Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor energi menjadi kontributor utama penghasil emisi karbondioksida (CO2) dalam kawasan ASEAN. Pertumbuhan populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat hampir dua dekade terakhir memicu kenaikan permintaan energi yang tinggi dalam kawasan ASEAN. Kenaikan permintaan energi mendorong peningkatan emisi CO2, mengingat sumber energi fosil mendominasi bauran energi di negara-negara ASEAN. Studi ini menganalisis fenomena emisi CO2 berdasarkan aspek demografi, aktivitas ekonomi, dan teknologi dengan pendekatan model STIRPAT yang telah dimodifikasi. Studi ini dilakukan mengingat keterbatasan studi empiris terkait emisi CO2 dalam konteks ASEAN. Studi ini menemukan bahwa populasi penduduk, pendapatan per kapita, dan intensitas energi menjadi penggerak utama emisi CO2 di kawasan ASEAN. Penggunaan energi yang efisien dilihat dari seberapa besar intensitas energi yang dapat diturunkan. Konsumsi energi fosil berhubungan positif dengan emisi CO2, meskipun besaran kenaikan emisi yang ditimbulkan tergolong kecil dalam studi ini. Kenaikan persentase konsumsi energi terbarukan terbukti mampu mereduksi emisi CO2 di kawasan ASEAN. Hanya saja besaran kemampuan reduksi yang dihasilkan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan studi serupa diluar konteks ASEAN. Temuan mengejutkan dalam studi ini adalah fenomena urbanisasi dan industrialiasi secara statistik tidak signifikan untuk menjelaskan emisi CO2 di kawasan ASEAN.

---

The energy sector is the most significant contributor to carbon dioxide (CO2) emissions in ASEAN countries. Rapidly growth in population and economy in the last two decades has driven up energy demand in ASEAN countries. The increase in energy demand leads to an increase in CO2 emissions due to fossil energy dominating the energy mix in ASEAN countries. This study analyzes the phenomenon of CO2 emissions based on aspects of demography, economic activity, and technology with a modified STIRPAT model. This study conducted because of the limited empirical studies related to CO2 emissions in ASEAN. This study found that population, per capita income, and energy intensity as the main drivers of CO2 emissions in ASEAN countries. Energy intensity has a positive impact on CO2 emissions and indicates the inefficiency of energy use. The consumption of fossil energy is positively related to CO2 emissions, although the magnitude is small. An increase in the share consumption of renewable energy proved to reduce CO2 emissions. However, the amount of emission reduction tends to be smaller than similar studies. Surprisingly, this study found that urbanization and industrialization were statistically not significant to explain CO2 emissions in ASEAN countries.

"

"Kabupaten Sleman terletak di lereng Selatan Merapi jumlah penduduk terbesar di DIY Keadaan lereng, ketinggian dan kepadatan penduduk di Sleman menampakkan pola sebaran yang terkait dengan posisi Gunung Merapi. Kepadatan penduduk Sleman yang terkonsentrasi pada bagian selatannya diikut pula oleh sebaran jumlah usaha pada setiap sektor ekonomi di luar sektor pertanian. Dengan demikian faktor produksi di Sleman akan mempunyai kaitan dengan kondisi fisik dan kepadatan

Pada segi lain Sleman mampu memberikan sumbangan pendapatan daerah terbesar sesudah Kotamadya Yogyakarta di Propinsi DIY. Dengan berlatar belakang pada kondisi fisik Sleman maka akan dicoba diteliti hubungan antara faktor produksi dengan pendapatan daerah yang kemudian membentuk region-region ekonomi di Kabupaten Sleman.

Adapun masalah yang akan dibahas al bagaimana distribusi faktor produksi kegiatan ekonomi di Sleman ? imana distribusi region ekonomi sehubungan dengan faktor produksi dan pendapatan daerah ? pada sisi f1sik dan kepadatan penduduk yang bagaimana region ekonomi terdapat ?"

"This study aims to find empirical evidence whether local feeder ports as small-scale investments in public infrastructure affect economic activity at the sub-district level. The motivation for the study originated from the fact that the public invests heavily in small-scale projects when market failures occur. However, there is a lack of empirical studies on the impact of these investments because of constraints on data availability and their small marginal contribution at a more aggregated level. Using Difference-in-Differences that exploit staggered implementation of small-port operations, I find that the opening of small ports increased the night light intensity, a measure that captures local economic activity, by 1.8 per cent. Although the impact is relatively small and takes two years after the operation, the benefits reach beyond the sub-district where the port is situated and outweigh the costs.

---

Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah pelabuhan pengumpan lokal sebagai investasi skala kecil infrastruktur publik berdampak pada aktivitas ekonomi di desa. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa pemerintah telah berinvestasi cukup besar dalam proyek-proyek pembangunan skala kecil saat kegagalan pasar terjadi. Namun, studi empirik dalam membuktikan manfaat pelabuhan tersebut sangat terbatas. Hal tersebut terjadi kemungkinan akibat adanya keterbatasan data dan konstrubusi marjinal yang cukup rendah di tingkat aggregat yang tinggi. Menggunakan Difference-in-Differences yang mengukur implementasi operasional pelabuhan kecil secara berangsur-angsur, Saya menemukan bahwa dengan dibukannya pelabuhan kecil, menaikkan intensitas cahaya malam hari, pengukuran yang dapat menangkap aktivitas perekonomian lokal, sebesar 1.8 persen. Walaupun dampaknya relatif rendah dan membutuhkan dua tahun untuk terjadi, manfaat dari pelabuhan kecil juga terjadi di luar desa dimana pelabuhan tersebut dibangun dan investasinya hemat biaya."

"ABSTRAKKemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan di Kabupaten Samosir.Salah satu upaya yang dilakukan pemda untuk menanggulangi kemiskinan adalahmerespon dan memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat.Kurang lancarnya aksesibilitas ke pusat bisnis, fasilitas umum dan pusat kegiatanmasyarakat merupakan masalah utama bagi sebagian masyarakat miskin di pedesaan.Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai program pembangunan sarana danprasarana pedesaan, diantaranya melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satupelaksanaan program tersebut adalah pembangunan jalan desa, di Desa SinabulanKecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Perumusan masalah dalam penelitian iniadalah bagaimana dampak peningkatan jalan desa terhadap peningkatan aksesibilitasmasyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat diDesa Sinabulan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Tujuan penelitian adalahuntuk mengetahui dampak peningkatan jalan desa terhadap peningkatan aksesibilitasmasyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan aktivitasekonomi masyarakat desa. Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan SumateraUtara tahun 2010 dan 2012 diketahui dampak program peningkatan jalan desaterhadap tingkat kemiskinan rumah tangga penerima manfaat.

---

ABSTRACTPoverty is a problem in the development of Samosir regency. One of thegovernment efforts to reduce poverty is to respond and provide full support to thecentral government. Less smooth accessibility to the business center, publicfacilities and community centers is a major problem for most of the rural poor.Therefore, the government made various programs rural infrastructuredevelopment, particularly through the PNPM Mandiri Perdesaan. Oneimplementation of this program is the construction of rural roads in the villagedistrict Sinabulan Pangururan Samosir regency. The formulation of the problem inthis research is how the impact of increasing rural roads to increase publicaccessibility, increase household incomes and economic activity in the VillageDistrict Sinabulan Pangururan Samosir regency. The research objective was todetermine the effects of increasing rural roads to increase public accessibility andincreasing incomes and improving rural economic activity. Taking into accountthe poverty line in North Sumatera in 2010 and 2012 is known to impact ruralroads improvement program on poverty beneficiary households."

"Studi terror management theory yang selama ini telah dilakukan terkait aktivitas ekonomi dalam meredam kecemasan terhadap kematian menunjukkan adanya pertentangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengumpulkan dan menyimpan banyak harta kekayaan, khususnya uang itu sendiri, dapat menurunkan kecemasan terhadap kematian. Namun di lain sisi memberikan uang kepada orang yang membutuhkan juga mampu meredam kecemasan terhadap kematian. Pertanyaan yang muncul dari sini, manakah aktivitas ekonomi yang lebih efektif dalam menurunkan kecemasan terhadap kematian, apakah menyimpan uang, dilihat dengan tingkah laku menabung, atau memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, dilihat dengan tingkah laku donasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa ide menabung akan lebih efektif dalam menurunkan kecemasan terhadap kematian dibandingkan ide mengenai tingkah laku donasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ditolak, dan tidak terdapat pengaruh manipulasi aktivitas ekonomi pada kecemasan terhadap kematian, F(2,100) = 2,154, p = 0,12. Tidak adanya pengaruh manipulasi aktivitas ekonomi pada kecemasan terhadap kematian dijelaskan oleh pola aktivitas ekonomi partisipan yang cenderung tinggi pada konsumsi serta religiositas.

---

Study of terror management theory that has been done related economy activity in reducing death anxiety indicate a contradiction. Several studies have shown that collecting and storing many assets, especially money itself, can reduce death anxiety. But on the other hand gives money to people who need also able to reduce death anxiety. The question that arises from here, Which economy activity is more effective in reducing death anxiety, whether to save money or give money to people in need. This study aims to answer this question.

The hypothesis of this study is that the idea of saving will be more effective in reducing death anxiety compared to the idea of donation behavior. The results showed that the hypothesis is rejected, and there is no effect of the manipulation of economy activity in the anxiety of death, F (2,100) = 2.154, p = 0.12. The lack of effect of the manipulation of economy activity in the death anxiety is explained by the pattern of economy activity participants are likely to be high on consumption and religiosity."

"ABSTRAKPerubahan Makroekonomi akan mempengaruhi perekonomian suatu negara dan seluruh industri yang ada. Pasar modal menjadi penggerak ekonomi nasional melalui perannya sebagai sumber pembiayaan perusahaan dan alternatif bagi investor untuk berinvestasi. Didalam pasar modal, Indeks Pasar Saham sangat berperan penting karena indeks ini bisa menjadi barometer kesehatan ekonomi di suatu negara. Perubahan pada inflasi, nilai tukar, aktivitas ekonomi dan tingkat suku bungaakan mempengaruhi harga saham yang pada akhirnya akan berdampak pada pengembaliannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan faktor makroekonomi dan Imbal Hasil Indeks Saham di negara Brazil, Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat. Metode analisis menggunakan pendekatan kausalitas dan kointegrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan periode 2009 - 2015. Hasil pengujian menyatakan semua variabel makroekonomi memiliki hubungan jangka panjang dengan Imbal Hasil Indeks Saham.

---

ABSTRACTMacroeconomic changes will affect the economy of a country and the rest of the existing industries. Capital markets pushed the national economy through its role as an alternative source of financing for companies and investors to invest. In the capital market, The Stock Market Index is a very important role because this index can be a barometer of economic health in a country. The movement of inflation, exchange rates, economic activity and interest rate will affect the price of shares that will ultimately have an impact on its return. This study aims to examine the relationship of macroeconomic factors with stock market return in Brazil, Indonesia, Japan and the United States. The method of analysis is using the approach of causality and cointegration and the data used in this study is the monthly data from 2009 2015. The test results stated all macroeconomic variables have a long term relationship with the return of stock index."

"Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengoperasian jalur ganda kereta api lintas utara pulau Jawa terhadap peningkatan aktivitas dan output ekonomi serta kesempatan kerja, untuk mendorong terjadinya pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan data panel pada tingkat analisis desa sepanjang tahun 2011 – 2018 serta metode analisis Difference-in-Differences ditemukan bahwa pembangunan jalur ganda lintas utara belum menunjukkan adanya dampak yang signifikan pada lingkup analisis agregat. Meskipun demikian, pembangunan dan pengoperasian jalur ganda kereta api mampu meningkatkan aktivitas dan output ekonomi yang diukur dari peningkatan intensitas cahaya malam serta mampu meningkatkan kesempatan kerja pada desa yang terletak di Provinsi Jawa Timur, serta beberapa kabupaten/kota yang tersebar di Pulau Jawa.

---

This study aims to estimate the impact of the construction and operation of the double-track railway network in North Java on increasing economic activity and output, also employment opportunities, to enhance economic development. Using panel data at the village level analysis during 2011-2018 and the Difference-in-Differences analysis method, The Results show that there is no significant impact of the construction and operating of the North Java double-track railway on the scope of the aggregate analysis. Nevertheless, with the heterogeneity and sub-sample analysis, it was found that there is an increase in output and economic activity as measured by the increase in the intensity of night light and increase in job opportunities for villages located in East Java Province, and several regencies/cities across Java Island."

"Tugas karya akhir ini membahas jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia. Penulisan ini merupakan kajian literatur berupa telaah kasus yang menganalisa tujuh kasus di Indonesia yang terdapat jenis pekerja dan klasifikasi aktivitas ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih tepatnya terkait dengan jenis, pengawasan, dan mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dianalisa dengan teori dan konsep jenis jaminan sosial, pengawasan jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial pekerja perempuan. Dalam kasus yang digunakan, terdapat jenis pekerja formal dan informal dengan sektor ekonomi atau klasifikasi aktivitas ekonomi. Hasil analisa penulisan ini didapatkan bahwa terdapat dua jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia yang teridentifikasi berdasarkan Hall dan Midgley, yakni asuransi sosial dan kewajiban pemberi kerja. Dalam asuransi sosial, beberapa perusahaan berkolaborasi dengan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kewajiban pemberi kerja terdapat hak pekerja perempuan, yakni hak cuti haid, hamil dan melahirkan, keguguran, dan hak menyusui sebagaimana terdapat dalam UU RI No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik dan belum tercapainya kesejahteraan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hal ini karena pengawasan oleh pemerintah yang belum baik dan serikat pekerja yang belum terdapat di seluruh perusahaan. Padahal, serikat pekerja memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tugas karya akhir ini menganalisa peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan berdasarkan tiga elemen yang dikemukakan oleh Midgley yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, yakni 1) masalah sosial dapat dikelola; 2) kebutuhan dapat terpenuhi; dan 3) tersedianya kesempattan untuk berkembang. Berdasarkan tiga elemen tersebut, disimpulkan bahwa asuransi sosial telah meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja perempuan, sedangkan kewajiban pemberi kerja masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan Dengan demikian, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait yang sekiranya dapat meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan, yakni pemerintah, pengusaha, pekerja perempuan, dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi bagi pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial, melakukan pendampingan dengan baik bagi pekerja perempuan yang menjadi korban, dan menekankan pentingnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan. Rekomendasi bagi pengusaha adalah memberikan jaminan sosial yang sesuai dengan UU yang berlaku, melibatkan serikat pekerja di perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan perjanjian kerja, dan mengedukasi pekerja perempuan tentang hak perlindungan yang mereka miliki. Rekomendasi bagi serikat pekerja adalah untuk lebih kritis dan terlibat dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan membuat konseling. Rekomendasi untuk pekerja perempuan adalah membaca dan memahami kembali hak-hak jaminan sosial yang mereka miliki dan perlu terlibat secara aktif dan masif dalam serikat pekerja. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih menggali terkait jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih mengaitkan jaminan sosial dengan sektor atau klasifikasi aktivitas ekonomi dan jenis pekerja, meneliti terkait dampak pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, dan membandingkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia dengan negara lain.

---

This final project discusses social protection for women workers in Indonesia. This paper is a literature review in the form of a case study that analyzes seven cases in Indonesia, which involve various types of workers and classifications of economic activities. The purpose of this paper is to describe how social protection for women workers in Indonesia is implemented, specifically concerning the types of protection, supervision, and how social protection can enhance the welfare of women workers in Indonesia. These cases will be analyzed using theories and concepts of social protection types, social protection supervision, and the social welfare of women workers. The cases used include both formal and informal workers within different economic sectors or classifications of economic activities. The analysis of this paper found that there are two types of social protection for women workers in Indonesia, identified based on Hall and Midgley, namely social insurance and employer mandates. In social insurance, several companies collaborate with Jamsostek and BPJS Ketenagaekerjaan. Regarding employer mandates, women workers have rights such as menstrual, maternity and miscarriage leave, and breastfeeding rights, as stipulated in UU RI No.13/2003 on Manpower. The implementation of social protection for women workers in Indonesia has not been fully effective. There are still violations committed by companies that do not comply with the law, resulting in adverse outcomes for women workers and the failure to achieve welfare for women workers in Indonesia. This is due to inadequate supervision by the government and the lack of labor unions in all companies. Labor unions play a crucial role in ensuring justice and improving worker welfare. Social protection is one of the factors that can enhance social welfare. This final project analyzes the improvement of women worker welfare based on three elements proposed by Midgley, who defines social welfare as a condition: 1) social problems can be managed; 2) needs can be met; and 3) opportunities for development are available. Based on these three elements, it is concluded that social insurance has improved the social welfare of women workers, while employer mandates have not yet succeeded in enhancing the welfare of women workers. Therefore, the author provides recommendations to various related parties to improve social protection for women workers, including the government, employers, women workers, and future researchers. Recommendations for the government include enhancing supervision and evaluation of social protection implementation, providing adequate assistance to victimized women workers, and emphasizing the importance of the presence of labor unions in companies. Recommendations for employers include providing social protection in accordance with applicable laws, involving labor unions in formulating policies and employment agreements, and educating women workers about their protection rights. The recommendation for labor unions is to be more critical and actively involved in corporate policy-making and facilitate a counseling. Recommendations for women workers include reading and understanding their social protection rights and actively and massively participating in labor unions. Recommendations for future research are to further explore the types of social protection for women workers in Indonesia, linking social protection more closely with economic sector classifications and types of workers, studying the impact of social protection implementation on women workers in Indonesia, and comparing social protection for women workers in Indonesia with other countries."

"Tugas karya akhir ini membahas jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia. Penulisan ini merupakan kajian literatur berupa telaah kasus yang menganalisa tujuh kasus di Indonesia yang terdapat jenis pekerja dan klasifikasi aktivitas ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih tepatnya terkait dengan jenis, pengawasan, dan mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dianalisa dengan teori dan konsep jenis jaminan sosial, pengawasan jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial pekerja perempuan. Dalam kasus yang digunakan, terdapat jenis pekerja formal dan informal dengan sektor ekonomi atau klasifikasi aktivitas ekonomi. Hasil analisa penulisan ini didapatkan bahwa terdapat dua jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia yang teridentifikasi berdasarkan Hall dan Midgley, yakni asuransi sosial dan kewajiban pemberi kerja. Dalam asuransi sosial, beberapa perusahaan berkolaborasi dengan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kewajiban pemberi kerja terdapat hak pekerja perempuan, yakni hak cuti haid, hamil dan melahirkan, keguguran, dan hak menyusui sebagaimana terdapat dalam UU RI No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik dan belum tercapainya kesejahteraan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hal ini karena pengawasan oleh pemerintah yang belum baik dan serikat pekerja yang belum terdapat di seluruh perusahaan. Padahal, serikat pekerja memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tugas karya akhir ini menganalisa peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan berdasarkan tiga elemen yang dikemukakan oleh Midgley yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, yakni 1) masalah sosial dapat dikelola; 2) kebutuhan dapat terpenuhi; dan 3) tersedianya kesempattan untuk berkembang. Berdasarkan tiga elemen tersebut, disimpulkan bahwa asuransi sosial telah meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja perempuan, sedangkan kewajiban pemberi kerja masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan Dengan demikian, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait yang sekiranya dapat meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan, yakni pemerintah, pengusaha, pekerja perempuan, dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi bagi pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial, melakukan pendampingan dengan baik bagi pekerja perempuan yang menjadi korban, dan menekankan pentingnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan. Rekomendasi bagi pengusaha adalah memberikan jaminan sosial yang sesuai dengan UU yang berlaku, melibatkan serikat pekerja di perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan perjanjian kerja, dan mengedukasi pekerja perempuan tentang hak perlindungan yang mereka miliki. Rekomendasi bagi serikat pekerja adalah untuk lebih kritis dan terlibat dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan membuat konseling. Rekomendasi untuk pekerja perempuan adalah membaca dan memahami kembali hak-hak jaminan sosial yang mereka miliki dan perlu terlibat secara aktif dan masif dalam serikat pekerja. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih menggali terkait jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih mengaitkan jaminan sosial dengan sektor atau klasifikasi aktivitas ekonomi dan jenis pekerja, meneliti terkait dampak pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, dan membandingkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia dengan negara lain.

---

This final project discusses social protection for women workers in Indonesia. This paper is a literature review in the form of a case study that analyzes seven cases in Indonesia, which involve various types of workers and classifications of economic activities. The purpose of this paper is to describe how social protection for women workers in Indonesia is implemented, specifically concerning the types of protection, supervision, and how social protection can enhance the welfare of women workers in Indonesia. These cases will be analyzed using theories and concepts of social protection types, social protection supervision, and the social welfare of women workers. The cases used include both formal and informal workers within different economic sectors or classifications of economic activities. The analysis of this paper found that there are two types of social protection for women workers in Indonesia, identified based on Hall and Midgley, namely social insurance and employer mandates. In social insurance, several companies collaborate with Jamsostek and BPJS Ketenagaekerjaan. Regarding employer mandates, women workers have rights such as menstrual, maternity and miscarriage leave, and breastfeeding rights, as stipulated in UU RI No.13/2003 on Manpower. The implementation of social protection for women workers in Indonesia has not been fully effective. There are still violations committed by companies that do not comply with the law, resulting in adverse outcomes for women workers and the failure to achieve welfare for women workers in Indonesia. This is due to inadequate supervision by the government and the lack of labor unions in all companies. Labor unions play a crucial role in ensuring justice and improving worker welfare. Social protection is one of the factors that can enhance social welfare. This final project analyzes the improvement of women worker welfare based on three elements proposed by Midgley, who defines social welfare as a condition: 1) social problems can be managed; 2) needs can be met; and 3) opportunities for development are available. Based on these three elements, it is concluded that social insurance has improved the social welfare of women workers, while employer mandates have not yet succeeded in enhancing the welfare of women workers. Therefore, the author provides recommendations to various related parties to improve social protection for women workers, including the government, employers, women workers, and future researchers. Recommendations for the government include enhancing supervision and evaluation of social protection implementation, providing adequate assistance to victimized women workers, and emphasizing the importance of the presence of labor unions in companies. Recommendations for employers include providing social protection in accordance with applicable laws, involving labor unions in formulating policies and employment agreements, and educating women workers about their protection rights. The recommendation for labor unions is to be more critical and actively involved in corporate policy-making and facilitate a counseling. Recommendations for women workers include reading and understanding their social protection rights and actively and massively participating in labor unions. Recommendations for future research are to further explore the types of social protection for women workers in Indonesia, linking social protection more closely with economic sector classifications and types of workers, studying the impact of social protection implementation on women workers in Indonesia, and comparing social protection for women workers in Indonesia with other countries."

"Sektor keuangan global secara tradisional berpusat pada proses pembiayaan baik untuk entitas korporat maupun individu, dengan tindakan pembiayaan itu sendiri menjadi titik fokus penting dalam industri ini. Namun, meskipun signifikansinya, sistem ini tetap relatif tidak berubah seiring waktu hingga munculnya inovasi teknologi. Pengenalan teknologi keuangan (fintech) ke industri keuangan menandai titik perubahan yang transformatif. Pergeseran ini membawa peluang luar biasa bagi individu untuk mengakses jalur pembiayaan alternatif di luar batasan lembaga keuangan tradisional. Sementara transformasi ini terbukti menguntungkan beberapa negara, secara bersamaan menghadirkan tantangan bagi yang lain, menyoroti sifat ganda dampaknya. Dalam konteks di mana teknologi keuangan masuk ke pasar keuangan tanpa regulasi yang sesuai, pengaruh mereka menjadi senjata bermata dua. Ketidakberaturan ini memiliki konsekuensi serius, menyebabkan kejatuhan pengguna teknologi semacam itu.Studi ini menggali pemahaman terhadap peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam integrasi teknologi keuangan ke dalam lanskap pasar keuangan. Secara khusus, fokus menyempit pada Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) sebagai contoh prominent dari teknologi keuangan. Metode investigasi melibatkan eksplorasi pengalaman pengguna sebelumnya, seperti India dan China, dalam menerapkan P2P lending. Dengan menganalisis pendekatan regulasi masing-masing, muncul wawasan yang dapat membimbing pengguna berikutnya, yang diwakili di sini oleh Indonesia. Wawasan ini menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mengatur kemajuan yang baru ini secara efektif.

---

The global financial sector has traditionally centred around the processes of financing for both corporate entities and individuals, with the act of financing itself being a pivotal focal point within this industry. However, despite its significance, this system remained relatively unchanged over time until the advent of technological innovations. The introduction of financial technologies (fintech) to the financial industry marked a transformative juncture. This shift brought about remarkable opportunities for individuals to access alternative avenues of financing beyond the confines of traditional financial institutions. While this transformation proved advantageous for several countries, it simultaneously presented challenges for others, highlighting the dual nature of its impact. In contexts where financial technologies entered the financial markets without appropriate regulations, their influence became a double-edged sword. This lack of regulation had severe repercussions, leading to the downfall of earlier adopters of such technologies. This study delves into comprehending the crucial role that governments play in the integration of financial technologies into the financial market landscape. Specifically, the focus narrows down to Peer-to-Peer (P2P) lending as one prominent example of a financial technology. The investigation method involves an exploration of the experiences of previous adopters, such as India and China, in implementing P2P lending. By analysing their respective regulatory approaches, insights emerge that can guide subsequent adopters, exemplified here by Indonesia. These insights underscore the imperative nature of government involvement in effectively regulating this novel advancement."