Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Perpajakan sangat banyak, kompleks dan ambigu. Pemahaman petugas administrasi pajak dan Wajib Pajak sering berbeda, dalam arti perkatanya, pengaplikasiannya dan bukti transaksi yang dibutuhkan. Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan sengketa perpajakan. Pada akhirnya menimbulkan biaya yang tidak sedikit, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini mengenai penegasan peraturan perpajakan dimuka advance tax ruling sebagai alternatif pencegahan sengketa yang diharapkan dapat meringankan biaya kepatuhan pajak dan meningkatkan kepastian hukum. Saat ini penegasan peraturan telah ada, namun tidak mengikat. Belanda menggunakan Surat Perjanjian antara otoritas pajaknya dengan Tax Payer. Keunggulannya adalah mengikat kedua pihak dan juga pengadilan.

---

Tax regulation are abundant, complex and multi interpretations. Tax Officials and Taxpayers sometimes interpret the regulations differently, concerning the precise meaning of statutory language, the application of the law to specific factual situation, and the type of evidence sufficient to establish necessary fact. These conditions are likely create tax disputes. It is costly, on both side, Directorate General of Taxes and also Taxpayers. The study aims Advance Tax Ruling ATR to avoid tax disputes that hopely reduce cost of compliance and also created more certainty. Today, ATR exist but not binding. The Netherland has used contractual letter between Tax Official and Taxpayer. The advantages are binding not only to the parties but also the court."

"Penerapan self-assessment system (SAS) dalam sistem perpajakan mensyaratkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dengan pendekatan modern melalui paradigma cooperative tax compliance yang berfokus pada kerja sama antara otoritas dengan Wajib Pajak. Salah satu instrumen yang mendukung paradigma ini adalah Advance Tax Ruling (ATR), yang memberikan kepastian hukum atas transaksi Wajib Pajak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kebijakan ATR yang selama ini berlaku di Indonesia, serta menganalisis peluang dan tantangan penerapan kebijakannya dalam mewujudkan cooperative tax compliance. Pendekatan yang digunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil pemetaan kebijakan menunjukkan mekanisme saat ini di Indonesia melalui Surat Penegasan tidak memenuhi kriteria sebagai ATR karena tidak memiliki kekuatan mengikat, dan dapat mencederai asas kepastian hukum. Penyediaan Surat Penegasan belum mencerminkan fungsi pelayanan administrasi pajak yang baik karena terdapat inkonsistensi dalam prosedur penerbitannya, yang berujung pada penurunan kepercayaan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Peluang implementasi ATR adalah meningkatkan kepastian hukum, menarik investasi, mengurangi biaya kepatuhan, serta mewujudkan cooperative tax compliance. Tantangan implementasi ATR adalah diperlukannya reformasi Undang-Undang secara hierarkis, penguatan infrastruktur kelembagaan, dan peningkatan keahlian pegawai pajak. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan prosedur Surat Penegasan dalam jangka pendek serta implementasi kebijakan ATR dalam jangka panjang.

---

The implementation of self-assessment system (SAS) in the taxation system requires high level of tax compliance to optimize state revenue, using a modern approach through the cooperative tax compliance paradigm, which focuses on cooperation between tax authority and taxpayers. One instrument that supports this paradigm is the Advance Tax Ruling (ATR), which provides legal certainty regarding taxpayers' future transactions. This study aims to map the ATR policies currently in effect in Indonesia and analyze the opportunities and challenges of implementing such policies to achieve cooperative tax compliance. The approach used is qualitative research with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and library research. Policy mapping results indicate that the current mechanism in Indonesia, through the Confirmation Letter, does not meet the criteria for an ATR as it lacks binding authority and undermines the principle of legal certainty. The provision of Confirmation Letter does not reflect the function of effective tax administration services due to inconsistencies in its issuance procedures, leading to a decline in taxpayer trust and voluntary compliance. The opportunities for implementing ATR include enhancing legal certainty, attracting investments, reducing compliance costs, and achieving cooperative tax compliance. The challenges in implementing ATR involve the need for hierarchical legislative reform, strengthening institutional infrastructure, and improving the expertise of tax officials. The study recommends short-term improvements to Confirmation Letter procedures and long-term ATR adoption. "