Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pandemi merupakan wabah suatu penyakit atau virus baru keseluruh dunia dan semua orang belum memiliki sistem kekebalan tubuh (immunity) terhadap virus tersebut sehingga menyebabkan banyak yang terkena dampak dan meninggal (WHO, 2010). Kurangnya kesiapan dan kesiapsiagaan dalam hal insiden manajemen sistem Rumah Sakit di Indonesia serta pengetahuan tenaga kesehatan yang berbeda-beda akan protokol Covid-19 dapat membawa risiko dan menjadi kendala bagi keselamatan pasien, tenaga medis, tenaga non-medis dan seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan pandemi ini, untuk itu dibutuhkan analisa mengenai kesiapan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid 19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesiapan RS dalam menangani kedaruratan pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesiapan RS pada periode sebelum pandemi Covid-19, sejak bulan Desember tahun 2019 sampai February tahun 2020 berada pada level yang tidak baik dengan nilai dibawah 10%, artinya belum dipersiapkan. Pada saat pandemi bulan Maret sampai Juni tahun 2020 secara keseluruhan berada dibawah 60%, artinya tingkat kesiapan RS berada pada tingkat yang cukup baik dan kepemimpinan tim gerak cepat Covid19 sudah cukup efektif dalam menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan standard. Hospital Readiness dari WH0 (2020), Kementerian Kesehatan RI (2020) dan Malcolm Baldrige, dan berkat kerjasama yang baik di internal rumah sakit antara Manajemen (Leadership), TGC, petugas kesehatan yang ada dan koordinasi yang baik di internal RS TNI AD serta eksternal rumah sakit, dengan pemerintah pusat dan daerah serta rumah sakit rujukan Covid-19 lainnya, begitupun edukasi yang baik dari rumah sakit terhadap masyarakat sekitar, dan kepedulian masyarakat terhadap protokol Covid-19, sehingga menghasilkan suatu keberhasilan pada periode New Norm bulan Juli-Desember tahun 2020, dimana RS telah memiliki tingkat kesiapan yang sangat baik dan kepemimpinan tim gerak cepat Covid-19 sudah sangat efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dengan nilai rata-rata diatas 90%, sehingga perlu dipertahankan dan di tingkatkan lagi. Berdasarkan data sekunder RS BWT pada Desember 2020, RS sudah menangani pasien Covid-19 sebanyak 302 orang sejak Maret-Desember tahun 2020 dengan CFR 4,4% dan tingkat kesembuhan sekitar 95%. ......Pandemic is an epidemic of a new disease or virus that’s spread over multiple countries or continents and everyone does not have an immune system (immunity) against the virus, causing many to be ill, affected and die (WHO, 2010). Lack of readiness and preparedness in the case of hospital incidents management system in Indonesia as well as different knowledge and understanding of health workers about the Covid-19 protocol could pose risks to the safety of patients, medical personnel, non-medical personnel and all Indonesian people, to overcome this pandemic requires an analysis of the Hospital Readiness of the Bhakti Wira Tamtama as part of Covid-19 referral hospital in Indonesia. This research aims to analyze the hospital readiness in dealing with the Covid-19 pandemic. This research is a case study method. The results of this study indicate that the level of hospital readiness in the period before the Covid-19 pandemic, from December 2019 to February 2020, was below than 10%, meaning that it has not been prepared. During the pandemic in March to June 2020 the readiness level was below than 60%, meaning that the hospital readiness level was very good. The leadership of the Covid-19 was quite effective in dealing with the Covid-19 pandemic in accordance with the Hospital Readiness standard from WH0 (2020), the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (2020) and Malcolm Baldrige. However a good cooperation in the internal hospital between Management (Leadership), TGC, health workers and good coordination within the TNI AD Hospital and external hospitals, with the central government and regions and other Covid-19 referral hospitals, as well as good education from the hospital to the surrounding community, and public awareness of the Covid-19 protocol, make a huge impact at New Norm period of July-December 2020, where the hospital has an excellent hospital readiness level in dealing with the Covid-19 pandemic, so it needs to be maintained. Based on the data from BWT Hospital in December 2020, the hospital has been able to handle 302 Covid-19 patients from March to Desember 2020, with a case fatality rate around (CFR) 4,4% and the cure rate is about 95%.

Abstrak :
Secara global, kesehatan adalah industri senilai USD 3.5 triliun atau setara dengan 8% dari PDB dunia. Menurut data, masih ada kekurangan dari sistem kesehatan saat ini, antara lain: (i) angka harapan hidup yang masih bervariasi; (ii) 100 juta orang dimiskinkan oleh pengeluaran kesehatan; (iii) kesenjangan kesehatan yang terus terjadi, bahkan di negara-negara kaya (US dan Australia); (iv) sebagian besar peralatan yang tidak digunakan dengan semestinya. Memperkuat sistem kesehatan berarti mengatasi kendala utama di setiap bidang, dengan demikian derajat kesehatan akan meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Metode yang digunakan adalah tinjauan kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui pencarian studi/penelitian yang sudah ada sebelumnya dan teori-teori yang berkaitan dengan topik. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah penelitian dengan semua jenis metode yang dapat menjawab topik dan menggunakan framework WHO: Six Building Blocks. Kriteria eksklusi penelitian adalah penelitian lebih dari 10 tahun, serta penelitian yang tidak dapat menjawab pertanyaan penelitian. Informasi yang didapatkan dari studi literatur ini akan diuraikan dalam bentuk table hasil dan narasi, dengan hasil temuannya yaitu kinerja sistem kesehatan di negara berkembang belum lebih baik dari negara maju, dilihat dari status kesehatan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang sedang dialami.

---

Globally, healthcare is an industry of USD 3.5 trillion worth or equal to 8% of the world GDP. According to the data, there are still shortcomings of the current health system, as follows: (i) life expectancy that still varies; (ii) 100 million people are impoverished by health spending; (iii) health gaps that continue to occur, even in wealthy countries (the US and Australia); (iv) most of the equipment is not used properly. Strengthening the health system means overcoming the main obstacles in each field, thus the value of health will increase. This research uses a qualitative approach that is descriptive-analytic. The methods used are a literature review. The type of data used is secondary data obtained through pre-existing study/research searches and topic-related theories. The inclusion criteria for this study are research with all types of methods that can answer topics and use the WHO framework: Six Building Blocks. The research exclusion criteria are the research of more than 10 years, as well as research that cannot answer research questions. The information obtained from this literature study will be described in the form of results table and narration, with the result of the health systems performance in the developing countries has not been better than in developed countries, judging by the public health status and the health problems that are being experienced.

Abstrak :
Globalisasi, sebagai sebuah proses yang telah mengubah isu kesehatan menjadi masalah global, memicu perkembangan kajian tata kelola kesehatan global dalam Ilmu Hubungan Internasional. Karakter tata kelola kesehatan global yang multisektor dan multiaktor membuat kerja sama kesehatan tidak lagi eksklusif milik World Health Organization (WHO). Tulisan ini bertujuan untuk memetakan perkembangan literatur akademis mengenai peran WHO dalam dua dekade terakhir. Tulisan ini berusaha memahami bagaimana literatur menjelaskan dinamika peran WHO dalam menghadapi tantangan kesehatan baru di tengah perubahan lanskap tata kelola kesehatan global. Dengan menggunakan metode tipologi, tulisan ini mengidentifikasi dua fenomena: pertama, peran WHO dalam menghadapi krisis kesehatan global; dan kedua, posisi WHO di tengah institusi kesehatan global lain. Pada fenomena pertama, mayoritas literatur menilai power dan political willingness negara dalam mematuhi WHO, otoritas WHO yang terbatas, dan mekanisme pendanaan WHO menjadi faktor penyebab penurunan peran organisasi sejak revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005. Pada fenomena kedua, mayoritas literatur menilai legitimasi dan normative power WHO sebagai keunggulan yang menjadikan organisasi ini tetap relevan sebagai aktor kunci dan aktor utama dalam tata kelola dan kerja sama kesehatan global. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dinamika peran WHO dalam tata kelola kesehatan global merupakan manifestasi adaptasi organisasi terhadap dinamika politik. Tulisan ini mengidentifikasi beberapa temuan dan celah dalam literatur. Pertama, literatur mengenai peran WHO didominasi oleh pendekatan principal-agent dan legal. Kedua, literatur memberikan perhatian besar pada topik krisis kesehatan global yang berupa penyakit menular, namun jarang membahas topik penyakit tidak menular serta program kesehatan penting lain. Ketiga, literatur yang ditulis dalam satu dekade terakhir fokus pada kritik bagi kegagalan organisasi. Keempat, aspek multisektor dan multiaktor dalam tata kelola kesehatan global masih belum dibahas secara mendalam. Kelima, tulisan akademis yang membahas peran WHO dalam menghadapi COVID-19 masih terbatas. ......Globalization, as a process that turned health issues into global problems, has triggered the development of global health governance study in International Relations. The multi-sector and multi-actor characteristics of global health governance make health cooperation no longer exclusively owned by World Health Organization (WHO). This paper aims to map the development of academic literature on the role of WHO in the last 2 decades. This paper seeks to understand how the literature explains the role of WHO in dealing with emerging health challenges amidst the changing landscape of global health governance. Using the typology method, this paper identifies two phenomena: first, WHO's role in dealing with global health crises; and second, WHO's position among other global health institutions. Regarding the first phenomenon, the majority of literature focuses on the power and political willingness of member states in complying with WHO’s regulations and recommendations, limited WHO’s authority, and WHO’s funding mechanism as factors which lead to the declining role of WHO since the revision of International Health Regulation (IHR) in 2005. Regarding the second phenomenon, the majority of literature finds that the legitimacy and normative power of WHO are the advantages that make the organization remain relevant as the key and prime actor in global health governance and cooperation. This paper concludes that the dynamic role of WHO in global health governance is a manifestation of its adaptation to global political dynamics. This paper also identifies several findings and gaps in the literature. First, the literature on the role of WHO is dominated by principal-agent and legal approaches. Second, the literature pays great attention to health crisis issues in the form of communicable diseases, but rarely discusses non-communicable diseases and other critical health programmes. Third, the literature written in the last decade focuses on criticisms regarding WHO’s organizational failure. Fourth, the multi-sector and multi-actor aspects of global health governance have not yet been discussed in depth. Fifth, the academic writings discussing the role of WHO in facing COVID-19 are still limited.

Abstrak :
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji reliabilitas kuesioner frekuensi konsumsi makanan kariogenik, mengetahui status karies gigi, dan hubungan frekuensi konsumsi makanan kariogenik dengan status karies gigi pada anak usia 15-16 tahun di DKI Jakarta. Metode: Survei epidemiologi dilakukan dengan desain penelitian cross sectional. Pemeriksaan karies gigi dilakukan oleh satu pemeriksa, menggunakan indeks DMFT. Indeks DMFT digunakan untuk mencatat prevalensi karies gigi berdasarkan kriteria WHO. Selain itu juga memberikan FFQ/ Food Frequency Quetionare yang dijawab oleh subjek untuk mendapatkan informasi mengenai frekuensi konsumsi makanan kariogenik, karakteristik anak, dan keadaan sosiodemografi. Data kemudian dianalisis dengan analitik komparatif. Hasil: Total sampel sebanyak 471 anak, dengan prevalensi yang mengalami karies gigi sebesar 75,4% dengan rata-rata 2,72. Kesimpulan: Status karies gigi pada anak usia 15-16 tahun di DKI Jakarta tergolong moderate, dengan rata-rata 2,72. Kedua kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Karies gigi berhubungan signifikan dengan jenis kelamin, pendidikan ibu dan item makanan yogurt, perment mint, kripik, dan minuman bersoda. ......Objective: This study aimed to examine the reliability of the questionnaire frequency of cariogenic food consumption, determine the dental caries status, and the relationship between the frequency of cariogenic food consumption and dental caries status in children aged 15-16 years in DKI Jakarta. Method: Epidemiology surveys were conducted with cross sectional study design. Dental caries was examined by one examiner, using DMFT index. DMFT index is used to record the prevalence of dental caries based on WHO criteria. FFQ / Food Frequency Quetionare answered by the subject to get information about the frequency of consumption of cariogenic foods, children's characteristics, and sociodemographic conditions. Data were analyzed with comparative analytic. Results: A total sample of 471 children, with a prevalence of dental caries of 75.4% with an average of 2.72. Conclusion: Dental caries status in children aged 15-16 years in DKI Jakarta is classified as moderate, with an average of 2.72. Both of questionnaires used in this study are reliable. Dental caries is significantly associated with gender, maternal education and food items such as yogurt, mint, mint, and carbonated drinks.

Abstrak :
This book explores the status of paper-based diagnostic solutions, or Microfluidics 2.0. The contributors explore: how paper-based tests can be widely distributed and utilized by semi-skilled personnel; how close to commercial applications the technology has become, and what is still required to make paper-based diagnostics the game-changer it can be. The technology is examined through the lens of the World Health Organizations ASSURED criteria for low-resource countries (Affordable, Sensitive, Specific, User-friendly, Rapid and robust, Equipment-free, and Deliverable to end-users). Its applications have to include: health technology, environmental technology, food safety, and more. This book is appropriate for researchers in these areas, as well as those interested in microfluidics, and includes chapters dedicated to principles such as theory of flow and surface treatments; components such as biomarkers and detection; and current methods of manufacturing

Abstrak :
Hasil laporan Sub Direktorat Imunisasi Depkes RI bersama WHO tentang studi pengukuran keamanan penyuntikan di empat porpinsi di Indonesia (1999) menunjukkan bahwa 37,5% syringe tidak steril, 22,5% bagian jarum tidak steril ketika akan digunakan dan 28,5% bagian jarum dan syringe yang steril tersentuh waktu pemakaian. Di samping itu Laporan Tahunan Imunisasi 1998/1999 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Litbangkes Depkes RI menunjukkan bahwa 40-50% praktek imunisasi tidak aman termasuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Hal ini menyangkut kepatuhan petugas pelaksana pelayanan imunisasi. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang tingkat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas tersebut di puskesmas Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2000. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional). Pengamatan dilakukan di 20 Puskesmas di Kota Pontianak sebanyak 100 orang petugas pelaksana pelayanan imunisasi di Puskesmas atau di Posyandu. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar tilik untuk pengamatan kepatuhan petugas, setiap petugas diamati sebanyak tiga kali. Setelah selesai pengamatan dilakukan wawancara tentang hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas. Hasil analisis univariat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi nilai total menunjukkan yang patuh sebesar 53,0 %. Pengamatan kepatuhan dilakukan pada tiga komponen kegiatan yang hasilnya menunjukkan bahwa petugas yang patuh terhadap proses pencatatan 81,0%, proses penyuntikan 79,0%, tetapi yang patuh pada proses penyuluhan 8,0%. Petugas dengan tingkat pengetahuan baik lebih sedikit dari yang tingkat pengetahuannya kurang, sebagian besar berpengetahuan baik tentang jadwal imunisasi, sebaliknya sebagian besar berpengatuhan kurang tentang cara imunisasi. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Petugas yang berpengetahuan baik yang patuh sebanyak 68,1% dan yang pengetahuan kurang yang patuh 39,6%. Variabel pengetahuan menunjukkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Saran, perlu adanya upaya peningkatan kepatuhan petugas dengan peningkatan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi melalui pelatihan, pertemuan maupun supervisi. ......Report of Immunization Sub Directorate of the Ministry of Health Republic of Indonesia in a joint project with WHO (World Health Organization) concerning study on measurement of injection safety in four provinces in Indonesia (1999) shows that 37.5% of syringe were not sterile, 22.5% of the needles to use were not sterile and 28.5 % of sterile needles and syringe were touched during their use. In addition, the Immunization Annual Report 1998/1999, based on a survey conducted by National Institute of Health Research and Development of the Ministry of Health Republic of Indonesia, reveals that 4U°/o-50% of the immunization practice were not safe, including the implementation of Bulan lmunisasi Anak Sekolah (BIAS) or School Immunization Program. This finding correlates with the staff compliance in delivering immunization service. This study was aimed at gathering information regarding level of staff compliance to the implementation guidelines of immunization service and factors that correlate with such staff compliance at all Puskesmas (community health centers) in Pontianak City, West Kalimantan Province, Year 2000. The study design employed a qualitative approach with a cross sectional method. Observation was conducted at 20 Puskesmas in Pontianak City over 100 operatives or staffs of immunization service at Puskesmas or Posyandu (Integrated-Service Shelter). Data collection was conducted by using checklist to observe the staffs? compliance. Each staff was observed for three times. Following the observation, interviews were set to dig information on factors that correlate with the staffs? compliance to the guidelines. Result of univariat analysis of the staffs compliance to the guideline shows that 53.0% of the staffs compliance to the guidelines. The observation over the staffs compliance was focused on three components of activities, The results describes that 81.0% of the staffs compliance to recording process, 79.0% of the staffs compliance to injection procedures, and only 8.0% of them compliance to the program dissemination session. The number of knowledgeable staff was far littler that the opposite staff, a lot of the staffs acknowledged the immunization schedule, while most of them were less informed about appropriate immunization procedures. The bivarians analysis result shows that there is a significant correlation between knowledge level of the staffs and their compliance to the implementation guidelines of the immunization service. 68.1% of the knowledgeable staff's compliance to the guidelines while 39.6% of the less knowledgeable staff-'s compliance to the guidelines. Knowledge variable proved to be the most dominant factor that correlated with the staffs compliance to the implementation guidelines of immunization service. As recommendations, there should be improvement of the staffs? compliance to the guidelines by increasing their knowledge of the guidelines through regular training, meetings or supervisions.

Abstrak :
Kebijakan rehabilitasi penyandang cacat berbasis masyarakat (RBM) di Indonesia diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan pelayanan terhadap penyandang cacat. Di satu sisi, ditujukan untuk bagaimana RBM tersebut mampu memperluas jangkauan pelayanan sampai ke tingkat perdesaan. Di sisi yang lain untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar tempat tinggal melalui proses rehabilitasi penyandang cacat. Pilihan terhadap kebijakan RBM sendiri, sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1975, melalui kerjasarna antara pemerintah Indonesia dengan UNDP-ILO. Kegasama ini sendiri dilakukan melalui tiga fase. Fase pertama, melalui proyek INS1791023, dilanjutkan dengan fase kedua melalui proyek INS/82/011 tahun 1982 dan fase ketiga, melalui proyek INS/88/020 tahun 1988, yang kesemuanya tentang pelaksanaan Kebijakan RBM di Indonesia. Ada dua alasan panting mengapa pemerintah melakukan kerjasama dengan UNDP/ILO untuk melaksanakan kebijakan RBM ini. Panama, berdasarkan kajian Depsos (1995), selama ini jangkauan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat berhenti pada wilayah perkotaan saja. Padahal menurut kajian itu, jumlah penyandang cacat di perdesaan merupakan 70% dari jumlah penyandang cacat di Indonesia. Sisanya 30% berada di perkotaan. Dari jumlah itu, yang dapat dilayani baru sekitar 416.606 orang atau 7,47% dari populasi penyandang carat yang berjumlah sekitar 5.573.000 pada tahun 1992. Kedua, peran pemerintah dalam proses rehabilitasi penyandang cacat akan makin berkurang bersamaan dengan makin terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk rehabilitasi ini. Oleh karena itu, upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi selain akan meringankan beban anggaran, juga dapat menjamin kontinuitas pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat di masa-masa yang akan datang. Setidaknya proposisi tersebut telah dibuktikan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) yang menyatakan bahwa kebijakan RBM, dimana peran serta masyarakat menjadi pendorong utamanya, telah terbukti mampu menyelesaikan 80% dari persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh penyandang carat. Sedangkan dalam kajian ISDS yang berjudul Evaluation of Community-Based Rehabilitation for Disabled Program in Indonesia, yang merupakan hasil kerjasamanya dengan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) dan United Nations - Department for Economic and Social Affairs (UN-DESA), New York, menyebutkan bahwa kebijakan RBM layak diterapkan di Indonesia terutama untuk mengatasi masalah distorsi rehabilitasi penyandang cacat di wilayah perdesaan dan perkotaan. Kedua kajian di atas menarik untuk dikaji lebih teliti lagi. Melalui pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), penulis ingin membuktikan apakah temuan WHO dan ISDS tersebut benar-benar sesuai dengan harapan yakni mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh para penyandang carat di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan bantuan dari lima (5) responders ahli dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan akademisi dan ahli dari kalangan masyarakat sendiri, penulis berharap hasilnya benar-benar dapat diambil sebagai keputusan penting bagi pemerintah. Secara keseluruhan, baik itu pandangan WHO, ISDS maupun dalam kajian yang menggunakan pcendekatan AHP ini sendiri, ternyata konklusi yang sama bahwa kebijakan RBM perlu mendapatkan ruang untuk diterapkan secara nyata di masyarakat. Pandangan ahli dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 87% menyatakan bahwa kebijakan RBM merupakan kebijakan ideal dan layak diterapkan sebagai kebijakan nasional untuk menanggulangi masalah ketimpangan rehabilitasi yang kini terjadi di perdesaan dan di perkotaan. Penegasan ini setidaknya memperkuat pernyataan dari dua kajian sebelumnya bahwa kebijakan RBM adalah kebijakan yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan besar yang kini dihadapi oleh penyandang cacat. Justru pada saat pemerintah sedang dihadapkan pada persoalannya sendiri yakni krisis keuangan dan krisis hutang luar negeri yang kini memasuki ambang psikologis yang sudah sangat mengkhawatirkan itu. Harapan demikian ini mungkin biasa-biasa saja jika datang dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, dan kalangan ahli dari masyarakat sendiri. Tetapi menjadi sangat menarik justru karena kalangan ahli dari pemerintah perlu mengharapkan hal yang sama bahwa sudah saatnya kebijakan yang berbasis masyarakat ini benar-benar diimplementasikan.