Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap orang bebas untuk memberikan hibah wasiat dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 966 KUHPerdata yang mengatur bahwa pemberian hibah wasiat atas benda milik orang lain adalah batal. Dalam tesis ini, pewaris dalam wasiatnya turut memberikan hibah wasiat saham milik orang lain kepada ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta Hibah Wasiat yang isinya mengatur mengenai pemberian seluruh saham PT. LNI batal dan tidak dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdata, melanggar kewenangan bertindak, dan tidak memenuhi syarat objektif suatu akta. Konsekuensi dari batalnya akta adalah akta dianggap tidak pernah ada sama sekali dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap kepemilikan saham pihak yang dirugikan. Tetapi dalam praktiknya, akta yang batal tetap dimintakan permohonan pembatalan Akta ke pengadilan. Hal ini karena ada hak kebendaan milik pemegang saham lainnya yang melekat pada saham yang turut dijadikan objek hibah wasiat, sehingga pemegang saham PT. LNI dapat melakukan permohonan pembatalan Akta Wasiat yang dibuat oleh Tuan DM ke Pengadilan di wilayah harta peninggalan terbuka.

---

Every individual is free to create testamentary gifting with restrictions to Article 966 of the Civil Code which stipulates if the testator bestows an object that belongs to another person, such testamentary gifting will be null and void, whether or not he realizes such mistake. In this study, the testator in his will include the other shareholder`s stock to the receiver. This research is in the form of normative juridical with the typology of analytic descriptive research that analyzed qualitatively. The conclusion of the study stated that consisting other shareholder`s stock in a testament nullifies because subject to article 966 of the civil code, violates the authority to act, and doesn`t fulfill the objective requirements. In consequence to the nullification is the deed will have no legal force. However, in practice, it is still required to request for the cancellation to the court towards void testament, because there are property rights belong to the other shareholder attached to the said testaments. Therefore, the rest of the shareholders of PT. LNI has the right to request for the cancellation of the Testament to the court."

"ABSTRAKSaat seseorang telah meninggal, salah satu yang penting untuk dipikirkan adalah apakah ada wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa hidup. Apabila ada, haruslah segera dilaksanakan pembagian wasiat tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat masalah yatu bagaimanakah kedudukan persetujuan suami dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh istri dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam hal pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh istri tanpa persetujuan suami dalam Putusan Banding Nomor 114/Pdt/2014/PT Btn. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakan yaitu penelitian menggunakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari nara sumber atau disebut dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipologi penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkan aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisanya berdasarkan semua data yang diperoleh. Pasal 930 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam membuat Akta Hibah Wasiat dihadiri oleh pemberi hibah wasiat seorang diri pada saat masih hidup. Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer tetap berlaku dan perlu juga menjadi pertimbangan apabila Penggugat ingin menjatuhkan tuntutan sanksi ganti rugi kepada Notaris.

---

ABSTRACTWhen a person has died, one important thing to think about is whether there is a will made by the deceased during his lifetime. If there is, it must be done immediately division of the will. In this study, the author raised the question of how the status of husband 39 s consent in making the deed of grant by wife and how the legal accountability by the notary in the case of making the deed of grant by wife without husband 39 s consent in the Appeal Decision Number 114 Pdt 2014 PT Btn. The method of research in writing this thesis using the method of legal juridical normative research or libraries is research using data obtained indirectly from resource persons or called secondary data. The type of data used is secondary data. Secondary data is data obtained through library search or documentation. The analytical method used is qualitative method. A qualitative approach is usually used to produce descriptive data in the form of written or oral words of the people or behavior observed. The form of research results in accordance with the typology of the research is analytical descriptive, namely research that describes the implementation of a legislation by linking the rule with other legal theories and analyze it based on all data obtained. Article 930 of the Civil Code stipulates that in making the Deed of Wasiat Grant attended by the grantor of a will alone while still alive. The provisions concerning Unlawful Acts set forth in Article 1365 of the Indonesian Criminal Code remain applicable and should also be taken into consideration if the plaintiff wishes to impose a sanction of compensation to the Notary. "

"Hibah wasiat dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik seperti penguasaan harta peninggalan oleh pihak yang tidak berhak. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum hibah wasiat yang telah dihibahkan dengan dasar surat penyerahan tanah palsu, akta hibah tersebut digunakan untuk menerbitkan sertipikat hak milik sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 527/Pdt.G/2023/PN.Mdn dan upaya ahli waris untuk menjadi pemilik yang sah atas sertipikat yang menjadi objek sengketa. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan doktrinal. Kedudukan hukum hibah wasiat yang telah dihibahkan dengan surat penyerahan tanah palsu dalam putusan tersebut dinyatakan sah oleh hakim. Hal tersebut dikarenakan, surat penyerahan tanah yang tanda tangannya dipalsukan dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga akta hibah yang dibuat dengan dasar surat tersebut dinyatakan batal oleh hakim dan berakibat kepada Sertipikat Hak Milik Nomor 1024/ Kelurahan Kotamatsum IV/ tanggal 1 Desember 2000 atas nama BP yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Akibat dari adanya pemalsuan tersebut, pelaksanaan hibah wasiat menjadi terkendala. Upaya hukum yang dilakukan ahli waris untuk menjadi pemilik sertipikat yang sah adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan sertipikat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor pertanahan sebagaimana menurut Pasal 33 ayat (2) Permen ATR/BPN No.21 Tahun 2020 dan perlu melakukan pendaftaran tanah

---

.Testamentary grants are carried out after the testator dies, but in its implementation there are often conflicts such as the possession of heritage property by unauthorized parties. This study discusses the legal status of testamentary grants that have been granted on the basis of fake land transfer letters, the grant deeds are used to issue property rights certificates as per the Medan District Court Decision Number 527/Pdt.G/2023/PN.Mdn and the efforts of heirs to become the legal owners of the certificates that are the object of dispute. This study uses a research method with a doctrinal approach. The legal position of the testamentary grant that has been granted with a fake land handover letter in the decision is declared valid by the judge. This is because the land transfer letter whose signature was forged and did not meet the legal requirements of the agreement, so that the grant deed made on the basis of the letter was declared null and void by the judge and resulted in the Certificate of Property Rights Number 1024 /Kotamatsum IV Village / dated December 1, 2000 in the name of BP which was declared to have no legal force. As a result of the forgery, the implementation of the will grant is constrained. The legal remedy made by the heirs to become the legal owner of the certificate is to submit an application for cancellation of the certificate to implement a court decision with permanent legal force to the land office as according to Article 33 paragraph (2) of the Minister of ATR/BPN No.21 of 2020 and it is necessary to register the land."