Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Belum maksimalnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan akses ke pendidikan tinggi bagi siswa, mendorong kalangan masyarakat sipil untuk membentuk gerakan sosial di bidang pendidikan. Seperti halnya yang terjadi di Tegal, sekelompok mahasiswa membentuk organisasi gerakan Tegal Learning Center (TLC) dalam menyediakan akses ke pendidikan tinggi. Studi-studi terdahulu menemukan bahwa upaya gerakan semacam ini banyak merujuk kepada suatu organisasi masyarakat sipil (OMS) yang mampu berperan pada tingkat strategis maupun praktis. Pada tingkat strategis, upaya semacam ini mampu mengadvokasikan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan hingga pada mempengaruhi kebijakan terkait. Sementara itu, pada tingkat praktis, upaya gerakan yang dilakukan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih mengarah kepada dukungan finansial dan pembukaan akses melalui jalur-jalur kelembagaan formal. Namun, studi-studi tersebut masih jarang mengulas peran jaringan sosial dalam berlangsungnya gerakan yang dilakukan OMS dalam memberikan pelayanan pendidikan, khususnya dalam menyediakan akses menuju pendidikan tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang diorganisir secara mandiri oleh suatu OMS, seperti TLC, melalui gerakan pendidikannya mampu berperan dalam membentuk sebuah gerakan pendidikan berupa TLC dan membantu dalam mempersiapkan kapasitas kompetitif siswa-siswi di Tegal untuk diterima di pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka untuk memperoleh data.

---

The government's not optimal role in providing access to higher education services for students has encouraged civil society to form social movements in the field of education. As happened in Tegal, a group of students formed the Tegal Learning Center (TLC) movement organization in providing access to higher education. Previous studies have found that efforts of this kind of movement often refer to a civil society organization (CSO) that is capable of playing a role at both a strategic and practical level. At a strategic level, this kind of effort is capable of advocating community needs regarding education to influencing related policies. Meanwhile, at a practical level, the movement's efforts are able to provide educational services that are more oriented towards financial support and opening access through formal institutional channels. However, these studies rarely examine the role of social networks in the ongoing movement of CSOs in providing educational services, particularly in providing access to higher education. The research findings show that a social network that is organized independently by a CSO, such as TLC, through its educational movement is able to play a role in forming an educational movement in the form of TLC and assist in preparing the competitive capacity of students in Tegal to be accepted into higher education. This study used a qualitative method with in-depth interviews, observation, and literature study to obtain data."

"Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. APK pendidikan tinggi menjadi indikator 4.3.1(a) SDGs. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perhatian khusus bagi kelompok afirmasi. Lebih lanjut Permendikbud No.27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi semakin memperkuat implementasi dari kebijakan afirmasi pendidikan tinggi. Namun terdapat permasalahan seperti kesenjangan capaian APK Indonesia dengan negara ASEAN, capaian APK nasional yang belum sesuai target SDGs, dan kesenjangan APK antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan afirmasi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menguji 550 observasi dari 110 kabupaten/kota yang selalu menerima beasiswa ADik selama tahun 2018-2022. Data panel diestimasi menggunakan twoways fixed effect model dengan turut mengontrol beberapa karakteristik mencakup intervensi pendidikan lainnya, perguruan tinggi, fasilitas/infrastruktur, sosial-demografi, dan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) baik secara total maupun proporsional, berpengaruh signifikan positif terhadap APK. Pada pengujian subsample, ADik menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah 3T namun tidak signifikan pada wilayah Papua. Lebih lanjut ADik konsisten menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah Papua 3T.

---

The affirmative policy on higher education is an effort to promote inclusive education. The gross enrollment ratio (APK) of higher education is an indicator 4.3.1(a) of SDGs. Law No. 12 of 2012 on Higher Education mandates special attention for affirmative groups. Furthermore, the Ministerial Regulation of Education and Culture No. 27 of 2018 on Affirmative Higher Education strengthens the implementation of the affirmative policy of higher education. However, challenges remain, as there is a gap between the APK of Indonesia and other ASEAN countries, the national APK has not met the SDGs target, and there is a gap in APK among regions in Indonesia. This study aims to determine the relationship between affirmative scholarship (ADik) and access to higher education in Indonesia in 2018-2022. This study applies 550 observations from 110 districts/cities that always received ADik scholarships during 2018-2022. Panel data is used with a two-way fixed effect regression model by employing several characteristics as control variables, including other policy interventions, number of universities, facilities/infrastructure, socio-demographics, and economy. The results show that the affirmative scholarships (ADik), both in total and proportionally, have a significant positive effect on the APK of higher education. Moreover, ADik has a significant positive effect in almost all the underdeveloped, frontier, and outermost regions (3T regions) but has no significant effect in Papua as a whole. ADik has a significant positive effect in the Papua regions that are categorized as the 3T regions."