Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.

---

Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."

"Sistem Arm’s Length Principle (ALP) yang menjadi landasan utama dalam transfer pricing sering dianggap kurang efektif dalam menangani kompleksitas bisnis digital. Sebagai alternatif, pendekatan Formulary Apportionment (FA) menawarkan solusi dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, seperti penjualan, aset, dan tenaga kerja, dalam alokasi laba. Penulis menetapkan tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis perbedaan konseptual, serta menganalisis potensi penerapan sistem Formulary Apportionment sebagai alternatif sistem Arm’s Length Principle dalam pengenaan pajak atas bisnis digital di Indonesia. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Formulary Apportionment memiliki potensi untuk meningkatkan keadilan alokasi pajak dan efisiensi administrasi, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, utamanya tekanan politik dan ekonomi. Walaupun demikian, penerapan sistem Formulary Apportionment tetap dapat dilakukan dengan mengadaptasinya di dalam jenis pajak Digital Tax Service (DST). Sistem Formulary Apportionment dapat menjadi alternatif yang relevan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor bisnis digital.

---

The Arm’s Length Principle (ALP) system, which serves as the primary basis for transfer pricing, is often deemed ineffective in addressing the complexities of digital business operations. As an alternative, the Formulary Apportionment (FA) approach offers a solution by considering various economic factors, such as sales, assets, and labor, in profit allocation. This study aims to understand and analyze the conceptual differences between the two systems and to examine the potential implementation of the Formulary Apportionment system as an alternative to the Arm’s Length Principle for taxing digital businesses in Indonesia. The author employs data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The research findings indicate that while Formulary Apportionment holds potential for enhancing the fairness of tax allocation and administrative efficiency, its implementation in Indonesia faces significant challenges, primarily due to political and economic pressures. Nonetheless, the application of the Formulary Apportionment system can still be pursued by adapting it within the framework of Digital Services Tax (DST). Formulary Apportionment has the potential to serve as a relevant alternative to boost tax revenues from the digital business sector. "