Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Hal ini dilatarbelakangi dari tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (non-voting) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara tingkat aktivisme politik pemilih muda terhadap tingkat perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori aktivisme politik pemilih muda oleh Dana R. Fisher yang kemudian diuji dengan perilaku memilih yang terbagi menjadi perilaku voting dan perilaku non-voting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis uji statistik Chi-square. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa dalam uji statistik Chi-square terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih dengan nilai chi-square 5,739 dan nilai signifikansi 0,017 bernilai kurang dari α (0,05). Namun, temuan lain dalam penelitian ini menemukan bahwa dari setiap empat subvariabel yang membentuk variabel aktivisme politik pemilih muda tidak terdapat hubungan yang signifikan. Temuan dalam penelitian ini pada akhirnya sesuai dengan argumen peneliti yakni terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020 ......This study discusses the relationship between the political activism of young voters on the voting behavior of Universitas Indonesia students in the 2020 Depok City Regional Head Election. This is motivated by the high number of voters who do not exercise their right to vote (non-voting) in the 2020 Depok City Regional Head Election. The purpose of this study was to determine the significance of the relationship between the level of political activism of young voters on the level of voting behavior of Universitas Indonesia students. This study uses the theory of political activism of young voters by Dana R. Fisher, which is then tested with voting behavior which is divided into voting behavior and non-voting behavior. This study uses a quantitative approach with Chi-square statistical test analysis. The results of these findings show that in the Chi-square statistical test there is an influential relationship between political activism of young voters on voting behavior with a chi-square value of 5.739 and a significance value of 0.017 which is less than (0.05). However, another finding in this study found that from each of the four sub variable that make up the political activism variable of young voters there is no significant relationship. The findings in this study are ultimately in accordance with the researcher's argument, namely that there is a relationship between the political activism of young voters on voting behavior in the 2020 Depok City Regional Head Election. 

Abstrak :
Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur. ......This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents.