Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Area drilling merupakan salah satu area kerja yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang paling tinggi, dimana angka kecelakaan kerja di industri pengeboran minyak paling banyak terjadi di area ini. Kecelakaan kerja itu sendiri dapat terjadi karena berbagai faktor, yakni faktor kelalaian manusia yang melakukan tindakan tidak aman, faktor kondisi tidak aman, dan faktor lain yang tidak dapat diperhitungkan. Meskipun demikian, masih terdapat kontradiksi antara tingkat resiko yang tinggi dengan perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja. Hal yang sama juga terlihat di area drilling Pertamina Pondok Tengah. Perilaku tidak aman ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni : (1) faktor internal, yang berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan dan persepsi; (2) faktor eksternal, yang berasal dari luar individu, seperti pengawasan, safety-meeting, dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kedua faktor tersebut, berkaitan dengan perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja di lokasi penelitian. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, terlihat bahwa kondisi kedua faktor tersebut sudah cukup baik. Tetapi temyata ada hal-hal lain yang turut mempengaruhi sehingga pekerja tetap melakukan tindakan tidak aman. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan masukan bagi unit drilling Pertamina Pondok Tengah berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Saran yang diberikan dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan kondisi pelatihan dan safety meeting yang dilaksanakan perusahaan. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki tindakan pekerja tersebut.

---

Drilling area is one of the highest level of occupational accident, where occupational accident in petroleum drilling industry mostly happen in this area. This occupational accident itself happens because of some factors: unsafe acts by the labors, unsafe working condition factor, and factor such as the act of God. Eventhough, there is still a contradiction between this high level of occupational accident and unsafe act by the labors. This contradiction can also be seen in Pertamina Pondok Tengah drilling area. This unsafe acts actually influenced by two major factors: (1) internal factors, coming from the inside of the individual, such as knowledge and perception; (2) external factors, coming from the outside of the individual, such as controlling, safety meeting held by the company, and training. This research intends to describe the condition of the two factors, in connection with the unsafe acts by labors where this research was held. Data analyzing process shows that the condition of both factors is good enough. But there still are other influencing things that affect labors to keep doing unsafe acts. Furthermore, this research also intends to give some recommendation on those two factors for Pertamina Pondok Tengah drilling unit. The recommendations in this research mainly about the condition of training and safety meeting held by the company. Hopefully, these recommendation can be used to improve labors behavior.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian nominee yang dimuat didalam suatu Akta Pernyataan dan Perjanjian dimana para pihak yang melakukan perjanjian ini adalah sesama warga negara Indonesia didalam kepemilikan Tanah dan Bangunan. Lazimnya perjanjian  dilakukan pada waktu dahulu adalah untuk sarana penyeludupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing guna memiliki suatu hal yang mana terdapat suatu hambatan didalam kepemilikan tersebut yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang. Masalah yang dibahas adalah mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian nominee yang didukung dengan Akta Pernyataan dan Perjanjian, dan juga membahas mengenai kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee dalam sengketa tanah dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normartif yang bersifat deskriftif analistis dengan menggunakan data sekunder yang di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa halnya perjanjian nominee ini mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Adapun kekuatan pembuktian dari kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee ini hanya mengikat kepada kedua belah pihak tersebut dan ahli waris dari pihak tersebut dan tidak mengikat ke pihak ketiga.

---

This thesis discusses the agreement of the nominees on a statement and agreement where the parties who make this agreement are fellow Indonesians in the possession of land and building. Usually, the agreement was made in the first time is for the means of smuggling laws committed by foreign nationals in order to have a matter of which there is a barrier in the possession which in this case is the law. The discussion that will be discussed is about the binding force of the nominee agreement supported by the Deed of statement and agreement, and also discusses the strength of proof of land ownership that is based on the nominee agreement in land disputes with the study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 73 K/PDT/2019. This study uses the Normartif juridical method of research which is an analytical nature by using secondary data in analysis using a qualitative approach. The result of this study is that this nominee agreement is binding on both parties that make up the agreement. As for the proving power of land ownership based on this nominee agreement it only binds to both parties and the heirs of such parties and does not bind to any third party.

Abstrak :
Terorisme merupakan sebuah permasalahan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Kerusakan secara materiil bahkan hingga terancamnya nyawa seseorang menjadi hal yang tidak luput dari peristiwa terorisme. Tidak hanya skala kecil, terorisme juga menjadi ancaman untuk skala Internasional. Terbentuk dalam jaringan besar yang bergerak secara diam-diam, kelompok yang memiliki pemikiran dan tujuan ekstrimis ini menjadi salah satu musuh berbahaya di setiap negara. Tragedi pemboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia membuat pemerintah harus berfikir tepat dalam melakukan upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Tidak hanya undang-undang, bahkan pemerintah juga membentuk suatu badan yang khusus menangani kasus terorisme. Perubahan alur dalam pembentukan undang-undang menjadi pewarna dalam usaha pemerintah untuk menghadapi kasus terorisme. Hal ini pun melahirkan sebuah pertanyaan mengenai seberapa besar efektivitas yang dihasilkan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini dan juga mengenai penerapan penegakan hukum yang ideal berdasarkan UU No.5 Tahun 2018 yang dilakukan oleh POLRI. Berawal dengan dibentuknya Perppu No.1 Tahun 2002 yang membahas akan kasus terorisme dari segi hukum, nyatanya tak menghentikan pergerakan kelompok ekstrimis di Indonesia. Hal ini pun menjadi bahan evaluasi untuk disahkannya Perppu tersebut menjadi UU No. 15 Tahun 2003. Diharapkan menjadi payung hukum yang sah dan menjadi senjata mutakhir dalam menghilangkan terorisme, tak menjadikan UU ini cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dengan segala diskusi dan pembahasan, pada akhirnya disahkanlah UU No.5 Tahun 2018 yang hingga saat ini menjadi aturan utama dalam kasus terorisme di Indonesia. Tak selalu berjalan mulus, UU yang disebut sebagai Security Act dan juga Patriot Act yang dalam pelaksanaannya sering mendapat kecaman karena ketidak sesuaiannya dengan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, fokus masalah akan dibahas dengan metode penelitian hukum dengan kajian hukum normatif, empiris dan implementasi. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum, implementasi hukum dan tujuan hukum yang dikolaborasikan dengan hasil wawancara dan data lainnya hingga menghasilkan analisa data. Sebagai kesimpulannya, ditemukan bahwa dengan proses perubahan pada aturan dan perundang-undangan mengenai kasus terorisme telah menghasilkan perubahan yang signifikan sebagai upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Meskipun beberapa upaya teror masih tetap dilakukan di sejumlah wilayah, namun upaya yang dilakukan Densus 88 dalam menangkap sejumlah tersangka yang tergabung dalam kelompok radikal menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini tentunya membantu dalam mengurangi upaya terjadinya peristiwa terorisme. Dengan disahkannya UU No.5 Tahun 2018 yang memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif sebagai pencegahan kasus terorisme, memberikan keleluasaan atas penanganan kasus terorisme. Upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum terjadinya kasus terorisme memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Dengan dilakukannya penyidikan ini, tentunya membantu dalam menguak ide atau rencana yang direncanakan oleh jaringan terorisme tersebut. Sehingga bisa dikatakan pula bahwa UU anti terorisme yang saat ini digunakan telah memberikan dampak yang cukup efektif terhadap permasalahan terorisme di Indonesia . Namun, dalam pelaksanaanya haruslah selalu diperhatikan komponen pelaksanaan dan penggunaan wewenang agar tetap sesuai dengan kaidah Hak Asasi Manusia. ......Terrorism is a problem that always attracts the attention of many people. Material damage, even to the point of threatening one's life, is something that is not spared from terrorism. Not only on a small scale, terrorism is also a threat on an international scale. Formed in a large network that moves secretly, this group that has extremist thoughts and goals has become one of the most dangerous enemies in every country. The bombing tragedy that occurred in several regions in Indonesia made the government have to think properly in making efforts to deal with cases of terrorism. Not only laws, even the government has also established a body that specifically handles terrorism cases. Changes in the flow in the formation of laws become coloring in the government's efforts to deal with cases of terrorism. This also raises a question about how much effectiveness has resulted from the efforts that have been made by the government to date and also regarding the ideal implementation of law enforcement based on Law No. 5 of 2018 carried out by POLRI. Starting with the formation of Perppu No. 1 of 2002 which discussed terrorism cases from a legal perspective, in fact it did not stop the movement of extremist groups in Indonesia. This has also become an evaluation material for the ratification of the Perppu to become Law no. 15 of 2003. It is hoped that this law will become a legal umbrella and become the latest weapon in eliminating terrorism, but this law will not be effective enough in its implementation. With all the discussion and discussion, in the end Law No. 5 of 2018 was passed which until now has become the main rule in terrorism cases in Indonesia. It does not always run smoothly, the law which is referred to as the anti-terrorism law is often equated with the anti-subversion law and also the Internal Security Act and the Patriot Act which in their implementation have often been criticize for their incompatibility with human rights. In this study, the focus of the problem will be discussed using legal research methods with normative, empirical and implementation legal studies. This study also uses the theory of legal effectiveness, legal implementation and legal objectives which are collaborated with the results of interviews and other data to produce data analysis. In conclusion, it was found that the process of changing the rules and regulations regarding terrorism cases has resulted in significant changes as an effort to deal with terrorism cases. Although several terror attempts are still being carried out in a number of areas, the efforts made by Densus 88 to arrest a number of suspects belonging to radical groups have shown significant changes. This certainly helps in reducing efforts to occur terrorist incidents. With the passing of Law No. 5 of 2018 which authorizes the police to carry out preventive measures to prevent terrorism cases, it provides flexibility in handling terrorism cases. Preventive efforts that can be carried out before the occurrence of terrorism cases make it easier for the police to carry out investigations of parties related to terrorist networks. By carrying out this investigation, it certainly helps in uncovering ideas or plans planned by the terrorist network. So that it can also be said that the current anti-terrorism law has had a fairly effective impact on the problem of terrorism in Indonesia. However, in its implementation it must always pay attention to the components of the implementation and use of authority so that it remains in accordance with the principles of human rights.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya mengatasi kemiskinan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU Wakaf . Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wakaf dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi saham syariah sebagai objek wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif legal research . Penelitian Hukum Normatif legal research ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik tujuan wakaf adalah untuk merealisir keadilan sosial. Secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini merupakan wujud keadilan distributif ekonomi menurut ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur n surat al-Hasyr [59]:7, agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok orang-orang tertentu saja. Dalil hukum kebolehan wakaf saham dalam fiqih Islam didasarkan pada Mashlah?h mursalah dan isthishan. Atas dasar Mashlah?h mursalah, wakaf saham mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara rsquo;. Ketentuan mengenai wakaf saham termasuk pengelolaannya di Indonesia selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya untuk melindungi wakaf saham agar potensinya dapat dioptimalkan dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui kementrian agama dan BWI. Disamping itu pula pengelolaan wakaf saham oleh nazhir yang profesional dan amanah, pendaftaran,pengumuman saham yang diwakafkan, jaminan asuransi, larangan peralihan aset wakaf, serta penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf. Sebagai temuan hukum dalam disertasi ini bahwa benda wakaf tidak semata-mata ditujukan pada benda tidak bergerak saja, namun juga benda bergerak termasuk saham. Keharusan sifat benda wakaf yang kekal dan abadi, terkait saham dapat dilakukan dengan upaya agar nilai dari saham itu bersifat tetap dan bahkan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya jaminan asuransi saham . Pola pengembangan wakaf saham ini dapat dilakukan melalui sinergi dengan program CSR yang dikembangkan melalui perusahaan. Perlu dilakukan usaha menggiatkan wakaf saham di Indonesia, dengan melakukan sosialiasi dan peningkatan SDM nazhir profesional, membangun sinergi kerjasama mitra usaha, dan penyempurnaan pengaturan wakaf saham secara integratif. Kata Kunci : Wakaf, UU Wakaf, Saham Syariah. ...... Poverty is a common problem of many developing countries, includingIndonesia. Need efforts to overcome poverty effectively and sustainably. Amongthe social institutions in Islam, endowments waqf has held a very important rolein developing social activities, economy, and culture of Islamic societies. TheGovernment of the Republic of Indonesia has provided support for thedevelopment of Waqf with the enactment of Law No. 41 Year 2004 on Waqf WaqfAct . Based on Waqf Act, shares is one of movable property that can being objectwaqf. This research will be discussed on waqf in realizing distributive justice,shares as objects of waqf according to Islamic and positive law in Indonesia, andhow the legal protection for shares as the object of waqf in order to realizedistributive justice in society.The method used is a normative legal research. Normative Legal Researchis accomplished by approach to law and the concept of justice according toIslamic. Based on the results can be stated that the waqf as one of the economicpower of Islam, not only to the implementation of the spirit of faith, but also havea very high social aspect. Theoretically, waqf goal is to realize social justice.waqf is an income distribution system which is based on the social justice aspects.This is implementation of economic distributive justice according to al QuranSurat al Hashr 59 7. Based on the principle of justice, the Qur 39 an insists thatwealth does not revolve only on certain groups of people only. Economically waqfitself is one of system in the distribution of wealth and resources in community.Shares as waqf objects, in the study of Islamic jurisprudence, is associated with awaqf money is included in the category of moving objects. Proposition used todevelop waqf shares are highly related to the purpose for the public interest.Legal arguments of permissibility is based on Mashlah mursalah andisthishan. On the basis of Mashlah mursalah, waqf of shares bring benefits forthe people.Based on the Waqf Act in Indonesia, not all types of shares can being waqfobject. The Type of Shares not only based on positive law, but also not conflictwith Islamic principles. To protect the waqf of shares can be optimized with thesupervision by the government through the ministry of religion and IndonesiaWaqf Board BWI . Beside that, the management of waqf shares by Nazhirprofessional and trustful, registration, announcements and publications,insurance, prohibition of transference of the waqf object, and the enforcement oflegal sanctions for violations of the implementation of waqf. The new discoveriesfor the development of waqf shares in modern management can be done throughsynergy with CSR programs developed by companies.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai suatu pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak pada studi kasus putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, dan bagaimana akibat hukum serta dampak yang akan terjadi apabila salah satu pihak membatalkan dengan tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang jelas, apakah hal tersebut termasuk kedalam Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian menganalisis bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan melalui social media dan menguji keabsahannya sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam undang undang dan juga KUHPerdata apakah sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Lalu putusan hakim dalam memutuskan perkara akan dianalisis. ......This thesis will discuss the cancellation of an agreement that was carried out unilaterally in the case study of the decision number 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, and what are the legal consequences and the impact that will occur if one party cancels with no basis and does not have good reasons it is clear whether this is included in a Default or an Unlawful Act. Then analyze how an agreement can be made through social media and test its validity in accordance with the regulations contained in the law and also the Civil Code whether it can be said to be a binding agreement between the two parties. Then the judge's decision in deciding the case will be analyzed.