Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kewajiban hukum para pihak dalam perjanjian kredit terhadap pihak ketiga selaku pemberi jaminan berupa hak tanggungan dan peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit maupun addendum perjanjian kredit serta kesesuaian putusan hakim terkait dengan keabsahan addendum perjanjian kredit yang dibuat antara para pihak dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif dan didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pembuatan perjanjian kredit maupun addendum perjanjian kredit harus mencantumkan secara jelas mengenai segala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kredit tersebut. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan terkait substansi dari perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya, maka diperlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, baik dari pihak debitur, kreditur, maupun pihak ketiga selaku pemberi jaminan berupa hak tanggungan. Perubahan atau penambahan substansi dari perjanjian kredit dituangkan ke dalam bentuk addendum perjanjian yang dibuat oleh Notaris sehingga menjadi sebuah akta autentik, dimana ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit maupun addendum perjanjian kredit.

---

This thesis analyzes legal obligation of the parties in a credit agreement towards third party as the grantor of mortgage and the standing of Notary in drawing the credit agreement or addendum of credit agreement thus congeniality of judges stipulation regarding the legality of credit agreement addendum which was made between the parties in credit agreement. The research method that is used in this thesis is normative juridical with descriptive analysis, and qualitative approach, this thesis is also supported by interview. Therefore, the result of this study shows that in drafting a credit agreement or the addendum of credit agreement shall specify all the clauses in relation with the credit itself. In terms of there was a change or addition related the substance of credit agreement which has been previously agreed on, then required approval of all parties involved in credit agreement, including debtor, creditor, and third party as the grantor of mortgage. Change or the addition of a substance from credit agreement has to be made into the form of an addendum agreement that rsquo s made by a notary so it became authentic deed, to uphold the legal certainty, clarity of the rights and obligations, and to protect the interests of all the involved parties in the making of the credit agreement and the addendum agreement."

"Kewajiban seorang Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang apabila dilanggar, maka dapat diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Penulisan ini menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat addendum akta sewa menyewa yang diduga palsu serta akibat hukum dari addendum akta sewa menyewa yang telah dibuat oleh Notaris yang diduga palsu dengan menganalisis Putusan Nomor 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Notaris yang membuat akta yang diduga palsu yaitu berupa sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Sementara akibat hukum dari akta yang telah dibuat oleh Notaris namun diduga palsu yaitu dapat dibatalkan dengan pembuatan Akta Pembatalan apabila para pihak setuju untuk membatalkannya, atau apabila tidak menemukan titik terang maka dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

---

The responsibilities of a Notary are regulated in Law No. 30 of 2004 concerning Notary Profession, whereby in the event of a violation, will be subject to sanctions as a form of a Notary’s accountability. This legal thesis address two main issues regarding the legal responsibility of a Notary who allegedly falsifies an addendum in making lease deed and the legal consequences that applies to the act of falsifying a lease deed, by analyzing the Decision Number 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 issued by the Supervisory Council of Notary of DKI Jakarta Region. This legal thesis employs a normative juridical method, which means that the research will be conducted by examining case studies, theories, concepts, legal principles, and legislation. The data used in analyzing the underlying issues are secondary data obtained from literature studies and interviews. In conclusion, pursuant to the said research method, it can be concluded that there are 3 (three) forms of responsibility that can be given to a Notary who allegedly falsifies a deed, particularly in the form of administrative, civil, and criminal sanctions. Meanwhile, the legal consequences of an allegedly falsified deed that has been made by a Notary can be cancelled by making a Deed of Cancellation if the parties agree to cancel it, or if it is not possible, the aggrieved party can subject to a request for cancellation to the Court."

"ABSTRAKBerkembang pesatnya perekenomian yang terjadi pada kota-kota besar terutama wilayah Ibu Kota Jakarta, menjadikan kota tersebut sebagai wilayah padat penduduk serta kurangnya lahan atau tata ruang untuk wilayah pemukiman yang layak bagi penduduk tersebut. Menyingkapi hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memanfaatkan ruang dan tanah yang ada untuk dibangun Rumah Susun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dalam tulisan ini mengambil studi kasus mengenai Peralihan Pengikatan Perjanjian Jual Beli atas unit Apartemen Green Pramuka yang belum bersertipikat dari Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yurudis normatif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu Peralihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dengan Addendum oleh Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga adalah kurang tepat karena addendum tersebut bertujuan untuk mengalihkan Hak dan Kewajiban dari Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga bukan menambahkan atau merubah ketentuan dalam perjanjian, pada dasarnya addendum tidak mengubah para pihak dalam perjanjian akan tetapi hanya menambahkan atau mengubah suatu ketentuan baru sehingga menghasilkan klausul-klausul baru dalam suatu perjanjian dengan demikian hal tersebut kurang tepat diterapkan dalam kasus yang dibahas oleh penulis. Oleh karena itu konstruksi hukum yang tepat dalam Peralihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut yakni dilakukan dengan cara pembaharuan hutang atau Novasi Subjektif Aktif yang berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdata menyatakan bahwa novasi subjektif aktif terjadi apabila kedudukan kreditor dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai kreditor dalam perikatan yang baru dan mengakibatkan perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibuat/dibentuk suatu perikatan baru antara kreditor baru dengan debitor.

---

ABSTRACT

A rapidly growing economy which happens in a big city especially Jakarta, it becomes that city as a less densely populated cities and residental area. In accordance of article 3 statute 20,2011 about flats, the governments of capital city Jakarta using an empty space and land to build flats which is utilize rhe space and land effectively and efficiently. And also provide an open green area. In this thesis, writer takes a case about ?transitional agreement sale and purchase agreement of Green Pramuka apartment?which is uncertified from first to third parties. The approaching method of this research is juridical normative, and the data obtained from secondary data.

This research concluded that a transitional agreement sale and purchase agreement conducted with an addendum by the first to third parties is less precise because the aim of the addendum is to assign its rights and obligations not to add or change the terms. Basically addendum doesn?t change the parties to the agreement but it will only add or change a new provision to produce new clause in an agreement so it less appropiate to be applied in the cases discussed by the writer. Therefore, the legal construction precise in the transitional agreement sale and purchase agreement by debt renewal or novation subjective sourced of article 1413 of civil code states that a novation subjective active occurs when the position of creditor in the long engagement is replaced by a third party as a creditor in the new engagement as a result a long engagement null and void and subsequently created a new engagement between the new creditors to debtors."

"Tidak adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian menyebabkan suatu perjanjian tidaklah harus ditepati namun sengketa yang kerugiannya timbul dikarenakan suatu perjanjian tanpa kesepakatan dapat dimintakan penggantiannya melalui gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Pembuatan akta adendum perjanjian kredit yang tidak disepakati kesepakatannya sudah seharusnya dapat dibatalkan. Pada praktik pembuatan akta adendum perjanjian kredit nyatanya terdapat pihak yang melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal tersebut terjadi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 PK/PDT/2022 bahwa terdapat notaris yang membuat akta adendum perjanjian kredit tanpa persetujuan debitur. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai keabsahan akta adendum perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan debitur serta perlindungan hukum bagi debitur terhadap akta adendum perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan debitur berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 444 PK/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapati bahwa akta adendum perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan oleh debitur pada kasus ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sehingga akta adendum perjanjian kredit tersebut pun tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yang mana mengakibatkan akta adendum tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Perlindungan hukum bagi debitur dalam hal ini yaitu dengan mengajukan permohonan pengembalian keadaan ke kondisi awal sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

---

The absence of agreement in an agreement means that an agreement does not have to be executed, but disputes where losses arise due to an agreement without consent can be sought for compensation through a claim due to unlawful acts. Make an addendum deed to a credit agreement where the agreement is not agreed upon and should be canceled. In making credit agreement addendum deeds, some parties violate the provisions of Article 1320 of the Civil Code. This happened in the case of Supreme Court Decision Number 444 PK/PDT/2022, where there was a notary who made an addendum deed to the credit agreement without the debtor's consent. This research raises the problem formulation regarding the validity of credit agreement addendum deeds made without the debtor's knowledge as well as legal protection for debtors against credit agreement addendum deeds made without the debtor's knowledge based on the Supreme Court decision case Number 444 PK/PDT/2022. The research method used is the doctrinal research method. Based on the research conducted, it was found that the addendum deed to the credit agreement which was made without the knowledge of the debtor in this case was a form of unlawful act so that the addendum deed to the credit agreement did not fulfill the subjective terms of the agreement so that the addendum deed was invalid and could not be implemented. Legal protection for the debtor in this case is by submitting a request to return the situation to its initial condition before the unlawful act occurred."