Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa isi Akta Notaris akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, permasalahan akan muncul apabila terdapat kesalahan penulisan yang menimbulkan kesalahan penafsiran pada isi Akta Notaris yang telah ditandatangani. Penelitian ini merupakan kajian Yuridis Normatif yang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu mengenai kekuatan hukum suatu akta otentik apabila di dalamnya terdapat kesalahan penulisan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penafsiran, serta mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya tersebut. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan wewenang kepada Notaris untuk memperbaiki kesalahan penulisan yang terdapat pada minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani. Akan tetapi, perbaikan baru dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan dari para pihak.Apabila hanya terdapat satu pihak saja yang menyatakan kesalahan penulisan, maka pihak tersebut harus dapat membuktikannya. Apabila tidak terbukti, maka akta tersebut akan tetap berlaku sebagai kebenaran yang mengikat para pihak di dalamnya. Seorang Notaris baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Apabila Notaris tidak berhubungan dengan kerugian yang dialami, maka Notaris tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya. Lebih lanjut, Notaris barn dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila pelanggaran yang dilakukan Notaris mengakibatkan akta menjadi tidak otentik atau batal demi hukum, sehingga apabila pelanggaran Notaris tidak mengakibatkan akta menjadi tidak otentik atau batal demi hukum, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya."

"ABSTRAK Lembaga notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis bagi mereka. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam prakteknya akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti pada penulisan ini yaitu kasus pembatalan akta notaris yang penandatanganan perjanjiannya dilakukan di rumah tahanan. Adapun pokok permasalanan yang dibahas yaitu dapatkah suatu akta notaris yang ternyata di kemudian hari merugikan salah satu pihak dapat dibatalkan, dan bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan akta notaris tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menganalisa kasus tersebut menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila dikemudian hari salah satu pihak ternyata merasa dirugikan, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan tersebut harus dapat membuktikan bahwa is telah dirugikan dalam perjanjian yang telah dibuat itu. Selain itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mengambil putusan untuk membatalkan suatu akta notaris pada kasus ini telah tepat. Penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akta Notaris oleh orang yang sedang ditahan Polisi adalah merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya yaitu perjanjian itu dapat menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh Hakim atas tuntutan dari pihak lainnya."

"ABSTRAKPencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yangharus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan.Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara.Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayannya itu. Pasal 2 ayat (2) UUPerkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanyaketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjadi,persoalan adalah apakah dengan tidak dilakukannyapencatatan mengakibatkan perkawinan tidak sah ? Denganmenggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitianlapangan, penulis mencoba melakukan penelitian mengenaiperkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktekpembuatan akta notaris. Dari hasil penelitian penulisternyata terdapat perbedaan pandangan di kalangan notarisyang berpraktek di Jakarta, ada yang menyatakan bahwaperkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah, dan adapula yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatattetap dianggap ada dan sah. Adanya perbedaan pendapat dikalangan notaris membawa akibat di dalam menentukan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta notaris, yangakhirnya membawa akibat tidak terdapatnya kepastian hukumbagi para pihak, hal mana akan menimbulkan permasalahanpermasalahanhukum berkaitan dengan praktek notaris didalam pembuatan akta. Sehubungan dengan apa yang diuraikandiatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukanpembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan hukumberkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, khususnyaberkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris."

"Notaris belakangan ini sangat diperlukan peranannya di dalam hal perbankan untuk pembuatan akta autentik mengenai suatu perjanjian kredit dan akta notaris lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil permasalahan berkaitan dengan kewenangan dan peran notaris dalam rangka pemberian fasilitas kredit dari bank. Dari permasalahan tersebut digunakan penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini ialah notaris memiliki kewenangan di dalam membuat akta perjanjian kredit sepanjang pihak yang bersangkutan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta perjanjian dalam bentuk notarial tersebut. Selain itu, karena dalam hal ini yang dibahas merupakan perjanjian kredit pemilikan rumah yang memiliki jaminan berupa tanah, tentunya dalam hal ini dibutuhkan perjanjian assesoir dimana perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta autentik. Peran notaris dalam perjanjian kredit ini juga sangat penting karena notaris dapat dinyatakan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila ada pihak yang melakukan cidera janji.

---

Nowadays, the role of the Notaries are needed in banking matters for making an authentic deed concerning a credit agreement and other notary deed. Based on this, problems can be taken relating to the authority and the role of the notary in the context of providing credit facilities from banks, of the problem used writing using the normative juridical method which using secondary data and using a primary and secondary legal materials. The results of this study can be concluded that the notary has the authority in the making of the deed of credit agreement as long as the parties concerned ask the notary to make the deed of agreement in the form of the notary. In addition, because in this case is discussed a loan agreement on housing ownership that has collateral in the form of land, of course in this case an additional agreement is needed where the agreement is needed which made the agreement must be made with an authentic deed. The role of the notary in the credit agreement is also very important because the notary can be declared as the certainty for the parties where the deed has an executorial power if there is a party that does the breach of contract"

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang akan diberikan kepada seorang notaris atas tindakan adanya suatu dugaan pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan sebagai pendukung digunakan juga studi lapangan untuk memperoleh data primer, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Apabila notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya dengan melakukan pemalsuan terhadap akta sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal keotentikannya suatu akta terhadap masyarakat yang memerlukan jasa notaris pemerintah akan selalu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan notaris melalui Majelis Pengawas guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris didalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust from the public, runs most of the state power to create an authentic written evidence in the field of civil law. The purpose of this study is to determine how far the legal consequences arising for authentic deeds made by the notary who violates its authority as prescribed by the Notary Public Office Act. To find out how sanctions will be given to a notary public for the actions of an alleged fraudulent deed. This study uses juridical normative, analytical and descriptive type with a literature study in order to obtain secondary data and also used as support to field studies to obtain primary data, the data can be analyzed qualitatively. If the notary in carrying out his position was known to make mistakes or omissions that cause harm to his client by making forgery of certificate as stipulated in Article 48 of Law Title Deed, the notary is obliged by law to account for his actions. In terms of authenticity of a certificate of notary public who need the services the government will always monitor the notary work through Supervisory Board to ensure the safety of the public interest against the public notary office in the running task."

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008. Diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa terhadap akta yang cacat hukum, Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Notaris diberi jalan untuk mempertahankan haknya dengan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi pihak yang berkepentingan dapat memohonkan pembatalan atas Akta Notaris dan penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga, ke Pengadilan Umum jika akt.

---

ABSTRACT

The Notary Superviion Council has been given the authority to supervise and guide all notaries in Indonesia. The main problems of this research are The Notary roles and responsibility in fulfilling the requirements to the establishment of limited company, and also the impact of the Notary Supervision Council's Decision on the Notary itself and Direct Interest Parties on the deed. This research has done based on juridicial normative literature research using qualitative approach on The Supervisory Council Decision No. 226/MPW-JABAR/2008, which produce a conclusion that the Notary who issued a legally flawed Notarial Deed may given an administrative sanction by the Notary Supervision Council. The Notary will given a chance to defend his right by using the Decision as a lawsuit object in the local Administrative Court. The interested parties may propose for a cancellation of the Notarial Deed and claim any cost, compensation and interest to a District Court."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Tanggung jawab secara normatif terdapat dalam peraturan Pasar Modal, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, secara profesi terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Notaris juga ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Penelitian ini mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam hal memperhitungkan kuasa asing yang tidak disertai legalisasi Pejabat setempat dalam kuorum kehadiran RUPS. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Dari penelitian disimpulkan bahwa Peran dan tanggung jawab notaris mempunyai akibat terhadap akta. Surat kuasa asing dalam RUPS harus disertai legalisasi Pejabat setempat dan KBRI setempat.

---

As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. It is a responsibility which is contained in the Capital Market regulations, Law on Notary Profession and the Code of Ethics of Notary Profession. In addition, a notary is also responsible for the issuers? compliance with and observance of regulations on capital market and for providing directions so that issuers comply with the regulations. This research seeks to identify serious problems in connection with the role of notary as a profession which supports capital market in carrying out the rights issue and notary's responsibility for each notarial deed a notary draws up for that purpose. It seeks to see possible legal impacts on the deed he draws up in case he has made a mistake during the drafting. The research method is the normative research conducted on the underlying laws and regulations and the research also uses field data from companies to support it. The research was about violation which has done by notary on contemplating foreign deeds which has not authorized by local public officer in general meeting of share holders. From this research can be concluded that foreign deeds in general meeting of shareholders must be authorized by local public officer and Indonesian Embassy."

"Akta otentik merupakan salah satu bukti yang kuat apabila dipergunakan dimuka pengadilan tanpa menggunakan alat bukti lainnya. Akta otentik dibuat Pejabat Pembuat Akta. Peranan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat umum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu bukti tertulis berupa akta otentik agar dapat dijadikan kepastian hukum. Dalam membuat sebuah akta otentik Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum diharapkan untuk mentaati syarat sahnya perjanjian dan syarat sahnya sebuah akta otentik agar diantara para pihak tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.......Deed authentic is one the strong evidence when used in court without using any other proof. The role of notary and PPAT is very important in public use. Authentic deed compiled in front of official public deed maker. The role of notary and PPAT is very important, because the needed of authentic proof for a law warranty. When compiled and make a authentic deed, notary and PPAT have to obey the terms of agreement and the terms of in making authentic deeds so in order to avoid the problem in the future."