Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Parsaulian, Adelina Marudur, author

Pelanggaran jabatan notaris sebagai saksi akta (studi kasus putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014) = Infringement of notary occupation as witness of the deed (case study the verdict of Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014)

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh para pihak. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52486

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Desi Sriwidayanti, author

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52485

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Putri Nurmala Sari, author

Penerapan Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dan Menyalahgunakan Kewenangan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara = The Application of the Concept of Misuse Authority and Abusing Authority which Have Inflicted Losses State Financial

Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Gunawan, author

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis = Abuse of Authority of Government Administration Officials Who Have Recovered State Financial Losses

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Riris Devita Apriyanti, author

Analisis kerentanan penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh kepala daerah dalam kasus mutasi jabatan aparatur sipil negara = The Analysis of vulnerability of discretionary abuse by the head of district in civil servant mutation of office case

ABSTRAK
Kebijakan desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pada kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara ASN berpeluang pada penyalahgunaan wewenang. Hal yang menjadi tantangan adalah peran strategis dan kekuasaan kepala daerah seringkali berorientasi pada tindakan-tindakan untuk menerapkan kewenangan diskresi sebesar-besarnya. Dalam penelitian terhadap kasus yang sama, hal tersebut mencerminkan apa...

2017

TA-Pdf;

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Sianipar, Febri, author

Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian