Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dimaknai di Indonesia sebagai salah satu solusi untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, dalam praktiknya justru dapat menjadi penyebab atas hilangnya representasi suara masyarakat, dengan terlalu banyak terbuangnya suara hasil pemilu. Hal ini disebabkan terutama karena penetapan angka ambang batas yang terlalu tinggi, sehingga menghasilkan penghitungan suara dan kursi yang tidak proporsional. Berangkat dari persoalan tersebut, penulis berpendapat, bahwa tidaklah perlu ada upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena sesungguhnya, secara institusional, partai politik bukanlah bagian langsung dari organisasi DPR. Sebenarnya, yang perlu disederhanakan adalah jumlah fraksi di DPR, karena yang menjadi bagian dari organisasi DPR adalah fraksi, sebagai cara untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam organsisasi DPR. Arah penelitian ini ditujukan dalam rangka menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang lebih proporsional dan representatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat di Indonesia yang sangat majemuk. Dengan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk menggagas pengaturan dengan model yang baru dalam pembentukan fraksi di DPR, agar tercipta inklusivitas yang optimal dalam pembentukan fraksi di DPR dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan representasi yang lebih adil. Berdasarkan perbandingan terhadap parlemen di 8 negara, ditemukan bahwa DPR adalah institusi parlemen yang tidak mengatur syarat minimal atau ambang batas pembentukan fraksi. Namun demikian, dalam berbagai teori lembaga perwakilan rakyat, tidaklah ada metode pengaturan secara umum tentang bagaimana menetapkan syarat minimal ataupun ambang batas bagi membentuk fraksi dalam suatu institusi parlemen. Sehingga, bisa berbeda-beda penerapannya antara organisasi parlemen di berbagai belahan dunia, khususnya di negara yang menjadi objek perbandingan dalam tesis ini.

---

The parliamentary threshold, which is interpreted in Indonesia as one of the solutions to simplify the number of political parties in parliament, in practice can actually be the cause of the loss of representation of people's voices, with too many wasted votes. This is mainly due to the setting of a threshold number that is too high, resulting in a disproportionate vote and seat count. The author argues that there is no need to simplify the number of political parties that can gain seats in the House of Representatives (DPR), because institutionally, political parties are not a direct part of the DPR organization. In fact, what needs to be simplified is the number of factions in the DPR, because what is part of the DPR organization are the factions, as a way to simplify the decision-making process within the DPR organization. This research is aimed at creating a more proportional and representative institution that articulates the interests of the people in Indonesia, which is very pluralistic. Using a doctrinal research method, this study aims to propose a new model for the formation of factions in the DPR, in order to create optimal inclusiveness in the formation of factions in the DPR in order to realize democracy in Indonesia with fairer representation. Based on a comparison of parliaments in 8 countries, it was found that the DPR is the only parliamentary institution that does not set minimum requirements or thresholds for the formation of factions. However, in various theories of representative institutions, there is no general method of setting minimum requirements or thresholds for forming factions in a parliamentary institution. Thus, its application can vary between parliamentary organizations in various parts of the world, especially in the country that is the object of comparison in this thesis."

"Kebijakan ambang batas parlemen yang diterapkan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia telah menyebabkan banyak partai politik tidak lolos ke DPR, serta banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi dan menjadi terbuang. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas hasil pemilihan umum serta dapat mengancam kedaulatan rakyat dan asas keadilan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh penerapan ambang batas parlemen terhadap proporsionalitas hasil pemilihan umum di Indonesia serta bagaimana rekomendasi dalam menentukan besaran ambang batas parlemen yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi komparatif untuk mengetahui pengaruh penerapan ambang batas parlemen dalam beberapa pemilihan umum yang pernah diselenggarakan di Indonesia, serta untuk menemukan formula yang tepat untuk menghitung besaran ambang batas parlemen yang dapat meminimalisir disproporsionalitas hasil pemilihan umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan indeks Loosemore-Hanby Index (LHI), didapati bahwa penerapan ambang batas parlemen dengan besaran yang tidak didesain dengan rumusan yang terukur telah mengakibatkan tingginya indeks LHI yang mengindikasikan bahwa hasil pemilihan umum DPR di Indonesia tidak proporsional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan besaran ambang batas parlemen dengan menggunakan formula matematis yang tepat. Penulis kemudian mengambil konsep dan formula ambang batas efektif yang dirumuskan oleh Rein Taagepera, dan berdasarkan hasil perhitungan, didapati bahwa besaran ambang batas parlemen efektif untuk pemilihan umum DPR di Indonesia adalah 1% dari total suara sah nasional.

---

The parliamentary threshold policy implemented in determining seats for members of the People's Representative Council (DPR) in Indonesia has caused many political parties failed to enter the DPR, and many voters' votes were not converted into seats and were wasted. This condition caused disproportionality in the general election results and could threaten the people’s sovereignty and the principle of fairness in general elections. This research analyzes how the implementation of the parliamentary threshold affects the proportionality of the general election results in Indonesia and how recommendations are made in determining the ideal parliamentary threshold to be implemented in Indonesia. This research is conducted using a normative juridical research method with a comparative study approach to determine the effect of the implementation of parliamentary threshold in several general elections that have been held in Indonesia, as well as to find the right formula for calculating the magnitude of the parliamentary threshold that can minimize the disproportionality of the general election results. Based on research conducted and based on calculations using the Loosemore-Hanby Index (LHI), it was found that the implementation of parliamentary threshold with a magnitude that was not designed with a measurable formula has resulted in a high LHI index which indicates that the results of the DPR general elections in Indonesia are not proportional. Therefore, it is necessary to formulate the magnitude of the parliamentary threshold using the right mathematical formula. The author then took the concept and formula of the effective threshold formulated by Rein Taagepera, and based on the calculation results, it was found that the magnitude of the effective parliamentary threshold for the DPR general elections in Indonesia is 1% of the total valid national votes."