Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Paula Yunike Aldyanti
Abstrak :
Pakaian dalam (underwear) merupakan kebutuhan sehari-hari bagi setiap individu dimana permintaannya semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Permintaan pakaian dalam khususnya pakaian dalam pria merupakan permintaan yang tidak tergantung musim. BeeMan adalah hasil produk yang dikeluarkan oleh CV. Sahabat Sentosa dimana UMKM ini bergerak dalam bidang industri dan perdagangan pakaian dalam untuk pria baik dewasa maupun anak-anak dengan target pasar kelas menengah ke bawah. Perusahaan ini sudah berdiri semejak tahun 2004. Permasalahan utama yaitu rendahnya Brand Awareness dari produk BeeMan di masyarakat. Pada kesempatan business coaching ini akan membahas bagaimana Marketing Channel dapat membantu peningkatan Awareness produk BeeMan dengan menitik beratkan perumusan konsep Affiliate Marketing. Dalam penelitian ini juga akan dijelaskan bagaimana digital marketing dapat membantu mempromosikan produk dan melaksanakan perekrutan agen-agen untuk melakukan pemasaran dengan sistem afiliasi. ...... Underwear is a daily necessity for every individual whose demand is increasing along with the rate of growth and the level of welfare of the population. The demand for underwear, especially men`s underwear, is a request that does not depend on the season. BeeMan is the product produced by CV. Sahabat Sentosa where UMKM are engaged in the industry and trade in underwear for men, both adults and children, with a target of the lower middle-class market. This company has been established since 2004. The main problem is the low brand awareness of BeeMan products in the community. On this business coaching opportunity, we will discuss how Marketing Channel can help increase awareness of BeeMan products by emphasizing the formulation of the concept of Affiliate Marketing. In this study also will be explained how digital marketing can help promote products and carry out recruitment of agents to do marketing with affiliate systems.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53473
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zanya Nai Rana
Abstrak :
ABSTRAK Orang tua sebagai family caregiver utama memegang peranan penting dalam tumbuh kembang serta anak dengan epilepsi (ADE). Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara affiliate stigma, caregiver burden, dan dampak keduanya pada kualitas hidup. Sebanyak 48 orang tua yang merupakan caregiver primer dengan usia minimal 25 tahun dan memiliki ADE yang berusia maksimal 16 tahun diminta untuk berpartisipasi pada penelitian korelasional dengan mengisi kuesioner daring maupun luring. Affiliate stigma diukur menggunakan Affiliate Stigma Scale, caregiver burden diukur menggunakan Zarit Burden Interview (ZBI), dan kualitas hidup family caregiver ADE diukur menggunakan WHOQOL-BREF yang dikembangkan oleh WHO. Berdasarkan analisis korelasi menggunakan Pearson Product Moment didapatkan hasil korelasi yang

signifikan dan negatif antara affiliate stigma dan kualitas hidup (r (48) = -0,393, p < 0,01), caregiver burden dan kualitas hidup (r (48) = -0,516, p < 0,01). Selain itu, affiliate stigma

dan caregiver burden juga memiliki hubungan positif yang signifikan (r (48) = 0,657, p < 0,01). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar skor affiliate stigma dan caregiver burden, semakin rendah skor kualitas hidup family caregiver ADE. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang melihat hubungan antara ketiganya pada populasi caregiver. Temuan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk rancangan intervensi pada family caregiver epilepsi untuk meminimalisir affiliate stigma dan caregiver burden yang dialami.
ABSTRACT Parents usually act as a primary caregiver and have an important role in children with epilepsy (CWE) development. This study aims to analyse the relationship between affiliate stigma, caregiver burden, and both effects on quality of life. A total of 48 parent whom a primary caregiver of CWE aged at least 25-year old with CWE aged at least 16- year old were asked to participate in this correlational study and fill the online or offline questionnaires. Affiliate Stigma was measured by Affiliate Stigma Scale, whereas caregiver burden and quality of life was measured by Zarit Burden Interview (ZBI) and WHOQOL-BREF, respectively. Using Pearson Product Moment, the result shows significant and negative relationships between affiliate stigma and quality of life (r (48) = -0,393, p < 0,01), caregiver burden and quality of life (r (48) = -0,516, p<0,01). The analyses also shows that affiliate stigma and caregiver burden have a significant and positive relationship too (r (48) = 0,657, p < 0,01). In conclusion, the high score of affiliate stigma and caregiver burden indicates the lower score of quality of life in family caregiver CWE. This study shows a similar results with another similar study on caregiver. This finding may be useful in designing a intervention on family caregiver CWE to minimalize the felt affiliate stigma and caregiver burden.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manalu, Steffi Elizabeth
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai landasan dan latar belakang atas dibuatnya peraturan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Dimana dewasa ini terdapat tren bahwa grup perusahaan menjadi semakin banyak tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha dan bisnis di Indonesia, sehingga akan banyak transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki keterkaitan atau disebut dengan transaksi afiliasi. Selanjutnya secara lebih khusus akan dibahas juga mengenai klausul pengecualian untuk melakukan kewajiban mengumumkan keterbukaan informasi dan melakukan pelaporan kepada OJK atas transaksi-transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 terutama dalam hal ini adalah mengenai interpretasi perusahaan publik atau emiten atas pengecualian kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Terdapat interpretasi yang kurang tepat yang terjadi atas pengelompokan kewajiban untuk transaksi yang wajib diumumkan keterbukaan informasi atau dilaporkan kepada OJK atau bahkan transaksi tersebut dikecualikan dari kedua jenis kewajiban pengumuman keterbukaan informasi atau pelaporan tersebut diatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian kemudian menyarankan agar pemerintah selaku regulator dan pembuat kebijakan terutama terkait transaksi afiliasi memberikan penjelasan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 agar tidak terjadi ambiguitas dalam menginterpretasikan klausul-klausul dalam peraturan Bapepam dan LK, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, khususnya dalam pengelompokkan kewajiban dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tersebut oleh perusahaan publik atau emiten yang menjadi pelaku dalam transaksi afiliasi tersebut. Mengingat dewasa ini terdapatnya kelompok grup perusahaan sehingga transaksi afiliasi akan banyak dilakukan dengan mengatasnamakan efisiensi dan efektifitas biaya dalam grup perusahaan. Dalam hal melibatkan perusahaan publik atau emiten, maka pemerintah harus turut andil dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten tersebut. Selain itu adalah penting sifatnya apabila pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas sehinga tidak terdapat berbagai persepsi yang berbeda pada pelaksanaannya dalam masyarakat. ...... This master's thesis examines the basic and background of the issuance of regulation regarding affiliate transaction as specified in Bapepam and LK Rules No. IX.E.1. Recently, the trend of the group of companies are growing more in the business activity in Indonesia, so that there will be many transactions conducted inter-companies which have relationship or as called affiliate transaction.Furthermore, specifically this master?s thesis will also examine the exclusion clause to conduct obligations either to announce the information disclosure or report to OJK for every affiliate transactions which is performed by the public company as specified in Bapepam and LK Rule No. IX.E.1, particularly in this case is on the interpretation of the public company for such exclusion which is specified it that regulation. There is a misinterpretation in qualifying the obligation either to announce the information disclosure or to report to OJK or even such transaction is being excluded from both of those obligations. This research is using the qualitative method of research. The research result thereafter is suggesting the government as a regulator and policy maker, particularly on affiliate transaction, to provide explanation in the Bapepam and LK rule No. IX.E.1, in order to prevent any ambiguity in interpreting the clause in Bapepam and LK rule, particularly Bapapem and LK rule No. IX.E.1, focusing in the obligation qualification in such rule. Considering that recently the trend is companies group so that the affiliate transaction will be will mostly conducted in the background of cost efficiency and effectiveness in such companies group. In case involving the public company in the affiliate transaction, thus the government should contribute in supervising the performance of the such public company. Besides, it is important if the government issuing a regulation so that there are no misinterpretation in the implementation by the public.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014;2014
T42698
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elnidya Mutiara Thenu
Abstrak :
Penetrasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat, dimana pada tahun 2018 171,17 juta telah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet memicu pertumbuhan e-commerce. Perkembangan e-commerce, menyajikan berbagai metode pemasaran digital (digital marketing). Menjamurnya e-commerce berdampak pada ketatnya persaingan yang terjadi, sehingga e-commerce bersaing menggunakan berbagai metode pemasaran, salah satunya adalah adalah pemasaran menggunakan program pemasaran afiliasi. Model integrasi antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen consumer untuk program pemasaran afiliasi. Selanjutnya diperoleh rekomendasi strategis bahwa menurut faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan program pemasaran afiliasi. ......Internet user penetration in Indonesia continues to increase, where in 2018 171.17 million have used the internet. The number of internet users triggers the growth of e-commerce. The development of e-commerce, presents various digital marketing methods (digital marketing). The proliferation of e-commerce has an impact on the intense competition that occurs, so that e-commerce competes using various marketing methods, one of which is marketing using affiliate marketing programs. The integration model between Technology Acceptance Model (TAM) and Theory of Planned Behavior (TPB) is used to analyze what factors influence consumer consumer behavior for affiliate marketing programs. Furthermore, it is obtained strategic recommendations that according to the factors that influence consumer intentions to use affiliate marketing programs.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Iqbal
Abstrak :
Perkembangan strategi pemasaran pada online marketplace menghadirkan adanya suatu profesi baru yaitu pemasar afiliasi (affiliate marketing). Adanya ikatan kontrak antara online marketplace dengan pelaku profesi pemasar afiliasi dalam melakukan pemasaran menimbulkan adanya penghasilan bagi pemasar afiliasi. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perspektif mengenai penghasilan atas pelaku profesi pemasar afiliasi pada online marketplace. Belum adanya kepastian mengenai klasifikasi dan sistem pemberian pengasilan terhadap program pemasaran afiliasi ini berpotensi untuk menimbulkan ambiguitas mulai dari online marketplace yang melakukan pemotongan pajak penghasilan, hingga pemasar afiliasi sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterima saat harus melaporkan SPT PPhOP secara self assesment system. Sebab, pada dasarnya pengenaan pajak penghasilan akan mengikuti kategori jenis penghasilan yang ada. Maka dari itu diperlukan adanya peninjauan kembali atas kepastian klasifikasi penghasilan yang bersumber dari program pemasaran afiliasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait klasifikasi kategori pajak penghasilan dan proses penerapan pemotongan pajak pada program pemasaran afiliasi di online marketplace. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh pemasar afiliasi dipotong PPh 21 sebagai imbalan kepada bukan pegawai yang menerima komisi oleh online marketplace selaku badan yang membayarkan penghasilan dan dikategorikan sebagai business income sebagai perkerjaan bebas. Pada praktiknya pemotongan PPh 21 pada program pemasaran afiliasi masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut yang paling utama yaitu adanya salah potong tarif PPh 21 dalam perhitungan pajak terutang bagi program pemasar afilaisi dan proses pemberian bukti potong yang belum terpenuhi dari sisi online marketplace. ......The development of marketing strategies in the online marketplace presents a new profession, namely affiliate marketing. The existence of a working agreement contract between the online marketplace and the affiliate marketer profession in conducting marketing product indicates the emergence of income for affiliate marketers. However, in practice, there are many perspectives regarding the income of the affiliate marketer profession in the online marketplace. The lack of certainty regarding the classification and income generation system for affiliate marketing programs has the potential to create ambiguity, ranging from online marketplaces that withhold income tax, to affiliate marketers who are taxed on income received because basically the imposition of income tax varies according to the category of income. which exists. Therefore, it is necessary to review the certainty of income classification from affiliate marketing programs. The purpose of this study is to obtain and analyze an overview related to the classification of income tax categories and the process of applying tax deductions to affiliate marketing programs in the online marketplace. This research is qualitative research with qualitative data analysis techniques and data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study state that the income received by affiliate marketers is deducted from Withholding Tax article 21 by the online marketplace as the agency that pays the income and is categorized as business income from free work. In practice, withholding Withholding Tax article 21 in affiliate marketing programs, there are still some obstacles. The main obstacle is the incorrect amount deduction of the Withholding Tax article 21 rate in calculating the tax payable for the affiliate marketer program and the process of Withholding Tax slip that has not been fulfilled from the online marketplace.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anya Yohana
Abstrak :
Perbedaan posisi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas atau pihak pengelola didalam suatu perusahaan tidak jarang menyebabkan terjadinya suatu benturan kepentingan (conflict of interest). Hal ini dapat terjadi karena dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut dapat terjadi dalam transaksi afiliasi yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan. Transaksi afliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan. Hal ini dapat disinyalir sebagai suatu permasalahan yang berpotensi untuk merugikan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Penyebabnya karena pengelolaan perusahaan dilakukan dengan tidak benar dan tidak diterapkannya Good Corporate Governance dengan baik oleh perusahaan. Skripsi ini mengemukakan bagaimana implemenasi prinsip Good Corporate Governance dalam transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada PT Matahari Putra Prima Tbk di Pasar Modal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah implementasi prinsip Good Corporate Governance dalam transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan di Pasar Modal, bagaimanakah jika prinsip Good Corporate Governance diterapkan pada transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada penjualan saham PT Matahari Departemen Store Tbk yang dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima Tbk, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham independen pada kasus penjualan saham milik PT Matahari Putra Prima Tbk. ......Differences between the position of the majority shareholders with minority shareholders or the organizer within a company are not infrequently lead to a conflict of interest (conflict of interest). This can happened because the transaction containing the conflict of interest, transactions in which there are some difference in economic interest of the company. Transactions that contain conflict of interest may occur in affiliate transactions undertaken by the manager of the company. Affiliate transaction is a transaction undertaken by the company or companies controlled by an affiliate of the company or the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or major shareholder of the Company. It can be pointed out as a problem that potential to harm shareholders, especially minority shareholders. The reason is because company's management is not arrange correctly and failed to apply good corporate governance well. This thesis suggests how to apply principle of Good Corporate Governance in affiliate transactions that contain conflict of interest in PT Matahari Putra Prima Tbk in Capital Market. . Problems in this thesis are the implementation of the principle of Good Corporate Governance in affiliate transactions that contain conflict of interest in capital market, how if the principle of Good Corporate Governance applied to affiliate transactions that contain conflict of interest on the sale of shares in PT Matahari Department Store Limited which is owned by PT Matahari Putra Prima Limited, and the form of legal protection can be provided to the independent shareholders on the sale of shares owned by PT Matahari Putra Prima Tbk.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1618
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lavenia Lauri Gricella
Abstrak :
Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan PER-15/MBU/2012. Metode Penunjukan Langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tidak jarang metode tersebut dilaksanakan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam kasus ini yaitu tidak selaras dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang melarang penggunaan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui seleksi. Artinya metode penunjukan langsung dari BUMN ke Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dilarang. Dalam kasus ini juga diduga terjadi praktik monopoli, di mana PT Y menunjuk langsung Z sebagai pemasok gas turbin berdasarkan hasil comparative study. Padahal Z bukanlah satu-satunya penyedia, bahwa masih terdapat Penyedia lain yang juga mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan cepat sekalipun sifat pekerjaan mendesak. Tentunya penunjukan langsung ini berpotensi menimbulkan isu persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
The direct appointment method in the procurement of electricity infrastructure from PT PLN to its Subsidiaries (PT X) which was forwarded to its Affiliates (PT Y) to accelerate the Development of Electricity Infrastructure by building a Mobile Power Plant (MPP) is part of State-Owned Enterprise (SOE) Synergy as mandated by the Regulation Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. PER-05/MBU/2008 concerning the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises and amended by PER-15/MBU/2012. This Direct Appointment Method is used because it has a number of advantages, including being efficient, speeding up the procurement process and the certainty of completing work. However, it is not uncommon for these methods to be implemented not in harmony with other laws and regulations, as in this case that is not harmony with Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services which prohibits the use of Service Providers affiliated with development for public use without going through selection. This means that the method of direct appointment from State-Owned Enterprise, to State-Owned Enterprise’s Subsidiaries and State-Owned Enterprise’s Affiliated company is prohibited. In this case, a monopolistic practice is also suspected, where PT Y directly appoint Z as the gas turbine supplier based on the results of a comparative study. Whereas Z is not the only provider, there are still other providers who are also able to do the project quickly despite the nature of the urgent work. Of course this direct appointment has the potential to cause unfair business competition issues as regulated in Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54734
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitinjak, Ferry Santoso
Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan transaksi-transaksi afiliasi dan argumen-argumen yang digunakan oleh perusahaan serta otoritas pajak dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi-transaksi afiliasi tersebut. PT. XYZ sebagai Licensed Distributor produk-produk IT seperti PC Desktop , PC Notebook, PC Netbook, Server PC/Networking System, PC Monitor, PC Projector, dan Smartphone/Tablet dengan merk A merupakan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki cabang di berbagai negara dengan fungsi yang berbeda-beda dan berpusat di Taiwan. Perusahaan ini membukukan kenaikan penjualan tetapi mengalami penurunan operating income yang signifikan pada tahun 20X6 dibandingkan dengan penjualan dan operating income tahun 20X5 sehingga otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 20X6 tersebut. Sering terjadi perbedaan penggunaan pendekatan pengujian transaksi yang dilakukan oleh otoritas pajak dan pihak perusahaan yang menghasilkan kesimpulan dan jumlah pajak terhutang yang berbeda. Pertanyaan yang menjadi fokus atau batasan dalam penelitian ini adalah: a) mengapa terjadi penurunan operating income yang signifikan sedangkan penjualan meningkat, b) mengapa pos pembelian yang perlu dilakukan koreksi, c) apakah perusahaan telah melakukan manual screening dengan benar terkait dengan pemilihan data pembanding. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu PT. XYZ. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui studi lapangan dan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun suatu aturan dan acuan yang baku dalam praktik transfer pricing umumnya dan dalam penentuan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi khususnya. ......The purpose of this study is to identify and analyze the linkages of affiliate transactions and arguments used by companies and tax authorities in determining the approach used in analyzing the fairness of these affiliate transactions. PT. XYZ as a sole agent of IT products such as Desktop PCs, Notebook PCs, Netbook PCs, PC Servers/Networking Systems, PC Monitors, PC Projector, and Smartphones/Tablets with the brand A is one of the multinational companies in Indonesia which has branches in various countries with different functions and based in Taiwan. The company posted an increase in sales but experienced a significant decrease in operating income in 20X6 compared to sales and operating income in 20X5 so that the tax authority conducted a tax audit for the 20X6. There is often a difference in the use of the approach to testing transactions carried out by the tax authorities and the company that produces conclusions and the amount of tax payable differently. The questions that are the focus or limitation in this study are: a) Why does a significant decrease in operating income while sales increase, b) Why the purchase account needs to be corrected, c) Does the company have done the manual screening correctly related to the selection of comparable data . The research method used is a case study that focuses on one object of research, PT. XYZ. The collection of primary and secondary data is carried out through field studies and through literature studies. The results of this study are expected to be input for policy makers in drafting a standard rule and reference in the practice of transfer pricing generally and in determining the approach used in analyzing the fairness of particular affiliate transactions.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library