Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Hipertensi masih menjadi masalah utama penyakit tidak menular baik secara global maupun nasional. Tahun 2019 hipertensi berkontribusi terhadap 10,8 juta kematian dan 235 juta kecacatan di dunia. Hipertensi terus mengalami peningkatan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 (29,4%) hingga tahun 2018 (39,51%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan faktor risiko level individu, rumah tangga, dan Kab/Kota secara bersamaan terhadap kejadian hipertensi. Desain penelitian ini adalah cross-sectional study dengan teknik analisis multilevel, dan pengumpulan data dilakukan secara sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dari Maret-Juni 2024. Penelitian ini menggunakan total sampling sebanyak 46438 responden dari data survey Riskesdas 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa level individu merupakan level yang paling besar kontribusinya terhadap kejadian hipertensi (VPC=75,79%), adapun faktor-faktor yang meningkatkan risiko hipertensi diantaranya faktor umur (umur≥60; OR=17,57), pendidikan (pendidikan rendah; OR=1,31), dan gangguan mental emosional/GME (individu dengan GME; OR=1,10). Kemudian diikuti oleh level rumah tangga (VPC=29,40%), dan kontribusi paling kecil yaitu level kabupaten/kota (VPC=4,81%), hasil analisis terhadap variabel-variabel kontekstual di level rumah tangga dan level kabupaten/kota menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kejadian hipertensi. Penelitian ini merekomendasikan program intervensi lebih difokuskan pada faktor-faktor di level individu yaitu berdasarkan kelompok usia, meningkatkan edukasi/kampanye terkait hipertensi, dan intervensi terhadap GME di masyarakat.

---

Hypertension remains a major non-communicable disease problem both globally and nationally. In 2019, hypertension contributed to 10.8 million deaths and 235 million disabilities in the world. Hypertension continues to increase in West Java Province from 2013 (29.4%) to 2018 (39.51%). This study aims to analyze the role of individual, household, and district/city-level risk factors simultaneously on the incidence of hypertension. The design of this study was a cross-sectional study with multilevel analysis techniques, and data collection was carried out secondarily. This study was conducted from March to June 2024. This study used a total sampling of 46438 respondents from the 2018 Riskesdas survey data. This study shows that the individual level is the level that contributes the most to the incidence of hypertension (VPC=75.79%), while the factors that increase the risk of hypertension include age (age ≥60; OR=17.57), education (low education; OR=1.31), and mental-emotional disorders/MED (individuals with MED; OR=1.10). Then followed by the household level (VPC=29.40%), and the smallest contribution is the district/city level (VPC=4.81%), the results of the analysis of contextual variables at the household level and district/city level showed no significant influence on the incidence of hypertension. This study recommends that intervention programs focus more on factors at the individual level, namely interventions based on age groups, improving education/campaigns related to hypertension, and interventions on mental-emotional disorders in the community."

"ABSTRAKFisheries resources management aimed to improve community welfare especially fishermen and to conserve the fisheries resources and its environment, to keep the capture fisheries business system sustainability efficient and profitable. Beside marketing guarantee, optimalization between fisheries resources stock and fishing effort in each of fishing area. The improvement of capture fisheries must be held based on the existing condition, i.e.: marketing in determining the priority commodity, maximum sustainable yield and fisheries resources utilization level to determine limit of fisheries resources utilization chance, fishing technology and socio-economic condition to identify the fishermen's earns and absorption of labors related to capture fisheries sector. Based on the marketing aspect analysis, it is determined that the kinds of priority commodity in Southern of West Java Province are lobster, shrimp, tuna, skip jack tuna, and layar. Hence, the potency (MSY) and fisheries resources utilization level of the priority commodity still has very large chance to improve, except lobster has large enough chance. Based on the scoring approach, combined from many technical aspects, financial aspects and social aspect and linear goal programming analysis can be concluded that the proper fishing technology in southern waters of West Java Province are: (1) Purse seine 80 unit, (2) Denish same 127 unit, (3) Lines 144 unit, (4) Gillnet 80 unit, (5) Trammel net 376 unit."

"Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu dengan perdarahan antepartum di RSU dilakukan penelitian dengan rancangan case-control yang menggunakan data rekam medis di RSU se wilayah III Cirebon tahun 1992-1996 yang dipergunakan format MCM sebagai alat pengumpul data. Populasi adalah ibu hamil yang datang ke RSU dengan komplikasi perdarahan antepartum, diambil seluruh kasus kematian ibu PAP sebagai sampel yaitu 53 ibu PAP dan 263 ibu PAP yang tidak meninggal dan terpilih sebagai control. Digunakan analisa univariat, bivariat dan regresi logistik untuk memperkirakan OR dan 95% confidence interval serta interaksi digunakan untuk memerikasa efek modifikasi. Temyata yang berpotensi sebagai konfonding adalah persalinan dan kesiapan darah, umur kehamilan dan kegawatan serta frekuensi hamil dan kegawatan adalah persalinan dan kesiapan darah, umur kehamilan dan kegawatan serta frekuensi hamil dan kegawatan. Melalui penelitian ini didapat faktor penentu terhadap kematian ibu PAP adalah tindakan pengakhiran persalinan, pendidikan ibu, kondisi kegawatan saat tiba di RSU, status rujukan, umur kehamilan, frekuensi kehamilan dan kesiapan darah. Ternyata variabel persalinan menjadi faktor penentu utama terhadap kematian ibu dengan perdarahan antepartum di rumah sakit Umum, tepatnya ibu PAP yang datang ke RSU tidak diakhiri persalinan rnempunyai risiko kematian lebih besar dari pada yang diakhiri persalinan di RSU. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah kematian ibu PAP di RSU antara lain setiap ada kasus PAP diatas 35 minggu baru dapat di pulangkan setelah tindakan pengakhiran kehamilan; dan sarana tenaga, material khususnya untuk pembedahan dan pembiayaan serta prosedur tetap di RSU senantiasa menjadi perhatian pimpinan RSU dan Pemerintah Daerah untuk pemenuhannya. Untuk pelayanan kesehatan ekstemal RSU diharuskan segera merujuk ibu PAP tanpa melakukan manipulasi apapun serta memberikan pertolongan pertama untuk perdarahannya baik infus maupun transfusi. Selain itu agar senantiasa diupayakan pembatasan kehamilan yang dapat mempengaruhi kematian ibu khususnya ibu dengan PAP. Karena pendidikan ibu mempengaruhi kematian Ibu PAP maka pemberdayaan wanita menjadi panting agar wanita dapat mengambil keputusan sendiri, dapat mempersiapkan kelahiran dengan baik sehingga 2 keterlambatan dapat dihindari; dengan melibatkan keluarga masyarakat dan aparat.

---

It is found out through the research that the decisive factor responsible for the death of pregnant women with antepartum hemorrhage are the effort of breaking up the pregnancy with child birth, the educational back ground of the women, the condition of criticalness when they enter the hospital, the status of reference, the age of pregnancy, the frequent of pregnancy, and the readiness of blood. It is found out too that the child birth variable is the main decisive factor on the death of pregnant women with antepartum hemorrhage; the death risk is higher on the pregnant women with antepartum hemorrhage without child birth efforts in comparison to the others with child birth efforts.

It can be concluded that, to prevent the pregnant women with antepartum hemorrhage from death, there should be the effort of breaking u[ the pregnancy with child birth, the availability dualified human resources and equipments for surgical operation, financing, and the regular procedure applied at the hospitals should always be paid attention by the head of the hospitals and the local goverment. For the external health service, the hospitals should immediately refer to the pregnant women with antepartum hemorrhage without making any manipulation and give them the first aid for their bleeding. In addition, there should be efforts to restrict pregnancies which may cause death to the pregnant women with antepartum hemorrhage.

Since the educational back ground influences the death of the pregnant women with antepartum hemorrhage, the women's education should be increased in order that they can make their own decisions in the anticipation of their child birth involving the families, sorroundings, and goverment agencies."

"Tingkat pengembangan wilayah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dari perkembangan ekonomi maupun sosial. Karakteristik wilayah yang berbeda dapat menyebabkan efek yang berbeda tiap wilayah jika suatu intervensi pembangunan dilakukan di suatu wilayah tertentu (Kustiawan, 2009). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengembangan wilayah yang berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan mengenai arahan rencana pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Barat dimana tiap wilayah memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan menilai hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Provinsi Jawa Barat dan analisis deskriptif untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berbeda-beda. Tingkat perkembangan wilayah yang tinggi terdapat pada wilayah pusat pemerintahan dan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kemudian tingkat perkembangan wilayah yang sedang dominan berada pada wilayah bagian utara Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dipengaruhi oleh aksesibilitas dan topografi wilayah yang landai. Sedangkan tingkat perkembangan yang rendah didominasi pada wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Barat. Perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada pusat-pusat pemerintahan dan pusat perekonomian seperti WP KK Cekungan Bandung dan WP Bodebekpunjur. 

---

The level of regional development differs from one region to another, both in terms of economic and social development. Different regional characteristics can cause different effects for each region if a development intervention is carried out in a particular area (Kustiawan, 2009). West Java Province is one area that has other regional developments. Therefore, the government makes policies regarding regional development plans in West Java Province, where each region has its function. Therefore, this study was conducted to determine the level of regional development in each district/city in West Java Province and assess the relationship between the level of regional development and the direction of regional development of West Java Province. This study uses the composite index method to determine the level of regional development of West Java Province and descriptive analysis to see the relationship between the level of regional development and the direction of development. The results of this study indicate that the level of regional development in West Java Province in 2020 is different. A high level of regional development is found in the central government area and areas close to the government center. Then the level of regional development that is currently dominant is in the northern part of West Java Province, which is influenced by the accessibility and sloping topography of the area. In comparison, the low level of development dominated in the southern part of West Java Province. Regional development in West Java Province concentrated in government and economic centers such as WP KK Bandung Basin and WP Bodebekpunjur. "

"Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi 225/100.000 menjelang tahun 2000. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut khususnya dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemerintah telah melaksanakan program GSI sejak tahun 1996.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan GSI dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dan kualitatif.Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan observasi sementara data sekunder menggunakan laporan pelaksanaan GSI.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berhubungan secara statistik dengan keefektifan GSI dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pendidikan istri dan suami, pendapatan dan perencanaan persalinan. Ambulans dan donor darah tidak berhubungan secara statistik tetapi penting khususnya pada kasus-kasus gawat darurat. Sebagian besar ibu mengetahui bahwa lebih aman bersalin dengan pertolongan bidan tetapi kebanyakan mereka tidak mampu membayar biaya persalinan tersebut. Karena itu, Tabulin dapat menjadi sarana yang panting dan efektif untuk meningkatkan cakupan karena dapat digunakan untuk mengantipasi biaya persalinan. Sementara itu, dukungan tokoh formal dan informal juga merupakan faktor yang sangat penting walaupun secara statistik tidak berhubungan.Berdasarkan wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program GSI sangat tergantung pada komitmen dari seluruh pihak terkait di berbagai tingkatan dan koordinasi lintas sektoral. Masalah yang paling penting adalah tidak tersedianya dana operasional GSI.Mempertimbangkan hasil penelitian maka disarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program GSI untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap program ini, meningkatkan koordinasi lintas sektoral, menurunkan biaya persalinan dengan tenaga kesehatan, memberikan penghargaan khusus kepada para bidan yang berhasil meningkatkan cakupan persalinan serta menyediakan dana operasional untuk pelaksanaan kegiatan GSI sehingga program ini dapat mencapai sasaran secara lebih efektif.

---

Factors Related to the Effectiveness of Mother Friendly Movement (Gerakan Sayang Ibu1GS1) in Increasing the Coverage of Delivery by Health Provider (Case study in Mande, Cilaku and Facet Subdistricts, Cianjur Regency, West Java Province)Indonesia had a commitment to decrease Maternal Mortality Rate (M MR) to be 225/100000 live birth by the year 2000. In order to achieve this aim especially to enhance the coverage of delivery by health provider, our government had carried out GSI program since 1996.

The purpose of this research was to know factors related to the effectiveness of GSI to increase the coverage of delivery by health provider. This research combined qualitative and quantitative method. The primary data used questionnaires, depth interviews and observations while secondary data used the report on implementation of GSI. The data was analized by using univariate, bivariate as well as multivariate analysis.

The result of this research indicate that those variables which have relationship with the effectiveness of GSI to increase the coverage of delivery by health provider were education of husbands and wives, income and delivery planning. Ambulance and blood donor did not have relationship statistically but they were important especially in emergency cases. Most of mothers knew that it would be safer if they could deliver by the help of health provider but most of them couldn't pay the cost of delivery. Therefore, Tabulin could be an important and effective mean to increase the coverage because it could be used to anticipate the cost of delivery, Meanwhile, the support of formal as well as informal leaders were very important too, although statistically have no relationship.

Based on depth interviews, it could be concluded that the success of implementation of GSI was really depend on the commitment of all relevant sectors in every level and the coordination of cross sector. The most important problem was unavailability of operational fund of GSI.

Considering the result of this research, it was suggested to those involved in implementation of GSI to improve their commitment against this program, decrease the cost of delivery by heath provider, giving special appreciation to the midwives who could increase their coverage and provide operational fund for the implementation of GSI so that this program could achieve its target more effectively."

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."