Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Retno Moerniati, author

Masalah grosse akta dalam penyelesaian kredit macet

ABSTRAK Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi...

Depok: Universitas Indonesia, 1995

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gerrid Williem Karlosa Reskin, author

Analisis Akta Pengakuan Hutang Tanpa Grosse Akta Yang Mencantumkan Klausul Denda dan Bunga (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2834K/Pdt.G/2021) = Analysis of Deed of Acknowledgment of Debt without Grosse Deed Including Fines and Interest Clauses (Study of MA Decision No.2834K/Pdt.G/2021)

Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putu Ameliagustina Awyadnyani, author

Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI = Obligation of a Notary in Issuing a Copy of Deed of Recognition of Debt Made Without the Approval of the Married Couple (Study of the High Court Decision of the Special Capital Region of Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI)

Tesis ini membahas mengenai Notaris dalam kasus No. 108/PDT/2019/PT.DKI yang membuat akta tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini dalam membuat akta, Notaris tidak meminta persetujuan pasangan para pihak yang menghadap, dan juga Notaris tersebut tidak mau memberikan Salinan akta tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fransiska Nona Kartika, author

Analisis mengenai akta pengakuan utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti kuasa menjual = Analysis of acknowledgment of Indebtedness deed with land rights security followed by the power attorney to sell

Hutang piutang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas tersebut. Namun hal itu tidak menutup adanya praktek hutang piutang dari orang perorangan yang dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang. Berlandaskan Akta Pengakuan Hutang tersebut maka Debitur berhak memperoleh sejumlah uang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31851

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bambang Surjana, author

Kekuatan eksekusi grosse akte pengakuan hutang berdasarkan pasal 24 reglemen Indonesia yang diperbaharui dalam hubungannya dengan perjanjian kredit

ABSTRAK
Pasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam ~al debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langsung telah ditentukan secara...

1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marshalrin Ng, author

Legalitas akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai jaminan hutang (studi kasus akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris X di Jakarta) = Validity of sales purchase agreement as credit warranty (case study of sales purchase agreement and deed of credit acknowledgement made before notary X in Jakarta) / Marshalrin Ng

Legalitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris X di Jakarta . Tesis ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang yang dibuat antara Ny. Janda N selaku debitur dengan Tuan A selaku kreditur dalam bentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46924

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Sari Febiolla, author

Akta Pengakuan Hutang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan 368/PDT/2018/PT.DKI = Deef of acknowledgement of Debt and Binding Agreement of Sale and Purchase As Guarantee Based On Jakarta High Court's Verdict Number 368/PDT/2018/PT.DKI

Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

M. Iqbal Fadillah, author

Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/PDT/2017) = Deed of Credit Acknowledgement and Sales Purchase Agreement with clause of transfer over land rights (Case Study of Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/PDT/2017)

Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian