Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitias yuridis normatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan pada skripsi ini mencakup tanggung jawab yang dilakukan secara pribadi oleh seluruh sekutu pada Kantor Advokat selain mencakup harta pribadi para sekutu, juga berdampak lebih lanjut kepada tanggung gugat para sekutu apabila suatu hari Klien dari Kantor Advokat yang diberikan jasa hukum balik mengajukan gugatan terkait kerugian yang dialaminya. Tanggung jawab tidak terbatas hingga pribadi tersebut merupakan akibat dari penerapan bentuk badan usaha Maatschap pada Kantor Advokat yang bersangkutan. Dengan demikian, relevansi Maatschap bagi Kantor Advokat di Indonesia dan bentuk badan usaha Kantor Advokat di negara lain merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk badan usaha Maatschap sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai bentuk badan usaha Kantor Advokat di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses a challenge that Law Offices in Indonesia have to face regarding the liability of Advocates to Clients as third parties. The research method used is normative juridical. The type of data used is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from literature studies. The discussion on this thesis includes the unlimited liability that a partner has in a Law Office, in addition to the contents of the personal assets of the affiliated partner, is if the Client filled a lawsuit against the Law Office for the Client rsquo s loss caused by the wrongdoings or malpractice made by a specific lawyer in the Law Office. Since Law Office in Indonesia commonly used maatschap as a business entity, the office cannot be sued as a person. Therefore, partners who are responsible as a person, even though personally he or she is not involved in the case had to take responsible. Thus, the relevance of Maatschap to Advocate Offices in Indonesia and other forms of Advocate business entities in other countries is a problem formulation in this study. The results showed that the form of business entity Maatschap is no longer relevant to be used as a form of business entities for Law Offices in Indonesia.

Abstrak :
Rangkap jabatan antara notaris dan advokat secara tegas dilarang dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Akan tetapi masih terdapat oknum notaris yang melanggar hal tersebut dan merangkap jabatan sebagai advokat. Dalam tesis ini akan dibahas sebuah kasus Notaris di Surabaya yang diadukan oleh pelapor karena telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Menariknya, kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan yang menjadi penyebab dirinya diadukan bukan lah kesalahan yang dibuat yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai notaris, melainkan dalam kedudukannya sebagai advokat. Adapun pokok permasalahan mengenai akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan, kemudian akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta dan terakhir sanksi terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 15/B/MPPN/XII/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619/K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.  Adapun Akibat hukum dari notaris yang melakukan rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan adalah dapat membuat notaris tersebut memperoleh teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuat akta tetapi notaris wajib melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap akta yang dibuat maupun tidak dibuatnya. Terakhir akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya membuat seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatan notarisnya secara tidak hormat, diberhentikan dari profesi advokatnya, dipidana, dan digugat secara perdata.

---

Multiple positions between notaries and advocates are strictly prohibited in the Act of Notary Position. However, there are still a number of notaries who violate this matter and hold position as advocates. This thesis discusses a case of a Notary in Surabaya who got complained by his client as an advocate. Interestingly, the mistakes made by the notary concerned as the cause of himself being complained is not the wrong made in the position as notary, but in his position as an advocate. The main issues concerning the legal consequences of the notary who do the job duplication, then the consequences of law against the notary who did not carry out its obligation to make the deed and the last sanctions against the notary who served as an advocate and committed fraud againsts his client based on the Decision of the Supervisor of Notary Center Number 15/B/MPPN/XII/2017 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 619/K/PID/2016. Research method used is normative juridical with qualitative approach. The legal consequences of multiple duplication by notary are notary obtain written reprimand, termination, dismissal with respect, and dismissal with disrespect. Then the notary has no obligation to make the deed but the notary obliged to perform reporting obligation to the deed made or not. The final consequence of law against a lawyer who acts as an advocate and commits a fraud against a client makes a notary can be dismissed in disrespect, dismissed from his advocate profession, convicted, and sued in civil.