKT di Kota Cimahi dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan landasan teori yang digunakan, diantaranya: pengukuran target yang tidak pasti, keterkaitan antara target evaluasi dengan target penilaian RAPKT, dan hubungan patronase antara pihak swasta dan Walikota Cimahi. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa RAPKT berjalan secara tidak efektif di Kota Cimahi meskipun pelaksanaan secara teknis dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset- riset terdahulu sebagai sumber data primer. ......The phenomenon of corruption in Indonesia today is not a new thing. The ears of Indonesian people often hear this word through social media, print, and news. Corruption in Indonesia can be traced back to when the colonial government still survived and its legacy seems to have been "cultured" to this day, even reaching the lowest level of government. This "inheritance" continued to be passed down until during the New Order era the term KKN (Corruption, Collusion, Nepotism) was introduced by the elite and the government at that time. Entering the reform era, regulations regarding acts of corruption slowly began to be passed and are still being implemented today. But in fact, corruption does not gradually decrease and even tends to increase, especially at the local government level. In this regard, there is one unique and quite rare corruption case in Indonesia, namely corruption involving three Mayors of Cimahi (sequentially). In 2018, the KPK appointed Cimahi City as a pilot for the Integrated Corruption Prevention Action Plan (RAPKT) program in an effort to save regional finances and assets. However, 1 to 2 years after the program started, Mayor Ajay Muhammad Priatna stumbled on a bribery corruption case at Kasih Bunda Hospital. In general, the results of the study show that several factors influenced the failure of the implementation of the RAPKT in Cimahi City according to the theoretical basis used, including uncertain target measurements, the link between the evaluation target and the RAPKT assessment target, and the patronage relationship between the private sector and the Mayor of Cimahi. Therefore, the authors conclude that the RAPKT is running ineffectively in Cimahi City even though the technical implementation is running well. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source.

Abstrak :
ABSTRAK
Agenda desentralisasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat pasca Reformasi 1998. Berbagai aturan diterapkan untuk memperkuat agenda-agenda desentralisasi itu sendiri secara institusional. Namun, meskipun penguatan terus dilakukan, masalah dalam pengelolaan daerah otonom tetap muncul, dengan salah satu kasus terbaru adalah konflik dalam penunjukan figur Sekda di Kota Bandung. Dengan berlatar belakang kasus tersebut, penelitian ini mencoba menyelidiki kekurangan dari berbagai program institusionalisasi desentralisasi yang telah diberlakukan selama ini dengan meneliti baik aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tersebut hingga ragam aturan perundangan yang telah ditetapkan. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian tesis ini adalah: Mengapa konflik antara Ridwan Kamil dan Oded Danial dalam memperebutkan posisi Sekda Kota Bandung ini terjadi, dan apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah birokrasi dan politik Smith dan Hill, dan teori konflik Simon Fisher dan Maurice Duverger. Dalam menemukan jawabannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus penunjukan Sekda Kota Bandung, telah terjadi politisasi birokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik lokal yang bekerjasama dengan aktor-aktor politik pusat, kepada birokrat-birokrat senior baik di tingkat lokal maupun pusat. Politisasi tersebut terjadi dikarenakan dua faktor. Faktor pertama adalah motif politik elit politik lokal Bandung dan Jawa Barat untuk mengamankan posisi Sekda Bandung sebagai sumberdaya politik dan politik balas jasa. Adapun faktor kedua adalah masih ditemukannya celah dalam sistem perundangan yang mengatur keberjalanan pemerintahan di daerah, baik dalam UU 23/2014, UU 5/2014, PP 11/2017, dan UU 10/2016. Celah tersebut terlihat di dalam bab yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah terkhusus di masa transisi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundangan yang mengatur tata kelola administrasi pemerintahan daerah di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan, terkhususnya perbaikan dalam bab yang mengatur aturan main kekuasaan di masa transisi pemerintahan. Tidak hanya itu, peraturan perundangan yang mengatur ata kelola birokrasi di negara ini juga masih menyimpan celah politisasi yang bisa dimanfaatkan para elit politiknya. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa laju agenda desentralisasi di Indonesia terbukti masih sangat bergantung pada kemauan dan motif politik aktor-aktor elit politiknya, terutama di level pusat.

---

ABSTRACT
The decentralization agenda in Indonesia has progressed quite rapidly after the Reformation in 1998. Various rules were implemented to strengthen the decentralization agenda itself institutionally. However, despite continued reinforcement, problems in the management of autonomous regions continue to emerge, with one of the most recent cases being conflict is the appointment of local primary secretary figures in the city of Bandung. With this background, this study tries to investigate the shortcomings of various decentralization institutionalization programs that have been implemented so far by examining both the actors involved in the case and the various rules that have been established. The research question to be answered in this research is: Why did the conflict between Ridwan Kamil and Oded Danial over the position of Local Primary Secretary of the Bandung City occur, and what were they actually fighting for? The main theories used in this study were Smith and Hill's bureaucracy and politics, and conflict theory by Simon Fisher and Maurice Duverger. In finding the answer, this study uses qualitative research methods with a case study approach. This study found that in the case of the appointment of the Secretary of the City of Bandung, there had been a politicization of bureaucracy carried out by local political actors who collaborated with central political actors, to senior bureaucrats both at the local and national levels. The politicization occurred due to two factors. The first factor was the political motives of the local political elite of Bandung and West Java to secure the position of the Bandung Regional Secretary as a political resource in return. The second factor is the fact that there are still gaps in the regulatory system that regulate the running for local government, both in Law 23/2014, Law 5/2014, PP 11/2017, and Law 10/2016. The gap is seen in the chapter that regulates regional governance especially in the transition period of power. This study concludes that the legislation which governing the governance of local government administration in Indonesia still requires a lot of improvement, especially the improvement in the chapter that regulates the rules of play of power in the transition period. Not only that, the laws and regulations governing the management of bureaucracy in this country also still hold a gap in the politicization that can be utilized by the political elite. The theoretical implication of this research is that the pace of the decentralization agenda in Indonesia is proven to still depend heavily on the political will and motives of the actors of the political elite, especially at the central level.

Abstrak :
Pilkada Kota Depok tahun 2015 telah memenangkan pasangan walikota dan wakil walikota yaitu Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dalam janji politiknya selama masa kampanye pasangan ini ingin menjadikan Kota Depok sebagai kota yang unggul, nyaman dan religius. Janji politik saat masa kampanye adalah sebuah visi misi dan agenda pasangan ini dalam mengusung rencana kerja jika terpilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, maka janji politik tersebut dimasukan ke dalam dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengesahan RPJMD harus melalui pembahasan di DPRD dan mendapat persetujuan dimana DPRD Kota Depok hasil Pemilu Legislatif diisi oleh 30 kursi partai politik non-pengusung walikota terpilih. Tulisan ini menjelaskan mengenai faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok tahun 2016. Teori aktor kebijakan dan kompromi serta penggunaan metode kualitatif akan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok Tahun 2016. Faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih adalah faktor konstituen, faktor kesamaan visi dan misi dalam membangun Kota Depok, faktor persentase kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah dan kesepahaman eksekutif dan legislatif sebagai sebuah mitra. Akhirnya paripurna pengesahan menghasilkan musyawarah dengan hasil semua partai politik mendukung Raperda RPJMD 2016-2021. ......Depok City mayor election of 2015 have won Idris Abdul Somad and Pradi Supriatna who were supported by PKS, Gerindra Party, and Demokrat Party. During their political campaign, Idris ndash Pradi promises to make Depok City as superior, comfortable, and religious city. These campaign promises are vision, mission, and agenda of this pairs for carrying out the work plan when elected as mayor and deputy mayor of Depok City. After elected, these campaign promises were included in the RPJMD Medium Term Regional Development Plan. RPJMD ratification must be discussed with and approved by DPRD. More than half of DPRD, 30 seats, consist of political parties which didn rsquo t support Idris ndash Pradi in election. This study seeks to explain about factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study uses theory of policy actors and compromises, as well as qualitative methods as analytical tools to explain factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study found four factors, which were constituent factors, similarity of vision and mission in developing Depok City, increase of percentage in local revenue reception, and understanding between executive and legislative as partners. Eventually, all political parties through discussion reach consensus in favor of Raperda RPJMD 2016 2021.

Abstrak :

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang perencanaan sistem transmisi gelombang mil ro dijital untuk hubungan walikota kecamatan di Jakarta Selatan. Perencanaan meiiputi 2 alternatif perencanaan yaitu untuk lintasan langsung (single hop) dan multi hop . Dalam perencanaan ini dihitung total outage, total unavailability dari sistem juga memperhitungkan biaya investasi sistem. Untuk jarak yang pendek (dalam kota) penggunaan lintasan langsung (single hop) Iebih murah untuk menghubungkan 3 stasiun (2 hop) dan masih mempunyai total outage, dan total wavailability yang memenuhi kriteria dari CCIR.