Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menggunakan panel data dari 33 provinsi di Indonesia selama 10 tahun, antara tahun 2006 s.d 2015, penelitian ini mengkaji dampak tidak langsung dari anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian, total anggaran belanja pemerintah per PDRB, dan anggaran belanja pemerintah di sektor publik terhadap deforestasi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara anggaran belanja pemerintah dan deforestasi dengan menggunakan system generalized method of moment estimation (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak tidak langsung dari peningkatan belanja pemerintah, yaitu adanya peningkatan konversi lahan dari hutan untuk pertanian. Peningkatan anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian dan total anggaran belanja pemerintah per PDRB berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap deforestasi. Sedangkan anggaran belanja pemerintah untuk publik sektor tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap deforestasi.

---

Using balanced panel data from 33 provinces in Indonesia and covering a ten-year period between 2006 and 2015, this study examines the indirect effects of government spending on agriculture, total government spending over GRDP, and public spending on land use conversion. Applying the system generalized method of moment estimation (GMM) technique, this research investigates relationship between government spending and forest land clearing. The result shows that there is an indirect impact from increasing government spending: there is an increase in the total amount of land use conversion from forest to agriculture in Indonesia. This study points out that an increase in government spending on agriculture and total government spending over GRDP have a significant positive impact on deforestation. Meanwhile, public spending has no significant effect on forest clearance.

Abstrak :
Perubahan iklim menjadikan kondisi fisik Kabupaten Kebumen rentan perubahan iklim terutama lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola keterpaparan lahan pertanian terhadap perubahan iklim di Kabupaten Kebumen dan kaitannya terhadap kondisi topografi dan produktivitas lahan. Variabel yang digunakan adalah curah hujan, kemiringan lereng, wilayah ketinggian, penggunaan tanah dan produktivitas lahan. Parameter curah hujan yang digunakan untuk menilai tingkat keterpaparan perubahan iklim adalah curah hujan tahunan, jumlah hari hujan, curah hujan ekstrem, frekuensi hujan ekstrem, durasi musim kemarau dan tingkat kekeringan. Data curah hujan harian yang digunakan selama tahun 1981-2017 dari 32 stasiun curah hujan. Metode yang digunakan adalah overlay dan skoring. Hasil menunjukkan bahwa keterpaparan lahan pertanian terhadap perubahan iklim didominasi oleh tingkat keterpaparan rendah. Tingkat keterpaparan tinggi mendominasi lahan pertanian kering jenis ladang/huma terutama pada wilayah dengan curah hujan tahunan, jumlah hari hujan tahunan, curah hujan ekstrem, frekuensi hujan ekstrem, durasi musim kemarau dan tingkat kekeringan yang tinggi. Lahan pertanian basah sebagian besar berada pada tingkat keterpaparan rendah. Lahan pertanian basah yang terpapar rendah berada di sebelah selatan pada wilayah dengan kemiringan lereng 0-2 dan ketinggian 0-50 mdpl. Lahan pertanian kering sebagian besar berada pada tingkat keterpaparan tinggi terutama berada pada wilayah ketinggian 100-250 mdpl dan kemiringan lereng berkisar antara 21-55. Wilayah dengan tingkat keterpaparan tinggi cenderung menghasilkan produktivitas yang lebih rendah seperti padi sawah, padi ladang dan jagung. Namun pada lahan ketela pohon, produktivitas lahannya tidak dipengaruhi oleh perubahan iklim ditunjukkan dengan nilai produktivitasnya yang cenderung tetap untuk setiap kategori keterpaparan. ...... Climate change makes the physical condition of Kebumen Regency vulnerable to climate change, especially agricultural land. This study aims to analyze patterns of agricultural land exposure to climate change in Kebumen regency and its relation to topography and land productivity. The variables used are rainfall, slope slope, altitude area, land use and land productivity. The rainfall parameters used to assess the level of climate change exposure are annual rainfall, the number of rainy days, extreme rainfall, the frequency of extreme rainfall, the duration of the dry season and the degree of drought. Daily rainfall data used during 1981 2017 from 32 rainfall stations. The method used is overlay and scoring. The results show that agricultural land exposure to climate change is dominated by low levels of exposure. The high level of exposure dominates the dryland farmland or huma species especially in areas with annual rainfall, the number of annual rainy days, extreme rainfall, the frequency of extreme rainfall, the duration of the dry season and the high level of drought. Wetland farms are mostly located at low levels of exposure. Low exposed wetland farms are in the south on the slope 0 2 and 0 50 masl. Dry farmland is mostly located at high exposure level especially in the altitude of 100 250 masl and slope ranges between 21 55. Areas with high levels of exposure tend to produce lower productivity such as wetland rice, paddy fields and maize. However, on cassava plantation, the productivity of the land is not affected by climate change as indicated by its productivity value which tends to be fixed for each exposure category.

Abstrak :
ABSTRAK Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengawasan dan regulasi yang lemah menjadikan sektor kehutanan rentan terhadap korupsi. Pemberian izin oleh pemerintah dalam rangka alih fungsi lahan serta hak guna usaha yang bermasalah memperlihatkan adanya sebuah hubungan timbal balik antara korporasi dan pemerintah dalam penerbitan izin. Pemberian izin yang mudah dengan cara ilegal tersebut kemudian berkontribusi atas penghancuran hutan. Penghancuran hutan tersebut merupakan salah satu langkah untuk membuka lahan yang awalnya merupakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan permasalahan tersebut dalam kerangka pemikiran state-corporate crime untuk menemukan hubungan antara korupsi dan deforestasi.

---

ABSTRACT This paper is dedicated for high rates of deforestation in Indonesia, particularly in Buol District, Sulawesi Tengah Province. Weak supervision and regulation makes the forestry sector vulnerable to corruption. The granting of permits by the government in the context of land conversion and the issue of cultivation rights shows a reciprocal relationship between the company and the government in issuing permits. Ease of licensing illegally contributes to forest destruction. Destroying the forest is one step to clear land that was originally a forest area into an oil palm plantation. This paper will try to explain the problem in the framework of the state-corporate crime thinking to find a relationship between corruption and deforestation.

Abstrak :

Konversi lahan sawah yang meningkat bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi faktor pendorong konversi lahan sawah terutama di Jawa dan Sumatra sebagai lumbung padi nasional. Dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten / kota pada periode 2010-2017, penelitian ini membuktikan bahwa faktor pendorong konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian dan service, serta kepadatan penduduk. Sementara di Sumatera, konversi lahan sawah dipengaruhi oleh PDRB di sektor pertanian dan sektor  industri, serta kepadatan penduduk. Analisis geospasial menunjukkan bahwa lahan sawah di Jawa sebagian besar beralih fungsi menjadi pemukiman, sementara di Sumatera menjadi tanaman perkebunan.

 

---

Recently, the paddy fields conversion rate is alarmingly high, and it can threat national food security. Therefore, identified the main drivers of paddy fields conversion is important, particularly in Java and Sumatra as national rice barn. This study employed the panel data of 256 regencies/cities from 2010–2017, and it identified that the factors which affected the conversion in Java are the GRDP in agriculture and service sectors, also population density. Moreover, the population density, the GRDP in agriculture and industry sectors are the main drivers of the conversion in Sumatra. Geospatial analysis reveals that the most changes of paddy fields in Java is dominated by settlement, and in Sumatra is turned dominated into palm oil.

Abstrak :
Kebijakan Sertipikasi Lahan secara masif dilakukan pemerintah sejak tahun 2017 hingga saat ini, kebijakan Sertipikasi lahan selain untuk memberikan kepastian hukum diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses modal terutama sektor pertanian. Penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan terhadap produksi padi wilayah Indonesia. Riset ini menerapkan analisis regresi data panel yang menganalisis Kebijakan Sertipikasi lahan pada satuan tingkat Kabupaten/Kota dengan periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Temuan riset membuktikan jika tidak ditemukan pengaruh yang signifikan oleh Sertipikasi Lahan, Curah Hujan, maupun Angkatan Kerja sektor pertanian. Variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap produksi padi adalah luas lahan pertanian. Dengan demikian, riset ini sejalan dengan riset terdahulu dengan pembuktian apabila tidak ada perbedaan signifikan pada produktivitas usaha tanipadi akibat adanya perubahan status kepemilikan tanah pada rumah tangga usaha tani padi di Indonesia. Namun pemerintah perlu menaruh perhatian berlebih pada kebijakan yang dapat meningkatkan luas lahan pertanian, karena secara empiris dan signifikan dapat meningkatkan produksi sektor pertanian di Indonesia. ......The Land Titling policy has been massively carried out by the government since 2017 until now, the land Sertipication policy in addition to providing legal certainty is expected to be utilized by the community as one of the access to capital, especially the agricultural sector. This research discusses the effect of land certification on rice production in Indonesia. This research applies panel data regression analysis that analyzes the Land Sertipication Policy at the Regency / City level unit with the period 2017 to 2020. The research findings prove that there is no significant influence by land certification, rainfall, or labor force in the agricultural sector. The variable that has a significant impact on rice production is the size of agricultural land. Thus, this research is in line with previous research by proving that there is no significant difference in the productivity of rice farming due to changes in land ownership status of rice farming households in Indonesia. However, the government needs to pay more attention to policies that can increase the size of agricultural land, because empirically and significantly it can increase the production of the agricultural sector in Indonesia.