"Dewasa ini, seringkali dapat ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagai contoh antara lain adalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan data mayoritasnya melibatkan anak di bawah umur, kemudian adanya keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku penyerangan warga oleh gangster, dan juga perundungan. Tidak jarang perbuatan melawan hukum ini kemudian menuntut Pertanggungjawaban hukum dari anak di bawah umur, yang padahal jika ditinjau menurut undang-undang, maka karena faktor usianya dan/atau status perkawinannya, ia dianggap belum cakap secara hukum. Di sisi lain untuk menjawab permasalahan tersebut dan juga untuk melindungi pihak yang tidak cakap, undang-undang mengenal adanya lembaga perwakilan bagi pihak yang tidak cakap. Oleh karenanya terhadap Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada umumnya dilimpahkan kepada orang tua ataupun wali dari anak tersebut, hal ini dimungkinkan mengingat keberadaan Pasal 1367 KUH Perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kesalahan pihak lain yang berada dalam tanggungannya. Dalam praktiknya Pertanggungjawaban tersebut menjadi suatu isu yang menarik, oleh karena adanya keberagaman terkait definisi anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu dimana dalam beberapa ketentuan hukum tersebut terdapat batasan usia yang berbeda yang digunakan sebagai ukuran kedewasaan selain daripada status perkawinan, atau dalam ketentuan hukum lain seperti halnya hukum adat, maka terdapat standar ukuran yang berbeda untuk menentukan kedewasaan seseorang, yaitu dimana dalam hal ini kedewasaan tidak ditentukan berdasarkan usia, melainkan faktor lain. Selain itu, harus dilihat pula sejauh mana orang tua/wali harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berada dalam tanggungan mereka, hal ini yang mana berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban yang berlaku, dimana dalam perbuatan melawan hukum dikenal beberapa konsep Pertanggungjawaban yaitu diantaranya adalah liability based on fault, strict liability dan vicarious liability. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menganalisa, penulis menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif yaitu dengan studi kepustakaan serta metode perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan pengaturan dan implementasi dari beberapa negara yaitu Indonesia, Austria, dan California. Kesimpulannya, konsep tanggung jawab yang berbeda menghasilkan kriteria yang berbeda bagi orang tua untuk bertanggung jawab dan hal tersebut memiliki kelebihan serta kelemahannya tersendiri.
Unlawful conduct that are committed by minors could be mainly found in the current times. For examples are in the case of Traffic accidents, in which data shows that majority of it are involving minors, or in the case of gangster attack, and even in the case of bullying that also shows involvement of minors as the perpetrators. Oftentimes, these unlawful conducts then demand legal responsibilities from the minors, whom due to their age and/or marital status, are actually considered to be lacking legal capacity according to the law. On the other hand, serving as an answer to these problems and as a protection towards parties who lacks legal capacity, the law has recognized the existence of legal guardian or deputy for those considered to be lacking legal capacity, including minors. Therefore, legal responsibilities that rises out of minors’ unlawful conduct are generally delegated to the parents or guardians who are entitled to custody of the minors, this is given the existence of Article 1367 of Indonesian Civil Code which regulates that an individual shall be responsible not only for the damage caused by their own deeds, but also those that are caused by the action of the individuals they are responsible for, or caused by those under their supervisions. However, in its practice, the very exact legal responsibilities then had become an interesting issue, these are in regard to the various definition of minors according to Indonesian law. In which, there are different standard of age that are seen as a yardstick to determine one’s maturity in various laws that are available in Indonesia, other than that of marital status. In the other hand, a different standard to determine one’s maturity applies in some regulations such as in customary law, that determine one’s maturity based on other factors rather than one’s ages. Aside from that, it must also be reviewed to what extent parents or guardians could be held responsible for unlawful conduct which committed by minors who are under their care, this is indeed closely related to the concept of legal liabilities in terms of unlawful conduct. In which, there are several concepts of liabilities that are being recognized, namely liability based on fault, strict liability, and vicarious liability. Based on these very reasons, therefore to analyze in regard to this matter the author uses a juridical-normative research method along with comparative method to find similarities and differences, as well as advantages and disadvantages of the existing regulations along with its implementation on various countries, such as Indonesia, Austria, and California. This research concludes that different concept of liabilities results in different criteria for parental responsibilities, each of which comprised its own advantages and disadvantages."
