Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode Abstrak Berbahasa Inggris: This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsipprinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode PKKN secara eksternal.

---

This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."

"Skripsi ini berisi mengenai akuntansi forensik dan penerapannya dalam studi kasus pelepasan aset negara milik Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran(BPKK)/Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran (DP3KK) berupa 70 unit sarusun Apartemen Taman Kemayoran Condominium. Studi kasus ini bertujuan untuk melihat apakah telah terjadi pelanggaran dalam penjualan 70 unit sarusun Apartemen Taman Kemayoran Condominium dan untuk mengestimasi kerugian yang terjadi dalam penjualan 70 unit sarusun Apartemen Taman Kemayoran Condominium. Penerapan akuntansi forensik pada kasus tersebut menggunakan tiga pendekatan, yakni arm?s length transaction, R.E.A.L Tree, dan apple-to-apple comparison. Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, disimpulkan bahwa penjualan 70 unit sarusun Apartemen Taman Kemayoran Condominium tidak wajar dan estimasi kerugian yang terjadi dalam penjualan 70 Unit sarusun Apartemen Taman Kemayoran Condominium adalah sebesar Rp21.528.617.000,00.

---

Thesis it contains about accounting forensic and its application in case study disposal state?s asset belonging to Ministry of Secretariat the Republic of Indonesia maintained by Badan Pengelola Komplek Kemayoran(BPKK)/Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran (DP3KK) for 70 units of flats Apartment of Kemayoran Condominium Park. Case study aims to see whether there has been a violation in happened in the sale of 70 units of flats Apartment of Kemayoran Condominium Park and to estimate loss happened in the sale of 70 units of flats Apartment of Kemayoran Condominium Park. The application of accounting loss in that case use three approaches namely; i.e. arm?s length transaction, R.E.A.L Tree, and apple-to-apple comparison. Based on these three approaches, conclude that the sale of 70 units of flats Apartment of Kemayoran Condominium Park was unfair and estimate the loss happened in the sale of 70 units of flats Apartment of Kemayoran Condominium Park was Rp21.528.617.000,00."

"Penanganan kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan akuntanforensik yang berperan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Padabeberapa tahun terakhir, marak terjadi vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Hakim menilai tidak terjadi kerugian negara, sementara akuntan forensik berkeyakinan telah terjadi kerugian negara. Di samping itu, terdapat banyak perkara korupsi dimana penetapan besaran kerugian negaranya tidak menggunakan hasil PKN akuntan forensik. Kondisi tersebut mengisyaratkan hasil PKN akuntan forensik belum sepenuhnya akurat, sehingga belum memenuhi unsur nyata dan pasti di mata hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumendan wawancara kepada praktisi akuntan forensik, ahli konstruksi, jaksa fungsional, pakar akuntansi forensik, dan mantan hakim tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan kerangka Segitiga Akuntansi Forensik sebagai kriteria ideal diterimanya hasil PKN di muka persidangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor penyebab hasil PKN ditolak hakim, yaitu : (1) tidak ditemukannya niat jahat(mens rea) pada terdakwa, dan (2) hasil ahli teknis yang mendasari PKN ditolak hakim. Adapun lima faktor penyebab nilai PKN tidak digunakan dalam penetapan kerugian negara yaitu : (1) pengembalian ke kas negara/daerah, (2) pembayaran uang titipan perkara ke aparat penegak hukum, (3) dana yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan, (4) lingkup kerugian terbatas pada terdakwa, dan (5) hasil ahli teknis tidakakurat. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas PKN, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dan menetapkan besaran kerugian negara.

---

Corruption case handling in Indonesia often involves forensic accountants who play a role in calculating state losses. There have been many acquittal and released sentences of corruption defendants in the last few years. The judge considered no state losses, while the forensic accountant considered there had been losses. In

addition, there are many corruption cases where the determination of the number of state losses does not use PKN results numbers. This condition implies that PKN result numbers are not yet entirely accurate, so they do not meet the real and definite elements in the eyes of the law.

This study uses a qualitative approach through document analysis and

interviews with forensic accountants, construction experts, functional prosecutors, forensic accounting experts, and former judges for corruption. The study used the Forensic Accounting Triangle as the ideal criteria for accepting PKN results in court.

The results showed that two factors caused the judge's rejection of the results of the PKN, namely: (1) no malicious intent (mens rea), and (2) the result of the technical expert that underlies the audit conclusion rejected by the judge. Five factors caused the PKN result numbers not to be used in determining state losses, namely: (1) returns to the state/regional treasury, (2) payment of case deposits to law enforcement officials, (3) funds that have been spent in carrying out activities, (4) the scope of the loss is limited to the defendant, and (5) the result of the technical expert not accurate. The research results are expected to improve the PKN's quality to become a judge's consideration in deciding corruption cases and determining the number of state losses."

"Perkembangan teknologi berdampak pada semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Hal tersebut didukung oleh terus meningkatnya jumlah Hasil Analisis, yang dihasilkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang disampaikan kepada penegak hukum sebagai alat bantu dalam menelusuri dana-dana hasil kejahatan pada proses penegakkan hukum. Namun, saat ini tindak lanjut dari Hasil Analisis (HA) yang dihasilkan oleh FIU masih belum optimal. Optimalnya tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti berdasarkan HA FIU Indonesia. Sehingga, penelitian ini akan melihat tingkat tindak lanjut hasil analisis proaktif periode 2015- 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga melihat bagaimana penerapan teknik akuntasi forensik sebagai salah salah satu alat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada HA proaktif periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami HA dan menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada proses penyusun HA. Berdasarkan hasil penelitian, tracing schedule, link analysis, dan timeline analysis telah digunakan oleh FIU Indonesia pada HA proaktif yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, akuntansi forensik belum menjadi standar prosedur analisis pada FIU Indonesia. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat tindak lanjut HA oleh para penegak hukum, FIU perlu menggunakan teknik akuntansi forensik dengan memanfaatkan database mereka untuk dapat memperkaya HA.

---

Technological developments have an impact on increasing crimes committed by criminals. This is supported by the continued increase in the number of Analysis Results (AR), which are produced by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Indonesia in the context of preventing and eradicating criminal acts and submitted to law enforcement as a tool in following up on proceeds of crime in law enforcement. However, currently the follow-up of AR produced by the FIU is still not optimal. The optimal follow-up carried out by law enforcement officers can be seen from the number of cases that have permanent legal force which are followed up based on Indonesian AR FIU. Thus, this study will look at the level of follow-up on the results of the 2015-2019 proactive analysis that has permanent legal force and to see how the application of forensic accounting techniques as a tool in preventing criminal acts of crime in AR proactive for the 2015-2019 period. The research method used in this research is a case study with a qualitative descriptive approach to explore AR and describe the phenomena that occur in the process of making AR. Based on the research results, tracing schedule, link analysis, and timeline analysis have been used by the Indonesian FIU on proactive AR whose cases have permanent legal force. Unfortunately, forensic accounting has not yet become a standard analytical procedure at Indonesian FIUs. Thus, to increase the level of follow-up of AR by law enforcers, FIUs need to use forensic accounting techniques by utilizing databases to enrich AR."