Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh petani telah menyebabkan terjadinya penurunan jumlah petani di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut ialah adanya konflik agraria yang dihadapi oleh petani, termasuk konflik agraria yang dihadapi oleh petani anggota SPI (Serikat Petani Indonesia) Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang menjadi objek dalam penelitian ini. Terdapat tiga tujuan dalam penelitian ini. Tujuan pertama adalah untuk menguraikan dan menganalisis kondisi kesejahteraan petani dalam konflik agraria sebelum melakukan aksi sosial. Tujuan kedua adalah untuk menguraikan dan menganalisis aksi sosial petani dalam konflik agraria sebagai organisasi massa petani. Tujuan ketiga adalah untuk menguraikan dan menganalisis kondisi kesejahteraan petani dalam konflik agraria setelah melakukan aksi sosial. Berdasarkan hasil observasi partisipatif, studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan, terdapat tiga kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulan pertama, bahwa sebelum pelaksanaan aksi sosial, kondisi kesejahteraan petani yang menghadapi konflik agraria setelah mengalami land grabbing, cenderung berada dalam kondisi yang buruk. Kesimpulan kedua, pelaksanaan aksi sosial yang dilakukan petani telah menjelaskan bahwa model aksi sosial sebagai pendekatan dari intervensi komunitas merupakan metode praktis yang dapat dilakukan petani untuk mendapatkan sumber dayanya kembali, sebagai wujud dari keadilan. Kesimpulan ketiga setelah pelaksanaan aksi sosial, situasi penguasaan tanah konflik menjadi faktor pendorong perubahan kondisi kesejahteraan petani.

---

ABSTRACT
Various problems faced by peasants have caused the decreasing of peasants population in Indonesia. One of those problems is agrarian conflict. For instance, agrarian conflicts which are being faced by SPI (Indonesian Peasant Union) Villages Mekar Jaya and Simpang Sei Kopas bases peasant members, which are object of this research. There are three objectives in this research. The first objective is to elaborate and analyze the condition of peasants welfare in agrarian conflicts situation before organizing social action. The second objective is to elaborate and analyze the social action of peasants in agrarian conflicts situation as a civil society organization of peasants. The third objective is to elaborate and analyze the condition of peasants welfare in agrarian conflicts situation after organizing social action. Based on output of participatory observation, documentation studies and in-depth interview with informants, there are three conclusions in this research. The first conclusion, that before the organize of social action, the condition of peasants welfare in agrarian conflicts situation after experiencing land grabbing tends to be in a bad condition. The second conclusion, the organizing of social action by peasants has explained that the social action model as an approach in community intervention is a practical method that peasants can do to get their resources back, as a manifestation of justice. The third conclusion, that after the organize of social action, that situation of land controlling over land conflict becomes stimulating factor in changing conditions of peasants welfare.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik agraria di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. Kajian-kajian sebelumnya menjelaskan bahwa motif yang melatarbelakangi konflik agraria dapat dikelompokan menjadi dua: dominasi dari korporasi dan pemerintah terhadap masyarakat lokal; serta motif ekonomi dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada lahan masyarakat. Namun kedua jenis kajian tersebut kurang menggali lebih jauh terkait pemaknaan masyarakat lokal atas lahan mereka yang menjadi penyebab munculnya konflik agraria. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali perubahan makna terhadap tanah tersebut lewat penjelasan struktur kognitif. Penulis berargumen bahwa makna tersebut adalah salah satu penyebab dari resistensi masyarakat dan munculnya konflik. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan perlawanan simbolik oleh masyarakat lokal akibat dari realisasi makna tersebut dalam konflik. Artikel ini merupakan tulisan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada konflik pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta

---

ABSTRACT
Agrarian conflict is one of the quite complicated problem in Indonesia. Previous studies found that the motives behind the agrarian conflict can be catagorized into two major groups: corporations and governments domination against local communities; and economic motives and environmental damage. However, both major studies haven rsquo;t further exploring about the meaning of the land for local communities which causes the emergence of agrarian conflicts. Therefore, this article is intended to explore about the change of meaning to the land through the explanation of cognitive structure formation. The author argues that the meaning is one of the causes of community resistance and conflict. In addition, this article also explains the symbolic opposition by local community as a result of the realization of their meaning in the conflict. This article is written based on a study that uses a qualitative approach with case studies on the development conflict of Kulon Yogyakarta International Airport

Abstrak :
Dukungan penduduk lokal terhadap industri tambang cenderung digeneralisasi dalam berbagai kajian sebelumnya sebagai kalangan yang hanya berorientasi keuntungan ekonomi, sementara kelindan trajektori praktik diskursif, yang melatari pemosisian aktor dan melegitimasi eksklusi sosial, belum banyak dibahas. Melalui studi kasus terhadap kolaborasi kuasa antara PT SI dan penduduk lokal di Rembang, penelitian ini menelusuri proses reproduksi beragam diskursus dominan, perluasan legitimasi PT SI, pemosisian dan pembentukan relasi kuasa, serta berbagai konsekuensinya. Dengan menggunakan pendekatan poststrukturalis, penelitian ini juga mengungkap berbagai kontradiksi dan kontestasi kuasa dari kalangan yang dirugikan, baik dari penolak maupun pendukung PT SI, yang justru dipandang sebagai patologi sosial dalam diskursus dominan pembangunan.

---

The current agrarian studies tend to generalize and reduce supportive collaboration of local people with mining corporations in the sole economic interests, while ignoring intertwined trajectories of varied discursive practices, positioning, and legitimizing social exclusion. Through case study of PT SI collaboration with local people on succeeding the mining project, this research traces the interrelationship of the politically discursive alliances, producing wide-reaching legitimacy and forming power relations. Appying poststructuralist approach, this research elaborates the contradictory consequences within power relations contested by local people in a disadvantageous position, which are naturalized or presumed pathologies by dominant development discourses.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek ekonomi politik dalam pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, tinjauan literatur dan didukung dengan wawancara intensif. Reforma agraria merupakan agenda penting di masa pemerintahan Joko Widodo karena tercantum dalam Nawacita, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Akan tetapi pasang surut dalam proses pelaksanaanya membuat program ini menjadi terhambat terlebih konflik agraria yang seharusnya berkurang dengan adanya reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS ini justru semakin bertambah setiap tahunnya. Tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi ini dihambat dai faktor internal para pelaksana reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS. Lemahnya koordinasi dan perbedaan tingkat kepentingan antara tujuan negara dengan para pelaku pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS membuat program ini berjalan masih jauh dari harapan meskipun sudah menunjukkan progress yang cukup baik. Warisan buruk pemerintahan sebelum-sebelumnya juga berpengaruh dalam pelaksanaan saat ini. Dalam Penelitian, penulis membahas sisi sejarah dan ekonomi politik reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS dari pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to understand the political economics of Indonesian agrarian reform and social forestry. Analysis was conducted qualitatively with descriptive analytic method, literature review, and supported with intensive interview. Agrarian reform is an important agenda of Joko Widodo rsquo s administration as it is included in Nawacita with the purpose to achieve equality in economic development. However, the ebbs and flows in its implementation process undermine the program. Moreover, the agrarian conflict ndash which is supposed to be decreasing as a result of implementing agrarian and social forestry reform RAPS ndash is increasing annually. The process in achieving the goal of achieving equality in the economic development has been furthermore undermined by internal factors of those in charge of implementing the agrarian and social forestry reform RAPS. Despite of having showed good progress, weak coordination and different interests between the state and the actors involved in the RAPS continue to be the core problems that undermine the success of the program. Inheritances of bad practices from previous governments also play a role in present day implementation. In this study, the writer analyzes the historical and political economy side of the RAPS from the post independence era to the era of Joko Widodos administration 2014 2019.