Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Siahaan, Lintong Oloan, author

Wewenang PTUN menunda berlakunya keputusan pemerintah

Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005

342.06 SIA w

Buku Teks Universitas Indonesia Library

UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan TUN

[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]

347.01 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Indroharto, author

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara : Buku 2, beracara di pengadilan tata usaha negara

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005

342.06 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Perkembangan peradilan tata usaha negara dan pokok-pokok hukum tata usaha negara dilihat dari beberapa sudut pandang

Jakarta: Mahkamah Agung, 2011

342.06 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bedner, Adriaan W., author

Peradilan tata usaha negara di Indonesia : sebuah studi sosio-legal

Jakarta: HuMa, 2010

342.06 BED pt

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhamad Raziv Barokah, author

Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) = Absolute Competence Shifts from General Court to Administrative Court: Lawsuit Against the Law by the Authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum (PN) ke peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) secara tiba-tiba berdasarkan Perma 2/2019 memunculkan 2 (dua) persoalan utama yakni perbedaan parameter penilai tindakan pemerintah dari segi hukum perdata dengan hukum administrasi negara dan pengurangan jangka...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Amira Budi Athira, author

Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Berkaitan Dengan Pelanggaran Aspek Formal Substansial Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 569 K/TUN/2019 Juncto. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/G/2018/PTUN-TPI) = The Role of the Regional Notary Honorary Council Related to Violations of Formal Substantial Aspects in State Administrative Courts (Study of Supreme Court Verdict No. 569 K/TUN/2019 Juncto. State Administrative Court Verdict No. 13/G/2018/PTUN-TPI)

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indroharto, author

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991

342.06 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sianipar, Febri, author

Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian