Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lidwina Dian Pratiwi, author
Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta koperasi
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19527
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ghina Athaya, author
Peran notaris terhadap pembuatan akta koperasi (pasca pencabutan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian) = Notary's role against the making of deed of cooperation (after revocation of law number 17th 2012 on cooperatives)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dicabut melalui Putusan Nomor 28/PUUXI/2013, maka Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 untuk sementara waktu. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49431
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agnefia Elisia Sahertian, author
Implikasi peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2015 terhadap peranan notaris pembuat akta koperasi: studi terhadap akta koperasi Pemuda Tri Karya = Implications of the regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia number 10 of 2015 on the role of the notary in making cooperative deeds: study of the youth Tri Karya cooperative deed
Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library