Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Clarissa Angeline
"Transaksi dalam perbankan membutuhkan lembaga jaminan untuk kepastian hukum bagi kreditur melalui Hak Tanggungan. Dalam eksekusi Hak Tanggungan, acte de command yang dibuat oleh notaris berfungsi penting dalam pelunasan kredit macet karena memberikan hak kepada kreditur (bank) untuk membeli aset jaminan kreditnya sendiri melalui lelang. Acte de command merupakan bagian dari mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang memungkinkan bank untuk mengambil alih agunan debitur sebagai salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah. Namun dalam kenyataannya, tidak semua bank mematuhi ketentuan dalam PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengharuskannya untuk menunjuk pembeli yang sebenarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 8/PDT/2024/PT MNK yang disimulasikan dalam penelitian ini. Untuk itu masalah yang diteliti berkaitan dengan penerapan ketentuan mengenai penggunaan acte de command dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA dan peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan acte de command. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa: 1) Penerapan ketentuan mengenai penggunaan acte de command dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA seringkali memicu terjadinya ketidakpatuhan bank sebagai kreditur yang memiliki kepentingan atas objek Hak Tanggungan, dan bank cenderung langsung membalik nama objek Hak Tanggungan untuk dijual kembali, mengabaikan kewajiban menunjuk pembeli final dalam 1 (satu) tahun sesuai PMK a quo; 2) Peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan acte de command sebagai syarat bagi bank untuk menjadi peserta lelang dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA sangatlah krusial karena notaris menjamin keabsahan, keautentikan, dan kepastian hukum instrumen tersebut dengan memastikan acte de command sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait, serta memeriksa kelengkapan dokumen, dan menjamin isinya tidak bertentangan dengan hukum.

Transactions in banking require a guarantee institution to confirm the existence of legal certainty for creditors through the Right of Dependency. In the execution of the Right of Dependency, the acte de command made by the notary serves an important function in the repayment of bad loans because it gives the creditor (bank) the right to purchase its own credit-collateral assets through auction. The acte de command is part of the Foreclosed Collateral (AYDA) mechanism which allows banks to take over debtors' collateral as a way of resolving non-performing loans. However, in reality, not all banks comply with the provisions in PMK Number 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines which require them to appoint an actual buyer within a period of 1 (one) year. As seen in the case of the West Papua High Court Decision Number 8/PDT/2024/PT MNK which was simulated in this study. For this reason, the problem being studied is related to the application of provisions regarding the use of acte de command in the execution of Dependent Rights through the AYDA mechanism and the role of notaries in making and ratifying acte de command. This doctrinal research collects secondary data through literature studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be concluded that: 1) The application of provisions regarding the use of acte de command in the execution of the Right of Dependency through the AYDA mechanism often triggers the non-compliance of the bank as a creditor who has an interest in the object of the Right of Dependency, and the bank tends to immediately reverse the name of the object of the Right of Dependency for resale, ignoring the obligation to appoint a final buyer in 1 (one) year in accordance with the applicable laws; 2) The role of the notary in making and ratifying the acte de command as a condition for banks to become auction participants in the execution of the Right of Dependency through the AYDA mechanism is very crucial because the notary guarantees the validity, authenticity, and legal certainty of the instrument by ensuring the acte de command in accordance with the applicable laws, as well as checking the completeness of documents, and ensuring that the contents do not contradict the law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putu Ari Windayani
"ABSTRAK
Bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit harus dilakukan dengan
prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang
tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi
syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang
teratur dan lengkap. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kredit yang
disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit
yang telah meliputi pinjaman pokok dan bunga. Selain itu, sumber dana yang
dimiliki oleh bank bukanlah dana pribadi bank melainkan dana yang bersumber
dari masyarakat. Apabila kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakat
dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunya
sesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi
Non Performing Loan (NPL). Jumlah kredit yang Non Performing Loan nya
tinggi dapat mengganggu likuiditas Bank yang bersangkutan. Permasalahan yang
akan diteliti adalah upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan upaya penyelesaian kredit macet melalui
agunan yang diambil alih oleh Bank B. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secara
kualitatif. Upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku yaitu melalui restrukturisasi yang telah diatur dalam Surat
Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998
tentang Restrukturisasi Kredit dan upaya penyelesaian kredit macet melalui
agunan yang diambil alih merupakan salah satu upaya restrukturisasi kredit dari
perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan adanya Acta De Command
tersebut sebagai ciri khas bahwa penyelesaian kredit ini dilakukan dengan cara
agunan yang diambil alih oleh pihak bank selaku kreditur

ABSTRACT
Banks when perform the lending to its customers, it must be done with the
precautionary principle through an accurate and in-depth analysis, lending to the
right subject, good supervision and monitoring, fulfill the validity of agreement
and any legal requirements, vigorous binding security, comprehensive and wellorganized
loan documentation. The aim that the loans can be returned in a timely
manner in accordance with the credit agreement which has been covering
principal and interest. In addition, the source of funds owned by the bank is not
belong to the bank but a private fund of funds sourced from the public. If the Bank
loan that disbursed to the public in large numbers are not paid back to the Bank in
a timely manner in accordance with the credit agreement, the credit quality can be
classified as non-performing loan (NPL), and if NPL is high it?s may irritate the
bank to perform its funds liquidation. The issues that will be examined is the loan
resolution efforts based on the legislation in force and loan resolution efforts
through the foreclosed properties by Bank B. This research is a normative law
based research, using the secondary data as collected through the study of
literature and the data were analyzed qualitatively. The Efforts loan resolution
based on the legislation in force, namely through a restructuring that has been set
in the Letter of Directors of Bank Indonesia Number 31/150 / KEP / DIR dated
November 12, 1998 on Restructuring Credit and loan resolution efforts through
foreclosed properties is one of the restructuring of the loan from the legislation in
force, where the presence of Acta De Command as a characteristic that the credit
settlement is done by means of foreclosed properties by the bank B as the
creditor."
2016
T46469
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library