Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahap sekarang ini, perdagangan di dunia telah memasuki era perdagangan bebas. Yaitu dimana produk-produk atau barang-barang dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk ke suatu negara lainnya untuk dipasarkan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat memberikan variasi pilihan bagi para konsumen. Dengan keadaan tersebut maka barang-barang dari luar negeri / barang-barang impor akan banyak masuk ke wilayah suatu negara. Barang-barang impor yang masuk, sesuai konsep dari perdagangan bebas harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan barang sejenis buatan dalam negeri / industri dalam negeri. Namun dengan kondisi demikian terkadang barang produksi industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan lonjakan barang impor yang masuk dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi situasi ini, dimana barang impor melonjak masuk dan dipasarkan dengan harga yang lebih murah dari harga barang sejenis industri dalam negeri sehingga menimbulkan ancaman kerugian serius atau kerugian serius, maka suatu negara sesuai dengan aturan dalam WTO sebagai lembaga yang menjalankan sistem perdagangan internasional memberikan solusi dengan memperbolehkan melakukan suatu tindakan pengamanan / safeguards guna melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan barang impor. Safeguards dalam WTO termasuk kedalam fair trade karena merupakan suatu tindakan pengamanan bagi industri dalam negeri yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan-aturan perdagangan. Untuk dapat menerapkan safeguards terhadap barang impor harus dipenuhi terlebih dahulu syaratsyarat yang terdapat dalam Agreement Ort Safeguards dari WTO. Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya serta untuk memberikan variasi pilihan barang bagi para konsumennya juga mengimpor barang-barang dari luar. Salah satu barang yang diimpor adalah ceramic tableware. Namun seiringnya waktu dengan telah dihapuskannya pajak pertambahan nilai barang mewah termasuk di dalamnya ceramic tableware telah menimbulkan ancaman kerugian serius serta kerugian serius bagi barang sejenis produksi industri dalam negeri di Indonesia. Oleh karena itu maka Indonesia berusaha untuk melindungi industri ceramic tableware dalam negerinya terhadap lonjakan ceramic tableware impor. Sebagai negara anggota WTO Indonesia dapat melakukan tindakan pengamanan / safeguards terhadap ceramic tableware tersebut. Pada tesis ini akan dilihat bagaimana safeguards sesuai aturan WTO dapat melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan ceramic tableware impor dan bagaimana Indonesia melindungi industri ceramic tablewarenya dengan mengimplementasikan Agreement on Safeguards sehingga tercapai suatu solusi yang adil (fair) bagi industri dalam negeri yang menproduksi ceramic tableware dengan ceramic tableware impor yang masuk ke Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai ?Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan?. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tipe penelitian eksplanatoris. Perjanjian perdamaian sebagaimana di rumuskan oleh Pasal 1851 KUH Perdata, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan/atau mengakhiri suatu perkara perdata di muka pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan, atau di muka pengadilan. Perjanjian yang dilakukan di luar pengadilan, mempunyai kekuatan hukum vide Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan agar perjanjian perdamaian dipenuhi dan/atau dibatalkan disertai atau tanpa disertai biaya, rugi dan bunga vide Pasal 1238, 1242, 1243 KUH Perdata. Apabila perjanjian perdamaian didaftarkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka gugatan disertai permintaan putusan serta merta vide Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Perjanjian perdamaian dapat dilakukan di muka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Muka Pengadilan, dan apabila perjanjian perdamaian tersebut dikukuhkan melalui putusan pengadilan, maka mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) vide Pasal 1858 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh prosedur eksekusi sebagaimana diatur Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa perjanjian perdamaian di luar pengadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan pengadilan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad, dan perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde.

---

This thesis is written based on library. This Settlement Agreement as formulated by Article 1851 of Indonesia Civil Code, with the purpose to prevent the occurrence of dispute and/or to end a civil procedural case before the court. Therefore, Settlement Agreement can be made outside the court or before the court. Agreement made outside the court has legal force vide Article 1338 of the Indonesian Civil Code which is it will be validly effective as law for the makers, it cannot be unilaterally annulled, and it must be carried out in good faith. And if one of the parties commits a default, then, the injured party may file a lawsuit to the court in order that the Settlement Agreement is fulfilled and/or annulled supplemented by or without being supplemented by the obligation to bear the cost, to pay for compensation and interest vide Articles 1238, 1242, 1243 of the Indonesian Civil Code. If Settlement Agreement is registered to the court as stipulated by Article 6 Chapter (7) of Low Number 30 of the Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, then, the lawsuit will be supplemented by a petition for the issuance of immediate decision vide Article 180 of HIR or Article 191 RBg.

Settlement Agreement can be made before the court based on the provision of Article 130 HIR or Article 154 RBg. In conjunction with the Regulation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of the Year 2003 regarding the Procedure for Mediation Before the Court, and if the Settlement Agreement is affirmed by means of court decision, then, it has the same legal force as court decision having permanent legal force (in kracht van gewijsde) vide Article 1858 of the Indonesian Civil Code. If one of the parties commits a default, then, the injured party may take the execution procedure as stipulated in Article 195 up to Article 208 and Article 224 of HIR or Article 206 up to Article 223 of HIR or Article 242 up to Article 257 of RBg.

The conclusion which can be presented is that Settlement Agreement outside the court which is registered at the District Court can be used as the basis for the execution of immediate court decision or uit voerbaar bij voorraad, and Settlement Agreement affirmed by court can be used as the basis for the execution identical to court decision having permanent legal force or in kracht van gewijsde."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Waralaba di PT. X ditinjau dari Peraturan di Bidang Waralaba dan Peraturan di Bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif. Hasil penelitian menguraikan beberapa rekomendasi perubahan isi perjanjian waralaba di PT. X agar dapat sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang waralaba dan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika PT. X tidak melakukan perubahan atas isi perjanjian waralabanya, maka hal ini dapat menjadi celah bagi Penerima Waralaba dari PT. X tersebut untuk menuntut pembatalan isi perjanjian, karena perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif berupa sebab yang halal.

---

This thesis will talk about the Franchise Agreement in PT X in the view of Franchise Regulations and Anti-trust Regulations. This research use the normative jurisdiction method. Result of this research will explain some recommendation of the content of Franchise Agreement in PT X in order to run it in harmony with the terms of franchise regulations and anti-trust regulations. If PT X do not conduct any change of the content of franchise agreement, this matter will become a tort for the franchisee of PT X to terminate the agreement, because the agreement deemed can not fulfill the objective conditions, halal causa."

"Taylor & Francis Ltd, United Kingdom, 2017. Hardback. Condition: New. 4th New edition. Language: English. Brand new Book. Written by leading authors in the field, this clear and highly accessible volume provides full coverage of the topics commonly found in the contract law syllabus, alongside up-to-date illustrative case examples and stimulating posed of approximately one-quarter authors' commentaries and three-quarters cases and materials, including academics' articles and extracts from books and Law Commission papers, this book takes account of a variety of theoretical perspectives, including economic, relational and empirical conceptions of the law.This book facilitates the development of personal study skills and encourages readers to engage with the leading academic commentaries in the area. Features to support your learning include: chapter introductions to highlight the salient features under discussion and signpost topics to guide readers through this comprehensive text; additional reading listed at the end of each chapter to assist further study and independent research; clear and attractive text design that differentiates between the authors' commentaries and the materials; a companion website that provides skills materials and self-assessment tasks to help further your learning.The range of material covered, straightforward style and targeted updates to this fourth edition make Text, Cases and Materials on Contract Law a comprehensive and invaluable resource for all undergraduate and postgraduate students of contract law"