Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa proses pemaknaan dari memorialisasi pemerintah kota dalam mengkonstruksi citra Kota Sawahlunto yang diartikulasikan dalam Museum Goedang Ransoem dan Lubang Tambang Mbah Soero. Penelitian memfokuskan pada persilangan pemaknaan dari ingatan masyarakat, memorialisasi pemerintah kota, dan penulisan sejarah. Data diperoleh dari pendekatan etnografi di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017. Penelitian menggunakan konsep memori kolektif dan warisan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas pemaknaan memorialisasi pemerintah sebagai pemaknaan dominan. Pemerintah membentuk makna dominan melalui penamaan situs pariwisata, dan benda material museum yang ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan justifikasi kedekatan dengan keseharian dan sejarah lisan. Penulis menemukan pemaknaan dominan pemerintah kota berbeda dengan penulisan sejarah. Pemegang otoritas memiliki kuasa dalam mengkonstruksi memori kolektif menjadi pemaknaan dominan. Kompleksitas dari pemaknaan dominan memperlihatkan bahwa tidak ada wacana dominan yang mutlak. Penelitian ini menunjukkan akan selalu ada pemaknaan berbeda yang terbentuk.

---

This thesis analyzes the process of how the dominant meaning by the city government in constructing Sawahlunto rsquo s branding articulated in Museum Goedang Ransum and Lubang Tambang Mbah Soero. There are various meanings encoded in the museums, which are the society rsquo s memory, how the government constructs memory, and the writing of history. The data were obtained through ethnographic research in Sawahlunto, West Sumatera Province, from January 2016 to February 2017. Exploring the dynamics of the construction of the dominant meaning reflects how collective memory, representation, and cultural heritage could be further problematized in these case studies. The results of this study indicate the complexity of how the government constructs memory as a dominant forces in the transformation of Sawahlunto. The government enforce a dominant meaning through, for example, naming of tourism sites and museum representation, which is responded differently by the society. Society uses the justification of stheir daily life and also its oral history. The dominant meaning is increasingly visible when compared to the writing of history and this reveals its position in the construction of the city 39 s branding. The government has the power to construct a particular collective memory as the dominant meaning. The complexity of the chosen studies shows that there is no absolute dominant discourse. This study shows that there will always be other different meanings.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan makna mengenai warisan budaya di era fragamentasi budaya yang membentuk pemahaman dan artikulasi baru pada musik populer sebagai sebuah warisan budaya. Antara tahun 2009 dan 2016 telah bermunculan setidaknya empat kelompok inisiatif pengarsipan musik populer Indonesia yang bekerja secara kolektif untuk mengumpulkan, mengarsipkan, dan melestarikan rekaman dan segala hal yang berhubungan dengan musik populer Indonesia. Walaupun kelompok-kelompok pengarsipan musik populer Indonesia memiliki kesamaan misi dalam menyadarkan masyarakat indonesia mengenai pentingnya kesejarahan musik populer Indonesia, arsip yang dihasilkan mereka berbeda satu dengan yang lain. Dengan berdasar pada wawancara etnografis semi-terstruktur, tesis ini membahas bagaimana kelompok-kelompok pengarsipan mendefinisikan, mengidentifikasi, mendokumentasikan, melestarikan, dan merekonstruksi kesejarahan musik populer Indonesia melalui kegiatan pengarsipan.

---

ABSTRACT
The changing definitions of heritage in an era of cultural fragmentation give rise to new under standings and articulations of popular music as a cultural heritage. The period between 2009 and 2016 Indonesia saw the emergence of at least four initiatives which respectively are working collectively to collect, archive, and preserve recordings and anything else that relates to Indonesian popular music. In spite of their more or less similar mission, namely to make the Indonesian public aware of the importance of the history of popular music in Indonesia, the activities and outputs of those individual initiatives differ. On the basis of semi structured ethnographic interviews and narrative analysis, this thesis discusses how the initiatives defining, identifying, documenting, preserving and reconstructing Indonesian popular music and its histories through archival process.

Abstrak :
Tesis ini berisi pembahasan mengenai ide virtual tour oleh museum sebagai upaya menarik minat masyarakat agar tetap dapat mengunjungi museum selama masa pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan agar museum tetap dapat mempertahankan warisan budaya, khususnya bagi kedua kota yang difokuskan di dalam tesis ini, yaitu Jakarta dan Hanoi. Penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana efek pada masing-masing kota tersebut dalam menarik minat masyarakat agar dapat tetap mempertahankan warisan budayanya. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana tampilan dari virtual tour itu sendiri, sehingga pembaca dapat mengerti tentang teknologi ini dan dapat melihat keunggulan dan kelemahan dari ide tersebut terhadap kedua museum di kedua negara. Selain itu, Pemerintah di kedua negara ini masing-masing memiliki strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kebudayaan. Hubungan bilateral juga dibangun oleh kedua negara untuk memperkuat strategi pengembangan industri pariwisata. Beberapa aspek yang menjadi fokus pembahasan agar strategi tersebut dapat berjalan dengan lancar, yaitu dengan melihat sisi sumber daya manusia dan juga sumber daya budaya di masing-masing negara. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi dari kedua negara, maka akan dapat dilihat seberapa efektif kedua museum dari kedua negara untuk menjalankan teknologi virtual tour. Untuk itu, perlu dilihat juga bagaimana kondisi budaya wisata museum baik di Indonesia maupun di Vietnam, agar dapat melihat akankah strategi yang telah dilakukan oleh kedua negara berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian bilateral yang telah dibuat. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan kedua pemerintah negara dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan? Penelitian ini akan menjelaskan ide virtual tour di kedua negara, dengan melihat kelebihan dan kekurangan apa yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan teknologi tersebut menjadi semakin baik ke depannya. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif, dengan teknik perbandingan untuk mendapatkan hasil penelitian berupa perbandingan virtual tour berdasarkan pada kelebihan dan kekurangannya. Melalui teori pemertahanan budaya, akan didapati hasil penelitian berupa keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan budaya, serta hambatan yang dialami selama mempertahankan budaya. ......This thesis contains a discussion about the idea of ​​a virtual tour by a museum as an effort to attract public interest so that they can still visit museums during the Covid-19 pandemic. It is intended that the museum can maintain cultural heritage, especially for the two cities that are focused in this thesis, they are Jakarta and Hanoi. This research will show how the effect on each of these cities in attracting people's interest in order to maintain their cultural heritage. This research also explains how the virtual tour itself looks, so the readers can understand this technology and see the advantages and disadvantages of the idea against the two museums in both countries. In addition, the Governments in these two countries each have strategies to increase public interest in culture. Bilateral relations were also built by the two countries to strengthen the tourism industry development strategy. Several aspects are the focus of discussion so that the strategy can run smoothly, namely by looking at the human resources side and also the cultural resources in each country. After knowing the advantages and disadvantages of the strategies of the two countries, it will be seen how effective the two museums from the two countries are in carrying out virtual tour technology. For this reason, it is also necessary to look at the condition of museum tourism culture both in Indonesia and in Vietnam, in order to see whether the strategies that have been carried out by the two countries will work as expected in the bilateral agreement that has been made. How can the efforts of the two governments succeed as expected? This research will explain the idea of ​​a virtual tour in both countries, by looking at the advantages and disadvantages of what can be used as a reference to develop the technology for the better in the future. This thesis will use qualitative methods and descriptive analysis, with comparative techniques to obtain research results in the form of a virtual tour comparison based on the advantages and disadvantages. Through the theory of cultural defense, research results will be found in the form of the government's success in maintaining culture, with the obstacles experienced while maintaining culture.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengevaluasi kebijakan komunikasi Pemerintah atas upaya pelestarian angklung, dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan sebagai bentuk komunikasi internasional. Instrumen angklung sendiri telah diakui sebagai warisan kebudayaan tak benda asal Indonesia oleh UNESCO pada November 2010 lalu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain evaluatif menggunakan model studi kasus. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan komunikasi Pemerintah sebagaimana dokumen komitmen yang ditandatangani pada sidang UNESCO tahun 2010 lalu belum terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan komunikasi yang integratif dari Pemerintah agar pengakuan angklung sebagai warisan kebudayaan tak benda ini dapat dioptimalkan sebagai alat diplomasi kebudayaan yang efektif bagi komunikasi internasional Indonesia.

---

Abstract
This thesis was evaluating the government communication policy for the safeguarding of angklung, regarding to the cultural diplomacy as a form of international communication. UNESCO has approved Angklung instrument itself as an intangible cultural heritage from Indonesia on November 2010. This research was using a qualitative method with an evaluated design in a study case model. Therefore, the result of this research showed that government communication policy, as a document of commitment that is signed in the UNESCO convention in the year 2010, hasn?t been accomplished. This research was concluding that the integrated communication policy by the government for angklung existence as an intangible cultural heritage was needed to optimize the effectiveness of cultural diplomacy for the international communication of Indonesia.

Abstrak :
Warisan budaya sebagai media yang dianggap memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata makna yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sistem pengetahuan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam memaknai warisan budaya Situs Sangiran dan cara-caranya bertindak menggunakan sistem pengetahuan yang mereka miliki. Penelitian mengenai sistem pengetahuan tersebut, dinilai sangat penting, guna memahami perasaan dan pikiran mereka dalam merepresentasikan kebudayaannya terhadap lingkungan sosial, budaya maupun lingkungan alam Situs Sangiran. Pemaknaan pemerintah (pusat) terhadap warisan budaya Sangiran sangat berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh penduduk, bahkan berbeda pula dengan pemaknaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Dalam konteks demikian inilah, ketiga sistem pengetahuan budaya yang berbeda itu diperbandingkan guna menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik pemanfaatan warisan budaya Situs Sangiran. Konsekuensi atas kajian di atas, menuntut penelitian ini menemukan model pengelolaan Situs Sangiran beserta pengembangannya ke depan, karena model pengelolaan yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahahan sistem kepemerintahan pada masa sekarang. Hasil penelitian ini memperlihatkan, bahwa model pengelolaan yang masih terpengaruh oleh kerangka pikir masa Kolonial dengan ciri kebijakan bersifat satu arah (top 0 down), eksklusif dan legislator, hanya akan menciptakan konflik r!. kepentingan yang berkepanjangan. Dalam era otonomi Daerah seperti sekarang ini, model pengelolaan yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Situs Sangiran, adalah model pengelolaan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama atau arkeologi untuk masyarakat. Memperhatikan berbagai konflik yang terjadi di Situs Sangiran selama ini, paling tidak ada lima konsep dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga arkeologi dalam menata Situs berskala dunia ini. Pertama, lembaga arkeologi harus bersifat reaktif, yaitu peka dalam menangkap berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan rnemberikan pandangan-pandangan yang bijak dan jalan keluar terbaik (win-win solution). Kedua, akomodatif, artinya lembaga pengelola Sangiran harus mampu menampung berbagai kepentingan yang masing-masing kepentingan memiliki perbedaan sasaran dan tujuan. Ketiga, partisipatif, dalam arti semua kegiatan pengelolaan warisan budaya harus melibatkan berbagai stakeholders. Keempat, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran harus bersifat transparan, dalam arti semua kebijakan perlu diketahui dan dibicarakan dengan publik. Kelima, integratif, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran hams mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan stakeholders dalam kesatuan visi yang terkoordinasi. Untuk menciptakan model pengelolaan yang reaktif, akomodatif, partisipatif dan transparan, serta integratif, dipandang penting pemerintah (pusat) segera menetapkan Situs Sangiran sebagai kawasan strategis nasional sekaligus membentuk lembaga independen, yaitu Badan Otorita Kawasan Sangiran yang mampu menyatukan berbagai perbedaan persepsi dan berupaya mengakomodir beragarn kepentingan, agar potensi situs dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk kepentingan mayarakat lokal, regional, nasional maupun global.

Abstrak :
ABSTRAK
Kota Tua merupakan salah satu peninggalan Kolonial Belanda yang ada di Jakarta, dengan susunan orisinilnya yang terinspirasi dari negeri Belanda dan dipadukan dengan konsep kota ideal yang dicetuskan oleh Simon Stevin. Dengan nilai sejarah yang dimilikinya, pemerintah menobatkan Kota Tua sebagai kawasan warisan budaya. Pada tahun 2014, Indonesia mengajukan Kota Tua sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Lalu pada tahun 2016 dilakukan revitalisasi Kali Besar sebagai bentuk pembenahan wilayah Kota Tua menuju warisan budaya dunia. Namun sayang, pada tahun 2018, ICOMOS (International Council and Monuments) selaku sub-divisi UNESCO mengeluarkan pernyataan bahwa kawasan Kota Tua, tidak layak untuk dijadikan warisan budaya dunia dengan beberapa catatan. Diduga salah satu faktor ditolaknya Kota Tua sebagai warisan budaya dunia adalah adanya politik arsitektur yang terjadi dalam proses revitalisasi Kali Besar, tulisan ini mencoba menganalisa lebih lanjut sejauh mana politik arsitektur dapat menggeser nilai warisan sehingga tidak layak menjadi warisan budaya dunia dengan pendekatan deskriptif.

---

ABSTRACT
Kota Tua is a Dutch Colonial City in Indonesia, with its historical value, the government acclaimed the Kota Tua as a cultural heritage area. In 2014, Indonesia proposed Kota Tua as a UNESCO world cultural heritage. Then, in 2016 revitalization of Kali Besar was carried out as a form of revamping the Old City area towards the world cultural heritage. But unfortunately, in 2018, ICOMOS (International Council and Monuments) as a UNESCO sub-division stated a statement that the Old City area, is not feasible to be claim as a world cultural heritage with some notes. It is suspected that one of the factors why Kota Tua rejected as a world cultural heritage is the existence of architectural politics that occurred in the revitalization process of Kali Besar, this paper tries to analyze how architectural politics can shift heritage asset value so that not worthy for being world cultural heritage with a descriptive approach.

Abstrak :
Pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk pariwisata yang selalu menampilkan keunikan dan keeksotisan suatu kebudayaan melalui warisan budaya yang disajikan dengan narasi indah yang melengkapinya. Sedangkan pariwisata kelam menawarkan sisi lain dari warisan budaya dengan mengekspos narasi yang kelam. Meskipun nampak berlawanan, pariwisata budaya dan pariwisata kelam memiliki hubungan yang tumpang tindih. Ada anggapan bahwa tidak semua pariwisata budaya memiliki sisi kelam, akan tetapi tetapi semua wisata kelam merupakan bagian dari pariwisata budaya. Di sisi lain juga muncul anggapan bahwa warisan budaya memiliki signifikansi yang berbeda bagi kelompok yang berbeda sehingga setiap warisan budaya pasti memiliki sisi kelamnya masing-masing. Pada tulisan ini saya akan menyajikan bibliografi beranotasi dari artikel-artikel yang terkait dengan pariwisata budaya dan pariwisata kelam dan mencoba melihat hubungan keduanya antara satu dengan yang lain dan keterkaitannya dengan kebudayaan yang mendasari pembentukan nilai narasi mengenai warisan tersebut. ......Cultural tourism is a form of tourism that always displays the uniqueness and exoticism of a culture through cultural heritage presented with a beautiful narrative that complements it. Meanwhile, dark tourism offers another side of cultural heritage by exposing dark narratives. Despite their apparent contradictions, they have an overlapping relationship. There is an assumption that not all cultural tourism has a dark side, but all dark tourism is part of cultural tourism. On the other hand, there is also an assumption that cultural heritage has different significance for different groups so that each cultural heritage must have its own dark side. In this paper I will present an annotated bibliography of articles related to dark tourism and tourism and examine the relationships between one another and their relationship with culture that underlies the formation of value and narrative of this heritage.

Abstrak :
Pemaknaan terhadap warisan budaya memantik sebuah pembahasan dan perdebatan terkait diskusi warisan budaya secara global. Pembahasan seputar warisan budaya memiliki asal ontologis yang cukup kompleks, mengingat kehadiran wacananya yang bersifat lintas disiplin. Terlepas dari berkembangnya minat akademis dalam politik warisan budaya, belum terdapat pemahaman secara menyeluruh terhadap literatur warisan budaya dalam bingkai Ilmu Hubungan Internasional. Untuk mengisi ceruk tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk menelaah badan literatur politik warisan budaya dalam Ilmu Hubungan Internasional. Penulis terlebih dulu memetakan perdebatan, konstruksi makna, serta tata kelola warisan budaya di tingkat global. Melalui pemetaan tersebut, penulis kemudian melakukan analisis tematis terhadap globalisasi wacana warisan budaya. Tema-tema tersebut di antaranya mencakup identitas, pascakolonialisme, diplomasi, keamanan, dan arus pariwisata. Berdasarkan kajian literatur, penulis berargumen bahwa: 1) terdapat jangkauan mengenai bagaimana warisan budaya dapat diidentifikasi atas dasar pengakuan oleh aktor-aktor internasional; 2) terdapat keterikatan warisan budaya dengan identitas simbolis suatu negara; serta 3) terdapat unsur wewenang dan tata kelola khusus atas rezim warisan budaya di tingkat internasional. ......The meaning-making of cultural heritage sparks sequences of discussions and debates circumscribing the globalised past. A discussion surrounding cultural heritage embodies a complex ontological source, given the multidisciplinary nature of the globalised heritage discourse. Notwithstanding the growing level of scholarly interest towards heritage politics, a comprehensive understanding of cultural heritage literature within the International Relations framework is noticeably absent. To address this gap, I conveyed a systematic literature review to identify the state of knowledge on how cultural heritage politics is being scrutinised globally. The first half of the research maps the debate, construction, and the global governance of cultural heritage. Through the aforementioned mapping, the second half contains a thematic analysis towards the globalised discourse of cultural heritage. This research pinpoints five major themes, among others, including: identity, postcolonialism, diplomacy, security, and tourism. Based on a thorough literature review, I argue that: 1) there is a notion of how certain heritage is acknowledged by international actors; 2) there is a nexus between cultural heritage and a symbolic identity of a state; and 3) there is a particular authority and governance within the international heritage regime.